Proyek Infrastruktur dari APBN Disebut Tunjukkan Progres Positif

BENGKULU RU - Kegiatan pembangunan infrastruktur di Provinsi Bengkulu, yang anggarannya bersumber dari APBN Tahun Anggaran (TA) 2025 disebut menunjukkan progres positif.

Ini disampaikan Ketua Komisi III DPRD Provinsi Bengkulu, Juhaili, SIP. Menurut Juhaili, ini juga diketahui pihaknya berdasarkan Rapat Dengan Pendapat (RDP) bersama Balai Pelaksana Jalan Nasional (BPJN) dan Balai Wilayah Sungai (BWS) Sumatera 7.

"Dalam RDP bersama BPJN dan BWS Sumatera 7, kita membahas tindaklanjut dari efisiensi anggaran pasca adanya Inpres No 1 Tahun 2025," ungkap Juhaili.

Dari sanalah, lanjut Juhaili, terungkap jika beberapa kegiatan pembangunan infrastruktur, dengan anggaran bersumber dari APBN sudah mulai dilaksanakan.

BACA JUGA:Kapan Eksekusi Proyek Infrastruktur Jalan oleh Pemprov Bengkulu maupun Kabupaten?

BACA JUGA:Anggaran Infrastruktur, Dewan Provinsi Bengkulu Dorong Segera Dilelang

"Sepanjang pengawasan yang kita lakukan, memang sudah ada yang terlihat. Seperti proyek dalam rangka penanggulangan banjir di Tanjung Agung Kota Bengkulu, bahu jalan nasional dari Nakau-Air Sebakul dan lainnya," kata Juhaili.

Meskipun demikian, sambung Juhaili, masih ada beberapa kegiatan dengan sumber APBN ini, belum bisa dilaksanakan lantaran proses administrasi.

"Ada yang rekening anggarannya sudah dibuka pasca kebijakan Inpres, ada yang masih terkunci, dan ada pula yang sedang dalam proses lelang. Namun, data secara umum menunjukkan progres positif," tegas Juhaili.

Juhaili menambahkan, program prioritas terutama di sektor infrastruktur yang bersumber dari APBN untuk Provinsi Bengkulu, tidak terdampak signifikan dengan kebijakan efisiensi anggaran. 

BACA JUGA:Rp 721 M Dialokasikan untuk Infrastruktur

BACA JUGA:BPBD Minta BNPB Perbaiki Infrastruktur di Mukomuko

"Efisiensi tidak sampai mengganggu program infrastruktur vital. Justru, banyak kegiatan yang sudah berjalan sesuai rencana, meski bertahap," tambah Juhaili.

Lebih lanjut Juhaili mengemukakan, pihaknya mendorong percepatan realisasi anggaran, terutama untuk proyek yang telah selesai proses lelang.