Mengingat Turunan UU ASN Lama, Sembari Menunggu Turunan UU ASN Baru

Reporter: Benny Siswanto |

Editor: Ependi |

Jumat , 14 Jun 2024 - 19:00

Tri Suyanto Ketua Bawaslu Bengkulu Utara-Radar Utara/ Benny Siswanto-

Tak hanya menjadi alat kerja dalam upaya pencegahan bagi Bawaslu. Secara intern, kata dia, turut menjadi Perlindungan bagi ASN yang netral

"Dari sektor regulasi, baik UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu dan rumpun regulasi turunannya. Dipadu lagi dengan aturan lintas lembaga baik pemerintah dan lembaga pemerintah, ini menjadi sinyal positif tentang upaya bersama dalam menyuguhkan laga kontestasi politik yang fair dan berkepastian hukum," katanya, belum lama ini.

Di sisi internal, lanjut Tri, dalam pengadaan panitia adhoc di lingkungannya, Bawaslu terus berupaya perpanjangannya bukan hanya memiliki pemahaman akan aturan seputar kepemiluan dan non pemilu yang diterbitkan pemerintah.

Tapi juga mereka-mereka yang memilki motivasi personal sebagai bentuk integritas diri dalam menjadi bagian pengawas pemilu yang profesional.

"Ini sebagai komitmen moril dalam melaksanakan pengawasan yang maksimal," pungkasnya.

Lebih jauh, Tri juga menegaskan, Bawaslu dalam melaksanakan fungsi pengawasan di tahapan penyelenggaraan elektoral, sudah dibarengi dengan komitmen moril bersama dengan pemerintah yang terbilang sangat mumpuni.

"Karena Bawaslu, dapat menggunakan aturan lainnya sesuai dengan subyek atau obyek dugaan pelanggaran," ujarnya.

Seperti halnya pelanggaran yang paling rentan terjadi dalam setiap kontestasi, adalah netralitas aparatur mulai dari pusat hingga daerah bahkan desa, menjadi bagian "pelototan" Bawaslu.

"Ketika terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh oknum ASN, maka kami akan merekomendasikan sankinya kepada KASN. Dan itu sudah pernah dilakukan," ujarnya, mencerita. (*)

Berikut Poin Larangan ASN dalam Pemilu yang merujuk aturan lawas, Diatur Lewat PP 94 Tahun 2021

mengingat turunan uu asn lama, sembari menunggu turunan uu asn baru                             radarutara.bacakoran.co - pemerintah kini tengah menggarap aturun uu asn yang baru. membaca uu asn ini, memang cukup banyak yang mesti dilakukan penyesuaian dalam rumpun-rumpun regulasinya. 
bukan hanya soal disiplin asn saja. penataan birokrasi, turut menjadi hal yang diamanatkan dalam uu asn terbaru. termasuk juga penataan kelembagaan. 
bagaimana, posisi komisi aparatur sipil negara atau kasn, setelah uu anyar ini disahkan. turut terdengar, keberadaan asn yang notabene turut memberikan warna di sektor merit secara positif, justru menyebabkan gesekan di tataran elit yang disinyalir lantaran tarik ulur kewenangan. 
sembari menunggu aturan-aturan turunan yang kini tengah digarap, seturut deadline yang juga sudah ditegasi dalam undang-undang. 
baca juga:cair! asyiknya jadi asn di bidang ini, tunjangannya baru cair, dapat lagi salary setara tunjangan plus gaji po
baca juga:usulan formasi casn 2024 masih berproses di pusat
dilema aparatur sipil negara (asn) dalam kontestasi politik turut diungkap oleh pemerintah via badan kepegawaian nasional (bkn). 
dalam realitanya, kalender politik menempatkan asn dihadapkan dengan larangan atau sanksi sekaligus ancaman karier dalam sistem merit. 
pelayan masyarakat dipaksa mesti netral. tapi berada di lingkungan yang notabene dikendalikan dalam pengaruh kuat orang politik. 
"meskipun pada realitanya asn kerap kali terjebak dalam tekanan netralitas politik yang berimplikasi atau mengancam kariernya, calon pemimpin daerah memiliki kepentingan untuk memenangkan pemilihan. sementara, asn misalnya memiliki kepentingan agar jabatan kariernya tidak terancam," ujar deputi bidang pengendalian dan pengawasan, otok kuswandaru yang ditukil dari laman milik bkn. penegasan itu terlontar dalam sosialisasi netralitas asn dalam politik pemerintah daerah, senin (26/9). 
baca juga:tenaga rs pratama ipuh berdayakan asn puskemas
baca juga:peraturan pemerintah terkait pengentasan pegawai honorer, segera terbit. otomatis langsung jadi asn?
ketua bawaslu bengkulu utara (bu), tri suyanto,se, menyambut baik langkah mitigatif sebagai bagian kerja-kerja preventif, pre emptif yang dilakukan oleh pemerintah saat ini. 
termasuk juga salah satunya; peraturan presiden nomor 116 tahun 2022 tentang pengawasan dan pengendalian pelaksanaan norma, standar, prosedur dan kriteria manajemen asn. 
tak hanya menjadi alat kerja dalam upaya pencegahan bagi bawaslu. secara intern, kata dia, turut menjadi perlindungan bagi asn yang netral 
"dari sektor regulasi, baik uu nomor 7 tahun 2017 tentang pemilu dan rumpun regulasi turunannya. dipadu lagi dengan aturan lintas lembaga baik pemerintah dan lembaga pemerintah, ini menjadi sinyal positif tentang upaya bersama dalam menyuguhkan laga kontestasi politik yang fair dan berkepastian hukum," katanya, belum lama ini.
baca juga:asn dan thl diminta jaga kekompakan dan bangun komunikasi
baca juga:tinggal pengumuman pendaftaran, soal tes asn 2024 sudah rampung 
di sisi internal, lanjut tri, dalam pengadaan panitia adhoc di lingkungannya, bawaslu terus berupaya perpanjangannya bukan hanya memiliki pemahaman akan aturan seputar kepemiluan dan non pemilu yang diterbitkan pemerintah. 
tapi juga mereka-mereka yang memilki motivasi personal sebagai bentuk integritas diri dalam menjadi bagian pengawas pemilu yang profesional. 
"ini sebagai komitmen moril dalam melaksanakan pengawasan yang maksimal," pungkasnya.
lebih jauh, tri juga menegaskan, bawaslu dalam melaksanakan fungsi pengawasan di tahapan penyelenggaraan elektoral, sudah dibarengi dengan komitmen moril bersama dengan pemerintah yang terbilang sangat mumpuni.
baca juga:aplikasi sikresna diluncurkan, profesionalisme asn ditargetkan meningkat
baca juga:disorot kpk, bakal ada sistem baru terkait gaji asn 
"karena bawaslu, dapat menggunakan aturan lainnya sesuai dengan subyek atau obyek dugaan pelanggaran," ujarnya. 
seperti halnya pelanggaran yang paling rentan terjadi dalam setiap kontestasi, adalah netralitas aparatur mulai dari pusat hingga daerah bahkan desa, menjadi bagian "pelototan" bawaslu.
"ketika terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh oknum asn, maka kami akan merekomendasikan sankinya kepada kasn. dan itu sudah pernah dilakukan," ujarnya, mencerita. (*)
 
berikut poin larangan asn dalam pemilu yang merujuk aturan lawas, diatur lewat pp 94 tahun 2021 
baca juga:jelang pilkada, wabup arie dapat amanah penting, elektabilitasnya juga melambung
baca juga:kasus di pulau sumatera! lowongan asn belum terisi di provinsi ini tembus 4.697 formasi 
1. memberikan dukungan kepada calon presiden/wakil presiden, calon kepala daerah/wakil kepala daerah, calon anggota legislatif pusat hingga daerah.
2. membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungan atau merugikan salah satu pasangan calon sebelum, selama dan sesudah masa kampanye;
3. mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, himbauan, seruan, atua pemberian barang barang kepada pns dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat;
4. memberikan surat dukungan disertai foto copy kartu tanda penduduk atau surat keterangan tanda penduduk
baca juga:cair! asyiknya jadi asn di bidang ini, tunjangannya baru cair, dapat lagi salary setara tunjangan plus gaji po
baca juga:usulan formasi casn 2024 masih berproses di pusat
peraturan bkn nomor 6 tahun 2022
tidak memberikan dukungan kepada calon presiden/wakil presiden, calon kepala daerah/wakil kepala daerah, calon anggota legislatif pusat hingga daerah dengan cara;
 
1. ikut kampanye;
2. menjadi peserta kampanye dengan menggunakan atribut partai atau atribut pns;
3. sebagai peserta kampanye dengan mengerahkan pns lain;
4. sebagai peserta kampanye dengan menggunakan fasilitas negara;
baca juga:tenaga rs pratama ipuh berdayakan asn puskemas
baca juga:asn dan thl diminta jaga kekompakan dan bangun komunikasi
5. membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye;
6. mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilu, sebelum, selama dan sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, himbauan , seruan, atau pemberian barang kepada pns dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat ; dan/atau
7. memberikan surat dukungan disertai foto copy kartu tanda penduduk atau surat keterangan tanda peduduk

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Radar Utara, 15 Juni 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan