Lebih dekat dengan RUU Perampasan Aset yang Tak Kunjung Dibahas

Reporter: Benny Siswanto |

Editor: Ependi |

Senin , 22 Apr 2024 - 14:02

Presiden RI Joko Widodo menjelaskan Lebih dekat dengan RUU Perampasan Aset yang Tak Kunjung Dibahas -ANTARA FOTO/ Hafidz Mubarak A-

RADARUTARA.BACAKORAN.CO - Perangkat regulasi, dalam memberangus pelaku korupsi di Indonesia, salah satunya bakal diperkuat dengan UU Perampasan Aset.

Tapi payung hukum yang akan menjadi alat negara, melakukan "pemiskinan" pelaku tindak pidana, selain adanya UU Tindak Pidana Pencucian Uang atau TTPU itu, belum bergulir ke gelanggang pembahasan.

Elit pemerintah, kini saling lempar situasi. Presiden Joko Widodo atau Jokowi, bahkan mengaku sudah mengirimkan surat presiden atau surpres ke DPR, tidak hanya dua kali, untuk menggulirkan draf UU ini forum pembahasan.

Secara administratif, draf UU Perampasan Aset yang diklaim pemerintah, bakal menjadi genderang perang para pencuri uang negara itu, kini sudah berada di legislatif.

Jokowi, dalam peringatan 22 tahun Gerakan Anti Pencucian Uang di Istana Kepresidenan, turut mengungkap persoalan ini kembali.

Politisi PDIP itu, mengaku sudah berkali-kali melayangkan surpresnya ke DPR, agar draf RUU Perampasan dapat segera dibahas dan disahkan menjadi undang-undang.

Diketahui, pemerintah selain mendorong dengan mengirimkan draf UU Perampasan Aset. Turut pula membersamainya adalah draf UU Pembatasan Uang Kartal.

Jokowi optimis, lewat RUU yang tengah ditunggu jadwal pembahasannya dari DPR itu, sangat strategis karena akan memberikan efek jera kepada koruptor di Indonesia dan dapat mengembalikan kerugian negara.

Pada injury time masa baktinya sebagai Presiden Republik Indonesia, Jokowi bahkan menitipkan pesan moral pada penerusnya, untuk memaksimalkan upaya penyelamatan dan pengembalian uang negara.

"....sehingga perampasan aset menjadi penting untuk kita kawal bersama," ungkap Jokowi, pada Rabu, 17 April 2024 di Istana Kepresidenan, Jakarta.

lebih dekat dengan ruu perampasan aset yang tak kunjung dibahas                             radarutara.bacakoran.co - perangkat regulasi, dalam memberangus pelaku korupsi di indonesia, salah satunya bakal diperkuat dengan uu perampasan aset. 
tapi payung hukum yang akan menjadi alat negara, melakukan "pemiskinan" pelaku tindak pidana, selain adanya uu tindak pidana pencucian uang atau ttpu itu, belum bergulir ke gelanggang pembahasan. 
elit pemerintah, kini saling lempar situasi. presiden joko widodo atau jokowi, bahkan mengaku sudah mengirimkan surat presiden atau surpres ke dpr, tidak hanya dua kali, untuk menggulirkan draf uu ini forum pembahasan. 
secara administratif, draf uu perampasan aset yang diklaim pemerintah, bakal menjadi genderang perang para pencuri uang negara itu, kini sudah berada di legislatif. 
baca juga:jangan bosan! 7 jenis makanan ini dapat mengurangi risiko terkena kanker
baca juga:laporan bupati mian, jalan amblas ditendang banjir tengah ditangani darurat
jokowi, dalam peringatan 22 tahun gerakan anti pencucian uang di istana kepresidenan, turut mengungkap persoalan ini kembali. 
politisi pdip itu, mengaku sudah berkali-kali melayangkan surpresnya ke dpr, agar draf ruu perampasan dapat segera dibahas dan disahkan menjadi undang-undang. 
diketahui, pemerintah selain mendorong dengan mengirimkan draf uu perampasan aset. turut pula membersamainya adalah draf uu pembatasan uang kartal. 
jokowi optimis, lewat ruu yang tengah ditunggu jadwal pembahasannya dari dpr itu, sangat strategis karena akan memberikan efek jera kepada koruptor di indonesia dan dapat mengembalikan kerugian negara.
baca juga:masa kerja kpps dilanjut? begini alur evaluasi kpss versi aturan kpu
baca juga:kata wabup asa, hidup butuh perencanaan yang detail, apa artinya.? 
pada injury time masa baktinya sebagai presiden republik indonesia, jokowi bahkan menitipkan pesan moral pada penerusnya, untuk memaksimalkan upaya penyelamatan dan pengembalian uang negara.
"....sehingga perampasan aset menjadi penting untuk kita kawal bersama," ungkap jokowi, pada rabu, 17 april 2024 di istana kepresidenan, jakarta.
apakah kamu sudah mengetahui, apa saja yang menjadi elemen dari draf uu perampasan aset ?
tak jarang, layaknya uu tppu yang juga jarang dikenakan kepada para pelaku tindak pidana korupsi, banyak yang belum mengetahuinya. 
baca juga:masuk sekolah perdana paska liburan idulfitri, sman 08 bengkulu utara halal bihalal
baca juga:warning jaksa soal website desa : transparansi anggaran!
draf-nya turut diserbaluaskan oleh jaringan dokumentasi dan informasi hukum atau jdih pusat pelaporan dan analisis transaksi keuangan atau ppatk. 
terdapat 12 hal yang ditegasi dalam ketentuan umum dalam uu ini ketika nantinya disahkan, dengan kondisi persis tanpa perubahan, seperti pengurangan atau penambahan. 
penegasan itu meliputi : aset adalah semua benda bergerak atau benda tidak bergerak, baik berwujud maupun tidak berwujud dan mempunyai nilai ekonomis;
aset terkait dengan tindak pidana yang selanjutnya disebut aset tindak pidana adalah aset yang dapat dirampas oleh negara berdasarkan undang-undang ini;
baca juga:206 jch bengkulu utara terbang ke madinah 18 mei 2024
baca juga:bawaslu gelar rakor pengawas adhoc, evaluasi atau rekrut ulang?
perampasan aset tindak pidana yang selanjutnya disebut perampasan aset adalah upaya paksa yang dilakukan oleh negara untuk mengambil alih penguasaan dan/atau kepemilikan aset tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap tanpa didasarkan pada penghukuman terhadap pelakunya;
penelusuran adalah serangkaian tindakan untuk mencari, meminta, memperoleh, dan menganalisis informasi untuk mengetahui atau mengungkap asal usul, keberadaan, dan kepemilikan aset tindak pidana;
penghentian transaksi adalah tindakan lembaga yang melaksanakan analisis transaksi keuangan untuk menghentikan suatu transaksi yang terkait dengan aset yang diduga merupakan aset tindak pidana, termasuk penghentian aktivitas rekening;
pemblokiran adalah serangkaian tindakan pembekuan sementara aset yang diduga merupakan aset tindak pidana;
baca juga:silat, cabor unggulan bengkulu utara untuk boyong puluhan emas di popda
baca juga:halal bihalal pererat silaturahmi, perkuat ukuwah islamiyah
penyitaan adalah serangkaian tindakan untuk mengambil alih sementara penguasaan atas aset yang diduga merupakan aset tindak pidana untuk kepentingan pembuktian dalam pemeriksaan perkara permohonan perampasan aset di sidang pengadilan;
penyidik adalah pejabat yang oleh undang-undang ini atau undang- undang lain diberi kewenangan untuk melakukan penyidikan;
jaksa pengacara negara adalah jaksa yang diberi kewenangan untuk mewakili negara dalam perkara permohonan perampasan aset berdasarkan undang-undang ini;
pengelolaan aset tindak pidana yang selanjutnya disebut pengelolaan aset adalah kegiatan penyimpanan, pengamanan, pemeliharaan, penilaian, pemindahtanganan, penggunaan, pemanfaatan, dan/atau pengembalian aset tindak pidana;
baca juga:laporan bupati mian, jalan amblas ditendang banjir tengah ditangani darurat
baca juga:mengenang ra kartini 2024. menjunjung tinggi kodrat wanita, menjemput mimpi kartini
dokumen adalah data, rekaman, atau informasi yang dapat dilihat, dibaca, dan/atau didengar, yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana, baik yang tertuang di atas kertas atau benda fisik apapun selain kertas maupun yang terekam secara elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada: 
a. tulisan, suara, atau gambar;
b. peta, rancangan, foto, atau sejenisnya; dan 
c. huruf, tanda, angka, simbol, atau perforasi yang memiliki makna atau dapat dipahami oleh orang yang mampu membaca atau memahaminya.
baca juga:masa kerja kpps dilanjut? begini alur evaluasi kpss versi aturan kpu
baca juga:kata wabup asa, hidup butuh perencanaan yang detail, apa artinya.? 
orang adalah orang perseorangan atau korporasi;
korporasi adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum. (*)

Tag

Share

Koran Edisi Terbaru

Baca Koran Radar Utara, 3 JULI 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan