Pemda Bengkulu Utara Terus Geber Program KPK
Monitoring Center for Prevention (MCP) 2025 hadir dorong transformasi tata kelola daerah. Sinergi KPK, Kemendagri, dan BPKP jadi kunci pengawasan.-Radar Utara/Benny Siswanto-
RADARUTARA.BACAKORAN.CO - Dukungan nyata Pemda Bengkulu Utara, atas pelaksanaan Survei Penilaian Integritas (SPI) yang tengah digelar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kian saja nyata.
Dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan di daerah yang berakuntabilitas, efektif serta dibarengi dengan langkah pencegahan penyelewengan kewenangan di utas birokrasi, Pemda merilis flyer digital untuk menjadi bahan sosialisasi massif di daerah.
Catatan RU, sebelumnya komitmen moril sudah disampaikan Bupati Arie Septia Adinata,SE,MAP juga Wakil Bupati, H Sumarno,S.Pd, soal survey yang tengah dijalankan lembaga anti rasuah Indonesia yang kini telah menjadi komposan eksekutif, pasca revisi UU KPK.
Unsur pimpinan daerah itu, menerangkan SPI merupakan sebuah langkah baik yang harus didukung lintas sektor agar inisiatif KPK yang bertujuan mengukur tingkat integritas dan memetakan potensi risiko korupsi dapat menghasilkan hipotesa kuat, karena didukung oleh gelombang pengisian survey.
Wabup yang secara kewenangan memiliki tugas pengawasan, juga menyampaikan langkah KPK dalam memetakan risiko dan kerawanan korupsi dengan mengidentifikasi titik-titik lemah atau celah dalam sistem kerja suatu instansi yang berpotensi disalahgunakan untuk praktik korupsi, juga menjadi spirit pemerintahannya di daerah.
BACA JUGA:MCSP Tahun 2025, Pemda Tenggat OPD Input Dokumen Hingga 30 November
BACA JUGA:Selain Dukung SPI KPK, Pemda Bengkulu Utara Serukan MCP Untuk Pemerintahan Bersih dan Efisien
Untuk diketahui, sumber survey SPI KPK 2025 antara lain dari internal yakni Pegawai di dalam instansi itu sendiri, eksternal yakni masyarakat atau pihak yang pernah berinteraksi dengan instansi tersebut.
Kemudian dari kalangan ahli atau akademisi yang memiliki pemahaman mendalam serta hasil pemetaan nantinya, akan memberikan gambaran komprehensif tentang seberapa rentan suatu instansi terhadap korupsi.
"Karenanya masyarakat dan ASN yang menerima WhatsApp blast dari KPK, untuk mendukung dengan mengisi kuisioner secara digital," seru Bupati dan Wabup, senada menegasi.
Sekda Bengkulu Utara, H Fitriansyah,SSTP,MM berujar flyer dukungan SPI KPK 2025 merupakan tindaklanjut dari spirit yang disampaikan Bupati Arie Septia Adinata,SE,MAP dan Wakil Bupati, H Sumarno, S.Pd dan bertujuan membangun ekosistem birokrasi yang andal dan berakuntabilitas.
"Karena itu, flyer digital yang disebar merupakan bentuk tanggungjawab moril kita bersama dalam memerangi korupsi," ujar Sekda Fitriansya yang juga Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).