Berlaku September, Urus SIM hingga Ijin Keramaian Lewat Cara Ini

RADARUTARA.BACAKORAN.CO - Transformasi digital untuk pelayanan publik, akan dimulai secara massif di Indonesia pada September mendatang lewat satu aplikasi tunggal milik pemerintah. 

Ini sejalan dengan langkah pemerintah yang merilis rumah besar kanal pelayanan publik yang baru saja diluncurkan Presiden Joko Widodo atau Jokowi bernama INA Digital. 

Ina Digital, merupakan sebuah aplikasi milik pemerintah menyikapi ribuan aplikasi alih-alih mempermudah layanan yang dilakukan secara mandiri, kementerian dan lembaga. 

Tapi Jokowi menginginkan kanal-kanal layanan publik itu, terintegrasi pada sebuah sistem tunggal sehingga mencerminkan simplifikasi, efektivitas, akuntabilitas serta transparansi pelayanan yang dilakukan. 

BACA JUGA:Gembok Penjara Dibuka, Pejabat DLH Bakal Dipanggil Jaksa

BACA JUGA:Meski Harga Jual Motor Lawas Yamaha Fiz R Terbilang Mahal, Bisa Mencapai Puluhan Juta

Jokowi meresmikan sistem ini, kemarin, tepatnya: Senin, 27 Mei 2024 pada SPBE Sumit 2024. SPBE merupakan akronim dari Sistem Pelayanan Berbasis Elektronik yang dimotori oleh Kementerian Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau Kemen PANRB. 

Dalam sambutannya, Jokowi setelah merilis Government Technologi atau GOVTECH, meminta seluruh kementerian, lembaga sampai dengan pemerintah daerah, melakukan penyelarasan sehingga kick off penggunaannya yang diproyeksikan September 2024, dapat berjalan sesuai rencana. 

"Saya meminta, seluruh kementerian, lembaga hingga pemda melakukan integrasi pada sistem ini," Jokowi menegas. 

Presiden ke-7 Indonesia itu, sejak awal memang dikenal sangat menyoroti perihal pentingnya simplifikasi atau penyederhanaan pelayanan publik yang selama ini terkenal rumit. 

BACA JUGA:Sering Dipandang Sebelah Mata, Biji Durian Mengandung Berbagai Manfaat Bagi Kesehatan

BACA JUGA:Ini 7 Jembatan Terpanjang di Indonesia, 3 Diantaranya, Ada di Pulau Sumatera

Sejak awal, presiden 2 periode itu berbekal dengan kiprahnya yang benar-benar dari bawah, seperti menjadi Walikota Surakarta di Jawa Tengah hingga Gubernur DKI Jakarta, tentunya sangat paham bagaimana pola birokrasi yang rentan memantik praktik korupsi. 

"Aplikasi pemerintah saat ini sudah sangat banyak. Karenanya, sistem itu harus terintegrasi sehingga memiliki sistem kontrol untuk mendukung penyelenggaraan pelayanan publik yang efektif, efisien dan transparan serta mudah," ungkapnya.