Aroma Gonjang-Ganjing Partai Jelang Pilkada, Begini Pandangan Pemerhati Kebijakan Publik Unras
Aroma Gonjang-Ganjing Partai Jelang Pilkada, Begini Pandangan Pemerhati Kebijakan Publik Unras -Radar Cianjur-
Lebih spesifik lagi, soal dinamika internal partai, sebagai bekas orang politik yang pernah berkecimpung langsung, Salamun menilai hal tersebut satu hal yang lumrah. Selagi, kata dia, situasi tersebut merupakan bagian dari demokrasi internal.
"Maka dari awal tadi, saya sampaikan tinjauan umumnya. Implementasinya, baik di lingkungan birokrasi pemerintahan hingga birokrasi partai, akan tercermin lewat bagaimana decision maker atau pengambil keputusan, menentukan sikapnya," jelasnya.
BACA JUGA:Ada Hadiah Uang Tunai Total Rp 10 Juta, Lomba Cipta Maksot Pilkada Bengkulu Utara
Akademisi yang saat ini menjabat Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ekonomi Unras ini, menjelaskan, partai merupakan institusi politik yang memiliki peranan sangat prinsip di tengah-tengah hagemoni nasional-daerah di negara demokrasi layaknya Indonesia.
Dosen yang mengampu mata kuliah Kebijakan Publik ini, menegaskan partai politik memiliki tanggungjawab moril kepada republik, dalam pendidikan politik kepada masyarakat.
Pendidikan politik dalam kacamata ideal, kata dia, salah satunya adalah menstimulasi calon mata pilih untuk memahami bagaimana ruang demokrasi yang baik.
Demokrasi yang tidak hanya rakyat, tapi juga para pemimpinnya paham akan tanggungjawab kepada Tuhan.
BACA JUGA:Pelantikan PPS Pilkada 2024, 9 Desa Tanpa Pengganti. Harus Gunakan Mekanisme Khusus Saat PAW
Pula paham harus bertanggungjawab kepada rakyat, sebagai pemegang kedaulatan tertinggi.
"Inilah etika demokrasi. Maka menjadi sangat penting, koridor etik ini menjadi pakem. Sehingga sebuah kebijakan yang ditelurkan, tidak hanya berfokus pada output dan outcome, tapi juga dibarengi dengan moralitas yang tinggi," pungkasnya.
Salah satu tugas pendidikan politik oleh parpol, adalah didukung oleh pemerintah lewat hibah anggaran atau bantuan kepada partai politik alias banpol.
Anggaran yang harusnya segera diproses pencairannya, lantaran Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dari BPK Perwakilan Provinsi Bengkulu telah diterima daerah.
BACA JUGA:Job PKD Pilkada 2024 Gaji Totalnya Nyaris 7 Juta, Diincar 2 hingga 3 Orang Per Kelurahan/Desa
- Tag
- Share
-
-
