Register Perda 1 Tahun 2024, Pekan Depan UP Cair

Reporter: Benny Siswanto |

Editor: Ependi |

Selasa , 20 Feb 2024 - 20:58

Sekda BU, H Fitriansyah,SSTP,MM-Radar Utara/Benny Siswanto-

Sejalan dengan seluruh fraksi DPRD Bengkulu Utara (BU) yang menyepakati rancangan APBD Tahun Anggaran (TA) 2024 untuk dijadikan peraturan daerah (Perda) pada 29 November lalu.

Legislatif dalam paripurna yang dibacakan Sekretaris Banggar sekaligus Sekretaris DPRD, Dra Evi Fitriani, dijabarkan adanya kesepakatan kenaikan proyeksi pendapatan daerah dari asumsi awal.

Angkanya, sebesar Rp 125 M, sehingga asumsi anggaran menjadi Rp 1,371 triliun. Defisit yang awalnya Rp 42 miliar, menjadi Rp 55 miliar.

Terjadi penambahan belanja daerah sebesar Rp 139 miliar dengan total belanja daerah sebesar Rp 1,4 triliun.

Eksekutif, defisit anggaran yang terjadi, bakal ditampal dengan skenario pembiayaan netto daerah.

Bejana anggaran tahun berjalan, masih belum bergerak. Terkecuali beberapa anggaran saja, beberapa belanja strategis di daerah, salah satunya seperti gaji pegawai.

Sebagaimana ditegas lewat Peraturan Bupati (Perbup) Nomor 1 Tahun 2024. Beleid eksekutorial itu, sebagai payung hukum atas Pengeluaran Belanja yang Bersifat Mengikat dan Belanja yang bersifat Wajib Tahun 2024. (*)

register perda 1 tahun 2024, pekan depan up cair                             radarutara.bacakoran.co - nyendat anggaran di pemda bengkulu utara (bu) ta 2024 nyaris 2 bulan, bakal melaju ke input data-data keuangan ke sistem informasi pemerintahan daerah (sipd)
pantauan ru, selasa, 20 februari 2024, pemprov bengkulu akhirnya menerbitkan nomor register atau noreg untuk perda nomor 1 tahun 2024 tentang anggaran pendapatan, dan belanja daerah (apbd) bu ta 2024 senilai rp1,4 triliun itu. 
tindaklanjut atas surat bupati bengkulu utara nomor:300/2/b.3/2024 tanggal 17 januari 2024 itu, akan berkelindan dengan proses administratif keuangan di setiap opd. 
untuk dapat mengajukan uang persedian atau up, serta kegiatan anggaran lainnya yang masuk dalam dokumen kerja anggaran (dpa) tahun anggaran berjalan.  
baca juga: 27 desa di mukomuko belum tuntaskan apbdes 2024
baca juga:dukung indikasi geografis produk, pemprov bengkulu isyaratkan buat pergub dan se
lambatnya proses administratif yang terjadi, sudah berimbas pada segmen-segmen penting penyelenggaraan pemerintahan. 
tidak hanya berimbas pada stagnasi kegiatan di opd. tapi juga sudah mulai dirasakan oleh ribuan aparatur desa di daerah. kelumpuhan layanan rumah sakit pemerintah juga sudah membayangi.
sekda bu, h fitriansyah,sstp,mm, saat dikonfirmasi selasa, petang, tak menampik mulai berprosesnya kerja penginputan dokumen-dokumen keuangan ke sipd. 
usai menerima konfirmasi resmi dari pemprov bengkulu, kata dia, tim anggaran pemerintah daerah (tapd), langsung ditindaklanjuti dengan instruksi kepada seluruh jajaran.
baca juga: tmmd ke-119 kodim 0428/mm, tuntaskan keterisoliran warga lubuk talang
baca juga:bps gelar fgd publikasi bengkulu utara dalam angka 2024
"proses input dpa dan rencana anggaran kas (rak), ditargetkan rampung hingga kamis, pekan ini, sehingga melanjut ke verifikasi sebelum disahkan," ujarnya. 
diterangkan sekda, rak ini merupakan salah satu rujukan dalam pencairan up saban bulannya untuk setiap opd. 
selain, terus dia, kegiatan lainnya yang meliputi kegiatan anggaran untuk infrastruktur dan non infrastruktur yang bersifat wajib, contohnya alokasi dana desa (add). 
"daerah menargetkan pekan depan sudah bisa up," ungkapnya. 
baca juga:soal program pemutihan pajak, begini penjelasan samsat mukomuko
baca juga:data masih dinamis, caleg ini masih berpeluang ke senayan
disampaikan sekda, pemda bu terus mengupayakan agar penyelenggaraan kerja pemerintahan di daerah sampai dengan penugasan dari pusat berjalan dengan semestinya. 
langkah itu, terus dia, termasuk dalam implementasi bantuan keuangan seperti add, bphr hingga dana desa yang turut diatur di dalamnya soal bantuan langsung tunai (blt) yang menjadi slot wajib via dd tersebut. 
"maka dengan sudah terbitnya noreg ini, tentunya fokus-fokus pembangunan dan program yang telah direncanakan akan dilaksanakan," ungkapnya. 
untuk diketahui, pengentasan kemiskinan juga dilakukan keroyokan. salah satunya tertuang dalam peraturan menteri keuangan (pmk) nomor 146 tahun 2023. 
baca juga:meriahkan hut ke-78, korem 041/gamas gelar pertandingan olahraga
baca juga:optimis raih 1 kursi dpr ri, nasdem tunggu perhitungan resmi kpu
regulasi yang diteken menkeu, sri mulyani itu, mengatur tentang pengelokasian dana desa setiap desa, penyaluran dan penggunaan dana desa tahun 2024.
dijabar dalam penjelasan dan penegasan beberapa hal yang wajib dirujuk desa. seperti alokasi dasar yang merupakan alokasi yang dibagi secara proporsional kepada setiap desa. 
alokasi afirmasi yakni alokasi yang dibagi secara proporsional kepada desa tertinggal dan desa sangat tertinggal dan dapat mempertimbangkan jumlah penduduk miskin tinggi di desa tertinggal dan desa sangat tertinggal.
alokasi kinerja yang dibagi kepada desa dengan kinerja terbaik. alokasi formula adalah alokasi yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis. 
baca juga: seng dan triplek untuk rumah warga korban kebakaran
baca juga: 27 desa di mukomuko belum tuntaskan apbdes 2024
indeks kesulitan geografis desa yakni angka yang mencerminkan tingkat kesulitan geografis suatu desa berdasarkan variabel ketersediaan pelayanan dasar, kondisi infrastruktur, transportasi, dan komunikasi.
termasuk penggunaan dana desa untuk bantuan langsung tunai atau blt desa yang masih menjadi fokus pemerintah melalui anggaran ini. 
dalam warta sebelumnya, kepala dpmd bu, margono, s.pd, menjelaskan, daerah juga melakukan advokasi secara berjenjang, dalam mencermati rancangan apbdes. 
tujuannya, agar menu-menu yang dianggarkan tidak melenceng. sesuai regulasi, terus dia, proses pencermatan r-apbdes dilakukan oleh kecamatan.  
baca juga:dukung indikasi geografis produk, pemprov bengkulu isyaratkan buat pergub dan se
baca juga: tmmd ke-119 kodim 0428/mm, tuntaskan keterisoliran warga lubuk talang
"karena selain alokasi per desa. sesuai regulasi, dana desa oleh pusat juga ada yang telah ditentukan penggunaannya. inilah salah satu poin yang dipantau," ujarnya, menjelas. 
dalam warta awal tahun lalu, pemda bu sudah melakukan penyaluran alokasi dana desa (add) dan dd secara tuntas. 
alokasi dd saat itu lebih besar ketimbang tahun 2024 ini. angkanya sebesar rp 178.385.537.000.
"termasuk untuk blt dd yang nilai totalnya sebesar rp 24 miliar lebih, juga telah disalurkan pada seluruh sasaran program yang tahun 2023 berjumlah 6.704 kpm," tandasnya
baca juga: tmmd ke-119 kodim 0428/mm, tuntaskan keterisoliran warga lubuk talang
baca juga:bps gelar fgd publikasi bengkulu utara dalam angka 2024
skenario menggenjot sektor pendapatan asli daerah (pad), menjadi langkah laten yang kembali dilakukan daerah untuk menampal defisit anggaran yang dijabar dalam rancangan apbd 2024.
produk hukum yang evaluasi gubernurnya, rampung 12 januari 2024 itu, memproyeksikan beberapa kegiatan mulai dari asumsi anggaran belanja tak terduga (btt) 30 miliar. 
sejalan dengan seluruh fraksi dprd bengkulu utara (bu) yang menyepakati rancangan apbd tahun anggaran (ta) 2024 untuk dijadikan peraturan daerah (perda) pada 29 november lalu.  
legislatif dalam paripurna yang dibacakan sekretaris banggar sekaligus sekretaris dprd, dra evi fitriani, dijabarkan adanya kesepakatan kenaikan proyeksi pendapatan daerah dari asumsi awal. 
baca juga:soal program pemutihan pajak, begini penjelasan samsat mukomuko
baca juga:data masih dinamis, caleg ini masih berpeluang ke senayan
angkanya, sebesar rp 125 m, sehingga asumsi anggaran menjadi rp 1,371 triliun. defisit yang awalnya rp 42 miliar, menjadi rp 55 miliar. 
terjadi penambahan belanja daerah sebesar rp 139 miliar dengan total belanja daerah sebesar rp 1,4 triliun. 
eksekutif, defisit anggaran yang terjadi, bakal ditampal dengan skenario pembiayaan netto daerah.
bejana anggaran tahun berjalan, masih belum bergerak. terkecuali beberapa anggaran saja, beberapa belanja strategis di daerah, salah satunya seperti gaji pegawai. 
sebagaimana ditegas lewat peraturan bupati (perbup) nomor 1 tahun 2024. beleid eksekutorial itu, sebagai payung hukum atas pengeluaran belanja yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib tahun 2024. (*)

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Radar Utara, 21 Februari 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan