Waduh, Dewan Semprot Mendagri Soal Pj Kada, Siapkan Sanksi Tegas Pj Kada yang Kepincut jadi Kepala Daerah

Reporter: Benny Siswanto |

Editor: Ependi |

Selasa , 11 Jun 2024 - 20:34

Ilustrasi-Radar Utara-

Mencermati dinamika perpolitikan menuju Pilkada serentak, mulai tercium gelagat elit birokrat yang ditugasi menjadi Pj kepala daerah, justru mulai kepincut terjun ke gelanggang politik lebih dalam.

Padahal, secara aturan layaknya pj kades, pejabat yang diambil dari lingkungan birokrat ini memiliki tugas menjaga iklim penyelenggaraan roda pemerintahan di daerah sampai dengan terpilihnya kepala daerah hasil Pilkada 2024.

Membaca tahapan penyelenggaraan, saat ini KPU daerah-daerah tengah dalam tahapan verifikasi pencalonan untuk jalur independen.

Lembaga penyelenggara kontestasi itu, tengah melakukan verifikasi faktual atas dokumen syarat dukungan minimal bakal calon kepala daerah dari non partai politik ini.

PKPU memang mengamanatkan, tahapan pencalonan didahului dengan memberikan ruang bagi kandidat non parpol atau independen.

Setelah rampung verifikasi faktual, khusus bagi daerah-daerah yang memiliki bakal calon independen. Menjadi kick off tahapan pencalonan yang dijadwalkan akan digelar pada Agustus mendatang. (*)

waduh, dewan semprot mendagri soal pj kada, siapkan sanksi tegas pj kada yang kepincut jadi kepala daerah                             radarutara.bacakoran.co - banjir penugasan pejabat pusat menjadi penjabat kepala daerah atau pj kada jelang pilkada seretak tahun 2024, turut menjadi sorotan legislatif pusat. 
diketahui, dpr dan pemerintah, senin, 10 juni 2024, menggelar rapat kerja yang salah satu pembahasannya adalah terkait keberadaan hingga penilaian sepihak legislatif atas ratusan pj kada yang menyebar di indonesia saat ini. 
rapat yang dimotori komisi ii dpr ri itu, mendagri, tito karnavian, selaku representasi pemerintah hadir langsung dalam rapat dengan para wakil rakyat. 
politisi pdip, junimart girsang, suaranya cukup lantang dalam ruang rapat kemarin itu. junimart bahkan bilang, 40 persen pj kepala daerah yang dilantik pemerintah, dipandang tidak layak. 
baca juga:tmmd ke-120 kodim bengkulu utara wujudkan mimpi yang nyaris sirna
baca juga:abrasi pantai, pemprov bengkulu koordinasi dengan bwss vii
yang pertama, kata junimart, diduga sebaran pj kepala daerah yang totalnya 101 orang yang diantaranya terdapat pejabat pusat yang ditugaskan ke daerah yang dianggap tidak layak ini, terjadi lantaran langkanya figur-figur di internal kementerian dalam negeri atau kemendagri. 
lantas, mendagri pun mengambil sosok di luar kemendagri yang kini dipimpin mantan kapolri itu. lebih lugas, wakil ketua komisi ii dpr ri ini menilai sosok di kemendagri bahkan sudah tidak ada. 
"....tentu harus kita cermati menyangkut pj-pj ini, saudara menteri. terus terang, hasil dari bukan hanya pengamatan ya, yang kami lihat, dengar dan rasakan, hampir 40 persen para pj ini memang tidak layak untuk menjadi pj, saudara menteri," ujar junimart kepada mendagri di gedung nusantara.
kondisional yang melatari persoalan penempatan sumber daya manusia (sdm) di lingkungan birokrat untuk menempati job politis itu, secara implisit diakui politisi pdip ini sudah sangat dipahami pihaknya. 
baca juga:rakor nakretrans, gubernur rohidin soroti angka pengangguran
baca juga:komitmen optimalkan keterbukaan informasi di bengkulu
"kami pahami kenapa sampai demikian, terus terang mungkin stok di kementerian dalam negeri sudah habis, sudah habis yang akhirnya mengambil dari kementerian lain (untuk menjadi pj kepala daerah). yang saudara menteri tidak paham tentang pola pikir dan mungkin mereka juga tidak paham tentang bagaimana tata kelola pemerintahan," ucap junimart yang turut disebarluaskan medsos resmi dpr ri ini.
dalam wawancara bersama tempo, mendagri tito karnavian, membincang soal keberadaan pj kepala daerah ini. tito bilang, tidak hanya mundur dari jabatannya selaku pj kada. 
tito bahkan menegaskan, pj kepala daerah yang sudah kadung ditugasi pemerintah menjadi kepala daerah, namun justru mencalonkan diri sebagai kandidat, harus mundur dari statusnya sebagai aparatur sipil negara atau asn. 
dijelaskan mantan kapolri ini, penegasan sikap pemerintah itu dituangkan dalam surat edaran nomor 100.2.1.3/2314/sj yang ditandatanganinya lewat medio mei lalu, tepatnya 16 mei 2024. 
baca juga:rakor nakretrans, gubernur rohidin soroti angka pengangguran
baca juga:komitmen optimalkan keterbukaan informasi di bengkulu
surat tito tersebut menegasi tentang pengunduran diri pj kepala daerah yang akan maju pilkada serentak yang akan dihelat pada 27 november 2024 kelak.
lewat beleid tersebut menegasi, bahwa 40 hari sebelum tanggal pendaftaran pasangan calon, pj kepala daerah sudah harus memberikan informasi pengunduran diri kepada menteri dalam negeri. 
tito juga mengaku, mekanisme yang kemudian diatur secara detil mulai dari waktu penyampaikan informasi kepada mendagri, sampai dengan format surat pengunduran diri adalah turut mempertimbangkan hak berpolitik setiap warga negara yang diatur oleh undang-undang. 
upaya serius pemerintah yang diprediksi bakal kentara dalam kurun waktu lebih kurang sebulan kedepan ini, sebagai langkah mengantisipasi penyalahgunaan kewenangan seorang pj kepala daerah, alih-alih untuk memenangi pilkada. 
baca juga:bbm subsidi dipastikan sampai pada masyarakat
baca juga:asa ajak semua pihak terlibat bangun bu
"saya berusaha untuk menjaga itu," ujar mendagri. 
dari sisi menghormati hak politik yang dilindungi undang-undang untuk setiap warga negara, sebagai negara demokrasi. namun ditegaskannya juga, pj kepala daerah yang mengajukan pengunduran diri sebelum 40 hari pendaftaran, secara otomatis tercatat berhenti secara hormat. 
akan tetapi, direktif tegas sudah dilugaskan mendagri, kepada jajarannya yang baru menyampaikan konfirmasi kepada pihaknya secara ujug-ujug dan tiba-tiba mendaftar, maka mendagri akan langsung melakukan pemberhentian. 
hitung maju sesuai surat yang diteken tito pada 16 mei 2024 dengan jadwal pendaftaran pasangan calon, menuju penghujung agustus. maka pj kada, kata dia, yang harus mengundurkan diri, diimbau untuk menyampaikan secara resmi kepada mendagri selambat-lambatnya medio juli 2024. 
baca juga:menembus batas pasar produk tekstil
baca juga: gubernur rohidin tinjau puing kebakaran smkn 05 bengkulu utara
mencermati dinamika perpolitikan menuju pilkada serentak, mulai tercium gelagat elit birokrat yang ditugasi menjadi pj kepala daerah, justru mulai kepincut terjun ke gelanggang politik lebih dalam. 
padahal, secara aturan layaknya pj kades, pejabat yang diambil dari lingkungan birokrat ini memiliki tugas menjaga iklim penyelenggaraan roda pemerintahan di daerah sampai dengan terpilihnya kepala daerah hasil pilkada 2024. 
membaca tahapan penyelenggaraan, saat ini kpu daerah-daerah tengah dalam tahapan verifikasi pencalonan untuk jalur independen. 
lembaga penyelenggara kontestasi itu, tengah melakukan verifikasi faktual atas dokumen syarat dukungan minimal bakal calon kepala daerah dari non partai politik ini. 
baca juga:gembung raya blank spot, warga merintih butuh internet
baca juga:tahun ini, kebutuhan hewan kurban diprediksi menurun
pkpu memang mengamanatkan, tahapan pencalonan didahului dengan memberikan ruang bagi kandidat non parpol atau independen. 
setelah rampung verifikasi faktual, khusus bagi daerah-daerah yang memiliki bakal calon independen. menjadi kick off tahapan pencalonan yang dijadwalkan akan digelar pada agustus mendatang. (*)

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Radar Utara, 12 Juni 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan