3.449 Honorer Berpotensi jadi ASN Tahun Ini

Reporter: Benny Siswanto |

Editor: Ependi |

Jumat , 10 May 2024 - 19:22

ILUSTRASI-Radar Utara/Benny Siswanto-

Lewat beleid itu, pemerintah pusat menegasi, hanya ada 2 jenis pegawai di lingkungan birokrasi yakni PNS dan PPPK.

Membaca Surat Bupati BU, Ir H Mian, tertanggal 10 Oktober 2022, ada 487 orang yang tidak bisa diproses, saat pendataan non ASN.

Itu karena tidak termasuk penjelasan dalam SE Menteri PANRB No : B/185/M.SM.02.03/2022 dan SE Menpan RB RI No : B/1511/M.SM.01.00/2022.

Hasil uji publik atas data tenaga non ASN di lingkungan Pemda Bengkulu Utara (BU), sudah rampung pada 2022 lalu, tepatnya sejak 13 Oktober.

Pangkalan data itu, sebagai tindaklanjut SE Menteri PANRB RI No : B/185/M.SM.02.03/2022 dan SE Menpan RB RI No : B/1511/M.SM.01.00/2022.

Didapatkan, data non ASN itu berjumlah 3.519 orang, terbagi dalam tenaga non ASN sebanyak 3.449 orang dan honorer kategori II atau K2 sebanyak 70 orang.

Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Abdullah Azwar Anas, menyampaikan pendapat lugasnya mewakili pemerintah.

Paparan mantan Bupati Banyuwangi itu, disampaikan secara resmi bahkan dengan latar Kominfo yang mensinyalkan betapa strategisnya seleksi CASN tahun 2024 ini yang memiliki alokasi total 2,3 formasi tersebut.

"Kami ingin sampaikan, bahwa ini adalah keputusan undang-undang ASN, Nomor 20 Tahun 2023 serta berdasarkan keputusan bersama dengan Komisi 2 DPR RI," kata Menteri Anas, menimpali sikap Ombudsman.

Dijabarkan Anas, langkah kerja di sektor meritokrasi yang kini tengah bergulir secara paralel, tidak hanya di pemerintah tapi juga instansi pengusul pusat dan daerah, juga merujuk pada regulasi yang berlaku.

Dimana, lanjut dia, penyelesaian non ASN atau tenaga honorer, selambat-lambatnya dilakukan pada Desember 2024.

3.449 honorer berpotensi jadi asn tahun ini                            radarutara.bacakoran.co - mencermati sikap pemerintah yang dilugas lewat menteri pemberdayaan aparatur negara atau reformasi birokrasi (panrb), ribuan tenaga honorer berpeluang besar menjadi asn tahun 2024 ini.
seperti yang ada di kabupaten bengkulu utara provinsi bengkulu. diketahui, dari hasil pendataan yang dilakukan 2022 lalu, terdapat 3.449 honorer yang masuk dalam pendataan tenaga non asn.
apalagi penyelesaian pegawai honorer atau non aparatur sipil negara (asn), menjadi perisai pemerintah menyikapi permintaan penundaan seleksi casn 2024. 
ombudsman, baru-baru ini meminta pemerintah untuk menunda seleksi penerimaan asn setelah pilkada dihelat. 
baca juga:pandemi iklim, subtitusi pangan menjadi penting
baca juga:pns yang maju pilkada wajib mundur
agaknya ombudsman khawatir, praktik kkn yang bisa saja terjadi dalam pengadaan asn jelang kontestasi politik yang bakal dihelat 27 november mendatang. 
kalangan pegawai non asn di daerah sudah sejak lama, khususnya saat seleksi penerimaan asn tahun lalu, mulai menyampaikan kekhawatirannya perihal pangkalan data khususnya. 
terlebih, badan kepegawaian negara atau bkn bahkan sempat menegas, kewenangan pendataan non asn ada di masing-masing instansi.
 untuk diketahui tahun 2022 lalu, pemda bengkulu utara, telah menginput pangkalan data non asn. 
data-data tersebut, diinput ke sistem yang terintegrasi dengan pusat dalam hal ini bkn. 
baca juga:risih dengan munculnya bau tidak sedap! ini cara menghilangkan aroma tidak sedap dari ac mobil
baca juga:kampanye hijau : break free from plastik, 5 perusahaan di indonesia penyumbang sampah sachet 
proses itu, jauh sebelum kemudian pemerintah merevisi undang-undang nomor 5 tahun 2014 tentang asn menjadi uu nomor 20 tahun 2023 tentang asn. 
lewat beleid itu, pemerintah pusat menegasi, hanya ada 2 jenis pegawai di lingkungan birokrasi yakni pns dan pppk. 
membaca surat bupati bu, ir h mian, tertanggal 10 oktober 2022, ada 487 orang yang tidak bisa diproses, saat pendataan non asn. 
itu karena tidak termasuk penjelasan dalam se menteri panrb no : b/185/m.sm.02.03/2022 dan se menpan rb ri no : b/1511/m.sm.01.00/2022. 
baca juga:mengenal ombudsman, lembaga pemerintah yang tak bisa dihukum
baca juga:seleksi casn 2024 ditunda usai pilkada. jawaban panrb buat sumringah pegawai non asn se indonesia
hasil uji publik atas data tenaga non asn di lingkungan pemda bengkulu utara (bu), sudah rampung pada 2022 lalu, tepatnya sejak 13 oktober. 
pangkalan data itu, sebagai tindaklanjut se menteri panrb ri no : b/185/m.sm.02.03/2022 dan se menpan rb ri no : b/1511/m.sm.01.00/2022. 
didapatkan, data non asn itu berjumlah 3.519 orang, terbagi dalam tenaga non asn sebanyak 3.449 orang dan honorer kategori ii atau k2 sebanyak 70 orang.
menteri pemberdayaan aparatur negara dan reformasi birokrasi (panrb), abdullah azwar anas, menyampaikan pendapat lugasnya mewakili pemerintah. 
baca juga:jangan dianggap sepele! ini bahaya membiarkan charger hp tertancap pada stopkontak semalaman
baca juga:antara jum'at berkah dan jum'at bersih, begini masyarakat memaknainya
paparan mantan bupati banyuwangi itu, disampaikan secara resmi bahkan dengan latar kominfo yang mensinyalkan betapa strategisnya seleksi casn tahun 2024 ini yang memiliki alokasi total 2,3 formasi tersebut. 
"kami ingin sampaikan, bahwa ini adalah keputusan undang-undang asn, nomor 20 tahun 2023 serta berdasarkan keputusan bersama dengan komisi 2 dpr ri," kata menteri anas, menimpali sikap ombudsman.
dijabarkan anas, langkah kerja di sektor meritokrasi yang kini tengah bergulir secara paralel, tidak hanya di pemerintah tapi juga instansi pengusul pusat dan daerah, juga merujuk pada regulasi yang berlaku.  
 dimana, lanjut dia, penyelesaian non asn atau tenaga honorer, selambat-lambatnya dilakukan pada desember 2024.
baca juga:desa rama agung, miniaturnya indonesia di bengkulu utara. hidup berdampingan di tengah keragaman
baca juga:hp anda lemot dan berasa berat? berikut cara membersihkan cache memori pada hp android..
"sehingga dari sisi regulasi, tidak mungkin ini (seleksi casn 2024,red), ditunda," lugasnya.  
kekhawatiran soal praktik nakal dari instansi daerah hingga pusat, terkait dengan pangkalan data non asn, turut ditegasi sang menteri. 
penjelasan menteri untuk menepis kekhawatiran, adanya data baru yang tumpang tindih dimamasukkan, karena proses politik di daerah, menurut menteri anas, tidak terjadi. 
"mereka yang bisa diselesaikan tahun ini adalah yang telah masuk dalam data base di badan kepegawaian negara atau bkn," terangnya. 
baca juga:pandemi iklim, subtitusi pangan menjadi penting
baca juga:pns yang maju pilkada wajib mundur
pangkalan database tenaga non asn, kini tengah menjadi perbincangan. lumrah saja, basedata yang dikelola oleh badan kepegawaian negara atau bkn itu, telah diproses sejak oktober 2022 lalu. 
disebut-sebut, pangkalan data tersebut menjadi cikal bakal basis data, saat kebijakan pemerintah dalam penataan birokrasi nantinya dilakukan, sesuai dengan uu asn terbaru.
polemik keberadaan pegawai non asn di lingkungan birokrasi yang berjumlah 2,3 juta se indonesia, sudah sekian kali menjadi sorotan. 
rentet sorotan itu, menyikapi pelarangan pengangkatan non asn di lingkungan birokrasi oleh pemerintah. 
baca juga:risih dengan munculnya bau tidak sedap! ini cara menghilangkan aroma tidak sedap dari ac mobil
baca juga:kampanye hijau : break free from plastik, 5 perusahaan di indonesia penyumbang sampah sachet 
praktis, kantung-kantung pelayanan, nantinya hanya akan diisi oleh pns dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau pppk saja. 
sejuah ini, nasib komponen data non asn itu, masih menunggu peraturan pemerintah yang kini statusnya masih sebatas draf atau rancangan.
bkn mulai responsif menyikapi persoalan ini. lembaga yang tengah menjadi obyek rancangan pp sebagai aturan turunan dari uu asn terbaru itu, menyampaikan sikapnya. 
lewat unggahan resmi, bkn melempar tema tentang bagaimana mengecek tenaga non-asn yang telah masuk dalam database bkn?
baca juga:mengenal ombudsman, lembaga pemerintah yang tak bisa dihukum
baca juga:seleksi casn 2024 ditunda usai pilkada. jawaban panrb buat sumringah pegawai non asn se indonesia
bkn tidak membeber caranya. bkn cuma menerangkan, proses pendataan non-asn telah rampung sejak oktober 2022 lalu. 
akan tetapi, hingga saat ini belum ada kebijakan lanjutan, perihal pendataan kembali.
"silakan berkoordinasi dengan unit pengelola kepegawaian tempat anda bekerja saat ini (biro sdm/bkd/bkpsdm), karena kewenangan pendataan non asn ada di masing-masing instansi," terang bkn lewat akun medsos resminya @bkngoidofficial, dirilis senin, 18 maret 2024 sekitar pukul 14.29 wib. (*)

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Radar Utara, 11 Mei 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan