Gubernur Rohidin Sampaikan Nota Penjelasan Raperda Perubahan

Reporter: Doni Aftarizal |

Editor: Ependi |

Senin , 13 May 2024 - 20:43

Penyampaikan Nota Penjelasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) usulan Gubernur Bengkulu. -Radar Utara/Doni Aftarizal-

Perubahan Nomenklatur Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappeda) menjadi Badan Perencanaan, Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida).

Kemudian yang kedua, berdasarkan Permendagri Nomor 99 Tahun 2018 tentang Pembinaan dan Pengendalian Penataan Perangkat Daerah serta surat dari Kemendagri RI Nomor 100. 2.2.6/8303/OTDA, tanggal 30 November 2023 perihal Rekomendasi Penataan Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Bengkulu menyatakan bahwa, semula Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Tipe B menjadi Badan Pendapatan Daerah Tipe B dan Badan Keuangan dan Aset Daerah Tipe B.

"Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, guna memenuhi kebutuhan organisasi dalam rangka peningkatan pelayanan publik dan menunjang pembangunan Provinsi Bengkulu.

Maka perlu dilakukan perubahan terhadap Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Bengkulu," sebutnya.

Di penghujung Nota penjelasannya, Gubernur Rohidin berharap penjelasan yang telah disampaikannya tersebut dapat memberikan gambaran sekilas akan pentingnya pembentukan Raperda dimaksud.

"Kami berharap DPRD Provinsi dan Pemerintah Provinsi Bengkulu dapat melakukan pembahasan yang lebih komprehensif terhadap konsepsi Raperda ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sehingga materi dan substansinya dapat disempurnakan dan disetujui bersama untuk menjadi Peraturan Daerah," demikian sampai Gubernur Rohidin.

Dengan telah disampaikannya Nota Penjelasan Raperda tersebut maka sesuai dengan tata tertib dan mekanisme yang ada.

Selanjutnya Raperda tersebut akan dibahas melalui fraksi-fraksi yang akan disampaikan hasilnya dalam Pandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD Provinsi Bengkulu. (*)

gubernur rohidin sampaikan nota penjelasan raperda perubahan                            radarutara.bacakoran.co - gubernur bengkulu, prof rohidin mersyah, menyampaikan nota penjelasan rancangan peraturan daerah (raperda) usulan gubernur bengkulu. 
tentang perubahan kedua atas peraturan daerah (perda) nomor 8 tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah provinsi bengkulu, pada rapat paripurna dprd provinsi bengkulu, di ruang rapat paripurna, senin, 13 mei 2024.
dalam nota penjelasannya, gubernur rohidin menyampaikan, dasar utama pembentukan perangkat daerah dalam bentuk suatu organisasi adalah adanya urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah yang terdiri urusan wajib dan urusan pilihan.
lanjutnya, keberhasilan penyelenggaran pemerintah daerah salah satunya ditentukan sejauh mana efektivitas dan efisiensi kelembagaan pemerintah daerah.
baca juga:pemdes suka merindu geber pembangunan fisik dana desa 2024
baca juga:tingkatkan sinyal internet desa di 9 kabupaten, ini langkah pemprov bengkulu
"oleh karena itu, evaluasi kelembagaan perangkat daerah yang dilakukan merupakan bagian dari penyempurnaan lembaga sekretariat daerah yang mengarah pada terbentuknya organisasi berbasis kinerja. 
dengan pola struktur organisasi yang rasional obyektif dengan kebutuhan nyata guna mewujudkan tata kelola pemerintah daerah yang baik (good local governance)," jelas gubernur rohidin.
selanjutnya, kata gubernur, dalam raperda provinsi bengkulu tentang perubahan kedua atas peraturan daerah (perda) nomor 8 tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah provinsi bengkulu. 
perlu dilakukan penyesuaian dan  penataan kembali perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan provinsi.
baca juga:sambut idul adha, warga diminta selektif mendatangkan hewan kurban dari luar daerah
baca juga:pekan olahraga daerah bengkulu, komponen pembentukan karakter dan prestasi
di mana, sebutnya, pertama berdasarkan peraturan menteri dalam negeri (permendagri) nomor 7 tahun 2023 tentang pedoman, pembentukan dan nomenklatur badan riset dan inovasi daerah. 
serta surat dari dari kemendagri ri nomor 100. 2.2.6/8140/otda, tanggal 24 november 2023 perihal rekomendasi pembentukan brida/ badan riset dan inovasi daerah provinsi bengkulu menyatakan bahwa. 
perubahan nomenklatur badan perencanaan, penelitian dan pengembangan daerah (bappeda) menjadi badan perencanaan, pembangunan, riset dan inovasi daerah (bapperida).
kemudian yang kedua, berdasarkan permendagri nomor 99 tahun 2018 tentang pembinaan dan pengendalian penataan perangkat daerah serta surat dari kemendagri ri nomor 100. 2.2.6/8303/otda, tanggal 30 november 2023 perihal rekomendasi penataan perangkat daerah di lingkungan pemerintah provinsi bengkulu menyatakan bahwa, semula badan pengelolaan keuangan daerah tipe b menjadi badan pendapatan daerah tipe b dan badan keuangan dan aset daerah tipe b.
baca juga: alhamdulillah...pemerintah bengkulu utara titik nol 2 ruas jalan di kecamatan napal putih
baca juga: dempo dan ahmad kanedi serahkan syarat dukungan bakal calon perseorangan 
"berdasarkan hal-hal tersebut di atas, guna memenuhi kebutuhan organisasi dalam rangka peningkatan pelayanan publik dan menunjang pembangunan provinsi bengkulu. 
maka perlu dilakukan perubahan terhadap peraturan daerah provinsi bengkulu nomor 8 tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah provinsi bengkulu," sebutnya.
di penghujung nota penjelasannya, gubernur rohidin berharap penjelasan yang telah disampaikannya tersebut dapat memberikan gambaran sekilas akan pentingnya pembentukan raperda dimaksud.
"kami berharap dprd provinsi dan pemerintah provinsi bengkulu dapat melakukan pembahasan yang lebih komprehensif terhadap konsepsi raperda ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 
baca juga:rapat dugaan lahan terlantar ptpn 7 ketahun masih ngambang
baca juga:pembangunan jalan skema inpres di mukomuko ditunda
sehingga materi dan substansinya dapat disempurnakan dan disetujui bersama untuk menjadi peraturan daerah," demikian sampai gubernur rohidin.
dengan telah disampaikannya nota penjelasan raperda tersebut maka sesuai dengan tata tertib dan mekanisme yang ada. 
selanjutnya raperda tersebut akan dibahas melalui fraksi-fraksi yang akan disampaikan hasilnya dalam pandangan umum fraksi-fraksi dprd provinsi bengkulu. (*)

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Radar Utara, 14 Mei 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan