Bawaslu Bengkulu Utara Belum Temukan Pelanggaran, Juga Laporan

Reporter: Benny Siswanto |

Editor: Ependi |

Rabu , 21 Feb 2024 - 20:44

Pemilu yang dilakukan serentak pada 896 tempat pemungutan suara di Kabupaten Bengkulu Utara mendapatkan pengawasan dan pemantauan ketat oleh badan pengawas pemilu dan belum diwarnai dengan temuan pelanggaran. -Radar Utara/Benny Siswanto-

Pertama diterang dalam Pasal 54 ayat (1) yang menerangkan:

Tanda coblos pada kolom yang memuat nomor urut Partai Politik, nama Partai Politik, atau gambar Partai Politik atau pada kolom yang memuat nomor urut calon atau nama calon, bagi pengurus Partai Politik yang mengajukan calon di satu atau di beberapa Dapil atau di seluruh Dapil DPR, DPRD Provinsi atau DPRD Kabupaten/Kota,

Akan tetapi dibatalkan sebagai peserta Pemilu, karena tidak menyampaikan laporan awal dana kampanye sampai dengan tenggat waktu yang ditentukan, tanda coblos pada surat suara dinyatakan tidak sah.

Kasus ini, telah terjadi di Kabupaten Bengkulu Utara. Dimana, KPUD menerbitkan keputusannya terhadap Partai Garuda.

Masih dengan pasal yang sama, berikutnya dijelas juga pada ayat (2), yang menerangkan bahwa:

Tanda coblos pada kolom yang memuat nomor urut Partai Politik, nama Partai Politik, atau gambar Partai Politik, bagi pengurus Partai Politik yang tidak mengajukan calon di seluruh Dapil DPR, DPRD Provinsi atau DPRD Kabupaten/Kota.

Tetapi dibatalkan sebagai peserta Pemilu, karena tidak menyampaikan Laporan Awal Dana Kampanye sampai dengan tenggat waktu yang ditentukan, tanda coblos pada surat suara dinyatakan tidak sah.

Selanjutnya dijelaskan pula pada ayat (3) yang menerangkan bahwa :

Tanda coblos pada kolom yang memuat nomor urut Partai Politik, nama Partai Politik, atau gambar Partai Politik, bagi Partai Politik yang tidak memiliki pengurus dan tidak mengajukan calon.

Akan tetapi dibatalkan sebagai peserta Pemilu karena tidak menyampaikan Laporan Awal Dana Kampanye sampai dengan tenggat waktu yang ditentukan, tanda coblos pada surat suara dinyatakan tidak sah.

bawaslu bengkulu utara belum temukan pelanggaran, juga laporan                             radarutara.bacakoran.co - kontestasi pemilu yang dilaga pada 896 tempat pemungutan suara atau tps di kabupaten bengkulu utara (bu), praktis belum diwarnai pelanggaran.
itu jika menjumput keterangan dari badan pengawas pemilu atau bawaslu kabupaten ini, sepanjang pelaksanaan pengawasan pemilu, 14 februari lalu.
lewat salah satu komisionernya, tahirin jayadi, s.sos, saat dibincangi 2 hari lalu, mengaku lembaga pengawasan itu, belum menemukan adanya pelanggaran selama laju pleno tingkat kecamatan. 
kondisi serupa juga terjadi untuk laporan. bawaslu belum menerima laporan dugaan pelanggaran. 
baca juga:logistik pemilu enggano menuju gudang 
baca juga: begini cara mengetahui nomor whatsapp kita disimpan atau tidak oleh orang lain! simak cara berikut...
"sejauh ini belum ada," ujar tahirin jayadi di kantornya. 
tahirin yang mengampu fungsi sebagai koordinator divisi hukum, pencegahan, parmas dan humas itu, turut mengaku melakukan input berdasarkan ci hasil pemilu lalu. 
langkah ini dilakukan, kata dia, untuk menjadi bagian alat kerja pengawasan, dalam menyikapi dinamika-dinamika yang memungkinkan terjadi, seperti keberatan dan gugatan lainnya. 
"karenanya kami terus melakukan update untuk mendukung pelaksanaan fungsi bawaslu di sektor pencegahan," pungkasnya. 
baca juga:satgas tmmd kodim 0428/mukomuko, koral jalan desa lubuk talang
baca juga:jangan sampai salah pilih! ini perbedaan oli asli dan oli palsu
untuk diketahui, ada 3 hal yang menyebabkan pencoblosan menjadi tidak sah. kasus semacam ini menjadi skenario antisipatif dalam penyelenggaraan pemilu 2024.
hal ini sebagaimana diatur dalam pkpu nomor 25 tahun 2023 tentang pemungutan dan penghitungan suara dalam pemilu 2024.
pertama diterang dalam pasal 54 ayat (1) yang menerangkan: 
tanda coblos pada kolom yang memuat nomor urut partai politik, nama partai politik, atau gambar partai politik atau pada kolom yang memuat nomor urut calon atau nama calon, bagi pengurus partai politik yang mengajukan calon di satu atau di beberapa dapil atau di seluruh dapil dpr, dprd provinsi atau dprd kabupaten/kota, 
baca juga:mau beralih ke mobil listrik! harus pahami dulu 5 hal berikut ini
baca juga:3 kali nyaleg, edi haryanto lolos jadi wakil rakyat
akan tetapi dibatalkan sebagai peserta pemilu, karena tidak menyampaikan laporan awal dana kampanye sampai dengan tenggat waktu yang ditentukan, tanda coblos pada surat suara dinyatakan tidak sah.
kasus ini, telah terjadi di kabupaten bengkulu utara. dimana, kpud menerbitkan keputusannya terhadap partai garuda.
masih dengan pasal yang sama, berikutnya dijelas juga pada ayat (2), yang menerangkan bahwa: 
tanda coblos pada kolom yang memuat nomor urut partai politik, nama partai politik, atau gambar partai politik, bagi pengurus partai politik yang tidak mengajukan calon di seluruh dapil dpr, dprd provinsi atau dprd kabupaten/kota.
baca juga: berdalih nagih biaya berobat, ternyata oknum mantri ini residivis kasus asusila
baca juga:kejar target odf 3 desa di ulok kupai, begini langkah puskesmas...
tetapi dibatalkan sebagai peserta pemilu, karena tidak menyampaikan laporan awal dana kampanye sampai dengan tenggat waktu yang ditentukan, tanda coblos pada surat suara dinyatakan tidak sah.
selanjutnya dijelaskan pula pada ayat (3) yang menerangkan bahwa : 
tanda coblos pada kolom yang memuat nomor urut partai politik, nama partai politik, atau gambar partai politik, bagi partai politik yang tidak memiliki pengurus dan tidak mengajukan calon. 
akan tetapi dibatalkan sebagai peserta pemilu karena tidak menyampaikan laporan awal dana kampanye sampai dengan tenggat waktu yang ditentukan, tanda coblos pada surat suara dinyatakan tidak sah.
baca juga: pleno rekapitulasi ppk dapil 4 bengkulu utara menuju final. logistik bergeser ke sini...
baca juga: disperindagkop mukomuko daftarkan merk 5 produk umkm ke kemenkumham
tahirin juga mengimbau kepada masyarakat sampai dengan peserta pemilu untuk segera melaporkan dugaan pelanggaran pemilu kepada bawaslu, ketika menemui atau menyaksikan pelanggaran yang terjadi. 
bawaslu menjelaskan, pihaknya yang dapat menjadi pelapor meliputi warga negara indonesia yang mempunyai hak pilih. 
artinya yang telah berumur 17 tahun atau sudah pernah menikah. selanjutnya, peserta pemilu dan pemantau pemilu yang terakreditasi bawaslu. 
"tiga subyek itu, dapat menyampaikan setiap perbuatan yang dinilai tidak berkesesuaian dengan ketentuan dalam uu pemilu kepada bawaslu," terangnya.
baca juga:logistik pemilu enggano menuju gudang 
baca juga: begini cara mengetahui nomor whatsapp kita disimpan atau tidak oleh orang lain! simak cara berikut...
obyek laporan dugaan pelanggaran, adalah setiap tahapan penyelenggara pemilu. itu artinya, saat ini, obyek pelaporannya meliputi dugaan money politik. 
sampai dengan tahapan pencoblosan, penghitungan suara di setiap tahapan yang kini tengah berlangsung. 
"laporan paling lama 7 hari kerja sejak diketahuinya dugaan pelanggaran," tegasnya menerangkan.
penyampaian laporan, terus dia, dilakukan ke kantor bawaslu pada hari senin hingga kamis, mulai pukul 08.00 sampai dengan pukul 16.00. untuk jumat, hingga 16.30 waktu setempat. (*)

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Radar Utara, 22 Februari 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan