Kabar Baik Untuk Pers Mahasiswa, Kini Lebih Kuat!

Reporter: Benny Siswanto |

Editor: Ependi |

Jumat , 03 May 2024 - 11:44

Ilustrasi-thecolumnist.id-

Komisioner yang berasal dari unsur masyarakat sekaligus memimpin Komisi Penelitian, Pendataan dan Ratifikasi Pers ini menegaskan, pentingnya SKW yang merupakan implementasi dari Undang-Undang Pers Nomor 40 Tahun 1999.

"SKW merupakan proses untuk meningkatkan kompetensi wartawan. Perkembangan dunia pers global, perkembangan teknologi, hukum sampai dengan geo politik mengharuskan seorang jurnalis tidak hanya berkompeten, namun memiliki tingkat intelektual yang tinggi dan terus diasah," ujarnya, menyeru.

Tak hanya itu saja, dibarengi pula isian materi-materi yang disampaikan oleh tim pokja Dewan Pers.

Hal yang tak kalah prinsip dan mendasar, turut dilugas Yadi Hendriana dari Dewan Pers kepada para peserta.

Narasumber yang mengisi materi tentang Kode Etik Jurnalistik (KEJ) dan Hukum Pers serta Peraturan-Peraturan Dewan Pers, menegaskan beberapa kasuistik yang terjadi di lingkungan penyelenggara pers.

Tidak hanya soal perlindungan dalam aktivitas kerja-kerja jurnalistik profesional. Tapi juga terkait tingkah polah oknum wartawan yang menyalahgunaan profesinya.

Kata Yadi, pelanggaran itu sebagai modus operandi yang sebenarnya sama sekali, bukan merupakan aktivitas jurnalistik yang dilindung UU Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.

"Salah satunya dalam kasus pemerasan. Saya pastikan, itu (wartawan meras,red), bukan domain dewan pers dan bukan kegiatan jurnalistik. Karena pemerasan adalah pidana. Maka kami akan mendorong, kepada kepolisian untuk memproses secara hukum pidana," tegasnya, soal praktik pemerasan yang sering terjadi dilakukan oknum wartawan. (*)

kabar baik untuk pers mahasiswa, kini lebih kuat!                             radarutara.bacakoran.co - bisa jadi, banyak yang belum mengetahui adanya perkembangan pers di lingkungan mahasiswa. 
fungsi kontrol internal di dunia pendidikan tinggi di indonesia, kian mengarah pada perkembangan yang positif. 
sekadar menginfomrasikan, dewan pers bersama dengan kementerian pendidikan dan kebudayaan riset dan teknologi (kemendikbud-ristek), berkolaborasi mendukung jurnalisme kampus. 
momok represi kepada aktivis-aktivis yang menyuarakan pendapatnya secara kritis melalui kanal pers kampus, kini lebih terlindungi dari potensi perlakuan-perlakuan represi. 
baca juga:ketua majelis sidang tabat antara bengkulu utara dan lebong, pernah bertugas di pengadilan negeri curup
baca juga:besok smkn 2 bengkulu utara perpisahan, bagaimana sekolah mengemas momen tahunan tersebut.? 
tak ayal, jurnalisme kampus kian terasa mati suri. terlebih pada kampus-kampus yang notabene masih belum memiliki tingkat manajemen yang profesional dan terbuka. 
pengakuan secara de jure dan de facto, aktivitas jurnalisme kampus, maret lalu, tepatnya 18 maret 2024, telah dikuatkan dalam sebuah konsensus antara dewan pers dan direktorat jenderal pendidikan tinggi, riset dan teknologi. 
untuk diketahui, perjanjian tersebut, menjadi langkah maju sehingga legal standing jurnalisme kampus lebih memiliki kekuatan. 
mahasiswa yang secara khitoh didesain sebagai agent of change atau agen perubahan, harus memanfaatkan perkuatan yang sudah sangat-sangat gamblang ini. 
baca juga:bukan sekedar menjadi hiburan! ini 5 manfaat karaoke bagi kesehatan yang jarang diketahui
baca juga:jangan panik! ini 6 langkah awal yang harus dilakukan jika anak terserang dbd
jurnalisme kampus, harus terus dihidupkan dari kematian suri yang sudah sangat lama. 
jurnalisme yang memiliki fungsi dan peran kontrol, sangat penting dalam membarengi penyelenggaraan fungsi kampus yang seyogyanya tidak hanya membangun sdm unggul. 
tapi juga membangun mental-mental yang benar, tidak dikotomi oleh doktrin-doktrin oknum kampus atau yayasan. 
apalagi, dengan adanya kesepakatan antara dewan pers dan kemendikbud-ristek ini, sekaligus menjadi dasar perlindungan bagi aktivis pers mahasiswa di seluruh kampus yang ada di tanah air. 
baca juga:sering dianggap sepele, ternyata air cucian beras banyak manfaat bagi tubuh
baca juga:kabar terbaru! soal pengumuman pendaftaran tes casn 2,3 juta formasi 2024
pantauan ru, setidaknya ada 4 hal yang menjadi poin atau ruang lingkup dalam perjanjian berkemajuan di bidang pendidikan tinggi ini. 
mulai dari pertukaran data dan informasi yang relevan dengan tujuan penelitian; peningkatan kompetensi mahasiswa dalam aktivitas jurnalistik di lingkungan kampus; 
pelaksanaan merdeka belajar kampus merdeka bagi mahasiswa, yang dilaksanakan secara mandiri oleh dewan pers di lingkungan dewan pers;
paling prinsip lagi adalah penyelesaian sengketa yang timbul dari aktivitas jurnalistik mahasiwa di lingkungan perguruan tinggi, akan diproses layaknya jurnalistik umum. 
baca juga:berminat jadi pps pilkada 2024? pendaftarannya resmi dibuka, ini lengkap persyaratannya
baca juga:ini 6 rekomendasi obat alami untuk penyakit malaria
itu artinya, perlindungan karya jurnalistik akan menjadi ranah dewan pers, ketika terjadi sengketa atau perselisihan berita. 
ketua dewan pers, dr ninik rahayu, saat membuka seleksi kompetensi wartawan (skw) di provinsi bengkulu, 24 april 2023 lalu, menyampaikan perkembangan pers global.
secara daring, komisioner dewan pers periode 2022 – 2025 itu, selain memberikan semangat, juga menyampaikan perkembangan dunia pers global yang harus menjadi cermatan insan pers. 
cermatan itu, kata dia, dengan terus meningkatkan profesionalismenya dalam pelaksanaan tugas. 
baca juga:kesiapan fasilitas cjh bengkulu segera dicek
baca juga:mempertanggungjawabkan penggunaan apbn
komisioner yang berasal dari unsur masyarakat sekaligus memimpin komisi penelitian, pendataan dan ratifikasi pers ini menegaskan, pentingnya skw yang merupakan implementasi dari undang-undang pers nomor 40 tahun 1999. 
"skw merupakan proses untuk meningkatkan kompetensi wartawan. perkembangan dunia pers global, perkembangan teknologi, hukum sampai dengan geo politik mengharuskan seorang jurnalis tidak hanya berkompeten, namun memiliki tingkat intelektual yang tinggi dan terus diasah," ujarnya, menyeru. 
tak hanya itu saja, dibarengi pula isian materi-materi yang disampaikan oleh tim pokja dewan pers. 
hal yang tak kalah prinsip dan mendasar, turut dilugas yadi hendriana dari dewan pers kepada para peserta. 
baca juga:besok smkn 2 bengkulu utara perpisahan, bagaimana sekolah mengemas momen tahunan tersebut.?
baca juga:ketua majelis sidang tabat antara bengkulu utara dan lebong, pernah bertugas di pengadilan negeri curup 
narasumber yang mengisi materi tentang kode etik jurnalistik (kej) dan hukum pers serta peraturan-peraturan dewan pers, menegaskan beberapa kasuistik yang terjadi di lingkungan penyelenggara pers. 
tidak hanya soal perlindungan dalam aktivitas kerja-kerja jurnalistik profesional. tapi juga terkait tingkah polah oknum wartawan yang menyalahgunaan profesinya.
kata yadi, pelanggaran itu sebagai modus operandi yang sebenarnya sama sekali, bukan merupakan aktivitas jurnalistik yang dilindung uu nomor 40 tahun 1999 tentang pers. 
"salah satunya dalam kasus pemerasan. saya pastikan, itu (wartawan meras,red), bukan domain dewan pers dan bukan kegiatan jurnalistik. karena pemerasan adalah pidana. maka kami akan mendorong, kepada kepolisian untuk memproses secara hukum pidana," tegasnya, soal praktik pemerasan yang sering terjadi dilakukan oknum wartawan. (*)

Tag

Share

Koran Edisi Terbaru

Baca Koran Radar Utara, 6 OKTOBER 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan