Proses Usulan NI 1.559 Calon PPPK

Reporter: Benny Siswanto |

Editor: Ependi |

Rabu , 31 Jan 2024 - 20:28

Kepala BKPSDM BU, Syarifah Inayati, SE-Radar Utara/Benny Siswanto-

Soal rencana pengadaan ASN tahun ini, Muchsinin mengaku masih menunggu petunjuk teknis dari pusat. Pantauan RU, Pemda BU telah menyampaikan usulan formasinya.

Usulan itu, terbagi dalam 2 bagian. Usulan berdasarkan permintaan dari Kementerian PANRB dan usulan yang diminta dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

"Nah kalau tes ASN 2024, kita masih menunggu pusat. Untuk usulannya sudah kita sampaikan juga ke pusat," tandasnya.

Sebelumnya, Sekda BU, H Fitriansyah,SSTP,MM, mengamini soal urgensi kembali dilakukannya perekrutan ASN tahun depan.

Bahkan, lanjut dia, anyar-anyar disahkannya Undang-Undang ASN, yang merupakan buah revisi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) yang disahkan 3 Oktober 2023, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), kata dia, menggelar rapat koordinasi (rakor).

Dalam ruang temu nasional itu, cukup banyak tema-tema yang tersiar dari setiap daerah.

Selain, pemerintah pusat juga tengah menjumput aspirasi dan masukan dari bawah, pasalnya cukup banyak aturan turunan yang mesti ditelurkan sejalan dengan pemberlakuan UU ASN anyar tersebut.

"Salah satunya adalah soal formasi yang belum terisi, karena ketiadaan pendaftar atau kosong karena disebabkan oleh pertimbangan teknis, ini memang dibincangkan dan semoga akan dilanjut dengan direktif baru," ungkapnya.

Dalam seleksi pegawai tahun 2023, dari total 1.924 formasi yang dibuka daerah, total yang terisi 1.564 formasi.

Hal itu ditegas dalam pada 22 Desember, lewat Pengumuman Nomor : 810/1805/BKPSDM/II/2023 Hasil Seleksi Kompetensi PPPK Untuk Jabfung di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2023.

proses usulan ni 1.559 calon pppk                             radarutara.bacakoran.co - proyeksi penyerahan sk pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (pppk) bulan maret tahun ini, dikebut dalam usulan ni pppk. 
pemda bengkulu utara (bu), tengah menggarap proses itu ke badan kepegawaian nasional (bkn). setidaknya ada 5 peserta lulus tes pppk di daerah ini tidak menjadi bagian usulan. 
kepala bkpsdm bu, syarifah inayati, se melalui kabid perencanaan dan sdm, muchsinin azshabat, kepada media menjelaskan soal berkurangnya komposan usulan ni pppk. 
proses yang ditenggat pusat itu, lantaran penerapan aturan teknis yang menjadi pakem tahapan seleksi pppk tahun lalu.
baca juga:maret 2024, kegiatan dengan sumber dana inpres mulai dilelang
baca juga: pemkab rancang pembangunan daerah mukomuko 20 tahun ke depan
itu artinya, pengusulan dasar penerbitan sk pengangkatan oleh kepala daerah tersebut, jumlahnya tidak sampai 1.564 usulan. 
sebagaimana dalam pengumuman kelulusan. kelulusan yang juga kini menuai sorotan miring dengan ragam dugaan. 
isu soal perekrutan pppk tahun lalu itu, bakal menjadi obyek orasi yang bakal dilakukan sekelompok pegiat sosial di daerah. 
 "empat peserta lulus mengundurkan diri. seorang lagi, gagal resume saat proses unggah dokumen," jelas muchsinin. 
baca juga:srikandi versi 3.0, wujudkan tata kelola arsip yang optimal
baca juga: wasri siap lanjutkan pembangunan kabupaten mukomuko
data terhimpun, kelima peserta lulus yang dianggap mundur itu, terbagi 2 orang berasal dari formasi guru dan sisanya dari formasi kesehatan. 
lebih teknis, azhabat bilang, keempat peserta lulus itu, tidak melakukan pengisian daftar riwayat hidup (drh).
secara aturan, kata dia, masa pengisian drh untuk pengajuan ni pppk paling lambat minggu, 14 januari 2024, harus diresume oleh setiap peserta yang dintayakan lulus.
"tiga orang dari tenaga kesehatan, sedangkan dua orang lainnya adalah tenaga guru," jabarnya. 
baca juga:banjir menghantui, sefty yuslinah: pemda harus ambil langkah konkrit
baca juga: wabup ajak masyarakat sukseskan pemilu 2024
lagi-lagi, kasus penempatan tugas menjadi pangkal soal sehingga menyebabkan peserta lulus itu mengurungkan niatnya menjadi abdi negara. 
hal itu pun tak ditepis daerah. walaupun, lanjut dia, pihaknya sudah berupaya mengkonfirmasi kepada yang bersangkutan. 
untuk diketahui, tiga orang peserta lulus nakes itu, satu diantaranya adalah dokter yang memiliki penempatan di luar kota arga makmur. 
dokter itu keberatan dan memilih mundur. sedangkan untuk dua peserta lulus formasi guru, sedikit berbeda kasus. 
baca juga:mohd. gustiadi, s.sos saat menyampaikan niatnya maju pilbup lebong
baca juga:dana hibah untuk baznas disiapkan di apbd perubahan 2024
diterangkan muchsinin, satu orang yang memilih mundur itu beralasan pindah domisili ke provinsi bengkulu. 
khusus seorang lagi, lanjut dia, tengah dilakukan konsolidasi ke pusat. pasalnya, seorang peserta lulus itu tak bisa melanjut ke tahapan pengusulan ni pppk, lantaran gagal resume. 
konon, peserta tersebut mengklaim terkendala jaringan. 
"untuk yang satu ini (kasus gagal resume,red) masih kita koordinasikan ke pusat dan masih menunggu petunjuk dari bkn," jelasnya.
baca juga:disiapkan rp3,5 miliar untuk bangun mall pelayanan publik
baca juga:mengenal para ilmuan dunia, untuk pelajar sd, smp dan sma: alexander fleming, penemu obat sifilis
soal rencana pengadaan asn tahun ini, muchsinin mengaku masih menunggu petunjuk teknis dari pusat. pantauan ru, pemda bu telah menyampaikan usulan formasinya. 
usulan itu, terbagi dalam 2 bagian. usulan berdasarkan permintaan dari kementerian panrb dan usulan yang diminta dari kementerian dalam negeri (kemendagri). 
"nah kalau tes asn 2024, kita masih menunggu pusat. untuk usulannya sudah kita sampaikan juga ke pusat," tandasnya. 
sebelumnya, sekda bu, h fitriansyah,sstp,mm, mengamini soal urgensi kembali dilakukannya perekrutan asn tahun depan. 
baca juga:maret 2024, kegiatan dengan sumber dana inpres mulai dilelang
baca juga: pemkab rancang pembangunan daerah mukomuko 20 tahun ke depan
bahkan, lanjut dia, anyar-anyar disahkannya undang-undang asn, yang merupakan buah revisi undang-undang nomor 5 tahun 2014 tentang aparatur sipil negara (asn) yang disahkan 3 oktober 2023, kementerian dalam negeri (kemendagri), kata dia, menggelar rapat koordinasi (rakor). 
dalam ruang temu nasional itu, cukup banyak tema-tema yang tersiar dari setiap daerah. 
selain, pemerintah pusat juga tengah menjumput aspirasi dan masukan dari bawah, pasalnya cukup banyak aturan turunan yang mesti ditelurkan sejalan dengan pemberlakuan uu asn anyar tersebut. 
"salah satunya adalah soal formasi yang belum terisi, karena ketiadaan pendaftar atau kosong karena disebabkan oleh pertimbangan teknis, ini memang dibincangkan dan semoga akan dilanjut dengan direktif baru," ungkapnya.
baca juga:srikandi versi 3.0, wujudkan tata kelola arsip yang optimal
baca juga: wasri siap lanjutkan pembangunan kabupaten mukomuko
dalam seleksi pegawai tahun 2023, dari total 1.924 formasi yang dibuka daerah, total yang terisi 1.564 formasi. 
hal itu ditegas dalam pada 22 desember, lewat pengumuman nomor : 810/1805/bkpsdm/ii/2023 hasil seleksi kompetensi pppk untuk jabfung di lingkungan pemerintah kabupaten bengkulu utara tahun 2023.
diketahui, pemda bu sejak dibuka pendaftarannya, 20 september 2023, daerah ini memiliki 1.924 formasi pppk. 
terbagi mulai dari formasi kesehatan dan teknis, masing-masing kuota 787 formasi dan 73 formasi. disusul lagi dengan jumlah lowongan kerja terbanyak yakni pppk guru dengan 1.064 formasi. 
baca juga:banjir menghantui, sefty yuslinah: pemda harus ambil langkah konkrit
baca juga: wabup ajak masyarakat sukseskan pemilu 2024
seluruh formasi itu, didaftar 2.297 orang. formasi nakes terdiri dari 801 pendaftar, formasi teknis diikuti oleh 226 pendaftar sedangkan guru 1.270 pendaftar. 
dalam pengumuman tersebut, diketahui keterisian formasi guru 903 orang, nakes 602 orang serta teknis sebanyak 59 orang yang dinyatakan lulus. (*)

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Radar Utara, 1 Februari 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan