Kabag Hukum Akui Pentingnya Perdes Untuk Acuan Pendapatan Desa yang Sah

Reporter: Abdurrahman Wachid |

Editor: Ependi |

Rabu , 19 Mar 2025 - 20:00

Kabag Hukum Irsaliyah Yurda, SH., MH-Radar Utara / Abdurrahman Wachid-

Pasal 8 mengatur, diantaranya, BPD mengundang Kepala Desa untuk membahas dan menyepakati rancangan Peraturan Desa.

Pasal 10 Ayat 1 Rancangan peraturan Desa yang telah disepakati bersama disampaikan oleh pimpinan Badan Permusyawaratan Desa kepada kepala Desa untuk ditetapkan menjadi peraturan Desa paling lambat 7 (tujuh) Hari terhitung sejak tanggal kesepakatan.

Ayat 2 Rancangan peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib ditetapkan oleh kepala Desa dengan membubuhkan tanda tangan paling lambat 15 (lima belas) Hari terhitung sejak diterimanya rancangan peraturan Desa dari pimpinan Badan Permusyawaratan Desa.

Penetapan

Pasal 11 Ayat 1 Rancangan Peraturan Desa yang telah dibubuhi tanda tangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Sekretaris Desa untuk diundangkan.

Ayat 2 Dalam hal Kepala Desa tidak menandatangani Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Rancangan Peraturan Desa tersebut wajib diundangkan dalam Lembaran Desa dan sah menjadi Peraturan Desa.

Pengundangan

Pasal 12 ayat 1 Sekretaris Desa mengundangkan peraturan desa dalam lembaran desa.

Ayat 2 Peraturan Desa dinyatakan mulai berlaku dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat sejak diundangkan.

Evaluasi dan Klarifikasi Peraturan Desa

Evaluasi dan Klarifikasi yang dimaksud adalah, Perdes yang telah diundangkan oleh Pemerintahan desa itu, disampaikan kepada Kepala Daerah, paling lambat 3 hari setalah disepakati untuk dievaluasi.

Jika tidak ada evaluasi dalam 20 hari setelah disampaikan, maka perdes itu akan sah dengan sendirinya. (*)

kabag hukum akui pentingnya perdes untuk  acuan pendapatan desa yang sah                            radarutara.bacakoran.co - desa merupakan ujung tombak pembangunan suatu negara, peran pentingnya dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat menjadi fondasi utama keberhasilan pembangunan nasional.
dengan lahirnya produk hukum undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa, tentu memberi ruang secara utuh kepada desa-desa di seluruh indonesia untuk bisa melakukan suatu pembangunan secara partisipatif, dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat di suatu desa.
di rezim prabowo-gibran, desa tetap menjadi perhatian khusus, masuk di urutan keenam astacita programnya.
melalui leading sektornya, kementerian desa dan pembangunan daerah tertinggal (kemendes pdt) beberapa waktu lalu telah mengagendakan pertemuannya berasama apdesi dan papdesi, untuk berkolaborasi dalam memajukan segala potensi desa untuk kemajuan desa dan masyarakatnya.
baca juga:perbaikan sesuai regulasi, dpmd bantah coret anggaran pembuatan perdes
baca juga:desa berhak mengatur rumah tangganya, waka i dprd: perdes instrumen penting penyelenggaraan pemdes
termasuk desa diminta untuk bisa berinovasi dalam upaya meningkatkan segala lini program yang bisa meningkatkan kesejahteraan rakyat.
di kabupaten bengkulu utara sendiri, jajaran pemerintahan desa agaknya telah mulai sadar dengan potensi desa masing-masing, yang berpotensi bisa menambah pemasukan desa, selain dari dana alokasi umum, dana desa, anggaran dana desa, dan dana hibah.
maka tidak serta merta uang yang bisa dimasukkan ke kas desa, namun harus ada landasan hukum yang sah, agar tidak menabrak aturan pungli dan atau gratifikasi.
baru-baru ini sepuluh desa di kabupaten bengkulu utara, tepatnya yang berada di kecamatan marga sakti sebelat, telah mengusulkan kegiatan pelatihan penyusunan pembuatan peraturan desa (perdes), di usulan pencairan dana desa tahap i tahun 2025 ke dinas pemberdayaan masyarakat dan desa.
baca juga:kabar anggaran penyusunan perdes dicoret, rizal: pelatihan bersifat titipan, itu harusnya dianulir!
baca juga:dugaan pembatalan rencana pembuatan perdes di kecamatan mss oleh dpmd tuai polemik
"ada sepuluh 10 yang mengajukan pelatihan pembuatan perdes, saat ini usulan itu masih dalam proses perbaikan oleh pemerintah desa terkait,"ucap kadis pmd, rahmat hidayat, s.stp., m.si., saat dibincangi belum lama ini.
sementara itu, kepala bagian hukum sekretariat daerah kabupaten bengkulu utara, irsaliyah yurda, sh., m.h.
menjelaskan bahwa runut aturan dan pedoman tentang penyusunan peraturan desa (perdes) itu mengacu pada peraturan menteri dalam negeri nomor 111 tahun 2014.
disitu secara jelas dan tegas, bahwa materi dalam peraturan di desa dilarang bertentangan dengan kepentingan umum, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
baca juga:perbaikan sesuai regulasi, dpmd bantah coret anggaran pembuatan perdes
baca juga:desa berhak mengatur rumah tangganya, waka i dprd: perdes instrumen penting penyelenggaraan pemdes
lanjut, kata dia, dalam pasal 4 permendagri nomor 2014, bahwa peraturan desa berisi materi pelaksanaan kewenangan desa dan penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
"pada dasarnya, perdes itu adalah materi penjabaran dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kemudian pelaksanaanya itu menjadi kewenangan desa," kata kabag hukum  irsaliyah yurda, sh., mh., kepada ru pada hari rabu, 19 maret 2025.
kembali diterangnya, keberadaan perdes ini penting sekali, terutama untuk menjadi acuan desa untuk mendapatkan pemasukan kas desa dengan cara yang sah, dan berlandaskan uu yang sah pula.
poin regulasi pembuatan perdes
perencanaan
merujuk pada permendagri nomor 111 tahun 2014 pasal 5 ayat 1 menyebutkan bahwa perencanaan penyusunan rancangan peraturan desa ditetapkan oleh kepala desa dan bpd dalam rencana kerja pemerintah desa, di teruskan di ayat 2.
baca juga:kabar anggaran penyusunan perdes dicoret, rizal: pelatihan bersifat titipan, itu harusnya dianulir!
baca juga:dugaan pembatalan rencana pembuatan perdes di kecamatan mss oleh dpmd tuai polemik
penyusunan rencana perdes oleh kepala desa
dalam pasal 6 ayat 1 sampai 5 menyebutkan bahwa rancangan perdes diprakarsai oleh pemerintah desa. setelah disusun, maka wajib dikonsultasikan masyarakat, termasuk camat, untuk mendapatkan masukan.
selanjutnya, rancangan perdes setelah dikonsultasikan disampaikan kepada kepala desa kepada bpd untuk dibahas dan disepakati bersama.
penyusunan peraturan desa oleh bpd
pasal 7 ayat 1 hingga 3, menyebutkan bahwa bpd dapat menyusun dan mengusulkan rancangan peraturan desa. kemudian peraturan dan usulan dari anggota bpd itu kembali diusulkan kepada pimpinan bpd untuk ditetapkan sebagai rancangan peraturan desa usulan bpd.
baca juga:perbaikan sesuai regulasi, dpmd bantah coret anggaran pembuatan perdes
baca juga:desa berhak mengatur rumah tangganya, waka i dprd: perdes instrumen penting penyelenggaraan pemdes
pembahasan
pasal 8 mengatur, diantaranya, bpd mengundang kepala desa untuk membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa.
pasal 10 ayat 1 rancangan peraturan desa yang telah disepakati bersama disampaikan oleh pimpinan badan permusyawaratan desa kepada kepala desa untuk ditetapkan menjadi peraturan desa paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal kesepakatan.
 ayat 2 rancangan peraturan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib ditetapkan oleh kepala desa dengan membubuhkan tanda tangan paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak diterimanya rancangan peraturan desa dari pimpinan badan permusyawaratan desa.
baca juga:kabar anggaran penyusunan perdes dicoret, rizal: pelatihan bersifat titipan, itu harusnya dianulir!
baca juga:dugaan pembatalan rencana pembuatan perdes di kecamatan mss oleh dpmd tuai polemik
penetapan
pasal 11 ayat 1 rancangan peraturan desa yang telah dibubuhi tanda tangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada sekretaris desa untuk diundangkan.
ayat 2 dalam hal kepala desa tidak menandatangani rancangan peraturan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), rancangan peraturan desa tersebut wajib diundangkan dalam lembaran desa dan sah menjadi peraturan desa.
pengundangan
pasal 12 ayat 1 sekretaris desa mengundangkan peraturan desa dalam lembaran desa.
ayat 2 peraturan desa dinyatakan mulai berlaku dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat sejak diundangkan.
baca juga:perbaikan sesuai regulasi, dpmd bantah coret anggaran pembuatan perdes
baca juga:desa berhak mengatur rumah tangganya, waka i dprd: perdes instrumen penting penyelenggaraan pemdes
evaluasi dan klarifikasi peraturan desa
evaluasi dan klarifikasi yang dimaksud adalah, perdes yang telah diundangkan oleh pemerintahan desa itu, disampaikan kepada kepala daerah, paling lambat 3 hari setalah disepakati untuk dievaluasi.
jika tidak ada evaluasi dalam 20 hari setelah disampaikan, maka perdes itu akan sah dengan sendirinya. (*)

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi RADAR UTARA, 20 MARET 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan