Polisi Kebut Berkas Oknum Guru Asusila Agar Segera ke Meja Hijau

Reporter: Sigit Haryanto |

Editor: Ependi |

Senin , 29 Jan 2024 - 19:50

Ilustrasi Oknum Guru Asusila Berstatus ASN. Kini Ditetapkan Jadi Tersangka-SUARAJOGJA.ID/EMA-

Mekanisme teknisnya, nanti bakal diterbitkan dalam Peraturan Pemerintah (PP), sebagaimana diterang Pasal 54.

Jauh sebelum direvisi, UU Nomor 5 Tahun 2014 dalam rumpun regulasinya sudah menegasi soal pemberhentian sementara, terhadap ASN yang menjadi tersangka.

Termasuk juga mengatur soal hak-haknya. Sekadar menginformasikan, 3 tahun sejak UU ASN disahkan, lahirlah Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS.

Beleid itu pun mengatur, perihal pemberhentian sementara sampai dengan pemberhentian tetap seorang ASN bilamana tersandung tindak pidana.

Regulasi itu, juga mengatur soal kebijakan soal hak keuangan seorang ASN saat berstatus tersangka.

"Soal pemberhentian sementara (H, oknum guru yang jadi tersangka,red), kami akan koordinasi dengan BKP-SDM," ujar Sugeng. (sig)

polisi kebut berkas oknum guru asusila agar segera ke meja hijau                            radarutara.bacakoran.co - proses pemberkasan dan pengembangan terhadap kasus pencabulan yang terjadi kepada 24 siswi sekolah dasar (sd) oleh oknum guru agama di kecamatan marga sakti sebelat (mss), kabupaten bengkulu utara. 
hingga berita ini dirilis, terus dilakukan oleh jajaran kepolisian polres bengkulu utara melalui peran penyidik di lingkungan polsek putri hijau.
kepada radar utara, kapolres bengkulu utara, akbp lambe patabang birana, sik, mh melalui kapolsek putri hijau, iptu ahcmad nizar, sik, mh didampingi kanit reskrim polsek putri hijau, aipda hermanto, sh menegaskan. 
bahwa proses hukum terhadap kasus pencabulan oleh oknum guru agama di wilayah hukumnya, sedang bergulir dan sedang tahap melengkapi berkas. 
baca juga:pupuk subsidi untuk sembilan subsektor, tanaman sawit tak masuk kategori
baca juga:pendekatan persuasif langkah jitu cegah perambahan hutan
ia menyatakan, pihaknya bekerja ekstra untuk mempercepat proses hukum kasus asusila oknum guru ini agar penegakan hukum dapat berjalan sebagaimana diharapkan dan menghadapkan tersangka ke meja hijau. 
"setelah pemberkasan usai maka perkara ini akan segera kita antarkan ke meja hijau," ungkap hermanto.
sementara ini, kata hermanto, penyidik masih berusaha menggali keterangan lebih dalam dari pelaku untuk mendapatkan fakta-fakta baru tentang perkara pelecehan seksual yang sempat dilakukan terhadap korban.
"dalam pengakuannya, pelaku sudah melakukan perbuatannya itu sejak semester i tahun 2023 lalu," ungkapnya.
baca juga:pengelolaan aset pasar diserahkan ke desa, dinas perdagangan warning soal pungli..
baca juga: 8 kursi eselon ii diisi pelaksana tugas, 2 jabatan staf ahli bupati kosong
dipastikan hermanto, bila proses pemberkasan terhadap perkara ini sudah berhasil dilengkapi. maka pihaknya akan segera mendorong kasus pencabulan oleh oknum guru agama, untuk di adili.
"setelah seluruh berkas kita tuntaskan, maka perkara ini akan langsung kita dorong ke meja hijau untuk mempertanggung jawabkan perbuatan pelaku," demikian hermanto.
sebagaimana diberitakan radarutara.bacakoran.co sebelumnya. tabir asusila bertahun oleh oknum guru agama di wilayah marga sakti sebelat (mss), terus terbongkar. 
info teranyar, korban tersangka h (30) oknum guru sekolah dasar itu, bertambah. tidak sebatas 24 anak. tapi menjadi 25 anak. 
baca juga: soal tunggakan gaji dan pengangkatan pppk, guru honda temui dewan. ini hasilnya...
baca juga: 30 warga lansia dan disabilitas dibantu sandang dan pangan
munculnya daftar korban tersebut, sejalan dengan kasus yang kini bergulir di kepolisian dan heboh serta menjadi perbincangan publik. korban itu, sudah lulus dari bangku sekolah dasar. 
kepala dispendik bu, drs fahrudin, melalui sekretaris, sugeng prayitno, m.pd, ketika dikonfirmasi kala itu menegaskan. pihaknya serius menyikapi persoalan ini. tak dielaknya juga soal penambahan jumlah korban.
dia memastikan, dispendik sebagai satker yang menaungi, akan mengambil langkah tegas dan sejalan dengan regulasi yang ada. mendukung proses hukum. 
namun tetap menghormati azas praduga tak bersalah. "maka langkah kami apa? adalah mengambil sikap sesuai dengan regulasi. termasuk juga soal disiplin pegawai," tegasnya. 
baca juga: bupati surati opd jelang tes pppk dan cpns. begini perintah bupati
baca juga: salurkan bioflok dan bibit ikan, ini target usin abdisyah ps
untuk diketahui, tersangka h, merupakan asn angkatan tahun 2018. dengan ancaman pasal yang dikenakan kepadanya, sanksi pemecatan dalam pemberhentian tidak dengan hormat (ptdh), turut mengintainya. 
selain ptdh. pemberhentian sementara seorang asn, diatur dalam uu nomor 20 tahun 2023 tentang asn. 
tepatnya di pasal 53 ayat (2) menegasi asn yang ditahan, karena menjadi tersangka atau terdakwa, dilakukan pemberhentian sementara untuk mendukung proses hukum. 
pada ayat (3) menjelaskan, pengaktifan kembali pns sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pegawai asn sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang diberhentikan sementara dilakukan oleh pejabat pembina kepegawaian. 
baca juga: hibah gedung eks stq tunggu persetujuan dewan, uinfas diminta penuhi syarat ini
baca juga:tahun 2024, 20 ribu vaksin anti rabies disiapkan
mekanisme teknisnya, nanti bakal diterbitkan dalam peraturan pemerintah (pp), sebagaimana diterang pasal 54. 
jauh sebelum direvisi, uu nomor 5 tahun 2014 dalam rumpun regulasinya sudah menegasi soal pemberhentian sementara, terhadap asn yang menjadi tersangka. 
termasuk juga mengatur soal hak-haknya. sekadar menginformasikan, 3 tahun sejak uu asn disahkan, lahirlah peraturan pemerintah (pp) nomor 11 tahun 2017 tentang manajemen pns. 
beleid itu pun mengatur, perihal pemberhentian sementara sampai dengan pemberhentian tetap seorang asn bilamana tersandung tindak pidana. 
baca juga:pupuk subsidi untuk sembilan subsektor, tanaman sawit tak masuk kategori
baca juga:pendekatan persuasif langkah jitu cegah perambahan hutan
regulasi itu, juga mengatur soal kebijakan soal hak keuangan seorang asn saat berstatus tersangka. 
"soal pemberhentian sementara (h, oknum guru yang jadi tersangka,red), kami akan koordinasi dengan bkp-sdm," ujar sugeng. (sig)

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Radar Utara, 30 Januari 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan