Memotret Angka Kemiskinan lewat Susenas di Bengkulu Utara

Reporter: Benny Siswanto |

Editor: Ependi |

Rabu , 07 Feb 2024 - 20:15

Kantor Badan Pusat Statistik Kabupaten Bengkulu Utara.-Radar Utara/ Benny Siswanto -

Pantauan Radar Utara, sebanyak 14.877 tidak lagi masuk dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).

Itu artinya, 15 ribu penduduk di daerah, dapat dientaskan dari belenggu kemiskinan.

Bupati BU, Ir H Mian melalui Kedis Sosial, Agus Sudrajat, SKM, M.Si, saat dikonfirmasi perihal update DTKS dari Kementerian Sosial (Kemensos), tak menampik data tersebut.

Data kumulatif, terus dia, dari awalnya berjumlah 189.652 jiwa dalam DTKS pada kick off 2023 alias awal tahun.

Hasil update terakhir yang dilugas SK DTKS tertanggal 16 Agustus 2023, jumlahnya menjadi 174.775 jiwa.

"Dapat dimaknai, angka kemiskinan di daerah kita ini menurun. Hampir 15 ribu jiwa," ujar Sudrajat.

Lantas apa saja yang dilakukan daerah, sampai bejana data jujugan program sosial itu, dapat menurun? salah satunya direktif pada akhir 2022 lalu.

Bupati Mian, mengeluarkan edaran, agar seluruh desa dan kelurahan melaksanakan verifikasi validasi kelayakan penerima bantuan sosial atau bansos.

Gelanggang bersih-bersih DTKS tersebut, dilakukan via musyawarah desa/musyawarah kelurahan.

Benar saja. Pantauan Radar Utara di lapangan, turut menjumpai woro-woro resmi itu. Tepatnya ditegas lewat SE Nomor : 460 /6743/SE/DINSOS/2022 tentang Verifikasi dan Validasi DTKS serta usulan data penerima bansos.

memotret angka kemiskinan lewat susenas di bengkulu utara                            argamakmur.radarutara.bacakoran.co - badan pusat statistik mencatat angka kemiskinan kabupaten bengkulu utara periode maret 2023 adalah sebesar 11,29 %. 
persentase tersebut, dapat diartikan sebanyak 35,26 ribu jiwa penduduk di daerah ini hidup dengan pengeluaran kurang dari garis kemiskinan sebesar rp 459.171 per kapita per bulan.
kepala bps bu, iin inayati, menjelaskan, statistik kemiskinan ini adalah angka utama yang dihasilkan bps melalui survei sosial ekonomi nasional (susenas). 
sehubungan dengan itu, untuk memotret kemiskinan pada tahun 2024, bps kabupaten bengkulu utara akan melaksanakan susenas maret 2024.
baca juga: cawapres mahfud semobil dengan arie septia adinata 
baca juga:haji 2024, berangkat medio mei, tiba di tanah air juli
"persiapannya, rentang 22-31 januari 2024, bps akan melaksanakan pelatihan petugas susenas maret 2024," kata inayati.
pelatihan ini diikuti oleh petugas pencacah dan pengawas lapangan yang akan bertugas. 
selain sebagai pembekalan terhadap konsep dan definisi yang digunakan dalam susenas, pelatihan juga memberikan gambaran terhadap wilayah dan tata cara wawancara pendataaan.
"apabila anda terpilih menjadi sampel susenas, jangan ragu untuk memberikan data kondisi sebenarnya karena akan mempengaruhi bobot hasil sensus," ujarnya. 
baca juga:tarik retribusi tiga layanan ini, ilegal?
baca juga:tarik retribusi tiga layanan ini, ilegal?
turut ditegas, petugas susenas akan dibekali dengan surat tugas resmi dari bps.
dilansir sebelumnya, konsolidasi terukur yang dilakukan pemda bengkulu utara (bu), mengantarkan torehan angka kemiskinan di daerah cenderung terus menurun. 
pantauan radar utara, sebanyak 14.877 tidak lagi masuk dalam data terpadu kesejahteraan sosial (dtks). 
itu artinya, 15 ribu penduduk di daerah, dapat dientaskan dari belenggu kemiskinan. 
baca juga:pasal nomor registrasi apbd, ditjen keuda surati gubernur
baca juga: musrenbangcam, camat beraharap usulan prioritas dari desa terealisasi ta 2025
bupati bu, ir h mian melalui kedis sosial, agus sudrajat, skm, m.si, saat dikonfirmasi perihal update dtks dari kementerian sosial (kemensos), tak menampik data tersebut.
data kumulatif, terus dia, dari awalnya berjumlah 189.652 jiwa dalam dtks pada kick off 2023 alias awal tahun. 
hasil update terakhir yang dilugas sk dtks tertanggal 16 agustus 2023, jumlahnya menjadi 174.775 jiwa. 
"dapat dimaknai, angka kemiskinan di daerah kita ini menurun. hampir 15 ribu jiwa," ujar sudrajat.  
baca juga: mahfud md do'akan arie septia adinata sukses jadi pemimpin bengkulu utara
baca juga:breaking news...pacaran, siswi smp jadi korban asusila. kronologisnya bikin geleng kepala... 
lantas apa saja yang dilakukan daerah, sampai bejana data jujugan program sosial itu, dapat menurun? salah satunya direktif pada akhir 2022 lalu.
bupati mian, mengeluarkan edaran, agar seluruh desa dan kelurahan melaksanakan verifikasi validasi kelayakan penerima bantuan sosial atau bansos. 
gelanggang bersih-bersih dtks tersebut, dilakukan via musyawarah desa/musyawarah kelurahan. 
benar saja. pantauan radar utara di lapangan, turut menjumpai woro-woro resmi itu. tepatnya ditegas lewat se nomor : 460 /6743/se/dinsos/2022 tentang verifikasi dan validasi dtks serta usulan data penerima bansos. 
baca juga:cawapres mahfud md diagendakan ke bengkulu utara. hadiri istighosah dan doa bersama di ponpes ini... 
baca juga: 288 perkara di tahun 2023, kasus asusila terhadap anak tinggi 
"edaran itu, ditindaklanjuti di desa dan kelurahan yang melibatkan berbagai elemen masyarakat, pihak kecamatan, dinsos melalui pendamping sosial. termasuk babinsa dan babinkamtibmas ikut serta dalam mengawal musdes, sehingga berjalan dengan baik dan lancar," bebernya, mencerita. 
tak hanya itu, agus sudrajat menjelaskan pula, tata kelola dtks di daerah, juga dikemas dalam inovasi-inovasi yang dimotori pula dinas sosial. 
diantaranya, sebut dia, seperti disikmasa atau digitalisasi siks-ng masuk desa. terobosan yang dilakukan daerah tersebut, tak hanya menjadi bagian seni inovasi di utas birokrasi di daerah. 
suksesi atas program yang dibidangi daerah itu, mengantarkan kabupaten ini dijujug 7 kabupaten sebagai obyek studi tiru. itu artinya, tidak hanya memberikan efek di daerah saja. tapi meluas dalam kerjasama lintas pemerintahan daerah. 
baca juga:dugaan tpp elisa menguat, bawaslu lakukan kajian dan penyelidikan
baca juga: cawapres mahfud semobil dengan arie septia adinata 
"dinsos bu juga pernah menjadi narasumber di beberapa kabupaten serta di tingkat provinsi," ungkapnya, atas terobosan yang dilakukan daerah. 
"10.127 jiwa, dinyatakan mampu berdasarkan hasil musdes dan muskel," jabarnya lagi. 
kini pengelolaan dtks, terus dia, sudah terintegrasi sampai dengan desa dan kelurahan. 
diawali akhir 2021, dinsos menggagas digitalisasi siks-ng, masuk desa dan kelurahan. estafet proses pun, diawali dengan peningkatan kapasitas operator yang tersebar pada 220 desa dan kelurahan.
baca juga:haji 2024, berangkat medio mei, tiba di tanah air juli
baca juga:tarik retribusi tiga layanan ini, ilegal?
para operator, melakoni pelatihan di dinsos bu pada 2022. output dari kegiatan itu, terusnya lagi, interkoneksi sekaligus mempercepat rentang kendali birokrasi terjadi. 
"hasilnya, desa dan kelurahan bisa melaksanakan pengelolaan dtks secara mandiri.  desa dan kelurahan, bisa mengecek bansos, perbaikan data, sampai dengan usul bansos cukup dari desa," tuturnya. 
menjabar sebaran belasan ribu komposan dtks yang kini dianggap tak lagi miskin. agus menjelaskan, dari seluruh upaya yang dilakukan seperti musdes/muskel, labelisasi, mendapati 10.127 jiwa dinyatakan mampu. 
selain itu, lanjutan verifikasi kelayakan/dianggap mampu secara otomatis oleh sistem, seperti meninggal, data invalid/anomali, juga mendapati sebanyak 4.750 kembali mengurangi bejana dtks sebanyak 14.877 jiwa. 
baca juga:pasal nomor registrasi apbd, ditjen keuda surati gubernur
baca juga: musrenbangcam, camat beraharap usulan prioritas dari desa terealisasi ta 2025
"integrasi sistem yang terbangun ini, sudah includ di dalamnya penerima baru berdasarkan musdes muskel. tak kurang dari 2.000 jiwa selama tahun ini," jelasnya. 
pengentasan kemiskinan juga dilakukan keroyokan. salah satunya tertuang dalam peraturan menteri keuangan (pmk) nomor 146 tahun 2023. 
regulasi yang diteken menkeu, sri mulyani itu, mengatur tentang pengelokasian dana desa setiap desa, penyaluran dan penggunaan dana desa tahun 2024.
dijabar dalam penjelasan dan penegasan beberapa hal yang wajib dirujuk desa. seperti alokasi dasar yang merupakan alokasi yang dibagi secara proporsional kepada setiap desa. 
baca juga: mahfud md do'akan arie septia adinata sukses jadi pemimpin bengkulu utara
baca juga:breaking news...pacaran, siswi smp jadi korban asusila. kronologisnya bikin geleng kepala... 
alokasi afirmasi yakni alokasi yang dibagi secara proporsional kepada desa tertinggal dan desa sangat tertinggal dan dapat mempertimbangkan jumlah penduduk miskin tinggi di desa tertinggal dan desa sangat tertinggal.
alokasi kinerja yang dibagi kepada desa dengan kinerja terbaik. alokasi formula adalah alokasi yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, 
luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis. 
indeks kesulitan geografis desa yakni angka yang mencerminkan tingkat kesulitan geografis suatu desa berdasarkan variabel ketersediaan pelayanan dasar, kondisi 
infrastruktur, transportasi, dan komunikasi.
termasuk penggunaan dana desa untuk bantuan langsung tunai atau blt desa yang masih menjadi fokus pemerintah melalui anggaran ini. 
baca juga:cawapres mahfud md diagendakan ke bengkulu utara. hadiri istighosah dan doa bersama di ponpes ini... 
baca juga: 288 perkara di tahun 2023, kasus asusila terhadap anak tinggi 
kepala dpmd bu, margono, s.pd, menjelaskan, daerah juga melakukan advokasi secara berjenjang, dalam mencermati rancangan apbdes. 
tujuannya, agar menu-menu yang dianggarkan tidak melenceng. sesuai regulasi, terus dia, proses pencermatan r-apbdes dilakukan oleh kecamatan.  
"karena selain alokasi per desa. sesuai regulasi, dana desa oleh pusat juga ada yang telah ditentukan penggunaannya. inilah salah satu poin yang dipantau," ujarnya, menjelas. 
dalam warta awal tahun lalu, pemda bu sudah melakukan penyaluran alokasi dana desa (add) dan dd secara tuntas. 
baca juga:dugaan tpp elisa menguat, bawaslu lakukan kajian dan penyelidikan
baca juga: cawapres mahfud semobil dengan arie septia adinata 
alokasi dd saat itu lebih besar ketimbang tahun 2024 ini. angkanya sebesar rp 178.385.537.000.
"termasuk untuk blt dd yang nilai totalnya sebesar rp 24 miliar lebih, juga telah disalurkan pada seluruh sasaran program yang tahun 2023 berjumlah 6.704 kpm," tandasnya. (*)

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Radar Utara, 8 Februari 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan