BUMN Fokus Program Strategis, Laba Bersih Naik

Dalam empat tahun terakhir ini laba bersih BUMN terus tumbuh. Ini adalah hasil transformasi yang dilakukan pada berbagai lini, baik di Kementerian BUMN maupun pada perusahaan BUMN. Terkini, pada Semester I-2023, laba bersih BUMN telah mencapai Rp183,9 triliun, naik 12,9% dibandingkan periode sama tahun lalu.

Pada 2022, laba mencapai Rp309 triliun atau naik 147,8% dari 2021. Capaian tersebut merupakan capaian tertinggi di sepanjang 2019 hingga 2022. Pada 2019, laba bersih BUMN sebesar Rp124,99 triliun, sedangkan di 2020 menurun akibat pandemi menjadi sebesar Rp13,29 triliun.

Pada 2021, BUMN kembali bangkit seiring dengan mulai bangkitnya perekonomian Indonesia sehingga mampu membukukan laba bersih sebesar Rp124,71 triliun. Laba bersih tersebut bersumber dari peningkatan pendapatan usaha BUMN paruh pertama 2023 (1H-23) sebesar Rp1.389 triliun atau naik 2,2% dibanding periode sama tahun sebelumnya.

Dari tahun ke tahun, pendapatan BUMN ini memang terus tumbuh. Sebelumnya, sepanjang 2021 mencapai Rp2.292 triliun, lalu tumbuh menjadi Rp2.916 triliun pada 2022, atau naik 27,2% year on year/yoy.

Dalam siaran persnya Kementerian BUMN menyebutkan, kontribusi BUMN terhadap perekonomian pun menunjukkan peningkatan. Belanja Modal (capex) BUMN pada paruh pertama 2023 mencapai Rp118,6 triliun atau naik sebesar 47,3% jika dibandingkan dengan Semester I-2022 yang mencapai Rp80,55 triliun.

BACA JUGA:Replanting Sawit Berlanjut, Dapat Program Ekstensifikasi, Bibit dan Pupuk Gratis

Peningkatan capex BUMN tersebut tidak lepas dari kebijakan BUMN dalam memprioritaskan program-program strategis. BUMN juga fokus pada berbagai program restrukturisasi agar perusahaan negara ini dapat menjalankan usahanya dengan efektif dan efisien.

"Seiring dengan pemulihan ekonomi, kinerja BUMN juga terus meningkat secara signifikan," kata Menteri BUMN Erick Thohir dalam keterangan tertulis beberapa waktu lalu.

Sejumlah aktivitas bisnis yang positif itu mengantarkan perolehan ekuitas seluruh BUMN ke angka Rp3.101 triliun pada 2022, atau tumbuh 11,6% yoy dari periode yang sama tahun sebelumnya sebesar Rp2.778 triliun.

"Mayoritas BUMN juga sudah jauh meninggalkan zona dominasi utang dalam pengelolaan keuangannya, atau sehat. BUMN telah menurunkan tingkat utang dibanding investasi tertanam dari 36,2% pada 2021, menjadi 34,9% pada 2022," ungkap Erick.

Capaian tersebut, membuat BUMN tangguh dengan aset yang tumbuh dari Rp8.978 triliun pada 2021 menjadi Rp9.789 triliun pada 2022. Sekarang, BUMN semakin sehat, tangguh, dan kompetitif.

Di semester pertama 2023 ini, aset BUMN Rp9.842 triliun naik 3,9% year on year, dan laba bersih Rp184 triliun, naik 13% year on year.

Atas dasar itu semua, Menteri BUMN optimis, BUMN mampu menyetorkan dividen Rp80,6 triliun. Angka ini lebih tinggi dari tahun sebelumnya (2022) sebesar Rp80,2 triliun. Menjadi yang terbesar dalam sepanjang sejarah Kementerian BUMN,” ujar Erick.

BACA JUGA:Genjot Kredit Lunak Rp297 Triliun, Ada Juga Bantuan Beras, Terus BLT Rp200 Ribu

Sementara itu, untuk menjaga agar kinerja BUMN dapat terus meningkat, Erick tetap akan melanjutkan program “bersih-bersih BUMN”. Tidak hanya pada perusahaan BUMN, melainkan juga anak perusahaan BUMN. Bersih-bersih itu antara lain dilakukan pada BUMN asuransi, mulai dari Jiwasraya dan Asabri, hingga dana-dana pensiun (dapen) BUMN.

"Bekerja sama dengan Jaksa Agung dan BPKP kami terus lanjutkan program “bersih-bersih”. Tidak hanya empat dana pensiun, di mana ada indikasi kerugian negara Rp300 miliar, kami juga sudah minta dilanjutkan di tujuh dapen lainnya," ungkap Erick.

Dia mengatakan telah membentuk tim khusus yang menyertakan Wakil Menteri BUMN, Sekretaris Kementerian BUMN, dan Deputi Bidang Hukum Kementerian BUMN untuk meneliti ulang adanya indikasi kecurangan terhadap dana pensiun yang dikelola oleh BUMN.

"Ternyata hasil koordinasi kami dengan BPKP dan Kejaksaan Agung, dari 48 dana pensiun yang dikelola BUMN, 70% dalam kondisi sakit, di mana 34 dana pensiun dinyatakan tidak sehat. Kita berkoordinasi dengan Jaksa Agung dan kami sepakat untuk mendorong tindak lanjutnya kepada BPKP untuk memastikan angka-angka ini," ujar Erick.

Sumber : Indonesia.go.id