Tim Kemensos ke Bengkulu Utara, Bawa Kabar Baik Soal Bayi Baru Lahir

Reporter: Benny Siswanto |

Editor: Ependi |

Kamis , 20 Jun 2024 - 20:51

Tim Kemensos ke Bengkulu Utara, Bawa Kabar Baik Soal Bayi Baru Lahir-Radar Utara/Benny Siswanto-

RADARUTARA.BACAKORAN.CO - Bayi Baru Lahir (BBL) dari ibu peserta BPJS Penerima Bantuan Iuran (PBI), kini otomatis dapat dicover oleh BPJS.

Pantauan media, tim dari Pusat Data dan Informasi (Pusdatin) Kementerian Sosial atau Kemensos, Kamis, 20 Juni 2024, menjujug Kabupaten Bengkulu Utara Provinsi Bengkulu, memastikan penerapannya di daerah.

Pusdatin yang memiliki tugas dalam pengelolaan hingga diseminasi data dan informasi terkait kesejahteraan sosial, termasuk pengelolaan dan pengembangan sistem dan teknologi informasi Kemensos ini, hari itu menempatkan Bengkulu Utara sebagai satu-satunya jujugan di Provinsi Bengkulu.

Pantauan radarutara.bacakoran.co, tim pusat itu melakukan pendampingan program yang selama ini menjadi dilematika di masyarakat. Apa itu? bayi yang baru lahir, belum dapat dicover oleh layanan Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial atau BPJS.

Pemerintah menangkap kasuistik tersebut, lewat paparan-paparan yang dijumput dalam laga-laga rapat bersama daerah. Kabar baiknya, saat ini bayi yang baru lahir dari seorang ibu yang menjadi obyek BPJS Penerima Bantuan Iuran atau PBI, secara otomatis menjadi tercover layanan lewat akun BPJS sang ibu.

Dikonfirmasi, Kepala Dinsos Bengkulu Utara, Agus Sudrajat,SKM,M.Si, membenarkanya. Dia bilang, buah kerja sinergis yang terus dilakukan di daerah, baik dengan jenjang pemerintahan di daerah, pusat sampai dengan lintas stakeholder di dalam daerah, kembali mendapatkan respon positif.

"Kami mengucapkan terima kasih kepada Kemensos yang menjadi daerah ini sebagai jujugan lawatan. Tim dari pusat tadi, menilik pelaksanaan program anyar. Kami juga bersama dengan lintas stakeholder di daerah, seperti Dukcapil, BPJS dan pemerintahan di wilayah, berhasil mengaplikasikan program ini," ujarnya, dihubungi lewat telpon pada Kamis petang.

Dia mengungkap, ratusan bayi baru lahir atau BBL di daerah dapat mengakses layanan BPJS. Kolaborasi bersama Dukcapil, jelas dia, sebanyak 201 bayi Nomor Induk Kependudukan (NIK) telah terintegrasi ke pangkalan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial atau DTKS.

Kepala Dukcapil, Suwanto,SH, membenarkan hal ini. Suwanto yang juga mantan Kadinsos ini, mengatakan mendukung program anyar pemerintah ini, pihaknya sudah menerbitkan ratusan NIK yang menjadi data awal untuk terdata dalam bejana data yang dikelola oleh Kemensos itu.

"Ini menjadi bagian dalam kerja-kerja konsolidatif bersama dengan dan sinergis antar satker di daerah dalam tataran teknisnya," ungkap Suwanto.

tim kemensos ke bengkulu utara, bawa kabar baik soal bayi baru lahir                            radarutara.bacakoran.co - bayi baru lahir (bbl) dari ibu peserta bpjs penerima bantuan iuran (pbi), kini otomatis dapat dicover oleh bpjs.
pantauan media, tim dari pusat data dan informasi (pusdatin) kementerian sosial atau kemensos, kamis, 20 juni 2024, menjujug kabupaten bengkulu utara provinsi bengkulu, memastikan penerapannya di daerah. 
pusdatin yang memiliki tugas dalam pengelolaan hingga diseminasi data dan informasi terkait kesejahteraan sosial, termasuk pengelolaan dan pengembangan sistem dan teknologi informasi kemensos ini, hari itu menempatkan bengkulu utara sebagai satu-satunya jujugan di provinsi bengkulu. 
pantauan radarutara.bacakoran.co, tim pusat itu melakukan pendampingan program yang selama ini menjadi dilematika di masyarakat. apa itu? bayi yang baru lahir, belum dapat dicover oleh layanan badan penyelenggaraan jaminan sosial atau bpjs. 
baca juga:penolakan tapera, dprd provinsi bengkulu pastikan aspirasi pekerja sampai ke tingkat pusat
baca juga:banggar sarankan alokasi gaji pppk diformulasikan pada apbdp 2024
pemerintah menangkap kasuistik tersebut, lewat paparan-paparan yang dijumput dalam laga-laga rapat bersama daerah. kabar baiknya, saat ini bayi yang baru lahir dari seorang ibu yang menjadi obyek bpjs penerima bantuan iuran atau pbi, secara otomatis menjadi tercover layanan lewat akun bpjs sang ibu. 
dikonfirmasi, kepala dinsos bengkulu utara, agus sudrajat,skm,m.si, membenarkanya. dia bilang, buah kerja sinergis yang terus dilakukan di daerah, baik dengan jenjang pemerintahan di daerah, pusat sampai dengan lintas stakeholder di dalam daerah, kembali mendapatkan respon positif. 
"kami mengucapkan terima kasih kepada kemensos yang menjadi daerah ini sebagai jujugan lawatan. tim dari pusat tadi, menilik pelaksanaan program anyar. kami juga bersama dengan lintas stakeholder di daerah, seperti dukcapil, bpjs dan pemerintahan di wilayah, berhasil mengaplikasikan program ini," ujarnya, dihubungi lewat telpon pada kamis petang. 
dia mengungkap, ratusan bayi baru lahir atau bbl di daerah dapat mengakses layanan bpjs. kolaborasi bersama dukcapil, jelas dia, sebanyak 201 bayi nomor induk kependudukan (nik) telah terintegrasi ke pangkalan data terpadu kesejahteraan sosial atau dtks. 
baca juga:kesehatan dan ketahanan keluarga penting bagi prajurit tni ad
baca juga:isnan fajri calon tunggal dalam penambahan dewan komisaris bb
kepala dukcapil, suwanto,sh, membenarkan hal ini. suwanto yang juga mantan kadinsos ini, mengatakan mendukung program anyar pemerintah ini, pihaknya sudah menerbitkan ratusan nik yang menjadi data awal untuk terdata dalam bejana data yang dikelola oleh kemensos itu. 
"ini menjadi bagian dalam kerja-kerja konsolidatif bersama dengan dan sinergis antar satker di daerah dalam tataran teknisnya," ungkap suwanto. 
ditanyai soal mekanisme program, sampai kemudian seorang bayi baru lahir dari ibu peserta bpjs pbi bisa terakses program yang selama ini, dihadapkan dengan mekanisme penerapan jkn? 
agus menjelaskan, secara prosedural dan syarat program, relatif tidak ada perubahan. dikatakannya, syarat menjadi penerima bpjs pbi adalah masuk dalam pangkalan dtks yang diproses via aplikasi sistem informasi kesejahteraan sosial next generation atau sik-ng. 
baca juga:pekan depan, kloter haji pertama tiba di bengkulu
baca juga:belanja pegawai di mukomuko masih tinggi
hanya saja, terus dia, pemerintah pusat memberikan kelonggaran prosesnya, selambat-lambatnya 3 bulan sejak kelahiran, nik bayi harus masuk ke dalam dtks.   
dengan adanya perlakuan khusus yang kuotanya unlimited, khusus bayi baru lahir, terang agus, akan menjadi jawaban yang telah ditunggu lama masyarakat, khususnya dalam situasi pascakelahiran karena adanya sesuatu hal sehingga mengharuskan seorang bayi, mesti mendapatkan penanggulangan medis intensif, tidak lagi menghadapkan masyarakat dengan proses bahkan materi. 
"ini sangat penting, khususnya bagi bayi baru lahir yang membutuhkan penanganan medis serius. sehingga orang tua dan fasilitas kesehatan dapat mengambil tindakan cepat, tanpa dibayang-bayangi dengan serangkaian prosedural teknis. 
fokus dalam improvisasi program ini adalah penyelamatan jiwa manusia," terangnya. 
akan tetapi, terus dia, prosedural yang telah menjadi mekanisme program dari bpjs, tetap wajib dilengkapi oleh keluarga bayi. waktunya pun, kata dia, relatif jauh lebih longgar. 
baca juga:stabilisasi harga pangan, mukomuko jalin kerjasama dengan payakumbuh
baca juga:hut bhayangkara ke-78, polres mukomuko gelar donor darah 
pemerintah dalam improvisasinya, kata agus, tetap menjalankan prosedural teknis yang dibarengi dengan kebijakan waktu, sehingga pelaksanaan program pemerintah tetap mencerminkan prinsip-prinsip kehati-hatian, tertib azas dan mekanisme serta berkepastian hukum. 
"apa dasar hukumnya? itulah dtks yang menjadi syarat dasar, penyaluran program-program sosial," jelasnya. 
hasil mitigasi kasus bersama dengan lintas sektor di daerah, agus menyampaikan didapatkan 244 bayi baru lahir di daerah ini yang belum terintegrasi dengan dtks. 
itu menjadi pekerjaan lanjutan, kata agus, yang telah diproses sebanyak 201 anak, secara estafet akan menjadi proyeksi daerah dalam waktu dekat ini, sehingga ratusan bayi itu dapat mengakses program-program sosial, lantaran terpenuhinya syarat. 
baca juga:wujudkan pasar tertib ukur, pemprov bengkulu bantu ratusan timbangan untuk pedagang 
baca juga:pekerjaan gedung perpusda mukomuko dikebut, ditarget tuntas november
dia juga menyeru, agar operator dtks yang telah terbangun berbasis kelurahan dan desa, dapat memitigasi angka kelahiran dari ibu penerima bpjs pbi di wilayahnya untuk segera memasukkan ke pangkalan dtks, sebelum melewati waktu 3 bulan sejak dilahirkan. 
"jadi bayi yang baru lahir dari ibu penerima bpjs pbi, kini secara otomatis dapat tercover akun milik ibunya. tapi, pihak keluarga tetap harus mengurus syarat-syarat seperti dokumen kependudukan, agar nik bayi baru lahir itu dapat diinput ke aplikasi sik-ng dtks oleh operator di seluruh kelurahan dan desa," tukasnya. 
pendampingan tim dari pusdatin kemensos itu, dilaksanakan kantor kelurahan kemumu kecamatan arma jaya. (*)

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Radar Utara, 21 Juni 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan