Aktivitas Bisnis Keuangan Ijin Pusat, Daerah Mesti Antisipatif

Reporter: Benny Siswanto |

Editor: Ependi |

Rabu , 19 Jun 2024 - 20:05

Kadis Koperasi dan UKM Bengkulu Utara, Rimiwang Muksin-Radar Utara/Benny Siswanto-

aktivitas bisnis keuangan ijin pusat, daerah mesti antisipatif                             radarutara.bacakoran.co - aktivitas binsis keuangan, kian saja beragam. bukan cuma oleh lembaga-lembaga keuangan resmi, seperti koperasi resmi hingga perbankan. 
keberadaan aktivitas bisnis serupa, namun dengan ijin pusat sehingga tidak terdaftar di daerah, patut dicermati sebagai langkah antisipatif. khususnya, mengantisipasi ketika munculnya persoalan di masyarakat. 
pantauan radar utara, kini cukup gandrung keberadaan bisnis keuangan mirip-mirip koperasi. salah satu cara kerjanya adalah menggunakan kalangan perempuan atau ibu rumah tangga menjadi segmen bisnisnya. 
polanya, mulai dari dibayar dengan sistem harian, mingguan atau bulanan. ada pula, sistem peminjaman yang menggunakan sistem renteng. 
baca juga:kapolres dan 10 kapolsek pimpin grebek jalan berlubang 
baca juga:pepaya california naik daun, pengepul kelabakan pasokan 
dimana, ketika terjadi angsuran macet dari salah satu anggota, maka seluruh anggota akan terimbas. minimal, untuk menalangi angsuran yang macet, alih-alih menghindari sanksi seperti denda. 
pantauan lainnya, kini tengah terjadi di beberapa kecamatan di kabupaten bengkulu utara provinsi bengkulu, lembaga keuangan yang mengklaim berasal dari lingkungan badan usaha milik negara atau bumn. 
konon perputarannya, mencapai angka yang fantastis di atas ratusan juta. keberadaannya pun, kian menjadi pembahasan di daerah.
apalagi, data yang dimiliki ru, soal sebaran koperasi simpan pinjam atau ksp di daerah ini, tidak lebih dari 
baca juga:balon independen, syaratnya kurang 8.826 dukungan 
baca juga:ini sepuluh penyakit komorbidis yang bisa buat gagal lolos jadi pantarlih 
selain, bisnis bank plecit yang merupakan bisnis perorangan dengan modus operandi mirip-mirip dengan koperasi. hanya saja, secara status aktivitasnya tidak masuk dalam cakupan pengawasan pemerintah. karena sifatnya personal. 
kepala dinas koperasi dan usaha kecil menengah (diskop ukm) bu, rimiwang muksin, saat dibincangi 28 unit yang menyebar di beberapa wilayah kecamatan, mengatakan pengawasan aktivitas bisnis keuangan oleh daerah, merujuk pada regulasi yang mengatur. 
data terhimpun, keberadaannya ksp ini, paling banyak berada di kecamatan kota arga makmur. disusul kecamatan putri hijau dan ketahun sebagai basis koperasi simpan pinjam di daerah. selain menyebar juga seperti di wilayah kecamatan marga sakti sebelat, air napal hingga tanjung agung palik. 
aturan itu, mulai dari obyek yang diawasi serta lembaga keuangan yang bersifat resmi. "lembaga keuangan yang tidak resmi atau terdaftar, tidak bisa disebut koperasi atau sebutan lainnya," ungkapnya, menjelas. 
baca juga:jangan asal diseruput! ini 4 waktu yang dilarang untuk minum kopi dan dampaknya
baca juga:evaluasi uhc bpjs kesehatan cabang curup. kabupaten lebong menerima gelar universal health coverage atau uhc
keterangan rimiwang ini, secara implisit menjadi dilema bagi otoritas di daerah dalam mengawasi keberadaan bisnis perseorangan di sektor keungan yang lazim disebut lintah darat atau rentenir ini. 
rimiwang pun, menganjurkan agar masyarakat memanfaatkan kanal-kanal layanan lembaga keuangan resmi, khususnya yang terdaftar. 
"kita juga terus mengedukasi soal ini, agar menghindari praktik rente," ujar riwmiwang di kantornya, rabu, 19 juni 2024.   
soal aktivitas mirip lembaga keuangan yang menyebut entitas pemerintah, diakui rimiwang sudah terendus oleh pihaknya. akan tetapi, terus dia mengungkap, dari sisi perizinan yang dimiliki relatif lengkap. 
baca juga:tak perlu langsung ke konter ! ini beberapa tips membersihkan memori internal handphone
baca juga:idul adha 1445 h, bupati mian sholat ied bersama warga karang pulau, wabup ari bersama masyarakat kerkap
nampaknya, dia menganalisa, perizinan yang digunakan sebagai dasar operasional di daerah adalah perizinan yang diterbikan dari pusat, seperti ahu dari kementerian hukum dan ham dan lainnya. 
"cuma tidak terdaftar di sini (di daerah). nah ini persoalannya. tapi beraktivitas di daerah," ungkapnya, senada dengan hasil penelusuran media ini. 
apa langkah yang dilakukan daerah? rimiwang mengatakan, saat ini tengah melakukan kajian internal, sebelum mengambil langkah strategis sebagai bagian dari upaya preventif. 
langkah cepat oleh pemerintah daerah ini sangat penting. berkaca dari kasus yang pernah terjadi antara bmt l risma dengan nasabah yang mengumbar program tidak lumrah, kemudian membuat banyak orang kepincut, berujung dengan kerugian mutlak di pihak masyarakat.
baca juga:dikenal ditakuti karena bikin gatal, ini 6 khasiat daun jelatang bagi kesehatan tubuh
baca juga:pengguna android wajib waspada, berikut 5 cara sederhana menghapus jejak digital yang dapat disalahgunakan
belakangan, saat polisi turun tangan melakukan pengusutan, sindiasi kejahatan ini menggunakan modus sebagai lembaga keuangan yang menyodorkan berbagai program investasi, termasuk simpan pinjam. 
bahkan, aset-aset yang digunakan pun, selurunnya baik yang berada di kabupaten bengkulu utara, saat itu di wilayah kecamatan putri hijau, kota bengkulu bahkan yang berada di provinsi lampung, sebagai kantor pusat, adalah kantor sewaan alias merupakan aset milik perusahaan. 
"kita saat ini masih mempelajari dan memungkinkan untuk bersurat ke pusat, salah satunya kementerian bumn," ungkapnya. 
mencermati data-data keragaan koperasi di daerah ini, menunjukkan angka-angka yang terbilang menarik untuk diulik. sebaran keragaan koperasi, mulai dari modal hingga aset yang menjadi volume usahanya rata-rata melaporkan di bawah nominal rp 10 juta. 
baca juga:kapolres dan 10 kapolsek pimpin grebek jalan berlubang 
baca juga:pepaya california naik daun, pengepul kelabakan pasokan 
satu-satunya koperasi yang menggamblang dengan nilai yang terbilang paling masuk akal adalah dari ksp dan pembiayaan syariah kencana ketahun berkah sejahtera. 
lokasi koperasi di desa giri kencana kecamatan ketahun. perusahaan itu, mengklaim sisa hasil usaha atau shu sebesar rp 38 juta dari total volume usaha sebesar rp 544,5 juta.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Radar Utara, 20 JUNI 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan