Perang Tafsir SE Mendagri dan PP 12/2019 tentang PKD

perang tafsir se mendagri dan pp 12/2019 tentang pkd radarutara.bacakoran.co - perang tafsir perihal waktu pembahasan rancangan apbd perubahan 2025, terjadi. apalagi, dprd yang kurang memahami aturan teknis. praktis, fungsi pengawasan, anggaran, yang menjadi kewenangan yang dimiliki menjadi tumpul dan tak berjalan. karena memungkinkan, pembahasan anggaran dilaksanakan "kebut semalam".  padahal, lembaga politik itu, sudah memiliki sejumlah tenaga ahli yang dibayar jutaan rupiah per bulan.  begitu juga sekretariat yang mestinya menyuplai informasi, selaku motor pendukung penyelenggaraan fungsi kelembagaan di legislatif. pantauan radarutara.bacakoran.co, perang tafsir lantaran adanya 2 beleid yakni peraturan pemerintah (pp) nomor 12 tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah (pkd). baca juga:jelang anggaran perubahan, sebegini serapan apbd seluruh pemda 2025 baca juga:juni habis, realisasi apbd semester i 2025 belum dilaporkan ke dprd kemudian surat edaran atau se nomor 900.1.1/640/sj yang diteken menteri dalam negeri (mendagri), tito karnavian yang sudah diterbitkan sejak februari 2025.  alasan tabrakan regulasi  a. versi pp pkd  pp tentang pkd, secara eksplisit menegasi timeline penyampaian laporan realisasi apbd semester 1 dan prognosis 6 bulan berikutnya kepada dprd paling lambat akhir juli tahun anggaran berjalan.  prognosis, secara sederhana merupakan perkiraan kondisional penyelenggaraan anggaran semester berikutnya.  laporan realisasi apbd semester 1 ta 2025, merupakan rujukan bagi pemda dan dprd melaksanakan penyusunan apbd perubahan 2025.  baca juga:silpa apbd ta 2024 diprioritaskan untuk bantu rakyat baca juga:mendagri : persetujuan bersama apbd perubahan 2025 minggu pertama juli b. versi se mendagri  beleid penegasan yang diteken mendagri tito karnavian, meminta penyampaian realisasi apbd semester 1 oleh pemda ke dprd paling lambat 30 juni 2025.  se mendagri yang juga meminta penyelarasan rencana kerja pemerintah daerah atau rkpd dengan visi misi kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih serta asta cita agar rampung pada mei 2025 itu, turut menenggat kesepakatan bersama motor pemerintahan di daerah.  lewat beleid tito itu, pemerintah memberikan tenggat waktu kesepakatan antara kepala daerah dan dprd atas rancangan apbd perubahan 2025, dilaksanakan minggu pertama juli 2025.  sejumlah daerah sudah garap anggaran perubahan mandulnya, instruksi mendagri di daerah, tidak lepas tak berjalannya fungsi dan peran dprd atas penyelenggaraan fungsi pemda.  baca juga:jelang anggaran perubahan, sebegini serapan apbd seluruh pemda 2025 baca juga:juni habis, realisasi apbd semester i 2025 belum dilaporkan ke dprd namun pada daerah dengan lembaga dprd yang fungsinya berjalan, kini telah memproses anggaran perubahan. bahkan, sudah menjujung kesepakatan bersama.  seperti contoh di banjarmasin. dprd dan pemda telah menyepakati apbd p banjarmasin 2025 sebesar rp 2,5 triliun.  begitu juga dengan pemkab kota waringin timur, juga telah melaksanakan pembahasan rancangan apbd perubahan 2025. pemda gunung kidul bersama dprd melaksanakan pembahasan kebijakan umum perubahan anggaran (kupa) dan prioritas plafon anggaran sementara (ppas) pada 30 juni 2025.  padahal, mendagri menegasi lewat se nomor 900.1.1/640/sj, pembahasan rancangan perubahan kua dan perubahan ppas untuk mendapatkan kesepakatan bersama antara kepala daerah dan dprd. baca juga:silpa apbd ta 2024 diprioritaskan untuk bantu rakyat baca juga:mendagri : persetujuan bersama apbd perubahan 2025 minggu pertama juli - minggu pertama bulan juni 2025 untuk provinsi; dan - minggu kedua bulan juni 2025 untuk kabupaten/kota. mendagri juga menugasi gubernur selalu wakil pemerintah pusat di daerah melaksanakan pembinaan dan pengawasan.  gubernur diminta memfasilitasi kabupaten/koya di wilayahnya dalam percepatan perubahan rkpd 2025 dan perubahan apbd 2025.

Tag

• # se 900 mendagri
• # pp 12/2019
• # tabrakan regulasi
• # penyusunan apbd perubahan 2025
• # se mendagri tito

Share

• 
• 
• 
• 
•