Larang Pemilih, Bisa Dipenjara Setahun. Begini Aturanya...

Reporter: Benny Siswanto |

Editor: Ependi |

Minggu , 11 Feb 2024 - 21:18

Ketua KPU BU, Santoso, Larang Pemilih, Bisa Dipenjara Setahun-Radar Utara/ Benny Siswanto -

Kapal swasta itu, menunda jadwal pemeliharaan rutin tahunannya (docking,red) yang semestinya sudah dilakukan saat ini.

"Docking dilakukan setelah arus balik logistik Pemilu. Diperkirakan tanggal 20 Februari 2024," ungkapnya.

"Kami juga terus mengikuti perkembangan soal transprotasi dari dan menuju Enggano. Semoga segera mendapatkan jalan keluar," sambungnya lagi.

Persoalan armada transportasi, menjadi kendala sejak awal tahun. Dilansir sebelumnya, Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) BU, Zahrin,S.Sos,MM melalui Sekretaris, Setyo Aji,S.S.IT, menjelaskan kasuistik transportasi dari dan menuju Enggano sejak awal tahun ini.

Setyo juga membenarkan, kapal swasta yang memiliki dermaga di wilayah administratif Desa Kahyapu itu, mestinya Februari ini masuk dalam waktu perawatan rutin.

"Tapi Pemda BU sudah menyurati otoritas terkait. Pada intinya, meminta agar doking KMP Pulo Tello, bisa lebih dulu melayani arus distribusi logistik Pemilu lebih dulu," ungkapnya, kemarin.

Arus distribusi logistik Pemilu itu, terus dia, meliputi pengiriman logistik menuju TPS. Sampai dengan arus balik logistik pascapenghitungan suara tingkat kecamatan, untuk tiba kembali di Dermaga Pulau Baai, Bengkulu.

"Fokus pemerintah daerah dalam surat ini adalah penyelenggaraan Pemilu," terangnya.

Kepincangan transportasi di wilayah Enggano, diperparah dengan 2 moda transprotasi laut yang selama ini dilayani Kapal Motor (KM) Sabuk Nusantara (Sanus) 52, juga belum beroperasi sejak awal tahun.

Kabarnya, persoalan itu dipengaruhi oleh sistem kontrak yang belum clear, antara penyelenggara transportasi laut itu dengan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Kementerian Perhubungan.

larang pemilih, bisa dipenjara setahun. begini aturanya...                            radarutara.bacakorqn.co - memastikan penyelenggaraannya tanpa hambatan, keputusan presiden (kepres) nomor 10 tahun 2024. 
beleid itu tentang hari pemungutan suara pemilihan umum tahun 2024 sebagai hari libur nasional yakni hari rabu, tanggal 14 februari.
tak hanya itu saja, sektor ketenagakerjaan turut menjadi obyek regulasi pemerintah. 
itu tertuang lewat se menteri ketenagakerjaan nomor 1 tahun 2024 tentang pelaksanaan hari libur bagi pekerja/buruh. 
baca juga: pmr sman 07 bengkulu utara, tuan rumah diklat dan pelantikan gabungan. sekolah ini kirim utusan...
baca juga: masa tenang, bawaslu tertibkan apk
ditegaskan, pada hari dan tanggal pemungutan suara pemilu, gubernur, bupati dan walikota mengatur pengusaha harus memberikan kesempatan kepada pekerja/buruh untuk melaksanakan hak pilihnya. 
apabila pada hari dan tanggal tersebut pekerja/buruh harus bekerja, maka pengusaha mengatur waktu kerja agar pekerja/buruh tetap dalam menggunakan hak pilihnya. 
ancaman lebih tegas lagi, diterang dalam undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum atau pemilu. 
pasal 498 menerangkan, seorang majikan/atasan wajib memberikan kesempatan kepada seorang pekerja/karyawan untuk memberikan suaranya pada pemilu. 
baca juga: air melimpah, petani apresiasi gerak cepat uptd pengairan
baca juga:melaporkan spt jangan mepet waktu
dikecualikan, lanjut bunyi pasal itu, dengan alasan bahwa pekerjaan tersebut tidak bisa ditinggalkan. 
maka, seorang pemberi kerja dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak rp 12.000.000 (dua belas juta rupiah). 
kepala dinas tenaga kerja dan ketransmigrasian bu, trino, s.pd, menerangkan sudah menyebarluaskan se menaker itu kepada perusahaan-perusahaan di daerah. 
"kami mengimbau, sebagaimana bunyi edaran menaker, agar seluruh perusahaan mendukung penyelenggaraan pemilu," tegas trino, kemarin. 
baca juga: menyulap sampah jadi “keripik” sumber energi
baca juga: peningkatan akses air bersih, pemprov bengkulu dukung percepatan pembangunan spam benteng kobema
dalam penyelenggaraan pemilu, diketahui kontestasi untuk memilih calon presiden dan wakil presiden, dpd dan legislatif, adanya tempat pemungutan suara (tps) yang berada di salah satu perusahaan di daerah ini. tepatnya di pt alno.
"bagi pekerja/buruh yang merasa hak politiknya dihalangi, laporkan. karena hal itu diatur dalam uu pemilu. ancamannya selain denda juga pidana kurungan," tegasnya.
ketua kpu bu, santoso, menyampaikan persiapan penyelenggaraan kontestasi di daerah, sudah fokus pada pergeseran logistik pemilu. 
rampung pendistribusian logistik ke wilayah tps khusus, enggano, kpu bu melakukan pendistribusian logistik ke tps sulit pada minggu, 11 januari 2024.
baca juga: peningkatan akses air bersih, pemprov bengkulu dukung percepatan pembangunan spam benteng kobema
baca juga:pastikan kelancaran psn spam, pemprov bengkulu siapkan lahan untuk tanki air
"hari ini, logistik wilayah sulit sudah didistribusikan," ujar santoso.
"ada 47 tps yang masuk dalam klasifikasi wilayah sulit di pemilu tahun ini," santoso menambahkan. 
sebaran tps yang berada di wilayah sulit itu, kata santoso, secara global berada dalam 3 wilayah. 
diterangnya, 47 tps itu berada menyebar pada 8 wilayah kecamatan. didominasi oleh daerah pemilihan atau dapil 4, wilayah kecamatan batiknau serta kecamatan giri mulya.
kpu menjadi satker yang tidak boleh libur selama penyelenggaraan pemilu. lewat surat yang diteken sekjen kpu. 
baca juga: pemprov bengkulu harapkan dukungan masyarakat dalam pembangunan spam regional benteng kobema
baca juga:senin ini, kpu mukomuko distribusikan logistik pemilu 2024
"usai tps sulit, baru berlanjut dengan tps lainnya. jadwal pergeserannya h-1 pemilu," ungkapnya.
untuk diketahui, logistik telah didistribusikan enggano, untuk kebutuhan penyelenggaraan kontestasi yang dipusatkan pada 13 tps. kpu logistik dari gudang arga makmur, selasa, 6 februari 2024. 
di provinsi bengkulu, distribusi itu menjadi satu-satunya logistik yang dikirimkan h-7. 
setibanya di enggano, kini logistik yang baru akan digunakan 8 hari kemudian itu, sudah disimpan di gudang logistik yang ada di kantor camat enggano. 
baca juga:nakes di mukomuko disuntik vaksin hepatitis-b
baca juga:masa tenang, bawaslu mukomuko bersihkan apk pemilu 2024
sejauh ini, santoso menjelaskan belum ada perubahaan rencana, arus balik logistik yang menggunakan armada tol laut kapal motor penyeberangan (kpm) pulo tello. 
kalau mencermati simulasi pencoblosan yang telah digelar. diantaranya perkakas yang mesti diboyong ke wilayah pulau terdepan indonesia itu, cukup banyak.  
logistik itu pun yang harus menjadi cermatan kelompok penyelenggara pemungutan suara (kpps). minus kotak suara serta surat suara yang mesti diantar lebih dulu.
ada juga bilik suara, tanda pengenal, lem perekat, ballpoint, gembok, spidol, stiker nomor kotak suara, daftar pasangan calon dan daftar calon tetap, salinan dpt.
kemudian salinan dptb, formulir model c daftar hadir dpt, formulir model c. daftar hadir dptb, formulir model c daftar hadir pemilih khusus.
baca juga: pmr sman 07 bengkulu utara, tuan rumah diklat dan pelantikan gabungan. sekolah ini kirim utusan...
baca juga: masa tenang, bawaslu tertibkan apk
langkah ini dilakukan, kata dia, untuk memastikan penyelenggaraan pemilu 2024 benar-benar mampu memfasilitasi seluruh masyarakat yang telah menjadi pemilih. 
"persiapan ini, juga termasuk mencermati mekanisme regulasi kepemilihan. karena selain dpt. kpu juga memfasilitasi beberapa jenis pemilih. seperti pindah memilih contohnya," ujarnya. kpu juga memperpanjang tenggat konfirmasi calon pimilih tambahan. 
santoso turut menjelaskan, pemilih yang ingin pindah memilih di tps lain memiliki beberapa alasan. diantaranya, bertugas di tempat lain atau menjalani rawat inap. 
termasuk juga, kata dia, pemilih yang mendampingi pasien rawat inap. selanjutnya, tertimba bencana serta menjadi tahanan di rumah tahanan atau rutan. 
baca juga:melaporkan spt jangan mepet waktu
baca juga: menyulap sampah jadi “keripik” sumber energi
"untuk pengurusan pindah memilih dapat dilakukan dengan cara menghubungi petugas kpps, ppk atau kpu kabupaten, agar dapat diproses," terangnya. 
pemilih juga dapat melihat profil para calon legislatif pada pemilu 2024. dikatakan santoso, upaya itu untuk turut memberikan referensi untuk pemilih. 
"caranya dimulai dengan klik link https://infopemilu.kpu.go.id/pemilu/peserta-pemilu," ujarnya. 
kapolsek enggano, akp bayu heri purnomo,sh,mh, mengawal langsung logistik dari dermaga pulau baai, bengkulu menuju enggano. 
baca juga:melaporkan spt jangan mepet waktu
baca juga: menyulap sampah jadi “keripik” sumber energi
mantan kasat resnarkoba polres bu itu bilang, pengawalan akan berlanjut lagi dengan pengamanan logistik yang ditempatkan di gudang logistik yang ada di kantor camat enggano.
"karena baru akan digeser lagi ke tps, h-1 pencoblosan. maka fokus kita, sinergi tni-polri di enggano adalah memberikan pengamanan maksimal," terang bayu.
disinggung soal armada, bayu menyampaikan kondisional transportasi yang masih pincang di sana. enggano praktis kini dilayani oleh kapal tunggal : kpm pulo tello.
kapal swasta itu, menunda jadwal pemeliharaan rutin tahunannya (docking,red) yang semestinya sudah dilakukan saat ini. 
baca juga: peningkatan akses air bersih, pemprov bengkulu dukung percepatan pembangunan spam benteng kobema
baca juga:pastikan kelancaran psn spam, pemprov bengkulu siapkan lahan untuk tanki air
"docking dilakukan setelah arus balik logistik pemilu. diperkirakan tanggal 20 februari 2024," ungkapnya. 
"kami juga terus mengikuti perkembangan soal transprotasi dari dan menuju enggano. semoga segera mendapatkan jalan keluar," sambungnya lagi.
persoalan armada transportasi, menjadi kendala sejak awal tahun.  dilansir sebelumnya, kepala dinas perhubungan (dishub) bu, zahrin,s.sos,mm melalui sekretaris, setyo aji,s.s.it, menjelaskan kasuistik transportasi dari dan menuju enggano sejak awal tahun ini. 
setyo juga membenarkan, kapal swasta yang memiliki dermaga di wilayah administratif desa kahyapu itu, mestinya februari ini masuk dalam waktu perawatan rutin.
"tapi pemda bu sudah menyurati otoritas terkait. pada intinya, meminta agar doking kmp pulo tello, bisa lebih dulu melayani arus distribusi logistik pemilu lebih dulu," ungkapnya, kemarin. 
baca juga: pemprov bengkulu harapkan dukungan masyarakat dalam pembangunan spam regional benteng kobema
baca juga:senin ini, kpu mukomuko distribusikan logistik pemilu 2024
arus distribusi logistik pemilu itu, terus dia, meliputi pengiriman logistik menuju tps. sampai dengan arus balik logistik pascapenghitungan suara tingkat kecamatan, untuk tiba kembali di dermaga pulau baai, bengkulu. 
"fokus pemerintah daerah dalam surat ini adalah penyelenggaraan pemilu," terangnya. 
kepincangan transportasi di wilayah enggano, diperparah dengan 2 moda transprotasi laut yang selama ini dilayani kapal motor (km) sabuk nusantara (sanus) 52, juga belum beroperasi sejak awal tahun. 
kabarnya, persoalan itu dipengaruhi oleh sistem kontrak yang belum clear, antara penyelenggara transportasi laut itu dengan direktorat jenderal perhubungan laut, kementerian perhubungan. 
baca juga:nakes di mukomuko disuntik vaksin hepatitis-b
baca juga:masa tenang, bawaslu mukomuko bersihkan apk pemilu 2024
untuk diketahui, km sanus 52 merupakan moda layanan kapal laut yang fokus pelayanannya adalah transportasi antar pulau-pulau terdepan indonesia. 
setidak-tidaknya, rute layanan kapal laut yang akan menjadi obyek subdisi pemerintah itu, meliputi 3 pulau. 
karenanya, ongkos perjalanan menggunakan armada kapal laut pelat merah ini, lebih murah ketimbang kapal penyeberangan milik swasta. 
layakanya yang dilakukan oleh manajemen kmp pulo tello. kapal swasta ini, bersifat penyeberangan sehingga menjadi tol atau jembatan laut yang melibatkan dua wilayah darat. 
maka garis birokrasinya pun berada di direktorat jenderal perhubungan darat, kementerian perhubungan. 
baca juga: pmr sman 07 bengkulu utara, tuan rumah diklat dan pelantikan gabungan. sekolah ini kirim utusan...
baca juga: masa tenang, bawaslu tertibkan apk
meski begitu, untuk kasuistik pasti yang terjadi, setyo mengaku tidak mengetahui. karena proses segala administratif, layanan perjalanan menggunakan armada laut itu tidak dilakukan di daerah. 
"wah kalo untuk mengapa belum berjalan pelayanan km sanus 52, kita gak tahu. karena di luar kewenangan," jelasnya. 
"dalam operasinya pun, daerah lebih kepada pengguna program," jelasnya lagi. 
tak beda sikapnya ketika disinggung soal penerbangan perintis di enggano yang dilayani maskapai susi air. 
baca juga:melaporkan spt jangan mepet waktu
baca juga: menyulap sampah jadi “keripik” sumber energi
tak menampik, belum berjalannya layanan penerbangan perintis oleh perusahaan mantan menteri kelautan dan perikanan, susi pudjiastuti tersebut. 
"kita masih menunggu juga," jawab setyo soal armada susi air yang belum hinggap di bandara enggano yang berada di desa banjarsari. (*)

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Radar Utara, 12 Februari 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan