APBN 2025 Tetap Optimal, Pijakan Menapaki 2026
Menteri Keuangan Sri Mulyani (keempat kiri) didampingi Wakil Menteri Keuangan Thomas Djiwandono (ketiga kiri), Anggito Abimanyu (kedua kanan), dan Suahasil Nazara (keempat kanan) memberikan pemaparan pada konferensi pers APBN KiTa di Kantor Kementerian Ke-ANTARA FOTO/Bayu Pratama S/tom.-
BACA JUGA:Bincang Soal Pengusulan DTKS, PBI JK APBN dan SIKS NG, Bengkulu Utara Bicara di Provinsi
BACA JUGA:Proyek Infrastruktur dari APBN Disebut Tunjukkan Progres Positif
Pentingnya Peran Danantara
Danantara, lembaga yang diberikan mandat untuk memperbaiki operasional dan meningkatkan kualitas investasi BUMN akan sangat turut berperan dengan meningkatkan produktivitas aset negara sekaligus mempercepat investasi bernilai tambah tinggi dan sejalan dengan prioritas pembangunan. Pemerintah juga terus menjaga APBN 2026 tetap sehat dan kredibel melalui penguatan reformasi fiskal yang berfokus pada optimalisasi pendapatan, peningkatan efisiensi belanja, dan pengembangan pembiayaan inovatif.
Dari sisi pendapatan, strategi pendapatan negara difokuskan pada perluasan basis pajak berbasis data dan risiko, penyederhanaan administrasi, serta implementasi Global Taxation Agreement. Insentif fiskal diberikan secara selektif untuk sektor prioritas. PNBP diperkuat melalui optimalisasi SDA, tata kelola, inovasi layanan, dan reformasi aset negara. Target pendapatan negara: 11,71�12,22 persen dari PDB.
Belanja negara difokuskan pada program prioritas yang berkualitas dan efektif, dengan efisiensi operasional dan peningkatan produktivitas belanja. Fokus diarahkan pada MBG, sekolah unggulan dan rakyat, lumbung pangan, serta koperasi desa/kelurahan. Subsidi disempurnakan agar lebih tepat sasaran, didukung perbaikan data dan penguatan perlindungan sosial. Kualitas belanja daerah ditingkatkan melalui harmonisasi pusat-daerah dan penguatan fiskal daerah. Alokasi belanja ditargetkan 14,19�14,75 persen dari PDB.
Kebijakan fiskal tetap ekspansif namun terukur, dengan defisit direncanakan pada kisaran 2,48�2,53 persen PDB. Kebijakan ini memainkan peran stabilisasi melalui strategi counter-cyclical, memperkuat dukungan terhadap sektor usaha dan masyarakat, serta menjaga kesinambungan fiskal jangka menengah. Pembiayaan dilakukan secara prudent, inovatif, dan berkelanjutan guna mendorong investasi dan pembangunan nasional.
Dengan kebijakan tersebut, Pemerintah menargetkan perbaikan indikator kesejahteraan pada 2026, antara lain: penurunan angka kemiskinan ke kisaran 6,5�7,5 persen, tingkat pengangguran terbuka 4,44�4,96 persen, Rasio Gini 0,377�0,380, dan peningkatan Indeks Modal Manusia (IMM) menjadi 0,57.
BACA JUGA:APBN 2025 Masih Terjaga di Tengah Tekanan Global
BACA JUGA:60 Ribu Orang Kena PHK, APBN Defisit, Belanja Pemda Baru 4,64%
"Pemerintah menegaskan komitmen untuk menjadikan APBN sebagai instrumen fiskal utama dalam mengakselerasi pertumbuhan ekonomi yang inklusif, memperkuat ketahanan nasional, dan mewujudkan visi Indonesia Maju 2045,� pungkas Menkeu. (**)
Sumber Indonesia.go.id