Hasil Vermin Balon Kada Jalur Independen TMS, Digugat

Reporter: Benny Siswanto |

Editor: Ependi |

Kamis , 20 Jun 2024 - 20:57

Ketua Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu Bengkulu Utara Provinsi Bengkulu, Tri Suyanto-Radar Utara/Benny Siswanto-

Dimana, daerah dengan jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) sampai dengan 250.000 jiwa, harus didukung paling sedikit 10 persen.

DPT Pemilu terakhir daerah ini adalah 217.841. Artinya, dukungan minimal adalah 21.784 KTP

"Dalam penyerahan syarat dukungan oleh bakal calon jumlahnya sebanyak 22.930 lembar dukungan," ungkap KPU, saat penyampian syarat dukungan kali pertama.

Di tengah sistem partisan, calon dari jalur independen memang dihadapkan dengan syarat yang tidak mudah. Selain adanya dukungan syarat minimal yang dibuktikan dengan foto copy KTP, sebaran dari dukungan pun, wajib memenuhi syarat minimal sebaran 50 persen dari total jumlah kecamatan.

Hal ini sejalan dengan Pasal 41 ayat 2 huruf a yang diterangkan dalam UU Pilkada. Maka, dengan 19 kecamatan, artinya syarat dukungan harus menyebar setidak-tidaknya pada 10 kecamatan.

BACA JUGA:275 Istri Gugat Cerai Suami

Kalau menghitung jumlah syarat dukungan yang telah disampaikan Pitra Martin kepada KPUD, maka kesalahan atau jumlah syarat dukungan yang TMS, tidak boleh lebih dari 1.146 dukungan.

Pasalnya, syarat dukungan minimal di daerah ini adalah 21.784. Sedangkan, syarat dukungan adninistrasi yang disampaikan bakal calon berjumlah 22.930 dukungan.

Kemudian setelah hasil verifikasi administrasi atau vermin atas syarat dukungan bakal calon (balon) perseorangan di Kabupaten Bengkulu Utara (BU) Provinsi Bengkulu, telah rampung, KPU kembali mengabarkan kalau syarat dukungan minimal itu belum tercukupi.

Pasalnya, kecukup syarat minimal itu akan membawa ke tahapan verifikasi faktual yang pelaksanaannya akan lebih detil lagi.

Hasilnya, bakal calon masih harus memperbaiki kembali syarat dukungan yang telah disampaikan kepada penyelenggara pemilu.

hasil vermin balon kada jalur independen tms, digugat                             radarutara.bacakoran.co - hasil verifikasi administrasi atau vermin syarat dukungan minimal pencalonan kepala daerah jalur non parpol atau independen, berujung gugatan ke badan pengawas pemilu (bawaslu). 
pasangan bakal calon kepala daerah jalur independen, pitra martin dan gusti rahmat, kamis, 20 juni 2024 sekitar pukul 14.30 wib, melalui kuasa hukumnya menyampaikan laporan sengketa proses itu ke bawaslu. 
pada prinsipnya, balon independen itu berkeberatan atas hasil vermin yang telah disampaikan oleh kpu bengkulu utara pada 18 juni 2024 itu. 
kesimpulan penyelenggara pemilihan itu, pasangan balon kepala daerah non parpol tidak memenuhi syarat atau tms, untuk melaju ke tahapan verifikasi faktual atas syarat dukungan yang telah disampaikan. 
baca juga:275 istri gugat cerai suami
baca juga:tim kemensos ke bengkulu utara, bawa kabar baik soal bayi baru lahir
ketua badan pengawas pemilu atau bawaslu bengkulu utara provinsi bengkulu, tri suyanto, membenarkan pihaknya sudah menerima laporan sengketa proses dari bakal pasangan calon kepala daerah pitra martin dan gusti rahmat. 
"benar, laporannya sudah kami terima hari ini sekitar pukul 14.30 wib lebih kurang," kata tri suyanto, lewat sambungan telpon, kamis, 20 juni 2024. 
laporan dugaan pelanggaran yang menjadi obyek laporan pasangan bakal calon kada itu, artinya menggunakan haknya yang berbatas waktu. 
sesuai aturan, sengketa proses dapat disampaikan oleh pihak terkait dalam tahapan pilkada, selambat-lambatnya 3 hari sejak diterimanya putusan kpu. maka laporan sengketa proses itu, disampaikan pada hari kedua. 
baca juga:penolakan tapera, dprd provinsi bengkulu pastikan aspirasi pekerja sampai ke tingkat pusat
baca juga:banggar sarankan alokasi gaji pppk diformulasikan pada apbdp 2024
"kami akan melakukan pemeriksaan berkas, setelah menerima laporan. proses ini, dilakukan secepat mungkin," kata tri. 
bawaslu belum dapat memproses laporan sengketa proses ini, sebelum memasukkan laporan tersebut dalam buku register perkara. 
lembaga pengawas kontestasi itu, mesti memastikan laporan yang disampaikan pihak terkait harus memenuhi kriteria-kriteria wajib sebagai syarat formil dan materiil. 
"benar, saat ini kami belum memasukkan ke buku register. karena masih harus memastikan kelengkapan berkas laporan untuk memastikan terpenuhinya syarat-syarat wajib," jelasnya. 
tindaklanjut bawaslu atas laporan yang masuk, nantinya akan langsung meregister ketika laporan dipandang memenuhi syarat atau mengembalikan berkas kepada pelapor, untuk melengkapi berkas jika dipandang syarat-syaratnya belum lengkap. 
baca juga:kesehatan dan ketahanan keluarga penting bagi prajurit tni ad
baca juga:isnan fajri calon tunggal dalam penambahan dewan komisaris bb
bawaslu juga menyampaikan, proses tindaklanjut laporan nantinya ketika telah masuk ke dalam buku register perkara, tidak langsung disikapi dengan persidangan semua atau musyawarah terbuka. 
tri menjelaskan, lebih dulu bawaslu mengundang para pihak yakni pelaporan dan terlapor, untuk menghadiri musyawarah tertutup yang akan ditengahi oleh bawaslu. waktunya, juga tidak panjang yakni 2 hari, setelah laporan masuk ke dalam buku register. 
"jika dalam musyawarah tertutup, tidak mendapatkan kesepakatan. baru akan berlanjut ke musyawarah terbuka yang outputnya adalah rekomendasi," terangnya. musyawarah terbuka ini, dalam uu pemilu disebut sidang adjudikasi. 
diketahui, kpud dari hasil vermin atas perbaikan syarat dukungan pertamanya, menyimpulkan dari total syarat dukungan yang telah disampaikan kembali kepada kpud yang mencapai 23 ribuan dukungan, hanya 12.958 dukungan yang dinyatakan memenuhi syarat atau ms. 
baca juga:pekan depan, kloter haji pertama tiba di bengkulu
baca juga:belanja pegawai di mukomuko masih tinggi
itu artinya, merujuk pada syarat dukungan minimal untuk daerah ini yakni sebanyak 21.784 ktp, bakal calon itu jalur independen itu, masih kekurangan syarat minimal yakni 8.826 dukungan.
diketahui, pasangan pitra martin dan gusti rahmat pada 12 mei lalu menyampaikan syarat dukungan ke kpu bengkulu utara pada hari terakhir sebanyak 22.930 lembar dukungan. 
itu setara dengan 105 persen dari syarat dukungan minimal, untuk maju jalur independen di daerah ini. adapun dasar penyelenggaraan kontestasi kedua tahun ini adalah undang-undang nomor 10 tahun 2016 tentang pemilihan kepala daerah. 
melihat jumlah penduduknya, kabupaten bengkulu utara masuk dalam apa yang ditegaskan pada pasal 41 ayat 2 huruf a uu pilkada. 
baca juga:stabilisasi harga pangan, mukomuko jalin kerjasama dengan payakumbuh
baca juga:hut bhayangkara ke-78, polres mukomuko gelar donor darah 
dimana, daerah dengan jumlah daftar pemilih tetap (dpt) sampai dengan 250.000 jiwa, harus didukung paling sedikit 10 persen.
dpt pemilu terakhir daerah ini adalah 217.841. artinya, dukungan minimal adalah 21.784 ktp
"dalam penyerahan syarat dukungan oleh bakal calon jumlahnya sebanyak 22.930 lembar dukungan," ungkap kpu, saat penyampian syarat dukungan kali pertama. 
di tengah sistem partisan, calon dari jalur independen memang dihadapkan dengan syarat yang tidak mudah. selain adanya dukungan syarat minimal yang dibuktikan dengan foto copy ktp, sebaran dari dukungan pun, wajib memenuhi syarat minimal sebaran 50 persen dari total jumlah kecamatan.
hal ini sejalan dengan pasal 41 ayat 2 huruf a yang diterangkan dalam uu pilkada. maka, dengan 19 kecamatan, artinya syarat dukungan harus menyebar setidak-tidaknya pada 10 kecamatan.
baca juga:275 istri gugat cerai suami
baca juga:tim kemensos ke bengkulu utara, bawa kabar baik soal bayi baru lahir
kalau menghitung jumlah syarat dukungan yang telah disampaikan pitra martin kepada kpud, maka kesalahan atau jumlah syarat dukungan yang tms, tidak boleh lebih dari 1.146 dukungan.
pasalnya, syarat dukungan minimal di daerah ini adalah 21.784. sedangkan, syarat dukungan adninistrasi yang disampaikan bakal calon berjumlah 22.930 dukungan.
kemudian setelah hasil verifikasi administrasi atau vermin atas syarat dukungan bakal calon (balon) perseorangan di kabupaten bengkulu utara (bu) provinsi bengkulu, telah rampung, kpu kembali mengabarkan kalau syarat dukungan minimal itu belum tercukupi. 
pasalnya, kecukup syarat minimal itu akan membawa ke tahapan verifikasi faktual yang pelaksanaannya akan lebih detil lagi. 
hasilnya, bakal calon masih harus memperbaiki kembali syarat dukungan yang telah disampaikan kepada penyelenggara pemilu. 
baca juga:penolakan tapera, dprd provinsi bengkulu pastikan aspirasi pekerja sampai ke tingkat pusat
baca juga:banggar sarankan alokasi gaji pppk diformulasikan pada apbdp 2024
perbaikan syarat dukungan yang masih harus dipenuhi, diterangkan ganti, harus segera sampaikan kepada kpu bengkulu utara pada senin, 3 juni 2024. selambat-lambatnya, kata dia, disampaikan oleh bakal calon pada jumat, 7 juni 2024. 
bakal calon cukup diuntungkan, atas keputusan kpud yang menyerahkan hasil rekapitulasinya sehari lebih cepat dari waktu yang diberikan oleh kpu, berdasarkan surat kpu nomor 815/pl.02.7-sd/05/2024. 
ditegaskan beleid itu, tenggat rekapitulasi hasil verifikasi administrasi oleh kpud waktunya sama yakni akan dilakukan hingga 2 juni 2024. sebelumnya, sesuai regulasi, vermin dilaksanakan hingga 29 mei 2024. 
sesuai dengan petunjuk teknis dalam surat terakhir, maka kpud, lanjut ganti, akan kembali melakukan vermin perbaikan kesatu dokumen dukungan yang telah disampaikan nantinya oleh bakal calon. vermin perbaikan kesatu itu, telah dimulai sejak tanggal 8 hingga 18 juni 2024. (*)

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Radar Utara, 21 Juni 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan