Pengamat Kebijakan Publik : Genjot Sirkulasi Uang, Arga Makmur Harus Banyak Event

pengamat kebijakan publik : genjot sirkulasi uang, arga makmur harus banyak event radarutara.bacakoran.co - secara letak, ibu kota bengkulu utara di arga makmur, tidak strategis. pasalnya, pusat pemerintahan di wilayah otonom ini, tidak berada di jalur persimpangan. pengamat kebijakan publik universitas ratu samban atau unras, salamun haris, menilai tidak ada opsi lain bagi pemerintah daerah untuk menggelar sebanyak mungkin even-even di daerah. utamanya di pusat pemerintahan.  "ini disebabkan, letak pusat pemerintahan tidak berada di jalur persimpangan atau jalur utama," kata salamun haris yang juga mantan wakil bupati bengkulu utara ini.  mencermati sejarah, rancang bangun pusat pemerintahan di kabupaten yang telah menelurkan 2 daerah otonomi baru atau dob yakni kabupaten mukomuko dan bengkulu tengah atau benteng ini, sebelumnya direncanakan akan dipusatkan di wilayah kecamatan lais.  baca juga:pemkab bengkulu utara rapat koordinasi finalisasi, panggung utama mtq ditegakkan baca juga:hadapi serangan dbd yang meningkat, rakor psn pemkab sepakati ini... dari sudut pandang planologi, wilayah lais, khususnya di ruas utama merupakan jalur ekonomi di lintas barat pulau sumatera.  namun dinamika yang muncul saat penataan wilayah kala itu, menyebabkan lokus pusat pemerintahan bergeser menjorok lebih kurang 20 kilometer ke arah dalam.  adalah dataran lajau yang menjadi nama kala itu, kemudian dalam perjalanannya bersalin nama dan rupa menjadi kota arga makmur.  "layaknya even mtq saat ini, menjadi sumbu ekonomi baru. nah even-even semacam ini, harus digencarkan, jika ingin melihat geliat ekonomi di pusat kota yang lebih kentara dan dinamis," ujar dosen sekaligus dekan fakultas ilmu sosial dan ekonomi (fise) yang juga mengampu mata kuliah kebijakan publik ini.  baca juga:sambut hari raya idul fitri 1445 hijriyah, pemkab bengkulu utara takbiran keliling kota baca juga:takbir keliling sambut lebaran. ini agenda pemkab bengkulu utara layaknya spot-spot dob yang kini masih dihadapkan dengan moratorium pemekaran oleh pusat, khususnya yang bersifat botom-up, rerata letaknya berada di jalur perlintasan utama.  pasalnya, dalam tataran ideal, tata kota setidaknya harus mencermati beberapa sektor komplek mulai dari pendekatan geografis, geologi, sosial budaya, politik hingga ekonomi dan proyeksi jangka panjang.  salamun bersepakat soal ini. hanya saja, ketika disinggung soal kemungkinan penataan ulang di tingkatan daerah, layaknya program lompatan seperti yang dilakukan presiden joko widodo atau jokowi?  salamun belum menjawab gamblang soal ini. hanya saja, menurutnya, selain melaksanakan pembangunan secara makro.  baca juga:aturan forkopimcam mesti dikebut. ini persiapan pemkab bengkulu utara... baca juga:pemkab ambil langkah pasca 6 asn ditetapkan tersangka korupsi rsud kerja evaluatif yang tidak biasa-biasa saja, yang saat ini masih dikotomi oleh pengejawantahan visi dan misi kepala daerah terpilih, kemudian dibareakdown menjadi rencana strategis daerah, terus dikerucutkan menjadi rencana kerja opd, memang membutuhkan penyikapan di sektor hulu oleh aktor-aktor atau elit politik di daerah.  kemampuan dalam daya analisa kebijakan di level pusat, regional, global ditambah kemampuan kontijensi yang lebih kompleks, sudah sangat dibutuhkan di era pembangunan pusat hingga daerah yang kini dihadapkan dengan era gelobalisasi.  "maka visi dan misi calon kepala daerah ini, diharapkan jangan asal buat. bahkan, copas. tapi harus benar-benar didesain secara cara pandang profesional, analitis dan bertanggungjawab serta relevan," ungkapnya.  spirit rancang bangun visi dan misi calon kepala daerah yang baik, menurut salamun bahkan sudah mesti menjadi cermatan penyelenggara pemilu.  baca juga:rakor evaluasi akip, pemkab bu satukan tekad, tingkatkan kinerja baca juga:mutasi lanjutan pemkab bengkulu utara sebagai satu-satunya lembaga proses elektoral, kpu menurut salamun, harus mulai mengembangkan desain tahapan-tahapan proses elektoral yang merumuskan sektor-sektor prinsip, bahkan kearifan lokal.  "langkah ini bisa dilakukan setiap usai penyelenggaraan kontestasi. kpu mestinya tidak sebatas mencatat dan menyampaikan tingkat partisipasi masyarakat saja. tapi sudah harus dibarengi dengan kerja-kerja kontijensi untuk penyelenggaraan pesta demokrasi berikutnya," salamun menginisiasi.  tak terkecuali, lanjut dia adalah pemerintah dan pemerintah daerah melalui badan kesbangpol, sangat penting memiliki kajian-kajian semacam ini.  tujuannya adalah menjadi pakem-pakem dalam memproyeksikan situasi atau dinamika-dinamika yang bisa saja terjadi atau akan menjadi sebuah kebutuhan.  baca juga:pemkab alokasikan dana untuk umkm baca juga: pemkab diminta buat aturan sanksi bagi warga yang buang sampah sembarangan "proses-proses semacam ini tentu dapat dilakukan bersama dengan pelibatan akademisi dan profesional lainnya," terangnya.  outputnya adalah parameter rancang bangun masa depan, jangka pendek, menengah hingga panjang. sedangkan outcome-nya, terus dia lagi, adalah terciptanya sistem politik yang berakter, pembangunan yang terukur dan tidak muluk-muluk serta bercorak ke-indonesiaan, namun dipadu dengan analisa prediktif dari sudut pandang yang komprehensif.  "kemampuan menganalisa adalah sebuah kebutuhan dan tuntutan. inilah diperlukannya mesin politik yang benar-benar profesional," pungkasnya. (*)

Tag

• # visi misi cakada
• # visi dan misi calon kepala daerah
• # pusat ibu kota
• # tata kota
• # mtq
• # arga makmur

Share

• 
• 
• 
• 
•