Risiko Bencana Tinggi, Pemda Diminta Rumuskan Regulasi

Reporter: Doni Aftarizal |

Editor: Ependi |

Minggu , 21 Apr 2024 - 21:11

Direktur Eksekutif Wahana Lingkungan Hidup (WALHI) Bengkulu, Abdullah Ibrahim Ritonga-Radar Utara/Doni Aftarizal-

Sayangnya, tambah Baim, dengan tingginya risiko bencana itu, Provinsi Bengkulu malah belum memiliki regulasi terkait RPB. Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 34 Tahun 2018 tentang RPB Provinsi Bengkulu 2018-2022, sudah habis masa berlakunya.

"Tentu ini tidak menindaklanjuti amanah Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang penanggulangan bencana, dimana pemda bertanggung jawab dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana," tambah Baim.

Maka dari itu, pihaknya mendorong pemda di Provinsi Bengkulu dapat segera merumuskan perda tentang penanggulangan bencana. RPB haruslah komprehensif dan berdasarkan pada kajian risiko bencana serta identifikasi akar masalah.

"Regulasi inilah yang nantinya menjadi acuan bagi pemda, terutama dalam menangani bencana dan melakukan mitigasi risiko," beber Baim.

Lebih lanjut Baim mengemukakan, memahami risiko bencana merupakan langkah penting, terutama dalam membangun ketahanan terhadap bencana.

"Kajian risiko bencana harus dilakukan dengan memperhitungkan bahaya, kerentanan, dan kapasitas masing-masing wilayah di Provinsi Bengkulu. Sehingga penanganan dan mitigasi bencana menjadi prioritas yang harus diutamakan pemda," tandasnya. (tux)

risiko bencana tinggi, pemda diminta rumuskan regulasi                            bengkulu ru - provinsi bengkulu yang memiliki luasan sekitar 2 juta hektar dan sebagian besar merupakan kawasan hutan, dinilai memiliki risiko bencana yang cukup tinggi.
dengan fakta tersebut dirasakan perlu bagi pemeritah daerah (pemda) di provinsi bengkulu, untuk merumuskan regulasi seperti halnya peraturan daerah (perda) tentang penanggulangan bencana.
direktur eksekutif wahana lingkungan hidup (walhi) bengkulu, abdullah ibrahim ritonga mengungkapkan, potret risiko bencana dan rencana penanggulangan bencana (rpb) di provinsi bengkulu, tentunya menjadi penting.
"berdasarkan analisis kita, penguasaan ruang di provinsi bengkulu terdiri dari konsesi izin usaha pertambangan (iup) seluas 86 ribu hektar dengan berbagai komoditas tambang," ungkap pria yang akrab disapa baim.
baca juga:bom sisa perang dunia 2 ditemukan warga di rejang lebong 
baca juga:hari kartini 2024, momentum kesetaraan dan kemajuan pendidikan indonesia
selain itu, lanjut baim, juga terdapat hak guna usaha (hgu) dengan luasan sekitar 214 ribu hektar, yang komoditasnya seperti kelapa sawit dan karet.
"perubahan tata ruang di provinsi bengkulu, yang disahkan melalui perda nomor 3 tahun 2023 tentang rencana tata ruang wilayah (rtrw) provinsi bengkulu 2023-2043, membuka peluang investasi ekonomi ekstraktif yang lebih besar," katanya.
hanya saja, sambung baim, perubahan tersebut belum sepenuhnya mempertimbangkan aspek risiko bencana. seperti gempa bumi, tsunami, gunung api, banjir, tanah longsor, kekeringan, cuaca ekstrem, gelombang ekstrem, abrasi dan kebakaran hutan. 
"sementara cukup banyak bencana yang terjadi, akibat dari salah urus tatakelola sumber daya alam yang berawal dari tindakan pemda itu sendiri," sesal baim.
baca juga:usulan rp 280 m untuk reklamasi pulau tikus, disebut telah disetujui kkp ri
baca juga:pilkada serentak 2024, bawaslu seleksi panwascam
baim menerangkan, berdasarkan studi walhi bengkulu, terdapat enam wilayah di provinsi bengkulu yang memiliki risiko tinggi terhadap bencana.
"diantaranya kabupaten bengkulu utara, bengkulu selatan, kaur, mukomuko, seluma dan bengkulu tengah. sementara itu, empat wilayah lainnya memiliki risiko sedang terhadap bencana yakni kota bengkulu, kepahiang, lebong dan rejang lebong," jelasnya.
sayangnya, tambah baim, dengan tingginya risiko bencana itu, provinsi bengkulu malah belum memiliki regulasi terkait rpb. peraturan gubernur (pergub) nomor 34 tahun 2018 tentang rpb provinsi bengkulu 2018-2022, sudah habis masa berlakunya. 
"tentu ini tidak menindaklanjuti amanah undang-undang nomor 24 tahun 2007 tentang penanggulangan bencana, dimana pemda bertanggung jawab dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana," tambah baim.
baca juga:kunker ke jambi, dprd provinsi bengkulu pelajari formulasi tingkatkan pendapatan daerah
baca juga:kementerian pupr akan terima 26.319 formasi asn 2024
maka dari itu, pihaknya mendorong pemda di provinsi bengkulu dapat segera merumuskan perda tentang penanggulangan bencana. rpb haruslah komprehensif dan berdasarkan pada kajian risiko bencana serta identifikasi akar masalah. 
"regulasi inilah yang nantinya menjadi acuan bagi pemda, terutama dalam menangani bencana dan melakukan mitigasi risiko," beber baim.
lebih lanjut baim mengemukakan, memahami risiko bencana merupakan langkah penting, terutama dalam membangun ketahanan terhadap bencana. 
"kajian risiko bencana harus dilakukan dengan memperhitungkan bahaya, kerentanan, dan kapasitas masing-masing wilayah di provinsi bengkulu. sehingga penanganan dan mitigasi bencana menjadi prioritas yang harus diutamakan pemda," tandasnya. (tux)

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Radar Utara, 22 APRIL 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan