Warga Rawa Mulya Temui Bupati Mukomuko, Tuntut Penyelesaian Tapal Batas dan Klaim Sepihak Tanah Adat

Reporter: Wahyudi |

Editor: Ependi |

Sabtu , 14 Jun 2025 - 07:57

Terlihat warga Rawa Mulya SP7 saat menemui Bupati Mukomuko-Radar Utara/Wahyudi-

Menanggapi tuntutan warga, Bupati Choirul Huda menegaskan bahwa pihaknya tidak akan tinggal diam. Pemkab akan menggelar rapat bersama BPN dan FKPD dalam pekan depan untuk membedah dokumen kepemilikan masing-masing pihak.

"Kita tidak bisa gegabah. Harus melalui tahapan. Kamis atau Jumat depan kita kumpulkan semua pihak, termasuk BPN untuk cek koordinat dan alas hak. Kami cari solusi yang terbaik, sesuai aturan," jelas Bupati.

Ia juga meminta semua pihak menahan diri, menjaga kondusifitas, dan tidak melakukan provokasi yang bisa memperkeruh situasi.

Sementara itu, tokoh pemuda Bandar Ratu, Weri Tri Kusumaria, membantah tudingan bahwa kelompoknya menyerobot lahan warga SP7. Ia menyebut, lahan itu merupakan tanah adat yang juga memiliki dasar dokumen historis.

"Kami juga punya bukti dan sejarah kalau itu lahan adat. Jadi jangan menyudutkan. Kalau memang ada konflik kepemilikan, tempuh jalur hukum," kata Weri.

Dirinya juga mendukung agar Pemkab segera menyelesaikan persoalan batas wilayah antara Bandar Ratu dan SP7, agar konflik tak meluas. (rel)

warga rawa mulya temui bupati mukomuko, tuntut penyelesaian tapal batas dan klaim sepihak tanah adat                            radarutara.bacakoran.co – ketegangan antar wilayah di kabupaten mukomuko kian memuncak. belasan warga desa rawa mulya sp7, kecamatan xiv koto, menemui bupati mukomuko h. choirul huda, sh, jumat, 13 juni 2025.
mereka menuntut penyelesaian sengketa tapal batas dan konflik lahan seluas 60 hektar yang kini diklaim sebagai tanah adat oleh kelompok dari kelurahan bandar ratu dan desa ujung padang.
kehadiran warga yang mengatasnamakan diri sebagai gabungan masyarakat perbatasan rawa mulya itu bukan tanpa sebab.
mereka meminta pemerintah kabupaten mukomuko bertindak tegas atas tindakan sepihak kelompok masyarakat yang mengklaim lahan tersebut sebagai tanah adat dan telah melakukan aktivitas fisik menggunakan alat berat, tanpa menghormati sertifikat hak milik warga sp7 yang terbit sejak 1991.
baca juga:pemetaan tapal batas desa di mukomuko butuh dana
baca juga:dana pemetaan tapal batas desa diusulkan rp50 juta per desa
ketua kelompok masyarakat, sriyono, dalam pertemuan dengan bupati menyampaikan bahwa dari total 60 hektar lahan yang disengketakan, 44 hektar telah bersertifikat atas nama warga rawa mulya sejak lebih dari tiga dekade lalu.
"warga sp7 sejak lama memperjuangkan lahan ini, termasuk ketika dulu bersengketa dengan cv adi mulya karya. setelah perusahaan itu tidak lagi beroperasi, kami manfaatkan lahan untuk sawit. tapi kini sawit kami dirusak karena klaim sepihak ini," tegas sriyono dengan nada kecewa.
menurutnya, kelompok dari bandar ratu dan ujung padang sudah hampir sebulan terakhir melakukan aktivitas pembukaan lahan dengan membuat drainase dan kavling. 
"ini bukan hanya pelanggaran, tapi juga perusakan. kami punya sertifikat sah dari negara. kami minta bupati segera hentikan aktivitas ilegal ini,” desaknya.
baca juga:dpmd usulkan anggaran pemetaan tapal batas desa
baca juga:penertiban tapal batas desa diambil alih dpmd
agus suparmin alias kisut, warga lainnya, mengungkapkan bahwa ketegangan di lapangan nyaris berujung bentrok. sekitar 70 warga sp7 sempat mendatangi lokasi lahan dan bersitegang dengan kelompok bandar ratu.
"untung masih bisa menahan diri. tapi kalau ini terus dibiarkan tanpa penyelesaian, bisa meledak kapan saja," ujarnya dengan serius.
menanggapi tuntutan warga, bupati choirul huda menegaskan bahwa pihaknya tidak akan tinggal diam. pemkab akan menggelar rapat bersama bpn dan fkpd dalam pekan depan untuk membedah dokumen kepemilikan masing-masing pihak.
"kita tidak bisa gegabah. harus melalui tahapan. kamis atau jumat depan kita kumpulkan semua pihak, termasuk bpn untuk cek koordinat dan alas hak. kami cari solusi yang terbaik, sesuai aturan," jelas bupati.
baca juga:pemetaan tapal batas desa di mukomuko butuh dana
baca juga:dana pemetaan tapal batas desa diusulkan rp50 juta per desa
ia juga meminta semua pihak menahan diri, menjaga kondusifitas, dan tidak melakukan provokasi yang bisa memperkeruh situasi.
sementara itu, tokoh pemuda bandar ratu, weri tri kusumaria, membantah tudingan bahwa kelompoknya menyerobot lahan warga sp7. ia menyebut, lahan itu merupakan tanah adat yang juga memiliki dasar dokumen historis.
"kami juga punya bukti dan sejarah kalau itu lahan adat. jadi jangan menyudutkan. kalau memang ada konflik kepemilikan, tempuh jalur hukum," kata weri. 
dirinya juga mendukung agar pemkab segera menyelesaikan persoalan batas wilayah antara bandar ratu dan sp7, agar konflik tak meluas. (rel)

Tag

Share

Koran Edisi Terbaru

Baca Koran RADAR UTARA, 16 DESEMBER 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan