Kapolres dan 10 Kapolsek Pimpin Grebek Jalan Berlubang

Reporter: Benny Siswanto |

Editor: Ependi |

Rabu , 19 Jun 2024 - 20:03

Kapolres dan 10 Kapolsek Pimpin Grebek Jalan Berlubang -Humas Polres Bengkulu Utara-

Akan lebih serius lagi, ketika sudah terbukti menyebabkan pengguna jalan luka atau bahkan hingga meninggal dunia, namun penyelenggara jalan masih abai dengan tidak memasang tanda atau jalan rusak yang belum diperbaiki, ancaman pidananya adalah 6 bulan penjara atau denda Rp 1.500.000.

Ragam sanksi baik penjara hingga denda itu, sebagaimana sudah ditulis sejak lama yakni pada tahun 2009, tepatnya di Pasal 273 dalam UU LLAJ.

Ombudsman, turut mengungkapkan persoalan jalan rusak semancam ini. Apalagi, sebagai lembaga yang fokus pada pengawasan kerja pelayanan publik.

Lembaga pemerintah ini, fungsinya dipayungi oleh Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

Turut diungkap Ombudsman, bahwa penyelenggaraan jalan yang menjadi kewenangan secara umum adalah Kementerian PUPR, Pemerintah Provinsi hingga Pemerintah Kabupaten/Kota sesuai kewenangannya, sudah diatur dengan jelas.

Tepatnya lewat Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalulintas dan Angkutan Jalan atau LLAJ.

Beleid ini, mengamanatkan beberapa pekerjaan yang meliputi inventarisasi pelayanan jalan dan permasalahannya;

Menyusun rencana dan program pelaksanaannya serta penetapan tingkat pelayanan pelayanan jalan yang diinginkan;

Melakukan perencanaan, pembangunan dan optimalisasi pemanfaatan ruas jalan; perbaikan geometrik ruas jalan dan/atau persimpangan jalan;

kapolres dan 10 kapolsek pimpin grebek jalan berlubang                             radarutara.bacakoran.co - sikapi jalan berlubang di wilayah hukumnya, kapolres bengkulu utara (bu) akbp lambe patabang birana,sik, mh bersama dengan 10 kapolsek di jajarannya, melakukan penambalan jalan berlubang serentak. 
kapolres lambe memimpin aksi sosial yang dinamainya si potal atau akronim dari polisi peduli prioritas tambal jalan yang digelar serentak, rabu, 19 juni 2024 tersebut. 
"si potal ini menjadi salah satu gebrakan program yang memiliki tujuan preventif, salah satunya mengantisipasi kecelakaan lalulintas. selain, turut mendukung gerak perekonomian masyarakat di daerah, karena jalan sebagai nadi ekonomi," ujar kapolres yang memimpin gelaran aksi serentak. dia turun ke wilayah padang jaya, sembari mengomandoi seluruh polsek jajaran. 
aksi seirama pun dilakukan mulai dari polsek padang jaya, enggano, ketahun, lais, kerkap, putri hijau, ulok kupai, batiknau, air besi dan giri mulya. 
baca juga:pepaya california naik daun, pengepul kelabakan pasokan 
baca juga:balon independen, syaratnya kurang 8.826 dukungan 
dikatakan kapolres, tentunya pelaksanaan program serentak ini, memiliki kasuistik yang berbeda-beda sesuai dengan wilayah jajarannya. namun fokus atau obyeknya adalah akses jalan yang menjadi nadi ekonomi di masyarakat.
maka kerja bakti polisi tersebut, turut menyentuh akses lalulintas di ruas jalur penghubung antar kabupaten, seperti halnya yang dilaksanakan di wilayah polsek padang jaya yang notabene penghubung bengkulu utara-lebong. 
kapolres juga mengatakan, sebagai motor dalam menciptakan iklim kamtibmas yang terjada di masyarakat. polisi, lanjut dia, dituntut turut menjadi problem solver sejalan dengan penyelenggaraan pemerintahan. 
dia berharap, langkah seirama ini menjadi tonggak sosial untuk terus mendapatkan dukungan lintas elemen, sehingga pelaksanaannya kian memberikan implikasi yang lebih luas. 
baca juga:ini sepuluh penyakit komorbidis yang bisa buat gagal lolos jadi pantarlih 
baca juga:jangan asal diseruput! ini 4 waktu yang dilarang untuk minum kopi dan dampaknya
"karenanya, saya juga meminta seluruh jajaran memiliki daya mitigasi persoalan sosial di wilayah hukumnya masing-masing," wejangnya, menegas. 
kerja kontijensi, termasuk di dalamnya mitigasi persoalan sosial menjadi sangat penting, dalam membangun kerangka kerja baik jangka pendek dan menengah. 
untuk itu, diperlukan kemampuan adaptasi di lingkungan kepolisian yang dipengaruhi oleh lintas faktor, sehingga upaya pencegahan akan lebih maksimal dilakukan. 
"pencegahan ini bisa seperti potensi kecelakaan lalulintas dan lainnya. kehadiran polisi di tengah-tengah masyarakat, menjadi sangat penting," wejangnya kepada jajaran untuk menjaga iklim polisinal di daerah. 
baca juga:evaluasi uhc bpjs kesehatan cabang curup. kabupaten lebong menerima gelar universal health coverage atau uhc
baca juga:tak perlu langsung ke konter ! ini beberapa tips membersihkan memori internal handphone
pembiaran yang dilakukan pemerintah lewat penyelenggara jalan, sesuai dengan kewenangan bisa berakibat pidana atau denda. 
kepastian ini ditegaskan dalam undang-undang nomor 22 tahun 2009 tentang lalulintas dan angkutan jalan atau llaj. 
penegasan soal sanksi ini, diterang dalam beleid terkait tanggungjawab penyelenggara jalan. 
penyelenggara jalan ini, bisa saja mulai dari level pemerintah pusat seperti kementerian termasuk jajarannya seperti balai penyelenggara jalan negara atau bpjn. 
termasuk juga pemerintah provinsi hingga pemerintah kabupaten/kota, via satuan kerja teknis yakni dinas pekerjaan umum dan penataan ruang (pupr). 
baca juga:idul adha 1445 h, bupati mian sholat ied bersama warga karang pulau, wabup ari bersama masyarakat kerkap
baca juga:dikenal ditakuti karena bikin gatal, ini 6 khasiat daun jelatang bagi kesehatan tubuh
ombudsman menegasi, tanggungjawab penyelenggara jalan, bukan semata-mata dimaknai secara sempit. semisal, memberikan tanda atau rambu-rambu lalulintas saja pada titik jalan yang rusak, bahkan mengancam nyawa manusia.
ada ancaman sanksi bagi penyelenggara jalan, ketika tidak segera dan patut memperbaiki jalan rusak. sanksinya mulai dari ancaman penjara paling lama setengah tahun atau denda rp 12.000.000;
lebih serius lagi, ketika jalan yang rusak tersebut tidak kunjung diperbaiki dan mengakibatkan luka berat pada pengguna jalan ancamannya penjaranya paling lama satu tahun atau denda sebesar rp 24.000.000;
masih ada lagi, apabila lantaran kerusakan jalan yang terjadi sampai mengakibatkan orang lain meninggal dunia, maka penyelenggara jalan bisa dipidana paling lama 5 tahun atau denda paling banyak rp 120.000.000;
baca juga:pengguna android wajib waspada, berikut 5 cara sederhana menghapus jejak digital yang dapat disalahgunakan
baca juga:naik bintang 2, pati polri ini mendapat ucapan selamat dari us air force
akan lebih serius lagi, ketika sudah terbukti menyebabkan pengguna jalan luka atau bahkan hingga meninggal dunia, namun penyelenggara jalan masih abai dengan tidak memasang tanda atau jalan rusak yang belum diperbaiki, ancaman pidananya adalah 6 bulan penjara atau denda rp 1.500.000. 
ragam sanksi baik penjara hingga denda itu, sebagaimana sudah ditulis sejak lama yakni pada tahun 2009, tepatnya di pasal 273 dalam uu llaj.
ombudsman, turut mengungkapkan persoalan jalan rusak semancam ini. apalagi, sebagai lembaga yang fokus pada pengawasan kerja pelayanan publik. 
lembaga pemerintah ini, fungsinya dipayungi oleh undang-undang nomor 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik. 
baca juga:pepaya california naik daun, pengepul kelabakan pasokan 
baca juga:balon independen, syaratnya kurang 8.826 dukungan 
turut diungkap ombudsman, bahwa penyelenggaraan jalan yang menjadi kewenangan secara umum adalah kementerian pupr, pemerintah provinsi hingga pemerintah kabupaten/kota sesuai kewenangannya, sudah diatur dengan jelas. 
tepatnya lewat undang-undang nomor 22 tahun 2009 tentang lalulintas dan angkutan jalan atau llaj. 
beleid ini, mengamanatkan beberapa pekerjaan yang meliputi inventarisasi pelayanan jalan dan permasalahannya;
menyusun rencana dan program pelaksanaannya serta penetapan tingkat pelayanan pelayanan jalan yang diinginkan;
melakukan perencanaan, pembangunan dan optimalisasi pemanfaatan ruas jalan; perbaikan geometrik ruas jalan dan/atau persimpangan jalan;
baca juga:ini sepuluh penyakit komorbidis yang bisa buat gagal lolos jadi pantarlih 
baca juga:evaluasi uhc bpjs kesehatan cabang curup. kabupaten lebong menerima gelar universal health coverage atau uhc
penetapan kelas jalan pada setiap ruas jalan serta melakukan uji kalaikan fungsi jalan sesuai dengan standar keamanan dan keselamatan berlalulintas; serta 
pengembangan informasi dan komunikasi di bidang prasarana jalan. turut diamanahkan pula, pasal 22 uu llaj, bahwa penyelenggara jalan wajib melakukan uji kelaikan fungsi jalan yang sudah beroperasi secara berkala. 
uji kelaikan jalan secara fungsi ini, dilakukan oleh penyelenggara jalan yang terdiri atas instansi bertanggungjawab di bidang sarana dan prasarana lalulintas dan angkutan jalan serta kepolisian. (*)

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Radar Utara, 20 JUNI 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan