Proses Pencairan Kekurangan Hibah Pilkada

Reporter: Benny Siswanto |

Editor: Ependi |

Jumat , 15 Mar 2024 - 20:24

AKTIVITAS di sebuah TPS saat proses penghitungan hasil Pemilu, beberapa waktu lalu-Radar Utara/Benny Siswanto-

Untuk diketahui, penandatanganan NPHD di daerah ini, sudah dilakukan pada tenggat waktu terakhir, sebelum diambilalih langsung oleh Kementerian Dalam Negeri atau Kemendagri.

Sebagaimana dijelaskan Direktur Jenderal Keuangan Daerah (Dirjen Keuda) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Penandantanganan NPHD, 10 November 2023.

Penyalurannya anggaran hibah itu pun, turut menjadi pengawasan pusat. Penegasan soal tenggat waktu teken NPHD sampai dengan penyalurannya oleh Pemda, tertuang dalam surat Mendagri yang diteken 2 November 2023.

Surat tersebut, menindaklanjuti Surat Mendagri Nomor 900.1.19.1/435/SJ tanggal 24 Januari 2023 dan SE Mendagri Nomor 900.1.9.1/5252/SJ tanggal 29 September 2023 tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur-Wakil Gubernur, Bupati-Wakil Bupati dan Walikota-Wakil Walikota Tahun 2024.

Dari anggaran senilai Rp 15 miliar yang diakomodir lewat APBD Perubahan Kabupaten Bengkulu Utara (BU) Tahun Anggaran (TA) 2023 tersebut, terbagi untuk KPU sebesar Rp 11,2 miliar. Untuk Bawaslu Rp 4 miliar lebih.

Gubernur, Bupati/Walikota melaporkan hasil penandatanganan NPHD serta pencairan hibah kepada KPUD dan Bawaslu kepada Mendagri melalui Dirjen Bina Keuda dengan melampirkan dokumen salinan NPHD dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D).

Laju tahapan sudah ditegasi oleh KPU dalam PKPU Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota 2024.

Selain KPU bakal melaksanakan update data pemilih lewat kegiatan pencocokan dan penelitian atau coklit oleh petugas pemutahiran data pemilih.

Penyelenggara Pemilihan itu, dijadwalkan sudah harus melaksanakan pembentukan panitia adhoc seperti PPK, PPS dan KPPS. Waktunya paling awal Rabu, 17 April hingga Selasa, 5 November 2024.

Pelaksanaan Pemilu lalu, melibatkan 6.272 KPPS yang menyebar pada 896 Tempat Pemungutan Suara atau TPS.

proses pencairan kekurangan hibah pilkada                             radarutara.bacakoran.co - hibah daerah untuk penyelenggaraan pilkada 2024, kini tengah diproses pemda bengkulu utara (bu). 
anggaran yang tengah diproses ini, merupakan kekurangan 60 persen yang diakomodir lewat apbd tahun anggaran 2024.
pemda bu, mengalokasikan anggaran sebesar rp 39 miliar, kepada kpu dan bawaslu. kepastiannya, diteken pada injury time tenggat yang diberikan pusat, 10 november 2023. 
masing-masing satker penyelenggara pemilihan dialokasikan rp 28,8 miliar dan penyelenggara pengawasan sebesar rp 10,2 miliar.
baca juga:14 tunjangan ini didepak dalam gaji 13 dan thr 2024
baca juga:freeport indonesia buka lowongan, cek ada 37 jurusan yang diperlukan    
dua bank bakal terlibat dalam penyaluran hibah anggaran kegiatan pilkada di kabupaten bengkulu utara (bu) tahun 2024 yang digelar 27 november mendatang itu.
adalah bank rakyat indonesia atau bri, rekanan yang digandeng oleh badan pengawas pemilu atau bawaslu  dan bank syariah indonesia atau bsi yang digandeng oleh kpu.
kepala badan kesatuan bangsa dan politik atau kesbangpol bu, suryadi, s.stp, m.si, saat dikonfirmasi media ini, mengatakan, kalau saat ini tengah memproses anggaran hibah daerah untuk pilkada itu. 
"iya tengah diproses, npd-nya naik hari ini," kata suryadi, jumat, 15 maret 2024. 
baca juga:bupati bu sambut kunker staf ahli menteri bidang keterpaduan pembangunan untuk percepatan pembangunan 
baca juga: es laksamana mengamuk, sajian yang tepat berbuka puasa
itu bisa diartikan, transfer kekurangan anggaran khusus kpu dan bawaslu senilai rp 23,4 miliar, sudah masuk ke rekening duo penyelenggara pemilihan dan pengawasan pada senin, 18 maret 2024. 
dalam nota perjanjian hibah daerah (nphd) itu diketahui, kpu bu mendapatkan hibah sebesar rp 28,8 miliar. sedangkan bawaslu bu, sebesar rp 10,2 miliar. 
untuk diketahui, penandatanganan nphd di daerah ini, sudah dilakukan pada tenggat waktu terakhir, sebelum diambilalih langsung oleh kementerian dalam negeri atau kemendagri.
sebagaimana dijelaskan direktur jenderal keuangan daerah (dirjen keuda) kementerian dalam negeri (kemendagri), penandantanganan nphd, 10 november 2023. 
baca juga: rancangan rkpd mukomuko, ini 6 skala prioritas pembangunan tahun 2025
baca juga: pemkab siapkan 100 ribu bibit unggul untuk masyarakat
penyalurannya anggaran hibah itu pun, turut menjadi pengawasan pusat. penegasan soal tenggat waktu teken nphd sampai dengan penyalurannya oleh pemda, tertuang dalam surat mendagri yang diteken 2 november 2023. 
surat tersebut, menindaklanjuti surat  mendagri nomor 900.1.19.1/435/sj tanggal 24 januari 2023 dan se mendagri nomor 900.1.9.1/5252/sj tanggal 29 september 2023 tentang pendanaan kegiatan pemilihan gubernur-wakil gubernur, bupati-wakil bupati dan walikota-wakil walikota tahun 2024. 
dari anggaran senilai rp 15 miliar yang diakomodir lewat apbd perubahan kabupaten bengkulu utara (bu) tahun anggaran (ta) 2023 tersebut, terbagi untuk kpu sebesar rp 11,2 miliar. untuk bawaslu rp 4 miliar lebih. 
gubernur, bupati/walikota melaporkan hasil penandatanganan nphd serta pencairan hibah kepada kpud dan bawaslu kepada mendagri melalui dirjen bina keuda dengan melampirkan dokumen salinan nphd dan surat perintah pencairan dana (sp2d).
baca juga:tersangka korupsi rsud mukomuko, dinonaktifkan sementara dari pns
baca juga: program daerah harus sejalan dengan program nasional
laju tahapan sudah ditegasi oleh kpu dalam pkpu nomor 2 tahun 2024 tentang tahapan dan jadwal pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati serta walikota dan wakil walikota 2024.
selain kpu bakal melaksanakan update data pemilih lewat kegiatan pencocokan dan penelitian atau coklit oleh petugas pemutahiran data pemilih. 
penyelenggara pemilihan itu, dijadwalkan sudah harus melaksanakan pembentukan panitia adhoc seperti ppk, pps dan kpps. waktunya paling awal rabu, 17 april hingga selasa, 5 november 2024.
pelaksanaan pemilu lalu, melibatkan 6.272 kpps yang menyebar pada 896 tempat pemungutan suara atau tps. 
baca juga: opd harus pahami sipd, perencanaan mesti selaras dengan rpjmd. ini pesan bupati...
baca juga: pemdes tebing kaning kembalikan berkas dan uang pendaftaran ptsl kepada warga. ternyata, ini alasanya..
hanya saja pilkada nanti, jumlahnya dipastikan akan lebih sedikit. karena regulasi jumlah pemilih maksimal di tps, berbeda dengan dengan pemilu lalu.  
pemilu lalu, terdapat 7 orang untuk setiap tps. untuk kpps honornya, mulai dari rp 1,1 juta sampai dengan rp 1,2 juta perbulan. perbedaan indeks honor, dipengaruhi oleh jabatan. 
linmas yang diperlukan pada 896 tps yang menyebar pada 220 desa dan kelurahan, akan melibatkan tidak kurang dari 1.792 personel.
ribuan linmas itu bakal dikerahkan pada kontestasi untuk memilih presiden dan wakil presiden, dpr, dpd dan dprd. honor linmas pemilu 2024 sebesar rp 700.000 per orang. (*)

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Radar Utara, 16 Maret 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan