Juni MK Bakal Putus Kisruh Tabat Lebong-Bengkulu Utara

Reporter: Benny Siswanto |

Editor: Ependi |

Minggu , 12 May 2024 - 19:59

Kabag Hukum Setkab Bengkulu Utara, Irsaliyah Yurda, SH, MH-Radar Utara/Benny Siswanto-

"Saya kira, sikap pihak terkait sudah jelas ya seperti dalam persidangan," ucapnya, ditanyai perihal sikap Pemda BU pascamediasi pertama yang ditunda.

Untuk diketahui, mediasi yang difasilitasi Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah, Kamis, 4 April 2024 belum mendapatkan kesepakatan.

Rapat temu atas sengketa tabat antar 2 kabupaten yang difasilitasi Gubernur itu, urung dilanjut lantaran permintaan Pemda Lebong selaku Pemohon yang menginginkan Pengacaranya yakni Yusril Ihza Mahendra hadir langsung.

Alasan Lebong, persoalan ini sudah diserahkan secara bulat kepada pengacara yang diketahui menjadi Ketua Tim Pemenangan Prabowo-Gibran saat di sengketa Pemilu Pilpres di MK yang dimohonkan oleh Paslon 01 dan 03 itu.

Gubernur selaku wakil pemerintah pusat di daerah, kemudian mengaminkan permintaan Pemda Lebong tersebut.

"Hanya saja mediasi tidak bisa kita lanjutkan, karena Pemkab Lebong meminta dalam mediasi dapat mendatangkan kuasa hukumnya...," kata Rohidin.

Mediasi, lanjut Gubernur, akan kembali diagendakan oleh pihaknya untuk kembali menghadirkan kedua pemerintah daerah yang terlibat dalam sengketa tapal batas.

"Pada prinsipnya kita kembali mempertemukan kedua kabupaten yang tengah bersengketa terkait tata batas wilayah. Dalam pertemuan itu, kita berharap solusi datang dari kedua kabupaten," harap Rohidin.

Mahkamah Konstitusi atau MK, telah membacakan putusan selanya, sebelum mengagendakan putusan final yang direncanakan bakal dilakukan 3 bulan kedepan.

Sikap mahkamah itu diputuskan oleh sembilan hakim konstitusi yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, Anwar Usman, Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah, Ridwan Mansyur, dan Arsul Sani, masing-masing sebagai Anggota.

Sebelum menjatuhkan Putusan Akhir:

juni mk bakal putus kisruh tabat lebong-bengkulu utara                             radarutara.bacakoran.co - sengketa tapal batas atau tabat yang melibatkan 2 kabupaten di provinsi bengkulu, dalam persiapan menuju putusan oleh mahkamah konstitusi atau mk. 
membaca amar putusan sela yang dibacakan majelis konstitusi pada jumat, 22 maret 2024 pukul 08.31 wib, turut disaksikan oleh seluruh pihak terkait. 
lembaga yang putusannya bersifat final dan mengikat itu, sudah menegasi tenggat waktu putusan akhir. 
sebelum itu, mk memberikan waktu pula untuk dilakukan mediasi yang difasilitasi gubernur bengkulu bersama dengan 2 kabupaten yakni pemda lebong dan bengkulu utara.  
baca juga:beratnya syarat pencalonan jalur independen, kesempatannya hingga pukul 23.59 wib malam ini 
baca juga:punya rekam jejak buruk calon panwascam, lapor wa ke nomor 082178118952
perintah itu tertuang dalam putusan sela yang dibacakan majelis konstitusi atas perkara uji materi yang diajukan pemda lebong dalam perkara nomor : 71/puu-xxi/2023. 
mahkamah konstitusi atau mk, telah membacakan putusan selanya, sebelum mengagendakan putusan final yang direncanakan bakal dilakukan 3 bulan kedepan.
kabag hukum setkab bengkulu utara, irsaliyah yurda, saat dikonfirmasi media, mengaku daerah masih menunggu penjadwalan kembali gubernur dalam rangka fasilitasi sebagaimana diterang dalam putusan sela mk. 
"saat ini masih menunggu jadwal dari pemprov bengkulu," terangnya, minggu, 12 mei 2024. 
lia, begitu dia disapa tidak menjelaskan lebih jauh, tentang bagaimana sikap daerah. 
baca juga:ternyata... ini manfaat jalan kaki 10 ribu langkah setiap hari bagi kesehatan?
baca juga:pengalaman pribadi : bebas bau mulut, makan petai dengan kulit
diterangkannya, sebagai pihak terkait, sikap pemda bu sudah secara lugas dan gamblang disampaikan sebagaimana selama laju persidangan di mahkamah. 
"saya kira, sikap pihak terkait sudah jelas ya seperti dalam persidangan," ucapnya, ditanyai perihal sikap pemda bu pascamediasi pertama yang ditunda. 
untuk diketahui, mediasi yang difasilitasi gubernur bengkulu rohidin mersyah, kamis, 4 april 2024 belum mendapatkan kesepakatan. 
rapat temu atas sengketa tabat antar 2 kabupaten yang difasilitasi gubernur itu, urung dilanjut lantaran permintaan pemda lebong selaku pemohon yang menginginkan pengacaranya yakni yusril ihza mahendra hadir langsung. 
baca juga:ternyata, ada kapal karam di lentera merah bengkulu
baca juga:hp android cepat panas dan baterai mudah habis? berikut 9 cara mengatasinya..
alasan lebong, persoalan ini sudah diserahkan secara bulat kepada pengacara yang diketahui menjadi ketua tim pemenangan prabowo-gibran saat di sengketa pemilu pilpres di mk yang dimohonkan oleh paslon 01 dan 03 itu.
gubernur selaku wakil pemerintah pusat di daerah, kemudian mengaminkan permintaan pemda lebong tersebut. 
"hanya saja mediasi tidak bisa kita lanjutkan, karena pemkab lebong meminta dalam mediasi dapat mendatangkan kuasa hukumnya...," kata rohidin. 
mediasi, lanjut gubernur, akan kembali diagendakan oleh pihaknya untuk kembali menghadirkan kedua pemerintah daerah yang terlibat dalam sengketa tapal batas. 
baca juga:turunkan alat berat bantu pencarian korban hanyut di sungai lunang
baca juga:bukan hanya disebabkan aki soak, hal ini juga menjadi penyebab mobil sulit distarter
"pada prinsipnya kita kembali mempertemukan kedua kabupaten yang tengah bersengketa terkait tata batas wilayah. dalam pertemuan itu, kita berharap solusi datang dari kedua kabupaten," harap rohidin.
mahkamah konstitusi atau mk, telah membacakan putusan selanya, sebelum mengagendakan putusan final yang direncanakan bakal dilakukan 3 bulan kedepan. 
sikap mahkamah itu diputuskan oleh sembilan hakim konstitusi yaitu suhartoyo selaku ketua merangkap anggota, saldi isra, arief hidayat, enny nurbaningsih, anwar usman, daniel yusmic p. foekh, m. guntur hamzah, ridwan mansyur, dan arsul sani, masing-masing sebagai anggota. 
sebelum menjatuhkan putusan akhir: 
baca juga:bahaya! dilarang, sebaiknya aksesoris ini jangan ada di mobil...
baca juga:sebanyak 221 calon ppk pilkada 2024 jalani seleksi wawancara
1. memerintahkan kepada gubernur provinsi bengkulu untuk memfasilitasi penyelesaian mediasi antara pemerintah kabupaten lebong dengan pemerintah kabupaten bengkulu utara dalam upaya penyelesaian sengketa batas wilayah dan cakupan wilayah kabupaten bengkulu utara di bawah supervisi kementerian dalam negeri dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak putusan ini diucapkan; 
2. memerintahkan kepada gubernur provinsi bengkulu untuk melaporkan kepada mahkamah mengenai hasil mediasi antara pemerintah kabupaten lebong dengan pemerintah kabupaten bengkulu utara tersebut dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari sejak mediasi selesai dilakukan. 
3. memerintahkan kepada kementerian dalam negeri untuk melakukan supervisi dalam pelaksanaan mediasi dan melaporkan kepada mahkamah hasil supervisi yang dilakukan paling lama 7 (tujuh) hari sejak mediasi selesai dilakukan. (*)

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Radar Utara, 13 Mei 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan