INFO Penting! Razia Kendaraan 14 Hari Dimulai Senin

Reporter: Benny Siswanto |

Editor: Ependi |

Jumat , 01 Mar 2024 - 19:36

Razia kendaraan bakal digelar serentak selama 14 hari oleh jajaran kepolisian di seluruh Indonesia. -Radar Utara/ Benny Siswanto -

"Penyitaan kendaraan bermotor juga dapat dilakukan dengan merujuk Pasal 32 ayat (6) Huruf C ke-6 Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012," tegasnya.

Beleid di atas menegaskan, Penyitaan atas kendaraan Bermotor Dilakukan jika Terjadi Pelanggaran atas Persyaratan Teknis dan Persyaratan Laik Jalan Kendaraan Bermotor.

Sekadar menginformasikan, pelanggaran berkendara terkait dengan helm diatur pada Pasal 291 ayat (1) dan (2) UU LLAJ.

Ayat 1 menjelaskan, soal setiap orang yang mengemudikan sepeda motor tidak menggunakan helm Standar Nasional Indonesia (SNI).

Sebagaimana dimaksud Pasal 106 ayat (8), dipidana kurungan paling lama 1 bulan atau denda paling banyak Rp 250 ribu.

Kemudian untuk Ayat 2 menjelaskan, soal setiap orang yang mengemudikan sepeda motor yang membiarkan penumpangnya tidak mengenakan helm.

Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (8), dipidana kurungan paling lama 1 bulan atau denda paling banyak Rp 250 ribu.

Untuk diketahui, rujukan standarisasi helm di Indonesia dilaksanakan Badan Standarisasi Nasional (BSN).

Tepatnya dalam ketentuan SNI Nomor 1811-2007 dan amandemennya SNI Nomor 1811-2007/Amd:2010 tentang Helm Pengendara Kendaraan Roda Dua.

Lewat regulasi ini diatur soal standarisasi model, material hingga mutu helm di pasaran. Turut diatur pula soal jenis-jenis helm open face dan full face.

Kampanye tertib aturan, tidak semata-mata menerapkan aturan negara. Sejalan dengan prinsip moril sosial sebagai masyarakat yang tinggal di negara hukum.

info penting! razia kendaraan 14 hari dimulai senin                            radarutara.bacakoran.co - razia kendaaraan, bakal digelar serentak kepolisian jajaran di seluruh indonesia. waktunya selama 14 hari. 
kapolres bengkulu utara (bu), akbp lambe patabang birana, sik melalui kasat lantas, iptu ayu sekar sari kuraisin, strk, membenarkan razia lalulintas itu. 
dikatakan ayu, kalender lalulintas tersebut, bakal dilaksanakan sejak 4 maret sampai dengan 17 maret 2024. 
dia menegaskan, pelanggaran lalulintas yang terjadi bakal menjadi obyek penindakan kepolisian sesuai dengan regulasi yang berlaku. 
"direncanakan, sabtu, 2 maret 2024, akan dilaksanakan gelar pasukan terlebih dulu," ujar ayu mengabarkan, jumat, 1 maret 2024, siang. 
baca juga: sosialisasi proyek balai mentok gegara status jalan dan batubara
baca juga:pantau utak atik pergeseran suara caleg, berkepastian hukum jadi tuntutan!
pantauan media ini, cukup banyak ragam pelanggaran yang bakal menjadi target operasi selama laju pelaksanaan operasi lalulintas nantinya. 
tidak kurang sebelas pelanggaran lalu lintas, setidaknya bakal menjadi obyek penindakan tilang secara elektronik hingga manual pelaksanaan operasi tahun ini.
pelanggarannya, meliputi prilaku buruk pengendara seperti berkendara sembari menggunakan ponsel, pengemudi atau pengendara di bawah umur.
termasuk juga berboncengan lebih dari satu orang di motor, lalu pengendara yang tak memakai helm standar nasional indonesia atau sni.
kemudian pengemudi yang tak menggunakan sabuk pengaman, melawan arus lalu lintas, melebihi batas kecepatan berkendara, memakai knalpot yang tak sesuai standar. 
baca juga:satu hal ini, ancam caleg terpilih tak dilantik
baca juga:usul nomor induk pppk ditutup, unggahan dokumen peserta lulus tak terdetek
juga menjadi target seperti kendaraan melebihi muatan, penggunaan strobo tidak sesuai peruntukan, berkendara dalam pengaruh alkohol sampai dengan penggunaan plat nomor khusus palsu.
"razia lalulintas ini merupakan operasi keselamatan nala 2024, sekaligus cipta kondisi menjelang momen idul fitri," ujarnya. 
warta sebelumnya, mengulas soal sanksi penggunaan knalpot tak standar ini, tidak cuma terhadap penggunanya saja. 
tapi juga kepada penjualnya. penyitaan kendaraan pun bisa dilakukan. ayu juga pernah menjelaskan, soal ancaman sanksinya.
diterangkan ayu, dalam beberapa aturan mulai dari undang-undang nomor 22 tahun 2009 tentang lalulintas dan angkutan jalan (llaj).
baca juga:kuota haji bengkulu utara bertambah 
baca juga:breakingnews : eks jalinbar ketahun-bintunan bakal jadi laluan utama
selain itu, ada juga undang-undang tentang perlindungan konsumen. sampai dengan peraturan pemerintah nomor 80 tahun 2012 yang mengatur soal penyitaan.
"tiga obyek tindakan lewat regulasi di atas, mulai dari pengendara, penjual knalpot brong sampai dengan penyitaan ranmor dapat dilakukan kepada pelanggar," tegasnya. 
bagi pengguna, terus ayu, dapat dijerat dengan pasal 285 ayat (1) uu llaj. 
sanksinya, dipidana dengan kurungan paling lama 1 bulan atau denda paling banyak rp 250 ribu.
sedangkan bagi penjual knalpot brong, terus dia lagi, dapat dijerat dengan pasal 8 ayat 1a uu nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen.
lebih rinci, ayu menegas, pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dalam kententuan perundang-undangan.
baca juga: dpa dan rak tak bisa dicetak, pemda klaim verifikasi by sistem
baca juga: antrean di spbu, ternyata ini persoalannya
"penyitaan kendaraan bermotor juga dapat dilakukan dengan merujuk pasal 32 ayat (6) huruf c ke-6 peraturan pemerintah nomor 80 tahun 2012," tegasnya. 
beleid di atas menegaskan, penyitaan atas kendaraan bermotor dilakukan jika terjadi pelanggaran atas persyaratan teknis dan persyaratan laik jalan kendaraan bermotor.
sekadar menginformasikan, pelanggaran berkendara terkait dengan helm diatur pada pasal 291 ayat (1) dan (2) uu llaj.
ayat 1 menjelaskan, soal setiap orang yang mengemudikan sepeda motor tidak menggunakan helm standar nasional indonesia (sni). 
sebagaimana dimaksud pasal 106 ayat (8), dipidana kurungan paling lama 1 bulan atau denda paling banyak rp 250 ribu.
baca juga:awal maret, kejari bakal tetapkan tersangka korupsi rsud mukomuko 
baca juga:skenario situasi kahar, 19 orang jadi cadangan cjh bengkulu utara
kemudian untuk ayat 2 menjelaskan, soal setiap orang yang mengemudikan sepeda motor yang membiarkan penumpangnya tidak mengenakan helm. 
sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat (8), dipidana kurungan paling lama 1 bulan atau denda paling banyak rp 250 ribu.
untuk diketahui, rujukan standarisasi helm di indonesia dilaksanakan badan standarisasi nasional (bsn). 
tepatnya dalam ketentuan sni nomor 1811-2007 dan amandemennya sni nomor 1811-2007/amd:2010 tentang helm pengendara kendaraan roda dua. 
lewat regulasi ini diatur soal standarisasi model, material hingga mutu helm di pasaran. turut diatur pula soal jenis-jenis helm open face dan full face.
kampanye tertib aturan, tidak semata-mata menerapkan aturan negara. sejalan dengan prinsip moril sosial sebagai masyarakat yang tinggal di negara hukum. 
baca juga: kapolri beri delapan arahan pada rapim polri 2024
baca juga: ini kumpulan negara pengekspor senjata terbesar di dunia, indonesia termasuk?
sadar dan taat hukum, juga memiliki imbasan positif yakni bagi keselamatan personal dan lebih luas lagi adalah orang lain. 
pantauan radar utara beberapa waktu lalu, prilaku yang tidak patut ditiru yakni seorang pengendara motor metik yang justru dengan santainya berkendara tanpa menggunakan helm. 
bukan tertinggal. layaknya lazim dalih pengemudi, ketika terjaring razia lalulintas. ada 2 buah helm dimotornya, justru malah diikatkan di bagian belakang motornya itu.
secara aturan, prilaku buruk berkendara itu patut diduga melanggar pasal 291 ayat 1 undang-undang lalulintas dan angkutan jalan (llaj). 
diketahui bersama, pemotor yang tidak menggunakan helm, maka dapat dikenai sanksi denda maksimal sebanyak seperempat juta atau rp 250 ribu atau kurungan penjara paling lama 1 bulan.
dijelaskan ayu, sadar hukum memberikan implikasi positif, tidak hanya sebatas terbebas dari ancaman sanksi yang berlaku dalam hukum positif. 
baca juga: awas! jangan sampai terjerat kasus hukum, desa harus lakukan ini
baca juga:pilkades serentak 2025, pj kades harus siapkan ini...
tapi juga memberikan implikasi tingkat keselamatan yang lebih baik, dibandingkan dengan mereka yang tidak tertib aturan saat berkendara. 
"maka ini adalah persoalan kita bersama. perlu kita sikapi secara bersama-sama, untuk mewujudkan duta-duta sadar hukum dalam tertib berkendara," ujarnya. 
lebih jauh, ayu juga turut mencontohkan kasus lain yang pelanggarannya memungkinkan berakibat dengan orang lain. 
salah satunya, kata dia, seperti penggunaan knalpot brong atau knalpot racing. ditegaskannya, hal itu dilarang keras, karena tidak sesuai dengan peruntukannya. 
kembali mengulas, pada pasal 285 ayat (1) uu ri nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan (llaj) menjelaskan dengan tegas. 
setiap orang yang mengemudikan sepeda motor di jalan, wajib memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan yang meliputi kaca spion, klakson, lampu utama. 
baca juga: sosialisasi proyek balai mentok gegara status jalan dan batubara
baca juga:jalinbar ketahun steril dari pungli, ini alasan eks jalinbar urai jadi jalur utama
selanjutnya, lampu rem, lampu penunjuk arah, alat pemantul cahaya, alat pengukur kecepatan, knalpot, dan kedalaman alur ban. 
penegasan di atas sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat (3) juncto pasal 48 ayat (2) dan ayat (3). 
"kami menyerukan langkah massif, lintas selemen mulai dari daerah hingga desa, kelurahan sampai dengan sekolah, untuk bahu membahu melakukan edukasi di masyarakat," pungkas kapolres menyeru. (*)

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Radar Utara, 2 Maret 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan