DPRD BU Dukung Program Daerah Untuk Pertahankan dan Tingkatkan Prestasi SDI

Reporter: Wahyudi Ndut |

Editor: Ependi |

Minggu , 26 May 2024 - 19:53

Ketua Pansus DPRD Kabupaten Bengkulu Utara, Edi Putra SIP-Radar Utara/Wahyudi Ndut-

Dimana DPRD BU mengharapkan agar pemerintah daerah juga memperhatikan permendagri nomor 70 tahun 2019 tentang sistem informasi pemerintah daerah.

Dimana dalam permendagri ini menyatakan bahwa wali data daerah adalah perangkat daerah yang mengurusi urusan pemerintah daerah bidang statistik.

Dimana bidang statistik ini, dalam tatanan pemerintahan di Kabupaten Bengkuu Utara bergabung dengan Dinas Kominfo.

Jadi wajib hukumnya bagi Diskominfo untuk jadi wali data.

Oleh karena itu, lanjut Edi Putra, diharapkan agar pemerintah daerah Kabupaten Bengkulu Utara.

Melalui SKPD Kominfo yang merupakan OPD pengelolaan data dan informasi pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara, segera mungkin merealisasikan open data.

Agar permasalahan data yang berpengaruh pada pada capaian data segera teratasi.

"Kami sangat mendukung, apabila ada program dari SKPD dimaksud untuk menyampaikan informasi yang akurat, benar dan dan bertanggung jawab kepada masyarakat luas.

Tentang berbagai hal dan kemajuan di Kabupaten Bengkulu Utara melalui media masa baik online cetak maupun elektronik.

Agar masyarakat memahami secara benar tentang perkembangan Kabupaten Bengkulu Utara," jelas Edi Putra.

Untuk diketahui, Kebijakan SDI ini juga tertuang dalam Peraturan Presiden No. 39 tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia yang menimbang.

dprd bu dukung program daerah untuk pertahankan dan tingkatkan prestasi sdi                            radarutara.bacakoran.co - prestasi yang berhasil di raih oleh pemerintah kabupaten bengkulu utara dalam menerapkan peraturan presiden nomor 39 tahun 2019 tentang satu data indonesia (sdi), di tahun 2024 ini.
mendapatkan apresiasi dari dprd kabupaten bengkulu utara.
dimana capaian kinerja pemerintah kabupaten bengkulu dalam bidang tersebut berhasil mendapatkan penghargaan dari pemerintah provinsi bengkulu.
sebagai kabupaten terbaik satu implementasi sdi dari 9 kabupaten dan 1 kota di provinsi bengkulu.
baca juga:warga bukit tinggi sumringah, sambut pengerasan jalan program tmmd yang nyaris selesai
baca juga:tanam tak serentak, panen diperkirakan september
penghargaan ini diharapkan akan menjadi semangat pemerintah daerah untuk selalu menyelaraskan antara visi dan misi.
dengan rencana pembangunan daerah yang telah dituangkan dalam dokumen rpjpd. 
--
namun meski demikian, dprd bengkulu utara dengan fungsi dan kewenangannya juga tetap memberikan catatan dan rekomendasi untuk perbaikan.
agar semua program penyelenggaraan pemerintahan bisa mendapatkan capaian maksimal seperti yang diharapkan.
hal ini di sampaikan oleh ketua pansus dprd kabupaten bengkulu utara, edi putra sip.
baca juga:bantuan beras 353,7 ton kembali disalur
baca juga:wajib dicoba! ini 9 manfaat terpendam dari pisang kepok rebus bagi kesehatan
dimana dprd bu mengharapkan agar pemerintah daerah juga memperhatikan permendagri nomor 70 tahun 2019 tentang sistem informasi pemerintah daerah.
dimana dalam permendagri ini menyatakan bahwa wali data daerah adalah perangkat daerah yang mengurusi urusan pemerintah daerah bidang statistik. 
dimana bidang statistik ini, dalam tatanan pemerintahan di kabupaten bengkuu utara bergabung dengan dinas kominfo. 
jadi wajib hukumnya bagi diskominfo untuk jadi wali data.
oleh karena itu, lanjut edi putra, diharapkan agar pemerintah daerah kabupaten bengkulu utara.
baca juga:weekend, sebutan keren namun tetap efisien, aktif dan produktif
baca juga:penting! berikut 5 makna sederhana yang tersirat dalam pesta pernikahan di pedesaan
melalui skpd kominfo yang merupakan opd pengelolaan data dan informasi pemerintah kabupaten bengkulu utara, segera mungkin merealisasikan open data.
agar permasalahan data yang berpengaruh pada pada capaian data segera teratasi.   
"kami sangat mendukung, apabila ada program dari skpd dimaksud untuk menyampaikan informasi yang akurat, benar dan dan bertanggung jawab kepada masyarakat luas. 
tentang berbagai hal dan kemajuan di kabupaten bengkulu utara melalui media masa baik online cetak maupun elektronik.
agar masyarakat memahami secara benar tentang perkembangan kabupaten bengkulu utara," jelas edi putra.
baca juga:ini bahaya kebiasaan jari menempel di tuas rem depan saat bermotor di jalan raya
baca juga:perhatikan 3 hal ini, agar mobil irit bahan bakar. salah satunya, tekanan angin ban...
untuk diketahui, kebijakan sdi ini juga tertuang dalam peraturan presiden no. 39 tahun 2019 tentang satu data indonesia yang menimbang.
bahwa untuk mewujudkan keterpaduan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pengendalian pembangunan, perlu didukung dengan data yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, mudah diakses, dan dibagipakaikan, serta dikelola secara bersama terintegritasi dan berkelanjutan.
kemudian dalam pp ini juga menimbang bahwa untuk mendapatkan data yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, mudah diakses, dan dibagipakaikan.
diperlukan perbaikan tata kelola data yang dihasilkan oleh pemerintah melalui penyelenggaraan satu data indonesia.
baca juga:gerakan menanam kendalikan inflasi
baca juga:job pkd pilkada 2024 gaji totalnya nyaris 7 juta, diincar 2 hingga 3 orang per kelurahan/desa 
peraturan presiden ini juga bisa diakses oleh masyarakat melalui internet untuk menyimak secara langsung dan detail sebagai salah satu upaya kebebasan dalam mendukung program pemerintah. (adv)