Rapat Dugaan Lahan Terlantar PTPN 7 Ketahun Masih Ngambang

Reporter: Benny Siswanto |

Editor: Ependi |

Senin , 13 May 2024 - 20:22

Teks FOTO: Bupati Bengkulu Utara, Ir H Mian memimpin rapat bersama Forkopimda dan managemen PTPN 7 Lampung soal dugaan lahan terlantar PTPN 7 Ketahun.-Radar Utara/Benny Siswanto-

RADARUTARA.BACAKORAN.CO - Dugaan lahan Hak Guna Usaha (HGU) terlantar milik PT Perkebunan Nusantara atau PTPN VII Ketahun di Bengkulu Utara, Provinsi Bengkulu, dibahas kali kedua di tingkat kabupaten.

Pantauan media ini, pembahasan soal ini sudah dilakukan sebelumnya yang dihadiri para elit daerah.

Sedangkan rapat yang digelar ruang Central Comand Pemda Bengkulu Utara, Senin, 13 Mei 2024, dilakukan dalam formasi lengkap.

Rapat yang dipimpin Bupati Ir H Mian yang didampingi unsur Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) itu, juga dihadiri manajemen dari perusahaan dari PTPN Lampung.

Rapat diawali mendengarkan paparan perwakilan warga Desa Urai Kecamatan Ketahun, yang membacakan temuan-temuan versi mereka.

Dari seluruh paparan, pada prinsipnya masyarakat yang berada di sekitaran ijin usaha perusahaan pelat merah itu, menilai adanya indikasi penelantaran lahan.

Praktik bisnis di luar perijinan yakni aktivitas PT CES yang menggarap areal HGU Perkebunan menjadi wilayah eksploitasi pertambangan batubara, turut menjadi sorotan.

Untuk kemudian masyarakat mendesak, agar areal milik BUMN itu dilepas dan dikelola oleh masyarakat lantaran terlantar, warga turut menggunakan fakta gerusan wilayah Desa Urai oleh abrasi pantai.

Kabag Sekretariat Perusahaan Perusahaan PTPN Lampung, Bambang H, secara lugas tak menampik adanya penggunaan kawasan HGU pada salah satu perusahaannya yang bergerak di bidang perkebunan karet tersebut.

Versinya, ijin penggunaannya sudah berdasarkan keputusan hasil rapat pemegang saham dan sesuai dengan regulasi yang dibenarkan.

rapat dugaan lahan terlantar ptpn 7 ketahun masih ngambang                            radarutara.bacakoran.co - dugaan lahan hak guna usaha (hgu) terlantar milik pt perkebunan nusantara atau ptpn vii ketahun di bengkulu utara, provinsi bengkulu, dibahas kali kedua di tingkat kabupaten. 
pantauan media ini, pembahasan soal ini sudah dilakukan sebelumnya yang dihadiri para elit daerah. 
sedangkan rapat yang digelar ruang central comand pemda bengkulu utara, senin, 13 mei 2024, dilakukan dalam formasi lengkap. 
rapat yang dipimpin bupati ir h mian yang didampingi unsur forum komunikasi pimpinan daerah (forkopimda) itu, juga dihadiri manajemen dari perusahaan dari ptpn lampung. 
baca juga:gerak cepat dan kompak tmmd ke-120 di bengkulu utara, tni/polri gotong royong bersama masyarakat
baca juga:berharap 17 puskesmas di mukomuko terakreditasi paripurna
rapat diawali mendengarkan paparan perwakilan warga desa urai kecamatan ketahun, yang membacakan temuan-temuan versi mereka. 
dari seluruh paparan, pada prinsipnya masyarakat yang berada di sekitaran ijin usaha perusahaan pelat merah itu, menilai adanya indikasi penelantaran lahan. 
praktik bisnis di luar perijinan yakni aktivitas pt ces yang menggarap areal hgu perkebunan menjadi wilayah eksploitasi pertambangan batubara, turut menjadi sorotan. 
untuk kemudian masyarakat mendesak, agar areal milik bumn itu dilepas dan dikelola oleh masyarakat lantaran terlantar, warga turut menggunakan fakta gerusan wilayah desa urai oleh abrasi pantai. 
baca juga:tidak ada bakal calon bupati mukomuko jalur independen
baca juga:dugaan korban batubara di teluk sepang bengkulu makin parah
kabag sekretariat perusahaan perusahaan ptpn lampung, bambang h, secara lugas tak menampik adanya penggunaan kawasan hgu pada salah satu perusahaannya yang bergerak di bidang perkebunan karet tersebut. 
versinya, ijin penggunaannya sudah berdasarkan keputusan hasil rapat pemegang saham dan sesuai dengan regulasi yang dibenarkan. 
"penggunaan lahan seluas 335 hektar yang dikerjasamakan dengan pt ces, telah dihitung dan melalui mekanisme sesuai regulasi sehingga keputusannya telah menjadi kebijakan negara, karena secara status ptpn adalah perusahaan bumn," terang bambang yang berada di sebelah kanan barisan pimpinan rapat. 
manajemen dari perusahaan pelat merah itu pun, menepis soal pandangan keberadaan lahan terlantar yang turut menjadi obyek pembahasan yang disampaikan oleh warga dalam rapat yang difasilitasi pemerintah daerah. 
baca juga:perekrutan badan adhoc kpu, bawaslu mukomuko buka posko pengaduan
baca juga:awali pembangunan, pemdes talang jambu titik nol 4 titik jalan usaha tani 2024.
dari sisi regulasi, kasi sengketa kantor wilayah (kanwil) pertanahan provinsi bengkulu, sugiarto, turut menjelaskan mekanisme administratif sampai dengan eksekutorial, manakala terjadi praktik penelantaran lahan. 
mendengarkan paparannya, secara de jure, pertanahan berkesimpulan saat ini, belum adanya penegasan penelantaran lahan di wilayah hgu nomor 63 milik ptpn vii yang memiliki luas 906,36 hektar itu. 
"ketika ada lahan yang belum tergarap, lantas apakah itu menjadi tanah terlantar?, nanti dulu," kata pejabat kanwil pertanahan yang turut menjadi tim mafia tanah di provinsi bengkulu, menegaskan. 
"penegasan tanah terlantar, ada mekanismenya," terangnya lagi, menjelaskan. 
baca juga:tingkatkan kualitas hidup masyarakat, dp2kbp3a canangkan kampung kb di mukomuko
baca juga:pola pemerintah cegat joki cat di tes asn 2024, keluarga peserta bisa cek langsung 
sebidang tanah (di kawasan hgu,red) yang tidak digarap, lanjutnya lagi, tidak bisa langsung dianggap sebagai kawasan atau lahan terlantar. 
perlu diawali dengan inventarisasi terlebih dahulu yang outputnya, kata dia, adalah usulan tanah terindikasi terlantar. 
"kemudian kepada subyek hak diberitahukan dan harus ditindaklanjuti dalam tenggat paling lama 120 hari," jelasnya. 
apabila subyek hak, tidak menindaklanjuti sesuai dengan tenggat waktu tersebut, baru kemudian panitia c melakukan langkah-langkah lanjutan menuju penertiban. 
panitia c akan melakukan evaluasi untuk mencari penyebab, penelantaran lahan itu bisa terjadi. 
baca juga:ini alokasi anggaran dan kuota pip provinsi jakarta
baca juga:ini alokasi anggaran dan kuota pip provinsi di yogyakarta
manakala ditemukan persoalan yakni terjadinya penelantaran lahan, maka akan disampaikan peringatan. 
namun pemberian sanksi pun, tidak menjadi ranah kewenangan panitia c. tindaklanjut atas investigasi yang memakan waktu lama itu, tataran administratif eksekutorialnya, akan dilakukan oleh kementerian. 
"karena setelah mendapatkan bukti-bukti penelantaran lahan, maka akan disampaikan usulan ke kementerian untuk ditetapkan sebagai lahan terlantar," tegasnya. 
bupati yang turut diapit unsur forkopimda dengan sekda selaku moderator acara, menegaskan fasilitasi yang dilakukan oleh pemerintah daerah adalah penjelmaan dari kehadiran negara dalam setiap dinamika yang terjadi di masyarakat. 
dia menerangkan, semangat tiga pilar dalam penyelenggaraan pembangunan harus menjadi konsep bersama. 
baca juga:gerak cepat dan kompak tmmd ke-120 di bengkulu utara, tni/polri gotong royong bersama masyarakat
baca juga:berharap 17 puskesmas di mukomuko terakreditasi paripurna
"apa saja tiga pilar itu? pertama tentunya adalah pemerintah, kedua adalah dunia usaha dan ketiga adalah elemen masyarakat. ini harus berkolaborasi dan seiring dalam pelaksanaan pembangunan," kata mian. 
mendengarkan aspirasi dari masyarakat urai, mendengarkan paparan dari manajemen perusahaan ptpn lampung sampai dengan penjelasan teknis oleh pertanahan, menurut mian, benang merah persoalan yang terjadi sudah cukup gamblang. 
tinggal lagi, kata dia, forum di tingkat kabupaten itu menjadi solusi terbaik yang pada prinsipnya tidak menabrak aturan. 
mian juga sadar betul, kalau di wilayah urai menjadi bulan-bulanan abrasi pantai. bahkan, saat kedatangan menteri pupr, basuki hadimuljono, dirinya telah mengadukan kalau kawasan bibir pantai sepanjang 136 kilometer, termasuk di dalamnya urai, perlu penanganan serius pemerintah. 
baca juga:tidak ada bakal calon bupati mukomuko jalur independen
baca juga:dugaan korban batubara di teluk sepang bengkulu makin parah
"dan secara perlahan sudah berjalan. kapan sampai di wilayah urai? tentunya ini berproses. karena menggunakan anggaran negara yang tidak sedikit. tapi asiprasi itu sudah berjalan dan bisa dilihat bersama-sama. karenanya poin ini, saya kira sudah dapat dijawab," ujarnya. 
opsi melakukan relokasi penduduk, lanjut bupati juga dihadapkan dengan banyak kendala. tidak lepas dari anggaran daerah yang terbatas, tentunya. 
hadapan persoalan lain yang tak kalah prinsip, kata mian, adalah keberadaan lahan yang sulit dicari, ketika memilih opsi-opsi relokasi. 
karenanya, lewat forum yang sudah saling memaparkan konsep, langkah strategis hingga persoalan, bisa didapatkan solusi dalam rembug ini. 
baca juga:tidak ada bakal calon bupati mukomuko jalur independen
baca juga:awali pembangunan, pemdes talang jambu titik nol 4 titik jalan usaha tani 2024.
politisi pdip itu pun melempar, seperti misalnya adanya bantuan csr dari perusahaan sampai dengan beasiswa, misalnya, sangat mungkin dilakukan dengan landasan, tidak melanggar aturan. 
"kalau pun nanti didapatkan solusi, tentunya pelaksanaannya harus sejelas mungkin dan transparan. sehingga program atau kesepakatan, tidak hanya dirasakan pentolan-pentolan tertentu, tapi dirasakan oleh seluruh masyarakat," tegasnya. 
kepolisisn, tni, kejaksaan hingga pengadilan yang menjadi komposan forkopimda yang turut memimpin rapat, urun wicara perihal permasalahan yang melibatkan perusahaan pelat merah dan masyarakat. 
pada prinsipnya, rekomendasi lewat forum itu tetap menegasi prinsip kepatuhan sebagaimana diatur dalam hukum positif serta mendahulukan langkah-langkah preventif atau antisipatif. 
pantauan di lapangan, rapat yang digelar sekitar pukul 14.00 wib atau molor satu jam dari rencana itu, ditutup tanpa bisa dibilang nihil hasil. (*)

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Radar Utara, 14 Mei 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan