Paling Lambat Awal Juli Pendaftaran, Tapi Masih Ada Daerah Tak Kunjung Kirim Data Formasi ke BKN

Reporter: Benny Siswanto |

Editor: Ependi |

Sabtu , 04 May 2024 - 12:50

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Abdullah Azwar Anas -menpan.go.id-

Lumrah saja, basedata yang dikelola oleh Badan Kepegawaian Negara atau BKN itu, telah diproses sejak Oktober 2022 lalu.

Disebut-sebut, pangkalan data tersebut menjadi cikal bakal basis data, saat kebijakan pemerintah dalam penataan birokrasi nantinya dilakukan, sesuai dengan UU ASN terbaru.

Polemik keberadaan pegawai non ASN di lingkungan birokrasi yang berjumlah 2,3 juta se Indonesia, kembali menjadi sorotan.

Apalagi UU ASN yang baru, melarang seluruh instansi pemerintah untuk mengangkat pegawai non ASN.

Seluruh pelaksanaan birokrasi di lingkungan pemerintahan, nantinya hanya dilaksanakan oleh ASN yakni PNS dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja atau PPPK.

Pengangkatan honorer menjadi ASN sebagaimana tertuang dalam UU ASN, turut dilontarkan progresnya oleh Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia Tandjung, tahun lalu.

Politisi Senayan itu bilang, pihaknya akan terus berkomitmen bersama pemerintah mengawal proses itu. Kepastian ini, jelas ditunggu.

Tidak hanya instansi pemerintah yang tempat bekerja para honorer. Jumlahnya se-Indonesia juga tidak sedikit. Mencapai 2,3 juta orang.

Maka menjadi sangat strategis kepastian regulasinya. Strategis pula secara politis.

Doli bilang, kini pihaknya bersama dengan pemerintah sedang menyusun terbitnya aturan turunan dari rumpun UU ASN.

paling lambat awal juli pendaftaran, tapi masih ada daerah tak kunjung kirim data formasi ke bkn                            radarutara.bacakoran.co - jadwal pelaksanaan tes asn tahun 2024, sudah terus berprogres. 
hanya saja, pelaksanaan pembukaan pendaftaran total formasi yang jumlahnya sebanyak 2,3 juta itu, masih terkendala oleh beberapa instansi. 
kasusnya, instansi yang bakal membuka formasi tes casn 2024 itu, ternyata masih ada yang tak kunjung menyampaikan rincian formasi ke sistem badan kepegawaian negara atau bkn. 
teranyar, kementerian pemberdayaan aparatur sipil negara dan reformasi birokrasi (kementerian panrb), menginformasikan kabar yang lebih lugas. 
baca juga:dikabarkan hilang, samsul dicari warga lubuk sanai 3
baca juga:tidak perlu buru-buru diganti! ini 6 bahan sederhana untuk membersihkan mika lampu mobil yang sudah buram
menteri panrb, abdullah azwar anas, menyampaikan, pelaksanaan tes casn tahun ini diproyeksikan sudah berjalan pada juni 2024. 
"maksimal alias selambat-lambatnya pelaksanaan pembukaan pendaftaran pada awal juni 2024," kata laman kementerian panrb, sabtu, 4 mei 2024.  
ditegaskan kementerian panrb, proses di atas tentunya sangat menunggu tuntasnya pelaksanaan input rincian formasi dari instansi baik pusat hingga daerah. 
turut terungkap, saat ini ternyata masih adanya instansi yang belum mengirimkan rincian formasinya sebagai tindaklanjut alokasi formasi yang telah diberikan pemerintah atas usulan. 
baca juga:anak jenius seperti b.j habibie, ini 6 jenis makanan untuk mendukung kecerdasan otaknya...
baca juga:cara merawat burung kolibri agar cepat jinak
proses lambat ini, terkesan tidak konsisten. pasalnya, sejak awal instansi pengusul baik itu pusat hingga daerah, telah memiliki pertimbangan kebutuhan jabatan. 
"saat ini, bkn tengah memproses penyelesaian verifikasi terhadap rincian yang telah diusulkan oleh instansi," jabarnya. 
pesan tegas juga mulai disampaikan kementerian panrb, menyikapi proses penginputan rincian formasi yang berkepanjangan. 
padahal, kata menteri anas, pemerintah sudah melakukan beberapa kali perpanjangan tenggat waktu pengisiannya. 
baca juga:mengkonsumsi ikan gabus untuk menyembuhkan luka dan jantung. ketahui 5 manfaatnya berikut ini...
baca juga:ring road pasar purwodadi arga makmur jebol
"termasuk di dalamnya ada instansi daerah," ungkap menteri anas, soal instansi yang tak kunjung merampungkan penginputan rincian formasi ke sistem bkn. 
mantan bupati banyuwangi itu pun, kembali menegaskan, proses yang kini tengah ditunggu untuk dirampungkan, merupakan estafet tahapan untuk memulai pendaftaran casn yang telah ditunggu-tunggu masyarakat. 
secara umum diketahui, alokasi formasi secara nasional terbagi total dengan menempatkan daerah sebagai wilayah dominan sebaran formasi. 
dari 2.302.543 formasi yang bakal dibuka, sebanyak 1.867.333, merupakan alokasi formasi yang diberikan pemerintah kepada instansi daerah. 
baca juga:breaking news, pengangkut scania melintang di jalan tengah.
baca juga:inflasi tahunan bengkulu naik pasca lebaran
sisanya, sebanyak 429.183 formasi, merupakan alokasi yang diberikan pemerintah kepada instansi pusat. 
beberapa kasus di sektor penataan pegawai, menjadi bagian dari upaya pemerintah dalam mengentaskannya. 
salah satunya, menyikapi keberadaan jumlah pegawai non asn yang jumlahnya mencapai jutaan manusia. 
mengulas kembali, pangkalan database tenaga non asn, kini tengah menjadi perbincangan. 
baca juga:dikabarkan hilang, samsul dicari warga lubuk sanai 3
baca juga:tidak perlu buru-buru diganti! ini 6 bahan sederhana untuk membersihkan mika lampu mobil yang sudah buram
lumrah saja, basedata yang dikelola oleh badan kepegawaian negara atau bkn itu, telah diproses sejak oktober 2022 lalu. 
disebut-sebut, pangkalan data tersebut menjadi cikal bakal basis data, saat kebijakan pemerintah dalam penataan birokrasi nantinya dilakukan, sesuai dengan uu asn terbaru.
polemik keberadaan pegawai non asn di lingkungan birokrasi yang berjumlah 2,3 juta se indonesia, kembali menjadi sorotan.  
apalagi uu asn yang baru, melarang seluruh instansi pemerintah untuk mengangkat pegawai non asn. 
baca juga:anak jenius seperti b.j habibie, ini 6 jenis makanan untuk mendukung kecerdasan otaknya...
baca juga:cara merawat burung kolibri agar cepat jinak
seluruh pelaksanaan birokrasi di lingkungan pemerintahan, nantinya hanya dilaksanakan oleh asn yakni pns dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau pppk. 
pengangkatan honorer menjadi asn sebagaimana tertuang dalam uu asn, turut dilontarkan progresnya oleh ketua komisi ii dpr ri ahmad doli kurnia tandjung, tahun lalu.
politisi senayan itu bilang, pihaknya akan terus berkomitmen bersama pemerintah mengawal proses itu. kepastian ini, jelas ditunggu. 
tidak hanya instansi pemerintah yang tempat bekerja para honorer. jumlahnya se-indonesia juga tidak sedikit. mencapai 2,3 juta orang. 
baca juga:anak jenius seperti b.j habibie, ini 6 jenis makanan untuk mendukung kecerdasan otaknya...
baca juga:cara merawat burung kolibri agar cepat jinak
maka menjadi sangat strategis kepastian regulasinya. strategis pula secara politis. 
doli bilang, kini pihaknya bersama dengan pemerintah sedang menyusun terbitnya aturan turunan dari rumpun uu asn. 
formatnya berupa peraturan pemerintah (pp) sebagai peraturan pelaksana uu asn pengganti uu nomor 5/2014 tentang aparatur sipil negara.
”kita terus mengawal dan memperjuangkan nasib bapak, ibu, tenaga honorer dan alhamdulillah sudah mendapatkan proses yang luar biasa," ungkapnya, dikutip dari rilis resmi dpr ri. 
baca juga:mengkonsumsi ikan gabus untuk menyembuhkan luka dan jantung. ketahui 5 manfaatnya berikut ini...
baca juga:ring road pasar purwodadi arga makmur jebol
politisi itu pun menjajikan proyeksi. katanya, pp tersebut paling lama bulan april tahun ini bisa kelar. 
dari gedung nusantara di jakarta itu, doli bahkan mengungkap, memungkinkan aturan turun terbit lebih cepat lagi. sebelum april malahan. 
rencang bangun aturan turunan ini, dijelaskan doli untuk mengupayakan bagaimana yang 2,3 juta tenaga honorer yang sudah terdata, terverifikasi otomatis diangkat menjadi pppk.
versinya, tidak akan ada lagi honorer yang diberhentikan pada 2024.
baca juga:breaking news, pengangkut scania melintang di jalan tengah.
baca juga:inflasi tahunan bengkulu naik pasca lebaran
"pada akhirnya honorer menjadi pppk penuh waktu. kemudian prosesnya melalui pendekatan pppk paruh waktu dan segala macam," ungkapnya. 
dalam warta sebelumnya, awal-awal pengesahan uu asn, pengangkatan honorer menjadi pppk, terus mendapatkan dorongan. 
bukan hanya dari kalangan organisasi. legislatif turut menyuarakan konsep yang dibilang senayan, sudah menjadi sepakat moral pemerintah dan dpr. 
hal ini lahir sejak awal pembahasan uu nomor 20 tahun 2023 tentang aparatur sipil negara (asn). kondisi itu turut dibocorkan wakil ketua komisi ii dpr ri, junimart girsang. 
baca juga:dikabarkan hilang, samsul dicari warga lubuk sanai 3
baca juga:tidak perlu buru-buru diganti! ini 6 bahan sederhana untuk membersihkan mika lampu mobil yang sudah buram
baginya, "konsensus" yang ada saat awal revisi uu asn, harus ditindaklanjuti secara konsisten oleh pemerintah. 
karenanya, dia mendesak mulai dari kementerian panrb dan badan kepegawaian negara (bkn), segera mengangkat para tenaga honorer yang masa pengabdiannya telah 5 tahun keatas, menjadi pppk.
"pemerintah harus konsisten," kata junimart, seperti dilansir dpr ri.
kemudian junimart cenderung menilai aneh, ketika pemerintah masih tetap melakukan seleksi terhadap para honorer. 
baca juga:anak jenius seperti b.j habibie, ini 6 jenis makanan untuk mendukung kecerdasan otaknya...
baca juga:cara merawat burung kolibri agar cepat jinak
versinya, dalam aturan yang telah disepakati oleh dpr dan pemerintah, praktis tidak ada seleksi bagi para honorer untuk diangkat menjadi pppk.
legislator itu pun mendesak audit verifikasi dan validasi data honorer di seluruh indonesia oleh badan pengawasan keuangan dan pembangunan (bpkp). 
konon, banyak ditemukan tenaga honorer di daerah yang telah mengabdi lebih dari 5 tahun, tapi justru tidak masuk usulan pemda.
adanya sengkarut itu, dpr meminta kementerian panrb melakukan aksi jemput bola secara langkah responsif atas persoalan yang terjadi. 
baca juga:mengkonsumsi ikan gabus untuk menyembuhkan luka dan jantung. ketahui 5 manfaatnya berikut ini...
baca juga:ring road pasar purwodadi arga makmur jebol
belum lagi, kata dia, soal ketidakpastian nasib para satpol pp, guru, tenaga kesehatan dan tenaga pendidikan, honorer di kejagung, kepolisian, dan instansi lainnya. 
"penyelesian honorer melalui pengangkatan pppk ini masalah hidup, jadi konsistenlah dengan komitmen," pungkasnya. 
di tengah usulan formasi yang sudah dikunci oleh pusat, atas usulan daerah-daerah. diketahui, formasi cpns dan pppk tahun 2024 ini, terdapat formasi satpol pp. (*)

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Radar Utara, 5 Mei 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan