APBN 2025 Tetap Optimal, Pijakan Menapaki 2026
Menteri Keuangan Sri Mulyani (keempat kiri) didampingi Wakil Menteri Keuangan Thomas Djiwandono (ketiga kiri), Anggito Abimanyu (kedua kanan), dan Suahasil Nazara (keempat kanan) memberikan pemaparan pada konferensi pers APBN KiTa di Kantor Kementerian Ke-ANTARA FOTO/Bayu Pratama S/tom.-
KEM-PPKF tahun 2026 menjadi landasan strategis Pemerintah dalam menavigasi ekonomi dan menjaga konsistensi pembangunan. Kebijakan fiskal diarahkan mendukung kedaulatan pangan, energi, dan ekonomi sebagai pijakan menuju Indonesia yang tangguh, mandiri, dan sejahtera.
Dengan sinergi dan kolaborasi, pertumbuhan ekonomi 2026 diperkirakan mencapai 5,2�5,8 persen, didukung inflasi yang terkendali, hilirisasi SDA, peningkatan iklim investasi, dan penguatan kualitas SDM. Laju pertumbuhan ini akan menjadi fondasi yang kuat untuk pertumbuhan hingga mencapai 8 persen dalam beberapa tahun ke depan, menopang pencapaian visi Indonesia Maju 2045.
Dengan mempertimbangkan ketidakpastian pasar global, suku bunga SBN 10 tahun diproyeksikan berada di kisaran 6,6�7,2 persen, didukung spread menarik dan kepercayaan investor terhadap stabilitas ekonomi Indonesia. Rupiah stabil di Rp16.500�Rp16.900/USD, dan inflasi dikendalikan antara 1,5�3,5 persen. Harga minyak mentah Indonesia diperkirakan USD60�USD80 per barel, dengan target lifting minyak 600�605 ribu barel per hari dan gas 953�1.017 ribu barel setara minyak per hari.
Dengan landasan asumsi dasar ekonomi makro untuk tahun 2026 tersebut, kebijakan fiskal 2026 diarahkan secara efektif dan selektif untuk fokus pada upaya-upaya (i) menstabilkan ekonomi melalui diplomasi perdagangan dan investasi, deregulasi, serta sinergi kebijakan fiskal-moneter; (ii) melindungi dunia usaha dan daya beli melalui insentif fiskal dan program sosial; dan (iii) menjaga kredibilitas APBN dengan meningkatkan penerimaan negara, efisiensi belanja, serta pengelolaan aset dan kekayaan negara.
Selain perspektif jangka pendek, dalam jangka menengah disusun strategi yang difokuskan pada 8 (delapan) area untuk sekaligus mendukung agenda pembangunan.
BACA JUGA:OTT KPK di Kaltim: Proyek APBN Via BPJN. Segini Bukti Uang yang Diamankan..
BACA JUGA:Bantuan Untuk 2.973 KK Warga BU Disokong APBN
Pertama, mempercepat ketahanan pangan dengan mendorong produktivitas dan menjaga stabilitas harga pangan, untuk mewujudkan petani makmur dan nelayan sejahtera.
Kedua, mewujudkan ketahanan energi dengan peningkatan lifting minyak dan gas, menjaga stabilitas harga energi, percepatan pengembangan energi baru terbarukan, serta mengurangi emisi gas rumah kaca.
Ketiga, memperkuat efektivitas program Makan Bergizi Gratis (MBG) untuk membangun generasi sehat dan produktif sejak dini. Program ini, didesain untuk meningkatkan gizi, sekaligus memberdayakan peran UMKM, serta membangkitkan ekonomi daerah.
Keempat, menghadirkan pendidikan yang bermutu dan berdaya saing melalui penguatan sekolah unggulan, sekolah rakyat, perbaikan sarana dan prasarana, peningkatan angka partisipasi kasar PAUD dan perguruan tinggi, penguatan kualitas tenaga pengajar, serta penguatan vokasional.
Kelima, Pemerintah menghadirkan layanan kesehatan berkualitas untuk meningkatkan produktivitas melalui perluasan JKN, pemeriksaan kesehatan gratis, penurunan stunting dan penyakit menular, penguatan fasilitas kesehatan, serta bantuan gizi bagi balita dan ibu hamil.
Keenam, memperkuat pembangunan desa serta pemberdayaan koperasi dan UMKM untuk menggerakkan ekonomi masyarakat, mengurangi kemiskinan, dan menciptakan lapangan kerja.
Ketujuh, memperkuat pertahanan semesta untuk mewujudkan Indonesia yang berdaulat sebagai fondasi kemandirian ekonomi, sosial, dan politik dalam rangka menghadirkan kesejahteraan yang berkeadilan.
Kedelapan, mengakselerasi investasi dan peningkatan daya saing perdagangan global dalam global value chain yang lebih kuat.