Info Penting Untuk 2,3 Juta Pegawai Non ASN: Cek Lagi Statusmu!

Reporter: Benny Siswanto |

Editor: Ependi |

Senin , 18 Mar 2024 - 20:32

Ilustrasi ASN-Sekretariat Kabinet-

Teranyar, Menteri PANRB, Abdullah Azwar Anas selaku pemerintah bersama dengan DPR sepakat melarang Pejabat Pembina Kepegawiaan atau PPK instansi mengangkat tenaga honorer.

Kesepakatan itu, sebenarnya sudah sejalan dengan UU ASN terbaru. Pada Rapat Dengar Pendapat atau RDP itu, tidak hanya membahas mengenasi Tenaga Non-ASN saja.

Menteri Anas bilang, turut pula disampaikan usulan tugas dan fungsi BKN yang akan dituangkan dalam Peraturan Pemerintah nantinya.

Potensi data siluman pegawai non ASN, menjadi satu kekhawatiran di lingkungan birokrasi. Terlebih, saat ini pemerintah tengah mempersiapkan lanjutan pengadaan pegawai lewat skema tes CPNS juga Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

"Jangan sampai ada data honorer, tapi orangnya ga pernah ada atau orang itu sudah beberapa lama pindah ke satker lain di luar kabupaten," ungkap seorang honorer menyampaikan kekhawatirannya.

Belum lagi sumber ini, mempertanyakan soal relevansi pendaftar pada formasi dalam seleksi PPPK lalu. Versinya, perlu ditelusuri lebih lanjut.

Dengan modal, surat keterangan yang diterbitkan pejabat, menyebabkan seseorang yang awalnya tidak bertugas atau ditempatkan pada satker sesuai dengan formasi yang dibuka, belakangan menjadi relevan.

"Waktu itu, kalau melihat formasi, mestinya hanya beberapa orang saja yang relevan. Tapi karena ada surat rekomendasi yang menegaskan relevansi, pendaftar pun membludak," bebernya.

"Tapi ada tambahan surat lagi yang menegaskan soal pertanggungjawaban atas data yang disampaikan kembeli ke personal alias pemberi data yang kemudian disahkan itu," ungkapnya.

Menteri Abdullah Azwar Anas, pernah bilang kesepakatan Kementerian PANRB, BKN, dan Komisi II DPR RI terkait penataan tenaga non-ASN yang terdaftar dalam database BKN, diselesaikan dengan mengikuti seleksi CASN tahun 2024.

info penting untuk 2,3 juta pegawai non asn: cek lagi statusmu!                             radarutara.bacakoran.co - pangkalan database tenaga non asn, kini tengah menjadi perbincangan. lumrah saja, basedata yang dikelola oleh badan kepegawaian negara atau bkn itu, telah diproses sejak oktober 2022 lalu. 
disebut-sebut, pangkalan data tersebut menjadi cikal bakal basis data, saat kebijakan pemerintah dalam penataan birokrasi nantinya dilakukan, sesuai dengan uu asn terbaru.
polemik keberadaan pegawai non asn di lingkungan birokrasi yang berjumlah 2,3 juta se indonesia, kembali menjadi sorotan. 
rentet sorotan itu, menyikapi pelarangan pengangkatan non asn di lingkungan birokrasi oleh pemerintah. 
baca juga:kebakaran di marga sakti, sujono: kita turut prihatin
baca juga:bulan ramadhan, pemdes selubuk cairkan blt dd dan titik nol pembangunan
praktis, kantung-kantung pelayanan, nantinya hanya akan diisi oleh pns dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau pppk saja. 
pegawai non asn bakal diangkat? sampai detik ini, belum ada keputusan pasti, khususnya soal mekanismenya. 
sejuah ini, nasib komponen data non asn itu, masih menunggu peraturan pemerintah yang kini statusnya masih sebatas draf atau rancangan.
bkn mulai responsif menyikapi persoalan ini. lembaga yang tengah menjadi obyek rancangan pp sebagai aturan turunan dari uu asn terbaru itu, menyampaikan sikapnya. 
baca juga: pemkab mukomuko bakal tambah 1 unit mobil damkar baru, nilai capai rp1,4 miliar
baca juga: selama ramadhan, satpol pp giatkan razia malam
lewat unggahan resmi, bkn melempar tema tentang bagaimana mengecek tenaga non-asn yang telah masuk dalam database bkn?
bkn tidak membeber caranya. bkn cuma menerangkan, proses pendataan non-asn telah rampung sejak oktober 2022 lalu. akan tetapi, hingga saat ini belum ada kebijakan lanjutan, perihal pendataan kembali.
"silakan berkoordinasi dengan unit pengelola kepegawaian tempat anda bekerjaan saat ini (biro sdm/bkd/bkpsdm), karena kewenangan pendataan non asn ada di masing-masing instansi," terang bkn lewat akun medsos resminya @bkngoidofficial, dirilis senin, 18 maret 2024 sekitar pukul 14.29 wib. 
kalangan pegawai non asn di daerah kini mulai menyampaikan kekhawatirannya. khususnya soal pangkalan data. terlebih bkn sendiri menegas, kewenangan pendataan non asn ada di masing-masing instansi.
 baca juga: 3 petani tergugat pt ddp melawan, nyatakan banding atas putusan pengadilan
baca juga: hampir punah, pemkab mukomuko maksimalkan perlindungan ikan mikih
untuk diketahui tahun 2022 lalu, pemda bengkulu utara, telah menginput pangkalan data non asn. data-data tersebut, diinput ke sistem yang terintegrasi dengan pusat dalam hal ini bkn. 
proses itu, jauh sebelum kemudian pemerintah merevisi undang-undang nomor 5 tahun 2014 tentang asn menjadi uu nomor 20 tahun 2023 tentang asn. 
lewat beleid itu, pemerintah pusat menegasi, hanya ada 2 jenis pegawai di lingkungan birokrasi yakni pns dan pppk. 
membaca surat bupati bu, ir h mian, tertanggal 10 oktober 2022, ada 487 orang yang tidak bisa diproses, karena tidak termasuk penjelasan dalam se menpan rb ri no : b/185/m.sm.02.03/2022 dan se menpan rb ri no : b/1511/m.sm.01.00/2022. 
baca juga: kemenag tetapkan besaran zakat fitrah, tertinggi rp50.000 per jiwa
baca juga:bupati mukomuko bakal tunjuk 37 orang penjabat kades
hasil uji publik atas data tenaga non asn di lingkungan pemda bengkulu utara (bu), sudah rampung pada 2022 lalu, tepatnya sejak 13 oktober. 
pangkalan data itu, sebagai tindaklanjut se menpan rb ri no : b/185/m.sm.02.03/2022 dan se menpan rb ri no : b/1511/m.sm.01.00/2022. 
didapatkan, data non asn itu berjumlah 3.519 orang, terbagi dalam tenaga non asn sebanyak 3.449 orang dan honorer kategori ii atau k2 sebanyak 70 orang. 
pantauan terkini, rancang bangun aturan turunan dari undang-undangan no. 20 tahun 2023 tentang aparatur sipil negara atau asn, terus melaju.
baca juga:pengumuman : pendaftaran bantuan program komunitas sastra ratusan juta diperpanjang 
baca juga:hadiah total 300 juta, di kompetisi jurnalistik kementerian perhubungan 
teranyar, menteri panrb, abdullah azwar anas selaku pemerintah bersama dengan dpr sepakat melarang pejabat pembina kepegawiaan atau ppk instansi mengangkat tenaga honorer. 
kesepakatan itu, sebenarnya sudah sejalan dengan uu asn terbaru. pada rapat dengar pendapat atau rdp itu, tidak hanya membahas mengenasi tenaga non-asn saja.
menteri anas bilang, turut pula disampaikan usulan tugas dan fungsi bkn yang akan dituangkan dalam peraturan pemerintah nantinya.
potensi data siluman pegawai non asn, menjadi satu kekhawatiran di lingkungan birokrasi. terlebih, saat ini pemerintah tengah mempersiapkan lanjutan pengadaan pegawai lewat skema tes cpns juga pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (pppk).
baca juga:kebakaran di marga sakti, sujono: kita turut prihatin
baca juga:bulan ramadhan, pemdes selubuk cairkan blt dd dan titik nol pembangunan
"jangan sampai ada data honorer, tapi orangnya ga pernah ada atau orang itu sudah beberapa lama pindah ke satker lain di luar kabupaten," ungkap seorang honorer menyampaikan kekhawatirannya. 
belum lagi sumber ini, mempertanyakan soal relevansi pendaftar pada formasi dalam seleksi pppk lalu. versinya, perlu ditelusuri lebih lanjut. 
dengan modal, surat keterangan yang diterbitkan pejabat, menyebabkan seseorang yang awalnya tidak bertugas atau ditempatkan pada satker sesuai dengan formasi yang dibuka, belakangan menjadi relevan. 
"waktu itu, kalau melihat formasi, mestinya hanya beberapa orang saja yang relevan. tapi karena ada surat rekomendasi yang menegaskan relevansi, pendaftar pun membludak," bebernya. 
baca juga: pemkab mukomuko bakal tambah 1 unit mobil damkar baru, nilai capai rp1,4 miliar
baca juga: selama ramadhan, satpol pp giatkan razia malam
"tapi ada tambahan surat lagi yang menegaskan soal pertanggungjawaban atas data yang disampaikan kembeli ke personal alias pemberi data yang kemudian disahkan itu," ungkapnya. 
menteri abdullah azwar anas, pernah bilang kesepakatan kementerian panrb, bkn, dan komisi ii dpr ri terkait penataan tenaga non-asn yang terdaftar dalam database bkn, diselesaikan dengan mengikuti seleksi casn tahun 2024.
ditambahkannya, untuk menggambarkan kualitas dan kemampuan kompetensi masing-masing, penilaiannya dilakukan melalui pemeringkatan terbaik secara berurutan. 
kemudian akan ditetapkan menjadi pppk penuh waktu sesuai dengan kemampuan keuangan pada instansi pemerintah masing-masing.
baca juga: 3 petani tergugat pt ddp melawan, nyatakan banding atas putusan pengadilan
baca juga: hampir punah, pemkab mukomuko maksimalkan perlindungan ikan mikih
sedangkan bagi instansi pemerintah yang belum memiliki kemampuan keuangan, kata dia, tenaga non-asn diangkat menjadi pppk paruh waktu yang secara bertahap diangkat menjadi pppk penuh waktu sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan keuangan masing-masing instansi. 
"prinsipnya sebagaimana telah disepakati bersama, tidak terjadi pengurangan penghasilan, tidak terjadi phk massal dan tidak terjadi penambahan beban anggaran," tandasnya. 
rencana pengangkatan honorer menjadi aparatur sipil negara (asn) tahun 2024, terus dimatangkan payung hukumnya oleh pemerintah dan dpr.
pengangkatan honorer menjadi asn sebagaimana tertuang dalam uu asn, turut dilontarkan progresnya oleh ketua komisi ii dpr ri ahmad doli kurnia tandjung, tahun lalu.
baca juga: kemenag tetapkan besaran zakat fitrah, tertinggi rp50.000 per jiwa
baca juga:bupati mukomuko bakal tunjuk 37 orang penjabat kades
politisi senayan itu bilang, pihaknya akan terus berkomitmen bersama pemerintah mengawal proses itu. kepastian ini, jelas ditunggu. 
tidak hanya instansi pemerintah yang tempat bekerja para honorer. jumlahnya se-indonesia juga tidak sedikit. mencapai 2,3 juta orang. 
maka menjadi sangat strategis kepastian regulasinya. strategis pula secara politis. 
doli bilang, kini pihaknya bersama dengan pemerintah sedang menyusun terbitnya aturan turunan dari rumpun uu asn. 
baca juga:pengumuman : pendaftaran bantuan program komunitas sastra ratusan juta diperpanjang 
baca juga:hadiah total 300 juta, di kompetisi jurnalistik kementerian perhubungan 
formatnya berupa peraturan pemerintah (pp) sebagai peraturan pelaksana uu asn pengganti uu nomor 5/2014 tentang aparatur sipil negara.
”kita terus mengawal dan memperjuangkan nasib bapak, ibu, tenaga honorer dan alhamdulillah sudah mendapatkan proses yang luar biasa," ungkapnya, dikutip dari rilis resmi dpr ri. 
politisi itu pun menjajikan proyeksi. katanya, pp tersebut paling lama bulan april tahun ini bisa kelar. 
dari gedung nusantara di jakarta itu, doli bahkan mengungkap, memungkinkan aturan turun terbit lebih cepat lagi. sebelum april malahan. 
baca juga:kebakaran di marga sakti, sujono: kita turut prihatin
baca juga:bulan ramadhan, pemdes selubuk cairkan blt dd dan titik nol pembangunan
rencang bangun aturan turunan ini, dijelaskan doli untuk mengupayakan bagaimana yang 2,3 juta tenaga honorer yang sudah terdata, terverifikasi otomatis diangkat menjadi pppk.
versinya, tidak akan ada lagi honorer yang diberhentikan pada 2024.
"pada akhirnya honorer menjadi pppk penuh waktu. kemudian prosesnya melalui pendekatan pppk paruh waktu dan segala macam," ungkapnya. 
dalam warta sebelumnya, awal-awal pengesahan uu asn, pengangkatan honorer menjadi pppk, terus mendapatkan dorongan. 
bukan hanya dari kalangan organisasi. legislatif turut menyuarakan konsep yang dibilang senayan, sudah menjadi sepakat moral pemerintah dan dpr. 
baca juga: pemkab mukomuko bakal tambah 1 unit mobil damkar baru, nilai capai rp1,4 miliar
baca juga: selama ramadhan, satpol pp giatkan razia malam
hal ini lahir sejak awal pembahasan uu nomor 20 tahun 2023 tentang aparatur sipil negara (asn). kondisi itu turut dibocorkan wakil ketua komisi ii dpr ri, junimart girsang. 
baginya, "konsensus" yang ada saat awal revisi uu asn, harus ditindaklanjuti secara konsisten oleh pemerintah. 
karenanya, dia mendesak mulai dari kementerian panrb dan badan kepegawaian negara (bkn), segera mengangkat para tenaga honorer yang masa pengabdiannya telah 5 tahun keatas, menjadi pppk.
"pemerintah harus konsisten," kata junimart, seperti dilansir dpr ri.
kemudian junimart cenderung menilai aneh, ketika pemerintah masih tetap melakukan seleksi terhadap para honorer. 
baca juga: 3 petani tergugat pt ddp melawan, nyatakan banding atas putusan pengadilan
baca juga: hampir punah, pemkab mukomuko maksimalkan perlindungan ikan mikih
versinya, dalam aturan yang telah disepakati oleh dpr dan pemerintah, praktis tidak ada seleksi bagi para honorer untuk diangkat menjadi pppk.
legislator itu pun mendesak audit verifikasi dan validasi data honorer di seluruh indonesia oleh badan pengawasan keuangan dan pembangunan (bpkp). 
konon, banyak ditemukan tenaga honorer di daerah yang telah mengabdi lebih dari 5 tahun, tapi justru tidak masuk usulan pemda.
adanya sengkarut itu, dpr meminta kementerian panrb melakukan aksi jemput bola secara langkah responsif atas persoalan yang terjadi. 
baca juga: kemenag tetapkan besaran zakat fitrah, tertinggi rp50.000 per jiwa
baca juga:bupati mukomuko bakal tunjuk 37 orang penjabat kades
belum lagi, kata dia, soal ketidakpastian nasib para satpol pp, guru, tenaga kesehatan dan tenaga pendidikan, honorer di kejagung, kepolisian, dan instansi lainnya. 
"penyelesian honorer melalui pengangkatan pppk ini masalah hidup, jadi konsistenlah dengan komitmen," pungkasnya. 
di tengah usulan formasi yang sudah dikunci oleh pusat, atas usulan daerah-daerah. diketahui, formasi cpns dan pppk tahun 2024 ini, terdapat formasi satpol pp. (*)

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Radar Utara, 19 Maret 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan