Kaji Keterbatasan Fiskal, DPRD Bengkulu Utara Optimis, Pemkab Bisa Selaras dengan Mandatory Pusat

Reporter: Wahyudi Ndut |

Editor: Ependi |

Minggu , 09 Mar 2025 - 20:07

Ketua DPRD Bengkulu Utara, Parmin, SIP-Radar Utara / Wahyudi Ndut-

Saya optimis jika semua bergerak bersama fiskal didaerah kita masih bisa meningkat untuk selaras dengan mandatory pusat yang lagi menerapkan refocusing," jelas Parmin

Seperti yang kita ketahui bersama, tambah Parmin, regulasi aturan yang tertuang dalam Inpres 1 tahun 2025 dan Kmk 29 tahun 2025 dan SE Mendagri Nomor 900/833/SJ itu.

Pemda Bengkulu Utara, khususnya Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) selaku pembantu kepala daerah, harus mampu menjadi motor utama dalam menjabarkan kondisi dan dinamika terkini, khususnya di sektor fiskal.

Belum lagi, Mandatory lainnya yang menjadi penegasan Inpres 1 tahun 2025 dan Kmk 29 tahun 2025 dan SE Mendagri Nomor 900/833/SJ bakal dialihkan 7 fokus yakni bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur dan sanitasi.

Kemudian, optimalisasi penanganan pengendalian inflasi, stabilitas harga makanan dan minuman, penyediaan cadangan pangan dan prioritas lainnya yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat, penciptaan lapangan pekerjaan dan pertumbuhan ekonomi.

"Ini dilema sekaligus menjadi tantangan untuk mendudukkan kerangka kerja kita menyongsong Indonesia emas.

Dan kembali saya tekankan, bahwa kita harus optimis mampu melakukan itu," tegas Parmin. (adv)

kaji keterbatasan fiskal, dprd bengkulu utara optimis, pemkab bisa selaras dengan mandatory pusat                            radarutara.bacakoran.co - keterbatasan fiskal atau pengaturan pendapatan daerah di kabupaten bengkulu utara, memang masih terbilang rendah. 
ini pernah disampaikan oleh bupati bengkulu utara di gedung dprd saat masuk perdana bupati dan wakil bupati pasca pelantikan dan serangkaian giat lain di pusat. 
di hadapan unsur pimpinan dan para wakil rakyat lainnya, bupati bengkulu utara menyampaikan bahwa fiskal anggaran pendapatan dan belanja daerah (apbd) di kabupaten bengkulu utara masih rendah, sehingga masih ketergantungan pada anggaran pendapatan dan belanja negara atau apbn. 
menanggapi  hal itu, ketua dprd bengkulu utara, parmin, sip menyatakan optimis, jika kabupaten bengkulu utara masih bisa dan harus mampu untuk menyelaraskan mandatory pusat dengan keterbatasan fiskal di daerah. 
baca juga:jadi catatan komisi 1, dprd bengkulu utara minta gedung lab dinkes tetap dituntaskan
baca juga:tuntaskan pembangunan jalan di desa air petai, usman purba, anggota dprd bu ini alokasikan anggaran pokir
parmin menjelaskan bahwa masih banyak sektor yang menjadi lumbung pendapatan di daerah, yang masih belum tergali secara maksimal. 
karena bengkulu utara mempunyai sumber daya alam yang melimpah yang terhampar di 19 kecamatan termasuk satu pulau yakni pulau enggano.
untuk itu, lanjut parmin, butuh perbaikan manajemen di tatanan pemerintah terutama di organisasi perangkat daerah (opd) terkait.
untuk memaksimalkan pendapatan di semua sektor yang menggunakan sumber daya alam, baik itu mineral, tambang, cpo atau sektor pertanian. 
baca juga:dewan dorong kepemimpinan arie sumarno bisa rampungkan konflik sektor agraria 
baca juga:bangun 4 ruas jalan di kecamatan mss, anggota dprd bu ini alokasikan dana pokir ta 2025
semua harus diinventarisir kembali agar celah peningkatan pad yang sudah terbuka tersebut bisa digali dengan maksimal. 
"semua lini kinerjanya harus digenjot, untuk berdaya lebih giat lagi dari sebelumnya. 
saya optimis jika semua bergerak bersama fiskal didaerah kita masih bisa meningkat untuk selaras dengan mandatory pusat yang lagi menerapkan refocusing," jelas parmin
seperti yang kita ketahui bersama, tambah parmin, regulasi aturan yang tertuang dalam inpres 1 tahun 2025 dan kmk 29 tahun 2025 dan se mendagri nomor 900/833/sj itu. 
baca juga:jadi catatan komisi 1, dprd bengkulu utara minta gedung lab dinkes tetap dituntaskan
baca juga:tuntaskan pembangunan jalan di desa air petai, usman purba, anggota dprd bu ini alokasikan anggaran pokir
pemda bengkulu utara, khususnya tim anggaran pemerintah daerah (tapd) selaku pembantu kepala daerah, harus mampu menjadi motor utama dalam menjabarkan kondisi dan dinamika terkini, khususnya di sektor fiskal.
belum lagi, mandatory lainnya yang menjadi penegasan inpres 1 tahun 2025 dan kmk 29 tahun 2025 dan se mendagri nomor 900/833/sj bakal dialihkan 7 fokus yakni bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur dan sanitasi. 
kemudian, optimalisasi penanganan pengendalian inflasi, stabilitas harga makanan dan minuman, penyediaan cadangan pangan dan prioritas lainnya yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat, penciptaan lapangan pekerjaan dan pertumbuhan ekonomi.
"ini dilema sekaligus menjadi tantangan untuk mendudukkan kerangka kerja kita menyongsong indonesia emas. 
baca juga:dewan dorong kepemimpinan arie sumarno bisa rampungkan konflik sektor agraria
baca juga:bangun 4 ruas jalan di kecamatan mss, anggota dprd bu ini alokasikan dana pokir ta 2025
dan kembali saya tekankan, bahwa kita harus optimis mampu melakukan itu," tegas parmin. (adv)

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi RADAR UTARA, 10 MARET 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan