Pengendara Keluhkan Debu dari Truk BB

Reporter: Benny Siswanto |

Editor: Ependi |

Kamis , 13 Jun 2024 - 10:34

Pengendara Keluhkan Debu dari Truk BB -Radar Utara/Benny Siswanto-

Tapi Asosisasi Pengusaha Batubara atau APBB Provinsi Bengkulu, Sutarman, lugas keberatan ketika jalan tersebut menjadi houling batubara.

Dalihnya, laluan tersebut bukan semata-mata dilalui batubara. Tapi juga oleh niaga lainnya.

"Karena jalan negara itu sifatnya harus satu link. Tidak bisa paralel," terang Mardi dalam kacamatan teknis administratifnya.

Beda hal ketika dilakukan tukar guling, kata Mardi. Dijelaskannya, opsi tersebut memungkinkan, hanya saja mesti melewati proses yang tidak singkat.

Nantinya, kata dia, ruas yang kini menjadi jalan negara turun menjadi kewenangan provinsi atau kebupaten terlebih dahulu.

"Baru nanti, kami (pemerintah,red) menggarap jalan bawah, setelah diserahkan ke kami. Tapi harus melalui mekanisme yang tidak singkat," terangnya.

Ruas yang membentang sepanjang 20 kilometer dengan kerusakan nyaris massif, ditambah lagi dengan kerusakan lainnya lantaran faktor alam yang membentang dari Desa Urai Kecamatan Ketahun serta Desa Selolong, Air Lakok, Serangan sampai dengan Bintunan, lebih pendek 2 kali lipat, dibandingkan jalur atas, menjadi alasan penolakan masyarakat, untuk link alternatif ini dilalui angkutan batubara.

Jalur atas adalah sebutan paling mudah, untuk membedakan ruas jalinbar dengan eks jalinbar yang sebelumnya merupakan ruas jalan provinsi.

Ketua Asosiasi Pengusaha Batubara Provinsi Bengkulu, Sutarman, mencatat masalah yang lazim dikeluhkan masyarakat sejak lama dan berulang-ulang ini.

Sutarman juga mendengarkan keluhan ini, sejak adanya rapat di tingkat kabupaten, ditindaklanjuti lagi di Kantor Desa Serangai Kecamatan Batiknau hingga terakhir di Balai Pertemuan Kantor Camat Batiknau yang tak membuahkan sepakat, terkait rencana kelanjutan tiga paket proyek multiyears yang dilaksanakan oleh Balai Pelaksana Jalan Nasional Wilayah 1 Bengkulu itu.

pengendara keluhkan debu dari truk bb                             radarutara.bacakoran.co - aktivitas truk batubara atau bb, kembali dikeluhkan masyarakat. keluhan ini, rerata disampaikan pengguna roda dua. selain pengendara roda empat. bedanya, debu yang menyebar dari material yang diangkut, tidak langsung mengenai wajah manusia, tapi muka kendaraan. 
"truk batubara nih, sering penutupnya kurang panjang. jadi bagian belakangnya itu, debu langsung ke muka," ujar mardianto, pengguna motor dibincangi di sela-sela istirahat di bibir pantai, jalur lintas barat sumatera. 
dia mengharapkan, pihak berwenang bisa menyikapi soal tertib yang sudah menjadi komitmen dalam pendistribusian emas hitam itu ketika menggunakan jalur darat. 
"ini mestinya ditertibkan. bayangkan coba, debu dari batubara itu, sedangkan kita berada di belakangnya. ga bisa langsung nyalip juga," keluhnya, sembari mengusap wajahnya dengan selembar tisu basah. jejak debu menghitam menempel di helai putih tisu yang membuatnya geleng-geleng. 
baca juga:potensi kelapa di tengah gonjang ganjing sawit, bagaimana prospek ekspornya? berikut ulasannya
baca juga:sebelum ngekos, kalian wajib tau apa-apa saja yang harus dipersiapkan
batubara juga menjadi penyebab, terhambatnya tiga paket proyek yang terus mundur sejak 2022 itu, merupakan komponen renstra pembangunan nasional di wilayah barat sumatera.
sebelumnya, menejer ruas balai pelaksana jalan nasional (bpjn) wilayah bengkulu, mardi, menjelaskan proyek yang dilaksanakan dengan skema tahun jamak sejak 2022 itu, tahun ini mestinya rampung.
"sebenarnya, tahun lalu 2022 sudah harus dikerjakan. cuma kan ada kendala. dan tahun ini akan dilaksanakan. paketnya wajib selesai november 2024 ini," ujar mardi di kantor camat batiknau.
ditanyai soal opsi tukar guling ruas jalan? mardi tak menampik kemungkinannya. walau pun, kata dia, bukan menjadi opsi saat ini. 
baca juga:resmi, ratusan kades di bengkulu utara bakal menjabat 8 tahun
baca juga:pasca lahirnya dbh sawit, minyakkita langka, harganya bakal dikerek pemerintah jadi rp 15.500? 
dalam konteks saat ini, kata mardi, opsinya adalah menjadi eks jalinbar atau jalan bawah, adalah menjadi jalan milik daerah atau jalan khusus. 
daerah ini bisa saja pemprov atau pemkab. sedangkan jalan khusus adalah salah satunya dijadikan ruas khusus oleh moda angkutan niaga. salah satunya batubara.
tapi asosisasi pengusaha batubara atau apbb provinsi bengkulu, sutarman, lugas keberatan ketika jalan tersebut menjadi houling batubara. 
dalihnya, laluan tersebut bukan semata-mata dilalui batubara. tapi juga oleh niaga lainnya. 
baca juga:uji coba seminggu 4 hari kerja, didasari tingkat stres kalangan pekerja
baca juga:dprd bengkulu utara siap bahas rancangan pembangunan jangka panjang pemkab bengkulu utara 2025 - 2045
"karena jalan negara itu sifatnya harus satu link. tidak bisa paralel," terang mardi dalam kacamatan teknis administratifnya. 
beda hal ketika dilakukan tukar guling, kata mardi. dijelaskannya, opsi tersebut memungkinkan, hanya saja mesti melewati proses yang tidak singkat. 
nantinya, kata dia, ruas yang kini menjadi jalan negara turun menjadi kewenangan provinsi atau kebupaten terlebih dahulu.
"baru nanti, kami (pemerintah,red) menggarap jalan bawah, setelah diserahkan ke kami. tapi harus melalui mekanisme yang tidak singkat," terangnya. 
baca juga:dprd bengkulu utara siap bahas rancangan pembangunan jangka panjang pemkab bengkulu utara 2025 - 2045
baca juga:sampaikan pandangan umum, fraksi pdip dprd bu minta pemerintah mudahkan perizinan berusaha 
ruas yang membentang sepanjang 20 kilometer dengan kerusakan nyaris massif, ditambah lagi dengan kerusakan lainnya lantaran faktor alam yang membentang dari desa urai kecamatan ketahun serta desa selolong, air lakok, serangan sampai dengan bintunan, lebih pendek 2 kali lipat, dibandingkan jalur atas, menjadi alasan penolakan masyarakat, untuk link alternatif ini dilalui angkutan batubara. 
jalur atas adalah sebutan paling mudah, untuk membedakan ruas jalinbar dengan eks jalinbar yang sebelumnya merupakan ruas jalan provinsi.
ketua asosiasi pengusaha batubara provinsi bengkulu, sutarman, mencatat masalah yang lazim dikeluhkan masyarakat sejak lama dan berulang-ulang ini. 
sutarman juga mendengarkan keluhan ini, sejak adanya rapat di tingkat kabupaten, ditindaklanjuti lagi di kantor desa serangai kecamatan batiknau hingga terakhir di balai pertemuan kantor camat batiknau yang tak membuahkan sepakat, terkait rencana kelanjutan tiga paket proyek multiyears yang dilaksanakan oleh balai pelaksana jalan nasional wilayah 1 bengkulu itu.   
baca juga:mau berkuliah? berikut 10 jurusan yang bakal paling dicari di masa depan, beserta alasannya..
baca juga:potensi kelapa di tengah gonjang ganjing sawit, bagaimana prospek ekspornya? berikut ulasannya 
sutarman menegaskan, bahwa penggunaan terpal dalam pengangkutan batubara di jalur darat adalah hal yang bersifat wajib. walau pun, kata dia, dirinya menganggap persoalan bukan mesti dirinya yang memberikan sikap. 
"karena pihak yang terlibat di batubara ini banyak. saya berdiri di sini adalah sebagai asosiasi pemegang iup pertambangan," ujarnya. 
maksud sutarman, ingin menegasi bahwa masih ada asosiasi yang menaungi persoalan distribusi atau angkutan batubara via darat ini. 
menyikapi penolakan masyarakat pada link jalan untuk batubara, sutarman menilai hal itu terkesan kurang bijak. pasalnya, lanjut dia, angkutan yang melewati jalan ini bukan hanya batubara saja. tapi banyak yang melibatkan lintas kendaraan niaga lainnya yang juga perlu duduk satu meja, dalam menyikapinya.
baca juga:sebelum ngekos, kalian wajib tau apa-apa saja yang harus dipersiapkan
baca juga:mengenal lebih dekat mayjen tni (purn) musannif ryacudu, jendral religius dari sebuah kampung kecil
"sedangkan sumbangsih batubara ini setiap tahunnya tidak kurang dari rp 3,5 - 5 triliun, sebagai operasional yang dikeluarkan asosiasi. dan ini lebih besar dari apbd provinsi bengkulu bahkan," ungkapnya. hal ini pun lazim disuarakan sutarman, saban rapat-rapat yang dihadirinya. 
dia pertanyakan keberadaan asosiasi niaga lain, seperti perusahaan perkebunan, transportasi dan lainnya. mestinya, pembahasan persoalan jalan ini, melibatkan asosiasi niaga lain.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Radar Utara, 14 Juni 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan