Nasib Oknum Guru Asusila Mulai Digarap BKPSDM Bengkulu Utara

nasib oknum guru asusila mulai digarap bkpsdm bengkulu utara radarutara.bacakoran.co - tampaknya, badan kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia (bkpsdm) bengkulu utara.  mulai memproses status kepegawaian atau status pns oknum guru asusila terhadap 25 siswi di kecamatan marga sakti (mss), kabupaten bengkulu utara.  proses itu terlihat dari beberapa fakta yang berhasil ditemukan di lapangan. dimana belum lama, bkpsdm bengkulu utara terpantau sempat berkoordinasi dengan pihak kepolisian polsek dan korwil pendidikan wilayah putri hijau.  untuk mengumpulkan beberapa dokumen yang bersangkutan dengan oknum guru asusila di marga sakti sebelat ini. baca juga:agar efektif, camat minta kolaborasi pengelolaan program ketahanan pangan bersama kwt baca juga:kotak suara dilengkapi barcode, pendistribusian logistik terpantau silog "benar, bkpsdm bengkulu utara sempat berkoordinasi dengan kami untuk meminta dokumen penetapan tersangka dan penahanan oknum guru pelaku asusila berinisial hb tersebut," ungkap kapolsek putri hijau, iptu achmad nizar, sik, mh, melalui kanit reskrim, aipda hermanto, sh. "dokumen tersebut dibutuhkan oleh bkpsdm bengkulu utara untuk memproses status kepegawaian oknum guru yang bersangkutan. informasinya terkait upaya bkpsdm bengkulu utara yang berniat menon-aktifkan oknum guru bersangkutan terkait statusnya sebagai pegawai," imbuh hermanto. terpisah, ketua korwil pendidikan putri hijau dan mss, suparji, belum mengetahui sejauh mana proses yang telah dilalukan oleh pihak terkait kepada status kepegawaian oknum guru di wilayah kerjanya yang tengah tersandung oleh kasus asusila tersebut.  "bagai mana status kepegawaian yang bersangkutan kami belum mengetahui secara persis. tapi belum lama ini,  bkpsdm bengkulu utara sempat meminta sk dan nip oknum guru yang bersangkutan. keperluannya untuk apa, kamo belum tahu," demikian suparji. baca juga: dapur masuk sekolah kodam ii sriwijaya ke sd integral kota bani. ini harapan danramil... baca juga: ingat! dilarang membawa ponsel ke bilik suara saat pencoblosan seperti dikabarkan sebelumnya, kepala dispendik bu, drs fahrudin, melalui sekretaris, sugeng prayitno, m.pd. ketika dikonfirmasi menegaskan, pihaknya serius menyikapi persoalan ini. tak dielaknya juga soal penambahan jumlah korban. dia memastikan, dispendik sebagai satker yang menaungi, akan mengambil langkah tegas dan sejalan dengan regulasi yang ada. mendukung proses hukum.  namun tetap menghormati azas praduga tak bersalah. "maka langkah kami apa? adalah mengambil sikap sesuai dengan regulasi. termasuk juga soal disiplin pegawai," tegasnya.  baca juga:perusahaan diminta berikan waktu agar karyawan menggunakan hak suara baca juga:kuota 2.000 hektar program replanting, tanaman karet ke sawit juga bisa? untuk diketahui, tersangka h, merupakan asn angkatan tahun 2018. dengan ancaman pasal yang dikenakan kepadanya, sanksi pemecatan dalam pemberhentian tidak dengan hormat (ptdh), turut mengintainya.  selain ptdh. pemberhentian sementara seorang asn, diatur dalam uu nomor 20 tahun 2023 tentang asn.  tepatnya di pasal 53 ayat (2) menegasi asn yang ditahan, karena menjadi tersangka atau terdakwa, dilakukan pemberhentian sementara untuk mendukung proses hukum.  pada ayat (3) menjelaskan, pengaktifan kembali pns sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pegawai asn sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang diberhentikan sementara dilakukan oleh pejabat pembina kepegawaian.  baca juga:payung hukum desa masih berbentuk draf perdes, berpotensi pungli? baca juga:35.000 bibit sawit konversi, dihargai hingga rp45 ribu/batang. ini penjelasan disbun mekanisme teknisnya, nanti bakal diterbitkan dalam peraturan pemerintah (pp), sebagaimana diterang pasal 54.  jauh sebelum direvisi, uu nomor 5 tahun 2014 dalam rumpun regulasinya sudah menegasi soal pemberhentian sementara, terhadap asn yang menjadi tersangka.  termasuk juga mengatur soal hak-haknya. sekadar menginformasikan, 3 tahun sejak uu asn disahkan, lahirlah peraturan pemerintah (pp) nomor 11 tahun 2017 tentang manajemen pns.  beleid itu pun mengatur, perihal pemberhentian sementara sampai dengan pemberhentian tetap seorang asn bilamana tersandung tindak pidana.  baca juga:usulkan pencairan dana desa tahap i ta 2024, bagaimana dengan add? baca juga: sempat memanas, waka ii dprd mukomuko turun tangan, kabri akui kesalahan regulasi itu, juga mengatur soal kebijakan soal hak keuangan seorang asn saat berstatus tersangka.  "soal pemberhentian sementara (h, oknum guru yang jadi tersangka,red), kami akan koordinasi dengan bkp-sdm," ujar sugeng. (*)

Tag

• # kecamatan marga sakti
• # bkpsdm bengkulu utara
• # oknum guru asusila
• # oknum guru agama
• # guru asusila
• # oknum guru cabul
• # pemkab bengkulu utara

Share

• 
• 
• 
• 
•