Evaluasi Kepatuhan Penggunaan DBH Sawit Ratusan Miliar, Ini yang Mesti Dilakukan Gubernur

Reporter: Benny Siswanto |

Editor: Ependi |

Senin , 22 Apr 2024 - 20:31

Ilustrasi: DBH Perkebunan Sawit-NET-

c. diprioritaskan untuk jalan yang telah dilakukan survei kondisi jalan minimal 1 (satu) tahun sebelum pengusulan

Selanjutnya pada Pasal 16 ayat (5), menjelaskan, kegiatan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:

a. pendataan perkebunan sawit rakyat; b. penyusunan rencana aksi daerah kelapa sawit berkelanjutan;

c. pembinaan dan pendampingan untuk sertifikasi indonesian sustainable palm oil;

d. rehabilitasi hutan dan lahan; dan e. perlindungan sosial bagi pekerja perkebunan sawit.

Perlindungan ini, bagi yang belum terdaftar sebagai peserta program jaminan sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Beberapa kegiatan lainnya yang dapat diakomodir oleh DBH ini, termasuk pula perjalanan dinas.

Yakni perjalanan dinas ke dan/atau dari lokasi kegiatan dalam rangka perencanaan, pengendalian, dan pengawasan.

Pasal 20 ayat 3 menegasi, Penyaluran DBH Sawit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara bertahap, dengan ketentuan sebagai berikut:

evaluasi kepatuhan penggunaan dbh sawit ratusan miliar, ini yang mesti dilakukan gubernur                              radarutara.bacakoran.co - pemerintah sejak tahun lalu, menambah komponen transfer dana bagi hasil atau dbh kepada daerah. 
diketahui, kick off transfer pusat itu, masuk dalam klasifikasi "dbh lainnya" yang bersumber dari aktivitas pabrik kelapa sawit pada 2023 lalu.
selain mendapatkan masukan bahkan sorotan, komponen tambahan transfer pusat ke daerah itu, diketahui telah dimulai di penghujung 2023. 
peruntukannya pun sudah dilugas pemerintah. untuk diketahui, tambahan komponen dana bagi hasil (dbh) dari pusat ke daerah, nyaris baku. 
baca juga:harga sawit di mukomuko terus merosot
baca juga: minggu ini, harga sawit 2 kali turun, ada apa?
penggunaannya sudah ditetapkan oleh pemerintah pusat lewat peraturan menteri keuangan (pmk) nomor 91 tahun 2023.
aturan di atas, merupakan rumpun regulasi dari peraturan pemerintah (pp) nomor 38 tahun 2023 tentang dana bagi hasil (dbh) sawit. 
setelah dikucur, penggunaannya pun tidak serta merta. ala-ala transfer dana alokasi umum atau dau yang diselipi anggaran earmark.
maka pemerintah melalui perpanjangan tangan di daerah, memiliki kewajiban untuk melakukan evaluasi atas kepatuhan penggunaannya.   
baca juga:usai lebaran, harga sawit masih bersinar
baca juga: musim trek, harga sawit masih di atas rp2.000/kg
"gubernur melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap alokasi, penggunaan anggaran, pemanfaatan dan teknis pelaksanaan kegiatan yang didanai dari dbh sawit oleh pemerintah kabupaten/kota di wilayahnya," tegas pasa1 26 (1).
salah daerah yang mendapatkan alokasi anggaran terbesar, seperti kabupaten bengkulu utara, tahun 2023 mendapatkan rp 12,7 miliar. 
dalam menu dbh lainnya transfer keuangan ke daerah (tkd) tahun 2024 ke kabupaten bengkulu utara (bu), menegasi nilainya rp 11.234.735.000 dari total dbh bu rp 125.259.781.000. 
angka tersebut mengalami penurunan, kalau membaca pmk 91/2023. dimana, tahun 2023 kabupaten ini dalam lajur kolom penegasan, menerima tambahan dbh sebesar rp 12.718.454.000. 
baca juga:tahun 2024, harga sawit diprediksi bakal naik
baca juga:harga sawit di mukomuko terus merosot
membaca beleid yang diundangkan 11 september 2023 tersebut, secara umum sudah menegasi persentase penggunaan dbh tersebut. 
secara umum, 80 persen dbh wajib digunakan untuk infrastruktur jalan. sisanya, 20 persen dapat digunakan di luar peruntukan infrastruktur, namun sudah pula ditegasi kisi-kisinya oleh pusat. 
sebagaimana ditegas pasal 16 ayat (3) menegasi: pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berlokasi di 
luar area perkebunan, terdiri atas: 
a. penanganan jalan, meliputi: 1) rekonstruksi/peningkatan struktur; 2) pemeliharaan berkala; dan/atau 3) pemeliharaan rutin; 
baca juga:kuota 2.000 hektar program replanting, tanaman karet ke sawit juga bisa?
baca juga:harga tbs ditetapkan naik, produksi kelapa sawit petani rendah
dan/atau b. penanganan jembatan, meliputi: 1) rehabilitasi/pemeliharaan berkala jembatan; 2) penggantian jembatan; dan/ atau 3) pembangunan jembatan.
(4) penanganan jalan yang didanai menggunakan dbh sawit sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut: 
a. merupakan jalan kewenangan pemerintah daerah yang tercantum dalam surat keputusan kepala daerah tentang penetapan status jalan daerah; 
b. diprioritaskan untuk jalan yang menjadi jalur logistik. pengangkutan sawit; dan/ atau 
baca juga: hindari cap ilegal, pengusaha ram sawit diminta urus izin
baca juga:sabtu besok, pabrik sawit di mukomuko mulai tutup
c. diprioritaskan untuk jalan yang telah dilakukan survei kondisi jalan minimal 1 (satu) tahun sebelum pengusulan
selanjutnya pada pasal 16 ayat (5), menjelaskan, kegiatan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas: 
a. pendataan perkebunan sawit rakyat; b. penyusunan rencana aksi daerah kelapa sawit berkelanjutan; 
c. pembinaan dan pendampingan untuk sertifikasi indonesian sustainable palm oil; 
baca juga:kejar pad, dpmpptsp gerakkan pengusaha ram sawit urus izin
baca juga:ini jadwal tutup pabrik sawit sebelum lebaran, harga cenderung turun 
d. rehabilitasi hutan dan lahan; dan e. perlindungan sosial bagi pekerja perkebunan sawit.
perlindungan ini, bagi yang belum terdaftar sebagai peserta program jaminan sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.  
beberapa kegiatan lainnya yang dapat diakomodir oleh dbh ini, termasuk pula perjalanan dinas. 
yakni perjalanan dinas ke dan/atau dari lokasi kegiatan dalam rangka perencanaan, pengendalian, dan pengawasan. 
baca juga:usai lebaran, harga sawit masih bersinar
baca juga: minggu ini, harga sawit 2 kali turun, ada apa?
pasal 20 ayat 3 menegasi, penyaluran dbh sawit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara bertahap, dengan ketentuan sebagai berikut: 
a. tahap i sebesar 50% (lima puluh persen) dari alokasi paling lambat bulan mei tahun anggaran berjalan; 
dan b. tahap ii sebesar 50% (lima puluh persen) dari alokasi paling lambat bulan oktober tahun anggaran berjalan. (*)
tabel daba bagi hasil sawit-radar utara/ benny siswanto -

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Radar Utara, 23 April 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan