Gaji 13 2024, Anggarannya Tembus Rp 50 Miliar Lebih

Reporter: Benny Siswanto |

Editor: Ependi |

Rabu , 29 May 2024 - 18:56

Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) BU, Masrup, SSTP, M.Si-Radar Utara/Benny Siswanto-

Untuk diketahui, lewat PP tersebut, pemerintah pusat hingga daerah lantas menghitung kebutuhan anggaran untuk pembayaran Tunjangan Hari Raya atau THR Tahun 2024, sesuai wilayah kewenangan.

Khusus untuk di daerah, obyek THR dan juga Gaji 13 adalah meliputi kepala daerah, wakil rakyat hingga ASN.

Membaca beleid Jokowi, dipastikan nasib serupa akan kembali dirasakan oleh kalangan non ASN di daerah yang jumlahnya mencapai ribuan orang itu, akan gigit jari.

Saat itu, aturan meengasi realisasi THR yang waktu penyalurannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dibayarkan paling cepat 1O (sepuluh) hari kerja sebelum tanggal Hari Raya.

Sementara, untuk pembayaran gaji 13 paling cepat adalah bulan Juni. Realisasi THR tahun 2024, diterangkan Masrup, setidaknya daerah menggelontorkan anggaran hingga Rp 50 miliar.

Selain THR gaji, kata dia, daerah sesuai dengan amanat pusat, turut menjadi komponen adalah tambahan penghasilan atau TPP.

Khusus untuk guru, lanjut dia, tambahannya adalah Tambahan Penghasilan Guru atau TPG serta tambahan penghasilan atau yang sebelumnya lazim disebut non sertifikasi.

"Dari keseluruhannya total anggarannya mencapai Rp 50-an miliar," ungkapnya.

Untuk diketahui, slot belanja pegawai yang diploting daerah ini tahun 2023 lalu, sebesar Rp 505,51 miliar, terserap sebanyak Rp 444,30 miliar atau 87,89 persen.

Besaran anggaran gaji 13 juga relatif tidak ada perbedaan. Dijelaskan, Pasal 6 ayat 2, Tunjangan Hari Raya dan gaji ketiga belas yang anggarannya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah bagi PNS dan PPPK, terdiri atas:

a. gaji pokok; b. tunjangan keluarga; c. tunjangan pangan; d. tunjangan jabatan atau tunjangan umum;

gaji 13 2024, anggarannya tembus rp 50 miliar lebih                             radarutara.bacakoran.co - pembayaran gaji 13 tahun 2024 di pemda bengkulu utara, tinggal menunggu waktu penyalurannya saja. anggarannya bisa lebih dari rp 50 miliar.
sesuai dengan aturan : peraturan pemerintah nomor 14 tahun 2024 tentang pemberian thr dan gaji ketiga belas kepada asn, pensiunan, penerima pensiun dan penerima tunjangan tahun 2024.
aturan tersebut diteken presiden joko widodo atau jokowi, tepatnya tanggal 13 maret 2024, sebagai dasar hukumnya atau payung hukum aturan turunan, termasuk peraturan kepala daerah.  
kepala badan keuangan dan aset daerah (bkad) bu, masrup, sstp, m.si, dikonfirmasi menyampaikan, pemda bengkulu utara tengah mempersiapkannya. 
baca juga:api ngamuk di air rami, rumah warga ludes. ini dugaan penyebabnya..
baca juga:pertashop jual pertalite, esdm bengkulu tunggu petunjuk resmi
kemudian akan membayarkanya kepada penerima, sesuai dengan aturan yang berlaku yakni paling cepat di bulan juni. 
"kalau anggarannya, tengah dalam penghitungan. karena dipengaruhi oleh angka pensiun hingga jumlah penambahan asn hasil perekrutan tahun lalu," ujar masrup, beberapa hari lalu.
secara administratif, payung hukum realisasi pembayaran gaji 13 di daerah, berupa perkada sudah terbit. 
pasalnya, nomenklatur beleid yang diteken jokowi di bulan maret itu menjadi dasar hukum pembayaran thr serta gaji 13 tahun anggaran 2024.
pada rabu, 27 maret 2024, masrup menerangkan rampungnya dasar hukum aturan turunan di daerah yang menjadi dasar operasional tersebut. 
baca juga:kumpulkan parpol non parlemen, suhartono diminta deklarasi maju pilwakot
baca juga:wtp diapresiasi, edwar samsi: lhp bpk ri jadi bahan evaluasi
soal pencairan thr, saat itu dia bilang secara sistem, pencairannya diproses setiap opd. tinggal lagi teknis di tataran opd," kata masrup, soal thr dan akan menjadi skema yang sama dalam penyaluran gaji 13 tahun ini.
untuk diketahui, lewat pp tersebut, pemerintah pusat hingga daerah lantas menghitung kebutuhan anggaran untuk pembayaran tunjangan hari raya atau thr tahun 2024, sesuai wilayah kewenangan.
khusus untuk di daerah, obyek thr dan juga gaji 13 adalah meliputi kepala daerah, wakil rakyat hingga asn. 
membaca beleid jokowi, dipastikan nasib serupa akan kembali dirasakan oleh kalangan non asn di daerah yang jumlahnya mencapai ribuan orang itu, akan gigit jari.
baca juga:pemprov bengkulu raih opini wtp, ini temuan bpk ri terhadap lkpd ta 2023
baca juga:pekerjaan gedung perpustakaan mukomuko digeber, material siap
saat itu, aturan meengasi realisasi thr yang waktu penyalurannya sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 dibayarkan paling cepat 1o (sepuluh) hari kerja sebelum tanggal hari raya.
sementara, untuk pembayaran gaji 13 paling cepat adalah bulan juni. realisasi thr tahun 2024, diterangkan masrup, setidaknya daerah menggelontorkan anggaran hingga rp 50 miliar. 
selain thr gaji, kata dia, daerah sesuai dengan amanat pusat, turut menjadi komponen adalah tambahan penghasilan atau tpp. 
khusus untuk guru, lanjut dia, tambahannya adalah tambahan penghasilan guru atau tpg serta tambahan penghasilan atau yang sebelumnya lazim disebut non sertifikasi.
baca juga:wujudkan peternak handal, pemdes sungai lintang gelar pelatihan bidang peternakan sapi
baca juga:hari ini vermin terakhir syarat dukungan minimal pencalonan jalur independen
"dari keseluruhannya total anggarannya mencapai rp 50-an miliar," ungkapnya.
untuk diketahui, slot belanja pegawai yang diploting daerah ini tahun 2023 lalu, sebesar rp 505,51 miliar, terserap sebanyak rp 444,30 miliar atau 87,89 persen.
besaran anggaran gaji 13 juga relatif tidak ada perbedaan. dijelaskan, pasal 6 ayat 2, tunjangan hari raya dan gaji ketiga belas yang anggarannya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah bagi pns dan pppk, terdiri atas:
a. gaji pokok; b. tunjangan keluarga; c. tunjangan pangan; d. tunjangan jabatan atau tunjangan umum; 
selanjut pada huruf e dijelaskan tambahan penghasilan paling banyak sebesar yang diterima dalam 1 (satu) bulan bagi instansi pemerintah daerah yang memberikan tambahan penghasilan. 
baca juga:boleh dicoba! ini sederet khasiat minum air rebusan krokot bagi kesehatan
baca juga:apindo dan serikat buruh tolak soal pemotongan gaji pegawai swasta
realisasinya, masih dalam kelanjutan klausa huruf e adalah dengan memperhatikan kemampuan kapasitas fiskal daerah dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sesuai pangkat, jabatan, peringkat jabatan, atau kelas jabatannya. 
dijelaskan juga, tunjangan hari raya dan gaji ketiga belas bagi pimpinan dan anggota dewan perwakilan rakyat daerah.
khusus untuk wakil rakyat di daerah itu, besarannya paling banyak sebesar akumulasi dari uang representasi, tunjangan keluarga, dan tunjangan jabatan pimpinan dan anggota dewan perwakilan rakyat daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur hak keuangan dan administratif pimpinan dan anggota dewan perwakilan rakyat daerah.