Ekonomi Lesu, Serapan APBD Nasional Tahun 2025 Baru Segini

Reporter: Benny Siswanto |

Editor: Ependi |

Selasa , 25 Mar 2025 - 11:42

Ekonomi Lesu, Serapan APBD Nasional Tahun 2025 Baru Segini-Radar Utara/Benny Siswanto-

- Tunjangan Pangan;

- Tunjangan Jabatan atau Tunjangan Umum; dan

- Tambahan Penghasilan Paling Banyak sebesar paling banyak yang diterima 1 (satu) bulan bagi pemerintah daerah yang memberikan tambahan penghasilan dengan memperhatikan kemampuan kapasitas fiskal daerah dan sesuai dengan ketentuan perundangan-undangan. Sesuai dengan pangkat, jabatan, peringkat jabatan atau kelas jabatannya.

Persiapan Belanja Pasca Efisiensi Anggaran di Daerah

Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD), Masrup, S.St.Pi, M.Si, ketika dikonfirmasi Radar Utara baca Koran, membenarkan kalau saat ini, APBD TA 2025 sudah bisa dikatakan sebagai APBD pasca efisiensi.

Puluhan miliar APBD di daerah ini yang awalnya senilai Rp 1,3 triliun, turut dipangkas imbas kebijakan efisiensi anggaran sektor rasionalisasi Transfer ke Daerah atau TKD, salah satu menu anggaran di daerah yang berada di Dinas Pekerjaan Umum senilai Rp 13 miliar yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) masuk dalam objek pencadangan pemerintah pusat.

"Kondisi saat ini, APBD sudah pasca efisiensi," kata Masrup, Selasa, 25 Maret 2025.

Saat ini proses di daerah adalah menyampaikan laporan-laporan sebagaimana yang ditugaskan oleh Menteri Dalam Negeri, rekonsiliasi mekanisme kerja anggaran dengan seluruh OPD.

"Secara umum, tindak lanjutnya di daerah sesuai dengan proyeksi pemerintah pusat," pungkasnya. (bep)

ekonomi lesu, serapan apbd nasional tahun 2025 baru segini                            radarutara.bacakoran.co - kondisi ekonomi masyarakat di daerah secara makro nasional, agaknya terus menjujug titik nadir.
menu pemantik daya beli di masyarakat oleh pemerintah, harus terus digulir. kajian ini katika menilik, data apbd provinsi seluruh indonesia tahun 2025.
saat ini serapannya baru di capaian 5,22% atau senilai rp72.453,08 miliar dari total asumsi belanja apbd nasional rp 1.387.181,77 miliar sebagaimana dijabarkan www.djpk.kemenkeu.go.id portal data apbd. 
kondisi apbd nasional saat ini, sudah masuk pasca efisiensi anggaran yang diminta presiden prabowo lewat inpres 1/2025, ditindaklanjuti menteri keuangan (menkeu) sri mulyani via kmk 29 tahun 2025 hingga menteri dalam negeri (mendagri), tito karnavian via se mendagri nomor 900/833/sj.
baca juga:wajib revisi apbdes 2025 sebelum pengajuan dd, posma: program ketahanan pangan sesuai arahan kemendes
baca juga:efisiensi belanja apbd bengkulu utara, perjalanan dinas kecamatan ikut dipangkas
mencermati data pendapatan asli daerah per provinsi, termasuk di dalamnya terdapat apbd kabupaten dan apbd kota seluruh indonesia, diketahui pendapatan daerah tahun 2025 ini, memiliki angka asumtif sebesar rp 1.340.591,30 miliar, dengan realisasi sampai dengan 24 maret 2025 pukul 11.06, di angka rp 115.001,10 miliar atau 8,58%.
realisasi apbd, khususnya belanja daerah, saat ini masih didominasi belanja wajib salah satunya belanja pegawai yang meliputi gaji bulanan hingga thr asn.
tungguan realisasi anggaran yang paling memberikan dampak ekonomi luas adalah berjalannya proyek pemerintah yang hingga kini praktis belum ada yang berjalan.
bendahara umum negara (bun) yang merupakan menteri keuangan, sri mulyani menyampaikan hasil kalkulasi pemerintah, mulai dari aparatur negara di pusat dan di daerah, jumlah penerima anggaran thr yang totalnya sebesar rp 49,7 triliun itu akan dinikmati oleh 9,4 juta penerima. 
baca juga:efisiensi apbd, usin: jangan ubah yang tak perlu diubah
lewat pmk 23/2025 menkeu, sri mulyani, mengungkap, khusus anggaran untuk thr asn tahun 2025, kata dia, nilainya mencapai rp 49,4 triliun. 
anggaran ini telah diakomodir via apbn hingga apbd ta 2025 melalui anggaran pada kementerian/lembaga (k/l), bagian anggaran bendahara umum negara (ba bun) serta transfer ke daerah (tkd). 
untuk kebutuhan asn daerah menyedot anggaran sekitar rp 19,3 triliun. ada lagi yakni sebesar rp 16,5 triliun juga akan diberikan kepada asn daerah sebagai tambahan penghasilan pegawai (tpp). 
penerima thr di daerah
siapa saja yang mendapatkan thr di lingkungan pemda? mekanismenya sudah ditegaskan dalam peraturan pemerintah (pp) nomor 11/2025 tentang pembayaran thr bagi aparatur negara. 
baca juga:juknis pangkas apbd 2025 masih ditunggu
baca juga:efisiensi belanja apbd bengkulu utara, perjalanan dinas kecamatan ikut dipangkas
sesuai beleid tersebut yang telah ditindaklanjuti dengan pmk 23/2025 hingga se mendagri. khusus instansi pemda, penerima thr meliputi: 
1. kepala daerah dan wakil kepala daerah; 
2. pimpinan dan anggota dprd;
3. pimpinan badan layanan umum daerah (blud); 
4. pns dan calon pns; 
5. pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (pppk);
6. pegawai - non pegawai aparatur sipil negara pada perangkat daerah yang menetapkan pola pengelolaan keuangan blud.
baca juga:efisiensi belanja apbd bengkulu utara, perjalanan dinas kecamatan ikut dipangkas
baca juga:juknis pangkas perjalanan dinas apbd 2025 sudah diterbitkan mendagri
adapun komponen thr dan juga gaji ketiga belas yang telah teranggarkan, meliputi : 
- gaji pokok;
- tunjangan keluarga; 
- tunjangan pangan; 
- tunjangan jabatan atau tunjangan umum; dan
- tambahan penghasilan paling banyak sebesar paling banyak yang diterima 1 (satu) bulan bagi pemerintah daerah yang memberikan tambahan penghasilan dengan memperhatikan kemampuan kapasitas fiskal daerah dan sesuai dengan ketentuan perundangan-undangan. sesuai dengan pangkat, jabatan, peringkat jabatan atau kelas jabatannya.
baca juga:pppk tahap iv/2023 dapat thr full satu bulan gaji plus tunjangan melekat
baca juga:dewan pers larang wartawan meminta-minta thr 
persiapan belanja pasca efisiensi anggaran di daerah
kepala badan keuangan dan aset daerah (bkad), masrup, s.st.pi, m.si, ketika dikonfirmasi radar utara baca koran, membenarkan kalau saat ini, apbd ta 2025 sudah bisa dikatakan sebagai apbd pasca efisiensi. 
puluhan miliar apbd di daerah ini yang awalnya senilai rp 1,3 triliun, turut dipangkas imbas kebijakan efisiensi anggaran sektor rasionalisasi transfer ke daerah atau tkd, salah satu menu anggaran di daerah yang berada di dinas pekerjaan umum senilai rp 13 miliar yang bersumber dari dana alokasi khusus (dak) masuk dalam objek pencadangan pemerintah pusat. 
"kondisi saat ini, apbd sudah pasca efisiensi," kata masrup, selasa, 25 maret 2025. 
saat ini proses di daerah adalah menyampaikan laporan-laporan sebagaimana yang ditugaskan oleh menteri dalam negeri, rekonsiliasi mekanisme kerja anggaran dengan seluruh opd. 
"secara umum, tindak lanjutnya di daerah sesuai dengan proyeksi pemerintah pusat," pungkasnya. (bep)

Tag

Share

Koran Edisi Terbaru

Baca Koran RADAR UTARA, 30 MARET 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan