Baru Empat Hari di Januari, 7 Anak Minta Nikah, 9 Istri Gugat Cerai Suami

Reporter: Benny Siswanto |

Editor: Ependi |

Minggu , 28 Jan 2024 - 20:55

GEDUNG PENGADILAN AGAMA ARGA MAKMUR KELAS IB. -pa-argamakmur.go.id-

baru empat hari di januari, 7 anak minta nikah, 9 istri gugat cerai suami                             radarutara.bacakoran.co -  tempo 4 hari saja, pengadilan agama (pa) arga makmur dalam catatan perkaranya, terdapat tujuh anak meminta ijin pengadilan untuk menikah. 
dalam kurun waktu yang sama pula: 9 istri mengajukan gugatan cerai (cerai gugat,red) terhadap suaminya. 
sebaliknya, ada juga suami menggungat cerai istrinya atau cerai talak. tapi jumlahnya terbilang lebih rendah. sepertiga dari cerai gugat. ada 3 perkara. 
membaca paparan pengadilan dari sistem informasi penelusuran perkara (sipp), letupan perkara perdata itu, terjadi dalam rentang waktu 4 hari. 
baca juga: tni/polri patroli titik rawan, ciptakan kamtibmas yang sejuk
baca juga:bengkulu utara gelar rakor persiapan pemilu. ini pesan bupati mian
tepatnya, mulai dari tanggal 22, 23, 24 dan 25. perkara masuk paling tinggi, terjadi pada 24 januari 2024. 
tanggal tersebut, terbaca 5 perkara cerai gugat. 3 cerai talak. dengan 4 perkara dispensasi kawin atau permohonan ke pengadilan, lantaran belum berusia kawin. 
untuk diketahui, sesuai dengan undang-undang tentang perkawinan, menyaratkan usia nikah adalah 19 tahun untuk laki-laki dan perempuan. 
dalam laporan radarutara.bacakoran.co edisi lalu. dominasi wanita sebagai penggugat dalam perkara cerai, masih berlanjut sampai dengan penutup tahun 2023. 
baca juga: target produksi ikan mukomuko naik menjadi 23.651 ton
baca juga: bangun lahan pertanian modern disiapkan rp2,5 miliar
walau pun, secara kumulatif, tingkat perceraian di pengadilan agama (pa) arga makmur, mengalami penurunan. 
tapi, ketika dikomparasikan dengan subyek gugatan, tahun lalu suami yang menggugat istrinya cerai (cerai talak,red) cenderung meningkat. 
dalam catatan, tahun 2022 cerai talak berjumlah 163 perkara. tahun 2023 jumlahnya 174 perkara. 
akan tetapi, angka perceraian tahun lalu, ditutup dengan catatan angka yang menurun. selisih, 3 perkara lebih rendah, dibanding tahun sebelumnya. 
baca juga:mengenal para ilmuan dunia, untuk pelajar sd, smp dan sma : albert von szent-gyorgyi si ahli biologi dari buda
baca juga:bangun bangsal pascapanen di selagan raya dan teramang jaya, disiapkan rp5,8 miliar
menjawab konfirmasi resminya, pa arga makmur kelas ib lewat panitera, nora addini, 12 januari 2024, menginformasikan soal angka cerai selama 2023 itu. 
dijabar lebih dulu dengan angka kasus cerai 2022, tingkat gugatan didominasi dengan cerai gugat alias istri yang menggugat cerai suaminya. 
sayangnya, pengadilan tidak menjelaskan alasan secara umum yang menjadi dalih para penggugat mengajukan cerai. 
jika sebelum-sebelumnya, tingkat perceraian, setidaknya dipengaruhi oleh beberapa faktor, mulai dari persoalan ekonomi, pihak ketiga sampai dengan faktor kesehatan. 
baca juga:kendala prinsip daerah di sektor tata kelola arsip 
baca juga: lanjutan pembangunan sapras rumah adat disiapkan rp580 juta
"cerai gugat : 512 perkara, cerai talak : 163 perkara," jabar pa arga makmur menyampaikan data cerai untuk tahun 2022. 
mencermati data cerai tahun 2023, tidak hanya secara kuantitatif yang menurun angkanya. 
khusus cerai gugat pada tahun tersebut juga mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya. angka cerai gugat sebanyak 498 perkara. 
"cerai talak sebanyak 174 perkara," jelasnya lagi.
baca juga:pemilih pemula mukomuko tembus 7.140 jiwa. ini sebarannya...
baca juga:anggaran ketahanan pangan bisa jadi temuan bpk
arsip ru dalam warta sebelumnya, periode januari hingga agustus 2023, setidaknya terdapat 400-an lebih perempuan memilih menjanda alias menggugat cerai suaminya.
angka tersebut, ketika menilik laju perkara perdata itu di kabupaten bengkulu utara (bu) dan bengkulu tengah (benteng) yang menjadi wilayah yuridiksi pengadilan agama (pa) kelas i b arga makmur.
data kumulatif perkara gugatan (contensius,red) di pengadilan agama yang berkedudukan di bu ini, periode januari hingga agustus 2023 tercatat telah meregistrasi 484 perkara gugatan. 
layaknya dengan trend selama ini, perempuan cenderung lebih sering menggungat cerai pasangannya. 
baca juga: tni/polri patroli titik rawan, ciptakan kamtibmas yang sejuk
baca juga:bengkulu utara gelar rakor persiapan pemilu. ini pesan bupati mian
dibaca radar utara, total perkara selama 8 bulan saja, minus september yang saat itu masih berjalan. cerai gugat sudah mencapai 359. 
jumlah tersebut, nyaris tiga kali lipat jumlah cerai talak atau gugatan cerai yang dilakukan oleh seorang pria terhadap istrinya. jumlahnya ; 125 perkara. 
"kalau dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya, secara kuantitatif, menurun," terang humas pa arga makmur, fatkul mujib,sh.i,mh di kantornya, rabu 20 september 2023. 
tak disangkalnya, cerai gugat, menjadi perkara gugatan paling tinggi. kebalikannya: cerai talak menempati tangga kedua, setelah cerai gugat. 
baca juga: target produksi ikan mukomuko naik menjadi 23.651 ton
baca juga: bangun lahan pertanian modern disiapkan rp2,5 miliar
tren itu dapat dibilang, istri cenderung lebih sering menggugat cerai suaminya. 
penghujung tahun lalu, ulasan radar utara yang menjumput data-data dari sistem informasi penelusuran perkara (sipp) pa arga makmur juga begitu.
"kalau membanding tahun sebelumnya dengan periode yang sama, masing-masing 389 perkara dan 116 perkara," jabarnya, atas laju perkara selama 8 bulan dengan tahun yang berbeda. 
terungkap pula, gugatan cerai didominasi persoalan ekonomi. 
baca juga:bangun bangsal pascapanen di selagan raya dan teramang jaya, disiapkan rp5,8 miliar
baca juga:mengenal para ilmuan dunia, untuk pelajar sd, smp dan sma : albert von szent-gyorgyi si ahli biologi dari buda
meski begitu, ada juga perselingkuhan sampai dengan "cawe-cawe" pihak ketiga yakni orang tua yang turut campur terlalu jauh, dalam rumah tangga anak-anaknya. 
ada juga soal dugaan kekerasan dalam rumah tangga.
"tapi secara umum, dalil gugatan cerai didominasi alasan ekonomi," ungkapnya. 
turut pula dijelas soal adanya kesalahan paradigma di masyarakat tentang keberadaan pengadilan agama. 
baca juga:kendala prinsip daerah di sektor tata kelola arsip 
baca juga:pemilih pemula mukomuko tembus 7.140 jiwa. ini sebarannya...
sudah lazim, pa, acap dianggap sebagai "lembaga pencerai". padahal, terus dia lagi, setiap hakim ketika disumpah, salah satu fungsinya adalah mengupayakan tidak terjadinya perceraian. 
namun, bukan dimaknai melarang perceraian. karenanya, terus dia, sebagaimana perceraian statusnya merupakan perkara perdata, maka jalur non litigasi selalu mendahului berlanjutnya proses litigasi. 
"makanya ada yang namanya proses mediasi," ungkapnya. 
diungkap pula, tingkat keberhasilan mediasi yang telah dilaksanakan periode itu, rasio keberhasilannya mencapai 74 persen dari total 73 perkara yang dimediasi.
baca juga:anggaran ketahanan pangan bisa jadi temuan bpk
baca juga: tni/polri patroli titik rawan, ciptakan kamtibmas yang sejuk
 sedangkan untuk 2022, tingkat keberhasilannya 25 persen dengan jumlah 105 perkara. 
"dari sisi banding, juga menurun. dapat diartikan, hasil putusan pa juga memuaskan," pungkasnya. 
selain itu, tingkat perkawinan dalam usia yang relatif masih muda di daerah, relatif tinggi. 
bahkan, cenderung mengalami peningkatan saban tahunnya.
baca juga:bengkulu utara gelar rakor persiapan pemilu. ini pesan bupati mian
baca juga: target produksi ikan mukomuko naik menjadi 23.651 ton
membaca statistik perkara di pengadilan agama (pa) kelas i b arga makmur, periode januari hingga agustus 2023, angka dispensasi kawin yang menjadi perkara permohonan jumlahnya 106 perkara. 
data teranyar, penutup tahun 2023 angka dispensasi kawin mencapai 149 perkara. 
sederhananya, dispensasi kawin, merupakan dasar bagi kementerian agama (kemenag) memproses pernikahan.  
bagi seorang calon pengantin yang belum memenuhi usia kawin, namun mesti dilangsungkan pernikahannya karena alasan tertentu. 
baca juga: bangun lahan pertanian modern disiapkan rp2,5 miliar
baca juga:bangun bangsal pascapanen di selagan raya dan teramang jaya, disiapkan rp5,8 miliar
maka mewajibkan calon pasangan nikah, lebih dulu mendapatkan persetujuan pengadilan agama. 
ditegasi undang-undang (uu) nomor 16 tahun 2019 tentang perkawinan yang merupakan revisi uu nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan. 
menegasi umur minimal pasangan kawin baik laki-laki dan perempuan adalah berumur 19 tahun. 
calon pasangan nikah, baik kedua-duanya atau salah satunya yang belum memasuki usia kawin, namun harus dinikahkan secara resmi.
baca juga:mengenal para ilmuan dunia, untuk pelajar sd, smp dan sma : albert von szent-gyorgyi si ahli biologi dari buda
baca juga:kendala prinsip daerah di sektor tata kelola arsip 
wajib harus melalui mekanisme putusan pengadilan agama atas permohonan dispensasi kawin. 
"data dispensasi kawin yang diterima tahun 2022 sebanyak 140 perkara. tahun 2023 diterima 149 perkara," jelas pa arga makmur kelas ib melalui panitera, nora addini kepada ru. 
pegiat anti kekerasan perempuan dan anak, julisti anwar, sh, menilai terdapat dilematika, menyikapi angka perkara dispensasi kawin. 
di satu sisi, kata listi, sapa akrabnya, dispensasi kawih dlindungi undang-undang. 
baca juga: lanjutan pembangunan sapras rumah adat disiapkan rp580 juta
baca juga:pemilih pemula mukomuko tembus 7.140 jiwa. ini sebarannya...
tapi patut diduga, kata dia, hilir persoalan itu sampai ditempuh, terdapat dugaan sebuah tindak pidana. 
"dugaannya adalah pelanggaran yang diatur dalam uu perlindungan anak. sanksinya berat. ancamannya maksimal 15 tahun penjara," kata listi. 
dia berharap, persoalan ini disikapi serius pemangku kebijakan pusat hingga daerah. 
bukan tidak mungkin, pernikahan yang dilegalkan itu, berimplikasi pada kualitas rumah tangga. 
baca juga:anggaran ketahanan pangan bisa jadi temuan bpk
baca juga: tni/polri patroli titik rawan, ciptakan kamtibmas yang sejuk
"hilir persoalannya adalah perceraian. ini yang harus disikapi bersama," serunya.
apa permasalahnnya? adalah pernikahan pada usia remaja atau anak-anak. kenapa bisa terjadi? hal inilah yang menurut julisti, persoalan di sektor hulu yang cenderung terabaikan. 
"bisa saja, mereka yang paham hukum, ketika melakukan pelanggaran uu pa, lantas mengajukan dispensasi nikah sebagai opsinya. karena ini konstitusional," ungkapnya. 
"yang dirugikan nanti siapa? adalah anak-anak. karena adanya perceraian," tandasnya. (*)

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Radar Utara, 29 Januari 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan