Aroma Gonjang-Ganjing Partai Jelang Pilkada, Begini Pandangan Pemerhati Kebijakan Publik Unras

Reporter: Benny Siswanto |

Editor: Ependi |

Kamis , 30 May 2024 - 19:22

Aroma Gonjang-Ganjing Partai Jelang Pilkada, Begini Pandangan Pemerhati Kebijakan Publik Unras -Radar Cianjur-

RADARUTARA.BACAKORAN.CO - Selain berebut rekomendasi. Dinamika internal di partai politik atau parpol, jelang Pilkada 2024 turut mewarnai konstelasi politik.

Kerap terjadi, pascaperhelatan kontestasi legislatif, akan membangun peta kekuatan baru sejalan dengan kemunculan figur-figur anyar, di tengah keberadaan figur-figur lama.

Torehan hasil pemilihan legislatif juga dapat menjadi paramater, bagi elit-elit untuk melakukan perombakan, layaknya di lingkungan birokrasi pemerintah.

Gonjang-ganjingnya adalah pergantian pucuk pimpinan partai politik, seteru jabatan politik di legislatif seperti Alat Kelangkapan Dewan atau AKD sampai dengan arah politik yang cenderung top-down, sehingga tidak mencerminkan demokrasi.

Salah satu dosen senior di Universitas Ratu Samban atau Unras, Salamun Haris, menilai perlukan dua pijakan yang prinsip para pemangku kebijakan dan kepentingan di internal partai hingga pemerintahan.

Dalam tataran ideal, kata dia, sedianya kebijakan dibuat atau diramu dengan prosedur, sehingga rancang bangunnya mencerminkan langkah-langkah bijak.

"Maka pemimpin juga mesti bijaksana. Karena pangkal soal dari organisasi apapun itu adalah etika," ujar Salamun yang pernah menjadi Wakil Bupati Bengkulu Utara ini, saat dibincangi, Kamis, 30 Mei 2024 petang.

Sikap bijaksana dan menjunjung etika ini, terus dia, adalah pemangku kebijakan dan kepentingan, tidak menelurkan kebijakan-kebijakan yang terkesan dadakan serta cenderung terkesan nepotisme.

"Ini sangat penting menjadi pegangan bagi pemangku kepentingan, agar semangat demokrasi ini terwujud," ungkapnya.

"Maka output yang dihasilkan mencerminkan kepentingan umum atau negara dan bukan partisan," susulnya lagi, menegas.

aroma gonjang-ganjing partai jelang pilkada, begini pandangan pemerhati kebijakan publik unras                              radarutara.bacakoran.co - selain berebut rekomendasi. dinamika internal di partai politik atau parpol, jelang pilkada 2024 turut mewarnai konstelasi politik. 
kerap terjadi, pascaperhelatan kontestasi legislatif, akan membangun peta kekuatan baru sejalan dengan kemunculan figur-figur anyar, di tengah keberadaan figur-figur lama. 
torehan hasil pemilihan legislatif juga dapat menjadi paramater, bagi elit-elit untuk melakukan perombakan, layaknya di lingkungan birokrasi pemerintah. 
gonjang-ganjingnya adalah pergantian pucuk pimpinan partai politik, seteru jabatan politik di legislatif seperti alat kelangkapan dewan atau akd sampai dengan arah politik yang cenderung top-down, sehingga tidak mencerminkan demokrasi.
baca juga:bayang-bayang projo di pilkada 2024 
baca juga:jelang pilkada 2024 , perburuan parpol dan second man 
salah satu dosen senior di universitas ratu samban atau unras, salamun haris, menilai perlukan dua pijakan yang prinsip para pemangku kebijakan dan kepentingan di internal partai hingga pemerintahan. 
dalam tataran ideal, kata dia, sedianya kebijakan dibuat atau diramu dengan prosedur, sehingga rancang bangunnya mencerminkan langkah-langkah bijak. 
"maka pemimpin juga mesti bijaksana. karena pangkal soal dari organisasi apapun itu adalah etika," ujar salamun yang pernah menjadi wakil bupati bengkulu utara ini, saat dibincangi, kamis, 30 mei 2024 petang. 
sikap bijaksana dan menjunjung etika ini, terus dia, adalah pemangku kebijakan dan kepentingan, tidak menelurkan kebijakan-kebijakan yang terkesan dadakan serta cenderung terkesan nepotisme. 
baca juga:job pkd pilkada 2024 gaji totalnya nyaris 7 juta, diincar 2 hingga 3 orang per kelurahan/desa 
baca juga:pelantikan pps pilkada 2024, 9 desa tanpa pengganti. harus gunakan mekanisme khusus saat paw
"ini sangat penting menjadi pegangan bagi pemangku kepentingan, agar semangat demokrasi ini terwujud," ungkapnya. 
"maka output yang dihasilkan mencerminkan kepentingan umum atau negara dan bukan partisan," susulnya lagi, menegas. 
lebih spesifik lagi, soal dinamika internal partai, sebagai bekas orang politik yang pernah berkecimpung langsung, salamun menilai hal tersebut satu hal yang lumrah. selagi, kata dia, situasi tersebut merupakan bagian dari demokrasi internal. 
"maka dari awal tadi, saya sampaikan tinjauan umumnya. implementasinya, baik di lingkungan birokrasi pemerintahan hingga birokrasi partai, akan tercermin lewat bagaimana decision maker atau pengambil keputusan, menentukan sikapnya," jelasnya. 
baca juga:bakal urusi proses rekom calon kada, adian napitupulu jadi ketua tim pemenangan nasional pdip pilkada 2024 
baca juga:ada hadiah uang tunai total rp 10 juta, lomba cipta maksot pilkada bengkulu utara 
akademisi yang saat ini menjabat dekan fakultas ilmu sosial dan ekonomi unras ini, menjelaskan, partai merupakan institusi politik yang memiliki peranan sangat prinsip di tengah-tengah hagemoni nasional-daerah di negara demokrasi layaknya indonesia. 
dosen yang mengampu mata kuliah kebijakan publik ini, menegaskan partai politik memiliki tanggungjawab moril kepada republik, dalam pendidikan politik kepada masyarakat. 
pendidikan politik dalam kacamata ideal, kata dia, salah satunya adalah menstimulasi calon mata pilih untuk memahami bagaimana ruang demokrasi yang baik.
demokrasi yang tidak hanya rakyat, tapi juga para pemimpinnya paham akan tanggungjawab kepada tuhan. 
baca juga:pelantikan pps pilkada 2024, 9 desa tanpa pengganti. harus gunakan mekanisme khusus saat paw
baca juga:bakal urusi proses rekom calon kada, adian napitupulu jadi ketua tim pemenangan nasional pdip pilkada 2024 
pula paham harus bertanggungjawab kepada rakyat, sebagai pemegang kedaulatan tertinggi.
"inilah etika demokrasi. maka menjadi sangat penting, koridor etik ini menjadi pakem. sehingga sebuah kebijakan yang ditelurkan, tidak hanya berfokus pada output dan outcome, tapi juga dibarengi dengan moralitas yang tinggi," pungkasnya.   
salah satu tugas pendidikan politik oleh parpol, adalah didukung oleh pemerintah lewat hibah anggaran atau bantuan kepada partai politik alias banpol.
anggaran yang harusnya segera diproses pencairannya, lantaran laporan hasil pemeriksaan (lhp) dari bpk perwakilan provinsi bengkulu telah diterima daerah.  
baca juga:job pkd pilkada 2024 gaji totalnya nyaris 7 juta, diincar 2 hingga 3 orang per kelurahan/desa 
baca juga:pengumuman : ini calon panwascam pilkada 2024 bengkulu utara terpilih
transisi rujukan data yakni hasil pemilu 2024 yang telah berlaku terhitung september, pemda bengkulu utara bakal melakukan pencairan banpol 2 kali. 
pertama, untuk parpol penerima hibah berdasarkan hasil pemilu 2019-2024. kemudian berlanjut lagi yang bakal diakomodir lewat anggaran perubahan adalah banpol dengan penerimanya berdasarkan hasil pemilu 2024 yang telah ditetapkan oleh kpu.
"benar. selain menetapkan calon anggota dprd terpilih. pleno juga akan menetapkan perolehan kursi parpol di daerah," terangnya. 
kepala badan kesbangpol bu, suryadi, s.stp, m.si, tak menampik hal ini. anggaran hibah parpol, terhitung september sudah akan merujuk pada hasil pilleg 2024. 
baca juga:pengumuman : ini hasil tes tertulis pps pilkada 2024, totalnya 1.183 orang 
baca juga:jelang pilkada 2024 , perburuan parpol dan second man 
"pencairan banpol pertama hitungannya januari hingga agustus. kedua september-desember, sudah dalam komposisi periodisasi yang baru," ujarnya, dilansir dari warta ru di website radarutara.bacakoran.co, edisi selasa, 26 maret 2024.  
catatan ru, terdapat 12 parpol di kabupaten bengkulu utara (bu) yang menerima anggaran hibah tahun lalu, diantaranya pdip sebesar rp 348,7 juta, golar rp 226,4 juta, gerindra sebesar rp 212,5 juta.
posisi selanjutnya nasdem rp 145,9 juta, pan rp 133,2 juta, pkpi rp 103,9 juta, hanura rp 98,3 juta, pkb rp 96,3 juta, pks rp 86,9 juta, perindo rp 63,7 juta. 
berikutnya partai berkarya sebesar rp 46 juta serta ppp sebesar rp 39,4 juta. dana hibah bantuan partai politik (banpol) di daerah ini, dikerek naik menjadi rp 1,5 miliar. 
baca juga:daftar bacalon dan syarat lengkap dukungan minimal maju pilkada independen gubernur, bupati dan walikota 
baca juga:sebanyak 221 calon ppk pilkada 2024 jalani seleksi wawancara
dijelaskan suryadi, banpol menjadi salah satu upaya pemerintah mendongkrak partisipasi pemilih dalam kontestasi 2024. 
salah satunya muatan yang harus dilaksanakan oleh setiap partai penerima banpol yakni pendidikan politik kepada masyarakat.
pegiat sosial, melyan sori, mengingatkan, esensi dari percepatan distribusi banpol 2023 lalu, memberikan mandat kepada parpol salah satunya melaksanakan pendidikan politik kepada masyarakat. 
diharapkan, kata dia, kerja-kerja edukasi politik, dapat berimplikasi pada tingkat partisipasi masyarakat saat pemilu dalam memilih presiden dan wakil presiden, dpd, dpr dan dprd. 
baca juga:jelang pilkada 2024 , perburuan parpol dan second man 
baca juga:pengumuman : ini hasil tes tertulis pps pilkada 2024, totalnya 1.183 orang 
selain itu, lanjutnya lagi, kualitas pendidikan politik juga diharapkan berimbas  positif pula pada kontestasi pilkada yang rencananya bakal dihelat 27 november 2024. 
sosialisasi, lanjut dia, tidak cukup dilakukan menggunakan baliho-baliho yang lebih merepresentasikan figur dan jargon. paparan-paparan pemikiran, dalam sebuah ulasan tulisan untuk publik, menurutnya sangat penting. 
"itu bisa dipaparkan lewat kanal-kanal publik, sehingga bisa terbaca dan menjadi referensi bagi masyarakat. salah satunya lewat media massa," pungkasnya. (*)

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Radar Utara, 31 Mei 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan