Catatan Cerita Sebelum Pelantikan PAW Komisioner KPU Bengkulu Utara

Reporter: Benny Siswanto |

Editor: Ependi |

Kamis , 08 Feb 2024 - 20:09

Ervan Gustian, komisioner KPU BU periode 2023 - 2028-Radar Utara/ Benny Siswanto -

3. Dedi Mulyadi,S.Pd.I, M.Pd.I

4. Ervan Gustian

5. Ganti Budiarto

6. Lena Marita Pratiwi

7. Nozi Yansori

8. Pauziyanto

9. Santoso

10. Suwarto

Sekadar mengulas, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Jum'at, 8 September 2023.

Menggelar sidang perdana atas dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP).

Sidang dengan agenda pemeriksaan itu, berdasarkan perkara Nomor 104-PKE-DKPP/VIII/2023 dan 105-PKE-DKPP/VIII/2023 digelar di Kantor Bawaslu Provinsi Bengkulu, sejak pukul 09.00 WIB.

Diketahui sidang KEPP itu, merujuk pada Perkara Nomor 104-PKE-DKPP/VIII/2023 : dengan Pengadu atas nama Septo Adinara serta Pengadu Perkara Nomor 105-PKE-DKPP/VIII/2023 atas nama MS. Firman.

catatan cerita sebelum pelantikan paw komisioner kpu bengkulu utara                               radarutara.bacakoran.co - kosong kursi komisioner kpu bengkulu utara (bu), akhirnya diisi kpu ri. sempat diwarnai rumor seleksi ulang. 
tindaklanjut putusan dewan kehormatan penyelenggara pemilu atau dkpp itu, dilakukan lembaga yang dipimpin hasyim asy'ari itu dengan skema pergantian antar waktu (paw).
penelusuran ru, dalam pengumuman 5 besar komisioner yang berujung salah satunya yakni aris silaswan dipecat dkpp, lantaran terbukti melanggar aturan. 
komposan 5 besar itu, tidak dibarengi dengan penegasan nomor urut setiap peserta seleksi. 
baca juga:ada peserta tes pppk bermasalah soal dokumen, bisa gagal jadi asn. ini kata bkn
baca juga: memotret angka kemiskinan lewat susenas di bengkulu utara
penegasan 10 besar, praktis lugas di level hasil kerja terakhir timsel yang saat ini merilis 10 besar peserta.
dikonfirmasi radar utara, ketua kpu bu, santoso, kamis, 8 februari 2024, membenarkan pelantikan komisioner anyar oleh kpu ri. 
prosesnya secara daring dari kantor kpu provinsi bengkulu yang terkoneksi dengan kpu republik indonesia.  
"benar, sudah dilantik tadi sekitar pukul 15.00 wib atas nama ervan gustian dalam paw," kata santoso. 
baca juga:dugaan tpp elisa menguat, bawaslu lakukan kajian dan penyelidikan
baca juga: cawapres mahfud semobil dengan arie septia adinata 
nyaris 4 bulan kekosongan satu komisioner kpu bu, sejalan aris silaswan yang dipecat oleh dkpp, diketahui sebelumnya mengampu divisi hukum. 
"setelah masuk nanti, akan dibahas secara internal antar komisioner," jawab santoso, perihal pembagian fungsi di lembaga penyelenggara pemilu yang akan menjalankan tahapan pilkada itu.
arsip ru, hasil akhir kerja timsel kpu, praktis menegasi adanya 1 perempuan, 1 incumbent serta 9 wajah baru. 
itu merupakan hasil penyaringan 10 besar yang diumumkan panitia seleksi (pansel) calon komisioner kpu periode 2023-2028 untuk kabupaten bengkulu utara (bu). 
baca juga:haji 2024, berangkat medio mei, tiba di tanah air juli
baca juga:tarik retribusi tiga layanan ini, ilegal?
dari sepuluh peserta yang lolos atas penyaringan di tahapan 20 besar, terdapat satu perempuan yang saat itu bakal melakoni pengerucutan untuk menetapkan hasil akhir ; 5 besar sebagai komisioner terpilih.
adalah syaiful anwar, selaku ketua timsel seleksi anggota kpu bengkulu utara, lebong, rejang lebong dan mukomuko. 
dalam pengumuman 20 besar untuk komisioner empat kabupaten yang menjadi cakupan wilayahnya, sebelumnya mengatakan, pengerucutan 10 besar berdasarkan hasil tes kesehatan yang akan dilaksanakan senin sampai dengan jum’at atau tanggal 10 sampai dengan 14 april 2023. 
berlanjut lagi adalah tes wawancara yang akan dilaksanakan senin 14 april sampai dengan senin 24 april 2023.
baca juga:pasal nomor registrasi apbd, ditjen keuda surati gubernur
baca juga: musrenbangcam, camat beraharap usulan prioritas dari desa terealisasi ta 2025
sedangkan pengumuman 10 besar ini ditegasi lewat pengumuman nomor : 34/timselkk-gel.2-ba/04/17-4/2023.
pengumuman itu, terkait hasil seleksi calon anggota kpu kabupaten bengkulu utara, kabupaten lebong, kabupaten rejang lebong dan kabupaten mukomuko periode 2023-2028.
berikut 10 besar seleksi kpu kabupaten bengkulu utara 
1. apro gandi 
2. aris silaswan
3. dedi mulyadi,s.pd.i, m.pd.i
4. ervan gustian
5. ganti budiarto
6. lena marita pratiwi
7. nozi yansori
8. pauziyanto
9. santoso
10. suwarto
baca juga:ada peserta tes pppk bermasalah soal dokumen, bisa gagal jadi asn. ini kata bkn
baca juga:gandeng media dan pelajar, kpu ajak masyarakat dan generasi milenial sukseskan pemilu 2024
sekadar mengulas, dewan kehormatan penyelenggara pemilu (dkpp), jum'at, 8 september 2023.
menggelar sidang perdana atas dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu (kepp). 
sidang dengan agenda pemeriksaan itu, berdasarkan perkara nomor 104-pke-dkpp/viii/2023 dan 105-pke-dkpp/viii/2023 digelar di kantor bawaslu provinsi bengkulu, sejak pukul 09.00 wib.
diketahui sidang kepp itu, merujuk pada perkara nomor 104-pke-dkpp/viii/2023 : dengan pengadu atas nama septo adinara serta pengadu perkara nomor 105-pke-dkpp/viii/2023 atas nama ms. firman. 
baca juga: capaian target investasi tahun 2023, mukomuko unggul
baca juga:bawaslu warning caleg tidak boleh kampanye pada masa tenang
keduanya, dalam kapasitas teradu atas nama aris silaswan selaku anggota kpu kabupaten bengkulu utara. 
pantauan radar utara, laga persidangan yang digelar secara terbuka itu, melalui beberapa tahap mulai dari tahap penerimaan pengaduan, tahap register, tahap resume pengaduan. 
selanjutnya, tahap risalah sidang yang merupakan tahapan sidang. 
sidang perdana itu, dipimpin oleh j. kristiadi. selanjutnya i dewa kade wiarsa rs. 
baca juga:dinas pertanian kaget, lahan cetak sawah ditanami sawit
baca juga:pemkab siapkan 1.000 dosis vaksin anti rabies
keduanya diketahui merupakan anggota majelis dari pusat. turut menjadi majelis yang berasal dari daerah yakni yunilisiah (anggota majelis tpd provinsi bengkulu unsur masyarakat.
selanjutnya, emex verzoni anggota majelis tpd provinsi bengkulu dari unsur kpu serta faham syah (anggota majelis tpd provinsi bengkulu dari unsur bawaslu, bakal membawa seteru dkpp itu menuju tahapan putusan. 
sidang kepp itu, merujuk pokok aduan yakni pengadu dari kedua perkara ini mendalilkan teradu tidak memenuhi syarat sebagai anggota kpu kabupaten bengkulu utara. 
pokok aduan yang kemudian dikuatkan dkpp itu, sebagaimana diatur dalam undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilu pasal 21 ayat 1 huruf (i).
baca juga:ptps akan awasi logistik pemilu hingga pendistribusian undangan ke pemilih
baca juga:kata panwascam, laporan pelanggaran pemilu dari masyarakat masih minim
diterangnya, syarat menjadi penyelenggara adalah mengundurkan diri dari keanggotaan partai politik sekurang-kurangnya lima tahun pada saat mendaftar sebagai calon. 
teradu tercatat sebagai wakil sekretaris bidang kaderisasi dan keanggotaan dpd partai golkar kabupaten bengkulu utara masa bakti 2016-2021. 
sesuai dengan sk dpd partai golkar provinsi bengkulu nomor kep-06/a.1/dpd/gol-bkl/v/2018 tertanggal 3 mei 2018.
singkatnya, dkpp menjatuhkan putusannya dengan memberhentikan dengan tidak hormat aris silaswan dari jabatannya sebagai komisioner kpu bu.
baca juga: siring jalan poros desa, ancam longsor dan penyebab banjir. ini harapan kades
baca juga:mukomuko butuh laboratorium kesehatan daerah
tindaklanjut atas kekosongan kursi divisi hukum yang ditinggalkan aris itu, baru dilakukan kpu ri nyaris 4 bulan setelah putusan dkpp. 
dalam pelantikan pad, kpu menetapkan ervan gustian menjadi anggota kpu bengkulu utara periode 2023-2028
sekadar menginformasikan, lembaga pengawas penyelenggara kontestasi baik komisi pemilihan umum (kpu) dan badan pengawas pemilu (bawaslu) adalah dkpp. 
tapi tak jarang, banyak yang masih bingung tentang lembaga satu ini. 
baca juga:pemkab siapkan 1.000 dosis vaksin anti rabies
baca juga:dinas pertanian kaget, lahan cetak sawah ditanami sawit
publik daerah dihadapkan dengan aktivitas dkpp, saat menyidangkan kasus dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu di kabupaten bengkulu utara (bu). 
putusan dkpp terkait dengan pemberhentian salah satu komisioner kpu daerah ini pun masih ditunggu publik, soal tindaklanjutnya, hingga siapa pengisi kursi kosong komisioner yang sebelumnya mengampu divisi hukum, yang baru dilugas kpu ri pada kamis, 8 februari itu.
ditegas dalam uu nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum (pemilu), dkpp diatur dalam pasal 155. kedudukannya hanya di ibu kota negara. 
lembaga ini tugasnya memeriksa dan memutus aduan dan/aatau laporan adanya dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan anggota kpu dan bawaslu mulai dari pusat hingga kabupaten/kota. 
baca juga:bawaslu warning caleg tidak boleh kampanye pada masa tenang
baca juga: capaian target investasi tahun 2023, mukomuko unggul
dkpp pembentukannya paling lama 2 bulan sejak anggota kpu dan bawaslu mengucap sumpah/janji. 
lantas dari mana saja komposisi dkpp5 ini? dilugas dalam pasal 155 ayat 2, jumlahnya 7 orang yang terdiri atas 1 orang ex officio dari unsur kpu; 1 orang ex officio dari unsur bawaslu; serta 5 orang tokoh masyarakat.
khusus untuk 5 orang tokoh masyarakat, berasal dari 2 orang yang diusulkan presiden dan 3 orang diusulkan dpr ri. 
kemudian usul keanggotaan dkpp dari setiap unsur diajukan kepada presiden. 
baca juga:gandeng media dan pelajar, kpu ajak masyarakat dan generasi milenial sukseskan pemilu 2024
baca juga:ada peserta tes pppk bermasalah soal dokumen, bisa gagal jadi asn. ini kata bkn
dijelas pula dalam pasal 156, susunan dkpp terkdiri atas seorang ketua merangkapa anggota dan 6 orang anggota. 
ketua dkpp dpilih dari dan oleh anggota melalui rapat pemilihan ketua dkpp yang dipimpin oleh anggota yang tertua dan termuda. berapa lama periodisasi dkpp ini? 
adalah 5 tahun dan berakhir pada saat dilantiknya anggota dkpp yang baru. 
setiap anggota dkpp ini dapat diganti antarwaktu. 
pengangkatan anggota dkpp yang bukan dari unsur kpu dan bawaslu, sebagaimana dimaksud dalam pasal 155 ayat (4), ditetapkan oleh keputusan presiden.
baca juga:ada peserta tes pppk bermasalah soal dokumen, bisa gagal jadi asn. ini kata bkn
baca juga:gandeng media dan pelajar, kpu ajak masyarakat dan generasi milenial sukseskan pemilu 2024
pada pasal 157 ayat (1), menjelaskan dkpp menyusun dan menetapkan kode etik untuk menjaga kemandirian, integritas dan kredibilitas anggota kpu, kpu kabupaten, ppk, pps, kpps, ppln, kppsln serta anggota bawaslu, bawaslu provinsi, bawaslu kabupaten/kota, panwascam, panwas kelurahan/desa, panwaslu ln dan pengawas tps.  
seputar tugas, kewenangan hingga kewajiban dkpp, diatur mulai dari pasal 158 ayat 1 hingga ayat 3 dengan rujukan kerjanya yang dilugas dalam pasal 160. (*)

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Radar Utara, 9 Februari 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan