Warning Jaksa Soal Website Desa : Transparansi Anggaran!

Reporter: Benny Siswanto |

Editor: Ependi |

Minggu , 21 Apr 2024 - 20:44

Warning Jaksa Soal Website Desa : Transparansi Anggaran!-Radar Utara/Benny Siswanto-

Kondisi itu kian mengkhawatirkan, tidak hanya lantaran disebabkan degradasi moral manusia.

Tapi juga dipengaruhi oleh beberapa faktor sosial lainnya, mulai dari dinamika regulasi nasional, regional hingga global, termasuk dipengaruhi teknologi.

"Fakta perluasan aktor korupsi dana desa ini sudah terbukti dengan adanya skandal penyertaan modal desa kepada BUMDes," bebernya.

"Dari hasil penyidikan, didapati fakta, muncul aktor baru korupsi dana desa. Tapi kian melebar aktornya melibatkan pengurus BUMDes," terangnya.

Di sektor regulasi yang terus diperkuat pemerintah, kata Ekke, seperti UU Desa yang telah direvisi.

Diharapkan tidak hanya menjadi warna positif dalam penyelenggaraan daan desa. Tapi juga, berimplikasi pada peningkatan kualitas pemerintahan.

Makna pemerintahan ini, lanjut Ekke, tidak hanya dari pihak motor eksekutorial. Tapi juga penyelenggara pengawasan dalam fungsi penyeimbang.

Sejalan dengan tingkat kritis masyarakat yang tinggi sekaligus menjadi ciri, kemajuan peradaban, pengawasan partisipatif dipandang menjadi satu hal yang sangat strategis.

"Desa saat ini tidak hanya harus menjawab tantangan regulasi, tapi juga menjawab tantangan transparansi anggaran," tegasnya. (*)

warning jaksa soal website desa : transparansi anggaran!                            radarutara.bacakoran.co - sinyalemen dugaan bisnis pengadaan website desa yang tengah disorot, lantaran diduga melibatkan elit-elit penting di belakangnya. 
turut direspon pula penegak hukum. salah satunya, kejaksaan negeri bengkulu utara (bu). 
kajari bu, pradhana p setyarjo, se,sh,mh melalui humas yang juga kasi intel, ekke w khahar,sh,mh, saat dikonfirmasi menyampaikan sikapnya. 
khususnya, perihal indikasi praktik bisnis dalam pengadaan website di desa, yang tengah menjadi obyek pelaporan dugaan rasuah, lantaran menggunakan uang negara. 
baca juga:waspada..camat imbau warga waspada cuaca ekstrem
baca juga:206 jch bengkulu utara terbang ke madinah 18 mei 2024
"awal praktik korupsi adalah minimnya transparansi. tidak hanya di desa. tapi seluruh kanal-kanal institusi pemerintah," ujarnya.
maka sebagai motor pengawasan penyelenggaraan anggaran negara mulai dari sektor pembinaan, pencegahan hingga penindakan korupsi.
kejaksaan, kata ekke, melakukan kerja kontijensi secara komprehensif. salah satunya, outcome atas website yang nantinya dikelola oleh desa.
dia menegaskan, kanal berbasis siber itu, harus memiliki daya dorong dan peningkatan performa desa. 
baca juga:tower bts suka maju disambar petir, 3 warga laporkan kerusakan barang elektronik
baca juga:bawaslu gelar rakor pengawas adhoc, evaluasi atau rekrut ulang?
"poin pentingnya adalah transparansi anggaran. karena awal dari korupsi adalah situasi yang tidak jelas, bahkan abu-abu. ini yang mestinya dijawab oleh website nantinya," kata ekke.  
turut dijelaskan ekke, di tengah era globalisasi dan digitalisasi, hampir seluruh simpul-simpul penyelenggaraan layanan publik, dituntut bekerja secara transparan. 
selain itu, sistem keuangan yang akruwal, dilaksanakan sesuai rancang bangun program dengan proses dan mekanisme yang diatur oleh aturan pemerintah. 
"maka dalam serangkaian proses itu, akan nampak motivasi yang mendasari sebuah program. layaknya dalam kasus pidana khusus, adalah mens rea atau niatan jahat," tegasnya. 
baca juga:jaksa dalami perkara dugaan korupsi anggaran rsud mukomuko
baca juga:silat, cabor unggulan bengkulu utara untuk boyong puluhan emas di popda
untuk itu, sebagai lembaga yang turut melaksanakan fungsi pembinaan dan pencegahan praktik korupsi, kejaksaan, sangat konsen dengan langkah-langkah mitigatif di sektor preventif. 
"karena korupsi merupakan dinamika sosial negatif yang berada sektor hilir. maka penanganannya, harus dibarengi pula di sektor hulu, itulah pembinaan. itulah pencegahan," kata dia. 
"ketika dua langkah itu sudah dilakukan, namun tetap saja terjadi. barulah langkah represif akan menjadi alat bagi negara. ini menjadi komitmen dan penegasan jaksa agung," tegasnya lagi. 
namun begitu, upaya memberangus korupsi yang sangat memberikan efek panjang, tidak hanya di sektor keuangan, pemerintah, negara. bahkan, peradaban bangsa. 
baca juga:soal program replanting, petugas dikerahkan cek tanaman sawit
baca juga:bengkulu ajak unib terus berperan gerakkan ekonomi daerah
hendaknya, komitmen moril itu didukung penuh oleh lintas sektor, dalam melakukan antisipasi korupsi ini sejak dari sektor hulu sampai dengan hilir. 
"karena korupsi adalah sebuah fenomena negatif yang lazimnya terjadi karena komunikasi dua arah. kemudian salah satu atau keduanya, mengambil keuntungan dari uang negara," tegasnya. 
dalam perjalanannya, korupsi, masih ekke, sebagai tindak pidana khusus atau extra ordinary crime, terus melakukan salin rupa. baik modus operandi hingga subyeknya. 
perluasan aktor-aktor korupsi, salah satunya di lingkungan desa, dipastikan ekke saat ini sudah terjadi.  
baca juga:buaya berjemur dipinggir sungai selagan jadi tontonan warga
baca juga:polres mukomuko buka layanan sim keliling
kondisi itu kian mengkhawatirkan, tidak hanya lantaran disebabkan degradasi moral manusia. 
tapi juga dipengaruhi oleh beberapa faktor sosial lainnya, mulai dari dinamika regulasi nasional, regional hingga global, termasuk dipengaruhi teknologi. 
"fakta perluasan aktor korupsi dana desa ini sudah terbukti dengan adanya skandal penyertaan modal desa kepada bumdes," bebernya. 
"dari hasil penyidikan, didapati fakta, muncul aktor baru korupsi dana desa. tapi kian melebar aktornya melibatkan pengurus bumdes," terangnya. 
baca juga:waspada..camat imbau warga waspada cuaca ekstrem
baca juga:206 jch bengkulu utara terbang ke madinah 18 mei 2024
di sektor regulasi yang terus diperkuat pemerintah, kata ekke, seperti uu desa yang telah direvisi. 
diharapkan tidak hanya menjadi warna positif dalam penyelenggaraan daan desa. tapi juga, berimplikasi pada peningkatan kualitas pemerintahan. 
makna pemerintahan ini, lanjut ekke, tidak hanya dari pihak motor eksekutorial. tapi juga penyelenggara pengawasan dalam fungsi penyeimbang. 
sejalan dengan tingkat kritis masyarakat yang tinggi sekaligus menjadi ciri, kemajuan peradaban, pengawasan partisipatif dipandang menjadi satu hal yang sangat strategis. 
"desa saat ini tidak hanya harus menjawab tantangan regulasi, tapi juga menjawab tantangan transparansi anggaran," tegasnya. (*)