Ulama Sekaligus Politisi Ini, Singgung Indonesia yang Negara Pancasila dan Muslim Terbesar Tapi Sarang Judol

Reporter: Benny Siswanto |

Editor: Ependi |

Minggu , 23 Jun 2024 - 20:30

Indonesia yang Negara Pancasila dan Muslim Terbesar Tapi Sarang Judol -instagram@tuangurubajang-

Sistem pengawasan yang dimiliki pemerintah, agaknya kian diuji ketangguhanannya menjaga negeri, terkait sirkulasi dan transaksi-transaksi keuangan yang sudah pasti mampu dideteksi secara detil.

Sebut saja, sistem itu diantaranya adalah Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK. Merupakan lembaga pemerintah yang paling tahu, sirkulasi keuangan di Indonesia.

Lembaga ini aktif, terkait dengan draf Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang atau TPPU yang hingga kini belum berhasil dimatangkan sehingga menjadi undang-undang.

Sinyalemen, kuatnya kepentingan yang membendung draf UU yang bisa dikatakan sangat penting ini, kian kentara dengan sikap-sikap para elit pemerintahan.

Perangkat regulasi, dalam memberangus pelaku korupsi di Indonesia, salah satunya bakal diperkuat dengan UU Perampasan Aset.

Tapi payung hukum yang akan menjadi alat negara, melakukan "pemiskinan" pelaku tindak pidana, selain adanya UU Tindak Pidana Pencucian Uang atau TTPU itu, belum bergulir ke gelanggang pembahasan.

Elit pemerintah, kini saling lempar situasi. Presiden Joko Widodo atau Jokowi, bahkan mengaku sudah mengirimkan surat presiden atau surpres ke DPR, tidak hanya dua kali, untuk menggulirkan draf UU ini forum pembahasan.

Secara administratif, draf UU Perampasan Aset yang diklaim pemerintah, bakal menjadi genderang perang para pencuri uang negara itu, kini sudah berada di legislatif.

Jokowi, dalam peringatan 22 tahun Gerakan Anti Pencucian Uang di Istana Kepresidenan, turut mengungkap persoalan ini kembali.

Politisi PDIP itu, mengaku sudah berkali-kali melayangkan surpresnya ke DPR, agar draf RUU Perampasan dapat segera dibahas dan disahkan menjadi undang-undang.

Diketahui, pemerintah selain mendorong dengan mengirimkan draf UU Perampasan Aset. Turut pula membersamainya adalah draf UU Pembatasan Uang Kartal.

ulama sekaligus politisi ini, singgung indonesia yang negara pancasila dan muslim terbesar tapi sarang judol                             radarutara.bacakoran.co - pandemi j*di online yang kian saja mengkhawatirkan di indonesia, direspon berbagi pihak yang pada intinya, menyeru dukungan perang terhadap perj*dian yang sudah memakan banyak korban ini. 
teranyar, respon itu muncul dari tokoh ulama sekaligus politisi, tuan guru bajang atau tgb m zainul majdi. lc, ma. hafiz quran yang sempat menjadi gubernur nusa tenggara barat (ntb) 2 periode ini, secara spirit mendukung langkah pemerintah. 
tapi dari sisi lain, dirinya secara implisit menyampaikan keprihatinannya soal perjudian yang terkesan, begitu sulit untuk diredam dan diberangus pemerintah. 
lewat akun instagram pribadinya @tuangurubajang, tgb memampang slide di wall media sosialnya tersebut. dalam unggahan yang langsung direspon ribuan penduduk maya, politisi yang sempat masuk dalam radar joko widodo atau jokowi, saat pencalonan kali keduanya sebagai presiden yang menggandeng sosok ulama ini, menerangkan posisi indonesia dalam soal perjudian online di tataran dunia. 
baca juga: warem ketahun masih keukeh beroperasi, ada apa?
baca juga:ternak sapi warga karang tengah dibantai pelaku curnak
data yang diklaimnya difoward dari drone emprit ismail fahmi ini, indonesia menempati tangga tertinggi sebagai negara dengan angka penjudi online terbanyak di dunia. sebuah rekor yang memprihatinkan. 
"ayo lawan!!!" tgb menyeru. 
usai menyeru lewat tulisannya, tgb kemudian membagi tips versinya dalam turut serta memberangus perjudian online yang tidak hanya secara hukum merupakan tindak pidana. tapi secara agama, perjudian merupakan satu hal yang sangat dibenci allah swt. ancamannya pun serius : neraka!
"caranya, jangan lakukan, cegah keluarga terdekat, laporan kalau terjadi di sekitar kita, dorong penegak hukum untuk terus berantas, dorong pengadilan untuk beri hukuman terberat," lugas tgb yang menomori tips-tips itu mulai dari angka 1 hingga 5. 
baca juga:eksekusi program lisdes di tanjung kemenyan
baca juga: perangkat desa karang tengah dapat ilmu dari jaksa
"negara pancasila dengan muslim terbesar, tapi gudang pecandu judol, malu dong!!!" ungkapnya, memotivasi untuk menjadi semangat moril pemberantasan perjudian di lingkungan maya. 
pemerintah sendiri, sudah sejak lama secara tidak langsung mengakui keberadaan sindikat judi online ini. malahan, sampai perputarannya yang mencapai triliunan rupiah pun sudah terendus. 
sistem pengawasan yang dimiliki pemerintah, agaknya kian diuji ketangguhanannya menjaga negeri, terkait sirkulasi dan transaksi-transaksi keuangan yang sudah pasti mampu dideteksi secara detil. 
sebut saja, sistem itu diantaranya adalah pusat pelaporan dan analisis transaksi keuangan atau ppatk. merupakan lembaga pemerintah yang paling tahu, sirkulasi keuangan di indonesia. 
baca juga:harimau sumatera di air sebayur masih menebar teror
baca juga:rp880 juta disiapkan untuk bayar asuransi jkk dan jkm
lembaga ini aktif, terkait dengan draf undang-undang tindak pidana pencucian uang atau tppu yang hingga kini belum berhasil dimatangkan sehingga menjadi undang-undang. 
sinyalemen, kuatnya kepentingan yang membendung draf uu yang bisa dikatakan sangat penting ini, kian kentara dengan sikap-sikap para elit pemerintahan. 
perangkat regulasi, dalam memberangus pelaku korupsi di indonesia, salah satunya bakal diperkuat dengan uu perampasan aset. 
tapi payung hukum yang akan menjadi alat negara, melakukan "pemiskinan" pelaku tindak pidana, selain adanya uu tindak pidana pencucian uang atau ttpu itu, belum bergulir ke gelanggang pembahasan. 
elit pemerintah, kini saling lempar situasi. presiden joko widodo atau jokowi, bahkan mengaku sudah mengirimkan surat presiden atau surpres ke dpr, tidak hanya dua kali, untuk menggulirkan draf uu ini forum pembahasan. 
baca juga:mukomuko pasok ratusan ekor sapi di empat provinsi
baca juga:selama libur sekolah, anak-anak dilarang mandi di siring
secara administratif, draf uu perampasan aset yang diklaim pemerintah, bakal menjadi genderang perang para pencuri uang negara itu, kini sudah berada di legislatif. 
jokowi, dalam peringatan 22 tahun gerakan anti pencucian uang di istana kepresidenan, turut mengungkap persoalan ini kembali. 
politisi pdip itu, mengaku sudah berkali-kali melayangkan surpresnya ke dpr, agar draf ruu perampasan dapat segera dibahas dan disahkan menjadi undang-undang. 
diketahui, pemerintah selain mendorong dengan mengirimkan draf uu perampasan aset. turut pula membersamainya adalah draf uu pembatasan uang kartal. 
baca juga:izin rs pratama masih proses di biro ortala provinsi bengkulu
baca juga:mukomuko baru miliki 54 puskesmas pembantu
jokowi optimis, lewat ruu yang tengah ditunggu jadwal pembahasannya dari dpr itu, sangat strategis karena akan memberikan efek jera kepada koruptor di indonesia dan dapat mengembalikan kerugian negara.
pada injury time masa baktinya sebagai presiden republik indonesia, jokowi bahkan menitipkan pesan moral pada penerusnya, untuk memaksimalkan upaya penyelamatan dan pengembalian uang negara.
"....sehingga perampasan aset menjadi penting untuk kita kawal bersama," ungkap jokowi, pada rabu, 17 april 2024 di istana kepresidenan, jakarta.
lewat unggahan tgb, begitu vulgarnya posisi kritisnya indonesia dalam lingkar perjudian online. lebih dari 200 ribu orang di indonesia, menjadi penjudi online. 
baca juga: warem ketahun masih keukeh beroperasi, ada apa?
baca juga:ternak sapi warga karang tengah dibantai pelaku curnak
angka tersebut, nyaris 20 kali lipat kalau dibandingkan dengan negara-negara lainnya seperti kamboja, filipina, myanmar, rusia, vietnam, malaysia, thailand, india hingga taiwan. 
kokohnya sindikat perjudian online, kentara begitu kuatnya di indonesia. sampai-sampai, upaya memberangus aktivitas ilegal yang bahkan sudah diketahui omzetnya capai puluhan triliun itu, berujung dengan diskresi presiden. tepatnya, keputusan presiden nomor 21 tahun 2024 tentang satuan tugas pemberantasan perjudian daring.
satgas yang diketuai menteri koordinator bidang hukum, dan keamanan ini, akan memotori tiga tugas dari presiden sampai dengan 31 desember 2024 yang meliputi mengoptimalkan pencegahan dan penegakan hukum perjudian daring secara efektif dan efisien;
selanjutnya, meningkatkan koordinasi antar kementerian/lembaga dan kerja sama luar negeri dalam upaya pencegahan dan penegakan hukum perjudian daring; dan 
baca juga:eksekusi program lisdes di tanjung kemenyan
baca juga: perangkat desa karang tengah dapat ilmu dari jaksa
menyelaraskan dan menetapkan pelaksanaan kebijakan strategis serta merumuskan rekomendasi dalam mengoptimalkan pencegahan dan penegakan hukum perjudian daring.
pemerintah sendiri, secara tidak langsung sudah mengakui keberadaan judi online yang bahkan sudah memantik beragam dinamika sosial, seperti perceraian hingga pembunuhan ini. 
salah satunya, kasus teranyar yang belum terlupa di ingatan adalah dibunuhnya seorang polisi oleh istrinya sendiri yang juga berprofesi sebagai polisi, lantaran saking murkanya ia gegara judi sang suami.
perang terhadap perjudian, menjadi satu tungguan atas kiprah menteri budi arie setiadi saat baru-baru mengomandoi kementerian komunikasi dan informatika (kominfo). ketegasan nyatanya, baru-baru ini dilakukan terhadap aplikasi gim hdi. 
baca juga:harimau sumatera di air sebayur masih menebar teror
baca juga:rp880 juta disiapkan untuk bayar asuransi jkk dan jkm
dengan rata-rata saban harinya memutus hingga 2 ribu akses. pentolan organisasi projo atau komunitas yang mendedikasikan dirinya, mendukung program-program presiden joko widodo atau jokowi pun sejak kampanye, juga bilang perputaran judi online yang omzetnya setahun mencapai rp 28 triliun.
menteri budi arie, dalam struktur satgas dari kepres jokowi menempati posisi ketua harian pencegahan. pria yang diangkat presiden jokowi, yang disebut-sebut reshufle terakhir tersebut, menggantikan johny g plate yang menjadi tersangka korupsi. 
dalam skandal proyek bts yang merugikan negara hingga triliunan rupiah, juga mengaku berkolaborasi dengan mabes polri untuk memberantas judi online. 
ditukil dari laman resmi kominfo, menteri budi meminta perusahaan telekomunikasi, melakukan pencegahan dini. versinya, selama ini tidak ada nomor dari penyelenggara telekomunikasi seluler indonesia yang digunakan pelaku judi slot. walau pun, kata dia, dominasi masih ditempati platform asing. (*)

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Radar Utara, 24 Juni 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan