Ditilep Tersangka, Duit SPP Tak Kunjung Dikembalikan ke Negara

Reporter: Benny Siswanto |

Editor: Ependi |

Minggu , 04 Feb 2024 - 21:00

Kejari BU, Pradhana P Setyarjo, SE, SH, MH, Ditilep Tersangka, Duit SPP Tak Kunjung Dikembalikan ke Negara-Kejaksaan Agung-

Penyaluran dana bergulir pun tidak sesuai dengan Petunjuk Teknis Operasional (PTO) yang menjadi Standar Operasional dan Prodesur (SOP) Perguliran PNPM-MPd.

Akibatnya, perbuatan para tersangka mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp 1.221.410.800.

Jaksa kemudian menjerat keduanya dengan Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Beleid itu sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.

Kemudian, Pasal 3 Jo Pasal 18 Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP serta Pasal 9 Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP tentang Tindak Pidana Korupsi.

"Saksi-saksi yang diperiksa termasuk UPK lainnya," jelasnya.

Penelusuran Radar Utara, laporan awal pada 2016 yang menjadi rujukan daerah, diketahui obyek penyidikan jaksa itu menempati tangga pertama laporan.

Nominal tunggakan tertinggi terjadi di Kecamatan Putri Hijau sebesar Rp 1,006 miliar dari modal beredar di masyarakat sebesar Rp 2,9 miliar.

Kemudian di Lais sebesar Rp 718 juta, dengan modal beredar Rp 1,038 miliar. Posisi ketiga terjadi di Batiknau sebesar Rp 600 juta dengan modal beredar sebesar Rp 2,1 miliar.

Selanjutnya Kerkap dari perguliran sebesar Rp 1,6 miliar, tunggakan sebesar Rp 589 juta serta Padang Jaya dengan tunggakan Rp 495 juta dengan nilai perguliran sebesar Rp 2 miliar.

ditilep tersangka, duit spp tak kunjung dikembalikan ke negara                            radarutara.bacakoran.co - dana perguliran yang diduga ditilep para tersangka dugaan korupsi am ketua dan h selaku bendahara unit pengelola kegiatan (upk) kecamatan air napal, tak kunjung dikembalikan.
keduanya diduga menyalahgunakan duit perguliran simpan pinjam perempuan (spp) eks pnpm senilai rp 1,2 miliar. 
keduanya, sudah ditahan selama 15 hari, sejak 24 januari 2024 oleh kejaksaan negeri bengkulu utara (bu) dalam kusut perguliran anggaran spp eks pnpm, usai kasusnya naik ke penyidikan.
dalam kasus ini, peran pengawasan di daerah pun menjadi pertanyaan baru. padahal, program unggulan yang menjadi cikal bakal dana desa, saat itu relatif sudah memiliki sistem kendali. 
baca juga:perkembangan kehidupan nelayan jadi fokus pemprov bengkulu
baca juga:teman alumni smp bertanya soal jalan, sujono: saya sebenarnya malu
pendeknya, segala proses hingga pelaporannya kelindan berjenjang, mulai dari tingkat desa, kecamatan, kabupaten hingga provinsi.
sejauh ini, kejaksaan negeri (kejari) bu yang memotori pengusutannya, baru menjerat 2 tersangka. obyek pengusutannya pun belum seluruhnya. tapi di kecamatan air napal.
minus obyek penyidikan. data penelusuran ru, menemui banyak laporan keuangan dari setiap upk yang mencurigakan. 
salah satunya, soal kredit macet yang menjadi modus operandi para tersangka yang nyatanya, data fiktif.
baca juga:waspada banjir, pantau debit air sungai. begini pesan kapolsek ketahun..
baca juga:dp2kbp3a bakal dampingi korban fitnah, kekerasan dan asusila
kejari bu, pradhana p setyarjo, se, sh, mh melalui humas yang juga kasi intel, ekke widoto khahar, sh, mh, menuturkan hingga kemarin, belum ada tersangka yang melakukan pengembalikan kerugian negara. 
"belum ada yang mengembalikan," terang ekke, minggu petang, 4 januari 2024.
laju penyidikan yang sudah menjerat 2 tersangka itu pun, mampu menjadi pintu masuk dalam mengungkap tabir yang tertutup lama bertahun-tahun. 
tabir soal bancakan anggaran dana bantuan langsung masyarakat (blm) dari kementerian dalam negeri (kemendagri) saat itu kepada pnpm. 
baca juga:kenaikan gaji pns 8 persen, pemerintah mukomuko tunggu petunjuk pusat
baca juga:pr berat genjot produksi beras bengkulu utara
tabir soal bagaimana kualitas sistem pengawasan. tanggungjawab diantara mereka yang mestinya menjalankan fungsi, mencegah terjadinya penyalahgunaan.
jaksa juga belum memberikan penjelasan lebih detil lagi, selain kabar saat eksekusi para tersangka. 
menurutnya, laju penyidikan yang kini bakal melaju ke penuntutan itu, akan lebih menunggu fakta-fakta persidangan nantinya. 
"sejauh ini masih 2 tersangka. namun total saksi yang diperiksa sudah lebih dari 120 orang," ungkapnya, senin petang. 
baca juga:realisasi apbd 2023 bengkulu utara dibongkar 
baca juga:tebar bansos pangan sedot 360 ton beras 
sebelumnya, kejaksaan juga mengungkap, kegiatan dana bergulir masyaraat dengan pola simpan pinjam khusus perempuan kepada kelompok perempuan (spp) yang menjadi obyek penyidikan alokasinya sebesar rp 2.030.100.000.   
anggaran itu mulai dari tahun 2009 sampai dengan tahun 2014. selanjutnya pada tahun 2015 dan 2016. 
sumber penyaluran dana spp pnpm-mpd di upk kecamatan air napal menggunakan dana yang bersumber dari dana perguliran spp pada tahun sebelumnya. 
modus tipu-tipu yang dilakukan pun terendus. ternyata, selain membuat peminjam atau kelompok fiktif. 
baca juga:sistem merit rendah, ini langkah pemprov bengkulu
baca juga:kasn soroti dilema asn, netizen : taruhannya jabatan
penyaluran dana bergulir pun tidak sesuai dengan petunjuk teknis operasional (pto) yang menjadi standar operasional dan prodesur (sop) perguliran pnpm-mpd.
akibatnya, perbuatan para tersangka mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar rp 1.221.410.800. 
jaksa kemudian menjerat keduanya dengan pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 undang-undang ri nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. 
beleid itu sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan undang-undang ri nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas undang-undang ri nomor 31 tahun 1999 tentang  pemberantasan tindak pidana korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke 1 kuhp. 
baca juga:tebar bansos pangan sedot 360 ton beras 
baca juga:tebar bansos pangan sedot 360 ton beras 
kemudian, pasal 3 jo pasal 18 jo pasal 55 ayat (1) ke 1 kuhp serta pasal 9 jo pasal 55 ayat (1) ke 1 kuhp tentang tindak pidana korupsi.
"saksi-saksi yang diperiksa termasuk upk lainnya," jelasnya. 
penelusuran radar utara, laporan awal pada 2016 yang menjadi rujukan daerah, diketahui obyek penyidikan jaksa itu menempati tangga pertama laporan. 
nominal tunggakan tertinggi terjadi di kecamatan putri hijau sebesar rp 1,006 miliar dari modal beredar di masyarakat sebesar rp 2,9 miliar. 
baca juga:pr berat genjot produksi beras bengkulu utara
baca juga:kenaikan gaji pns 8 persen, pemerintah mukomuko tunggu petunjuk pusat
kemudian di lais sebesar rp 718 juta, dengan modal beredar rp 1,038 miliar. posisi ketiga terjadi di batiknau sebesar rp 600 juta dengan modal beredar sebesar rp 2,1 miliar. 
selanjutnya kerkap dari perguliran sebesar rp 1,6 miliar, tunggakan sebesar rp 589 juta serta padang jaya dengan tunggakan rp 495 juta dengan nilai perguliran sebesar rp 2 miliar. 
dan terjadi di seluruh upk yang merilis data. tunggakan terkecil terjadi di kecamatan ulok kupai sebesar rp 10,9 juta dengan  dengan beredar rp 209 juta.
catatan ru, menempati, tangga nominal tertinggi kelima dari seluruh sebaran dana perguliran yang tercatat. 
baca juga:dp2kbp3a bakal dampingi korban fitnah, kekerasan dan asusila
baca juga:waspada banjir, pantau debit air sungai. begini pesan kapolsek ketahun..
data lainnya, masih terdapat empat besar anggaran perguliran tertinggi nilainya mencapai rp 1,7 miliar.  
posisi keempat rp 1,2 miliar, ketiga rp 1,3 miliar, kedua rp 1,4 miliar dan tertinggi rp 1,7 miliar. (*)

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Radar Utara, 5 Februari 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan