7 Isu Krusial Awal Pemerintahan Arie-Sumarno

Reporter: Benny Siswanto |

Editor: Ependi |

Senin , 03 Mar 2025 - 19:59

7 Isu Krusial Awal Pemerintahan Arie-Sumarno-radarutara.bacakoran.co-

RADARUTARA.BACAKORAN.CO - Gerak cepat dan terukur, sudah harus dilakukan pasangan kepala daerah terpilih Periode 2025-2030. Utamanya, untuk memeras otak menyikapi keterbatasan fiskal. Tak terkecuali untuk juga disikapi pasangan Bupati Arie Septia Adinata, SE, MAP dan Wakil Bupati, H Sumarno, S.Pd.

Redaksi memilih setidaknya terdapat 7 isu yang relatif mendasar untuk segera disikapi baik dalam jangka pendek hingga langkah-langkah untuk jangka panjang.

1. Keterbatasan Fiskal

Langkah pertama yang mesti segera dibahas, lantaran akan dituangkan dalam format perubahan peraturan kepala daerah (Perkada) tentang Penjabaran APBD TA 2025, sejalan dengan kebijakan efisiensi anggaran pemerintah daerah dengan regulasi hulunya adalah Inpres 1 tahun 2025 dan Kmk 29 tahun 2025 dan SE Mendagri Nomor 900/833/SJ itu.

Pemda Bengkulu Utara, khususnya Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) selaku pembantu kepala daerah, harus mampu menjadi motor utama dalam mengejawantahkan kondisi dan dinamika terkini, khususnya di sektor fiskal.

Radar Utara memperkirakan, teknis eksekutorial yang kini segera dijalankan Pemda dengan tenggat waktu yang tidak boleh melewati Maret 2025, segera dihadapkan dilema.

Khususnya soal objek, begitu juga proporsi efisiensi mandatory seperti pada pos belanja perjalanan dinas yang tidak bisa ditawar-tawar, wajib direalokasikan ke sektor yang juga sudah ditegasi Mendagri Tito Karnavian sebanyak 50%.

Itu artinya, tidak kurang objek refocusing itu di atas Rp 48 miliar yang kini berada di pihak eksekuti dan legislatif. Belum, mandat lainnya yang wajib disisir dari dialihkan lewat beberapa pos seperti percetakan, publikasi, seminar, honorarium hingga ATK.

Daerah ini juga "kehilangan" anggaran infrastrukturnya yang tidak sedikit dari Dana Alokasi Umum (DAU) yang telah ditentukan peruntukannya, namun terkena "badai" efisiensi oleh pusat pula yakni Bidang Pekerjaan Umum senilai Rp 13.391.058.000.

Mandatory lainnya yang menjadi penegasan Inpres 1 tahun 2025 dan Kmk 29 tahun 2025 dan SE Mendagri Nomor 900/833/SJ bakal dialihkan 7 fokus yakni :

1. Bidang Pendidikan;

7 isu krusial awal pemerintahan arie-sumarno                            radarutara.bacakoran.co - gerak cepat dan terukur, sudah harus dilakukan pasangan kepala daerah terpilih periode 2025-2030. utamanya, untuk memeras otak menyikapi keterbatasan fiskal. tak terkecuali untuk juga disikapi pasangan bupati arie septia adinata, se, map dan wakil bupati, h sumarno, s.pd. 
redaksi memilih setidaknya terdapat 7 isu yang relatif mendasar untuk segera disikapi baik dalam jangka pendek hingga langkah-langkah untuk jangka panjang. 
1. keterbatasan fiskal 
langkah pertama yang mesti segera dibahas, lantaran akan dituangkan dalam format perubahan peraturan kepala daerah (perkada) tentang penjabaran apbd ta 2025, sejalan dengan kebijakan efisiensi anggaran pemerintah daerah dengan regulasi hulunya adalah inpres 1 tahun 2025 dan kmk 29 tahun 2025 dan se mendagri nomor 900/833/sj itu. 
pemda bengkulu utara, khususnya tim anggaran pemerintah daerah (tapd) selaku pembantu kepala daerah, harus mampu menjadi motor utama dalam mengejawantahkan kondisi dan dinamika terkini, khususnya di sektor fiskal. 
baca juga:pidato perdana bupati bengkulu utara, arie septia adinata dan h sumarno, paparkan gebrakan 100 hari kerja
baca juga:sukses gelar paripurna, dewan simak pidato perdana bupati bengkulu utara periode 2025 - 2030
radar utara memperkirakan, teknis eksekutorial yang kini segera dijalankan pemda dengan tenggat waktu yang tidak boleh melewati maret 2025, segera dihadapkan dilema. 
khususnya soal objek, begitu juga proporsi efisiensi mandatory seperti pada pos belanja perjalanan dinas yang tidak bisa ditawar-tawar, wajib direalokasikan ke sektor yang juga sudah ditegasi mendagri tito karnavian sebanyak 50%. 
itu artinya, tidak kurang objek refocusing itu di atas rp 48 miliar yang kini berada di pihak eksekuti dan legislatif. belum, mandat lainnya yang wajib disisir dari dialihkan lewat beberapa pos seperti percetakan, publikasi, seminar, honorarium hingga atk. 
daerah ini juga "kehilangan" anggaran infrastrukturnya yang tidak sedikit dari dana alokasi umum (dau) yang telah ditentukan peruntukannya, namun terkena "badai" efisiensi oleh pusat pula yakni bidang pekerjaan umum senilai rp 13.391.058.000.
baca juga:selamat datang arie-sumarno di pemda bengkulu utara 
baca juga:100 hari arie-sumarno: pemda kembali transfer uang pendampingan keluarga pasien tak mampu 
mandatory lainnya yang menjadi penegasan inpres 1 tahun 2025 dan kmk 29 tahun 2025 dan se mendagri nomor 900/833/sj bakal dialihkan 7 fokus yakni :
1. bidang pendidikan;
2. bidang kesehatan;
3. bidang infrastruktur dan sanitasi;
4. optimalisasi penanganan pengendalian inflasi;
5. stabilitas harga makanan dan minuman;
6. penyediaan cadangan pangan;
7. prioritas lainnya yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat, penciptaan lapangan pekerjaan dan pertumbuhan ekonomi.
baca juga:pidato perdana bupati bengkulu utara, arie septia adinata dan h sumarno, paparkan gebrakan 100 hari kerja
baca juga:sukses gelar paripurna, dewan simak pidato perdana bupati bengkulu utara periode 2025 - 2030
2. sektor merit 
pekerjaan lain yang juga mesti dirampungkan pemda, adalah terkait sektor merit. arie yang kini berpasangan dengan h sumarno, s.pd, akan menjadi eksekutor 3 besar hasil lelang jabatan yang sudah lama ditetapkan oleh daerah untuk kemudian diproses pelantikannya. ada juga narasi bawah tanah, mulai melempar tanya mungkinkan hasil 3 besar ini tidak dilantik?
lepas dari pro dan kontra, termasuk dinamika politik. penegasan proses yang notabene menggunakan uang rakyat dalam kegiatannya itu, tidak hanya mencerminkan legitimasi, tapi juga tanggung jawab proses yang berkepastian hukum.    
sekadar mengulas, dari total 14 peserta lelang, diketahui 10 peserta dipandang layak menjadi pertimbangan kepala daerah, kemudian melantiknya pada beberapa posisi mulai dari staf ahli, asisten hingga kepala dinas.
 tiga besar calon staf ahli bidang ekonomi, keuangan dan pembangunan yang direkomendasikan pansel dan bisa dipilih kepala daerah nantinya antara lain ricky wijaya, sstp, map, sugeng wiyono, m.pd, dan suwanto, sh, map. 
 baca juga:selamat datang arie-sumarno di pemda bengkulu utara
baca juga:100 hari arie-sumarno: pemda kembali transfer uang pendampingan keluarga pasien tak mampu
selanjutnya, calon asisten pemerintahan dan kesejahteraan rakyat ditempati oleh bari oktari, sstp, m irfan, s.sos dan ricky wijaya, sstp, map. 
kemudian untuk calon kepala dinas pendidikan ditempati oleh hendri ekajaya, m.pd, kusno, s.pd dan sugeng wiyono, m.pd. dalam perjalanannya, di tengah menuju pendefinitifan pejabat, dispendik didera sorotan miring. 
dinas yang seharusnya menjadi tempat sosok yang patut ditiru. setelah jadi objek ott oleh polda bengkulu tahun lalu yang menjerat pejabat utamanya. 
teranyar, mencuat praktik penipuan modus gbd sisipan yang kini menjerat ar (40), oknum asn pada bidang smp dispendik yang diduga kuat menipu puluhan guru dengan nilai uang tipuan yang menuju angka rp 1 miliar. 
baca juga:pidato perdana bupati bengkulu utara, arie septia adinata dan h sumarno, paparkan gebrakan 100 hari kerja
baca juga:sukses gelar paripurna, dewan simak pidato perdana bupati bengkulu utara periode 2025 - 2030
berikutnya, calon kadis kependudukan dan pencatatan sipil antara lain : bari oktari, sstp, maman suherman, sstp serta parpen siregar, s.tp, m.si. 
terakhir, calon kepala dinas lingkungan hidup antara lain : maman suherman, sstp, parpen siregar, s.tp, m.si dan welson hendri, s.sos.
sektor merit lainnya pada rezim arie-sumarno yang memenangi pertarungan dalam pertarungan yang melawan kolom kosong atau kotak kosong ini, adalah fakta jajaran pejabat eselon utamanya yang segera memasuki masa pensiun. 
pensiun mulai dari usia maksimal asn yakni 58 tahun. juga pensiun wajib, lantaran pejabat eselon utama itu telah melampaui tambahan usia 2 tahun, sehingga segera memasuki usia 60 tahun sehingga wajib purna tugas.
baca juga:selamat datang arie-sumarno di pemda bengkulu utara
baca juga:100 hari arie-sumarno: pemda kembali transfer uang pendampingan keluarga pasien tak mampu
3. penetapan kepastian waktu hut kabupaten 
perayaan hut kabupaten bengkulu utara, belum pernah dilakukan. apakah asa, akan menjadi kepala daerah pertama yang akan menetapkan perayaan sakral daerah ini?
beberapa rujukan sebagai berikut
terbitnya undang-undang republik indonesia nomor 87 tahun 2024 tentang kabupaten bengkulu utara di provinsi bengkulu, menerangkan, lahirnya kabupaten bengkulu utara diundangkan 28 oktober 2024 dan masuk dalam lembaran negara republik indonesia tahun 2024 nomor 273. 
spekulasi muncul, kuat kemungkinan, peringatan hari ulang tahun kabupaten bengkulu utara "pertama" akan digelar perdana pada 4 juli 2025. 
baca juga:pidato perdana bupati bengkulu utara, arie septia adinata dan h sumarno, paparkan gebrakan 100 hari kerja
baca juga:sukses gelar paripurna, dewan simak pidato perdana bupati bengkulu utara periode 2025 - 2030
namun begitu, dari sisi historis, jauh sebelum uu 87/2024, wilayah otonom ini dipayungi uu darurat. maka beberapa tahun terakhir, upaya mencari tanggal pasti peristiwa sejarah daerah itu kentara dilakukan di rezim mian-arie. 
itu tergambar dari perubahan nama peringatan. mulai dari hut ibu kota kabupaten, bergeser lagi menjadi hut pemindahan ibukota kabupaten dari kota bengkulu ke arga makmur yang diperingati saban bulan oktober. 
akan tetapi, ketika menilik historis lain, ada kemungkinan peringatan hari jadi daerah ini diperingati pada bulan november. dimana, undang-undang darurat atau uu nomor 4 tahun 1956 yang terbit dan diundangkan pada 24 november 1956.
hitung-hitungan ru, ketika tahun 2025 peringatan hut kabupaten digelar 4 juli, maka usia kabupaten yang telah menelurkan 2 daerah otonom yakni kabupaten mukomuko dan bengkulu tengah (benteng) ini, menapaki tangga dasawarsa ketujuh. 
baca juga:selamat datang arie-sumarno di pemda bengkulu utara
baca juga:100 hari arie-sumarno: pemda kembali transfer uang pendampingan keluarga pasien tak mampu
aturan yang disahkan presiden prabowo subianto, kemudian diundangkan oleh menteri sekretariat negara, prasetyo hadi itu, menegasi data-data historikal yang selama ini diburu daerah.
pasalnya, uu tersebut mengungkapkan, 4 juli 1959 merupakan tanggal pembentukan kabupaten bengkulu utara. penegasan waktu tersebut sebagaimana diterang pada pasal 2. 
dijelaskan pasal tersebut, tanggal pembentukan kabupaten bengkulu utara berdasarkan uu nomor 28 tahun 1959 tentang penetapan undang-undang darurat nomor 28 tahun 1959 tentang penetapan undang-undang darurat nomor 4 tahun 1956 (lembaran negara tahun 1956 nomor 55). 
berikutnya, uu darurat nomor 5 tahun 1956 (lembaran negara tahun 1956 nomor 56 dan undang-undang darurat nomor 6 tahun 1956 (lembaran negara tahun 1956 no.57) tentang pembentukan daerah tingkat ii sumatera selatan, dalam lingkungan daerah tingkat 1 sumatera selatan sebagai undang-undang (lembaran negara tahun 1959 nomor 73, tambahan lembaran negara nomor 1821). 
baca juga:pidato perdana bupati bengkulu utara, arie septia adinata dan h sumarno, paparkan gebrakan 100 hari kerja
baca juga:sukses gelar paripurna, dewan simak pidato perdana bupati bengkulu utara periode 2025 - 2030
artinya, kalau nantinya agenda hari ulang tahun kabupaten 2025 digelar berdasarkan uu ini, maka pada 4 juli 2025 kabupaten ini genap berusia 66 tahun. 
putusnya runut sejarah de jure pembentukan daerah-daerah otonom di indonesia, lazim menyebab kesulitan dalam menentukan waktu persis tonggak awal sebuah kabupaten. 
baru pada tahun 2023, menamai perayaan tahunan saban 8 oktober dengan nama agenda : peringatan pemindahan ibukota kabupaten ke bengkulu utara dari kota bengkulu ke arga makmur. 
langkah itu berpijak pada peraturan pemerintah (pp) nomor 23 tahun 1976 tentang pemindahan ibukota kabupaten daerah tingkat (dati) ii bengkulu utara dari kota bengkulu. maka muncullah, angka historis usia 47 tahun.
baca juga:selamat datang arie-sumarno di pemda bengkulu utara
baca juga:100 hari arie-sumarno: pemda kembali transfer uang pendampingan keluarga pasien tak mampu
dengan artian, penggunaan uu 87/2024 secara tidak langsung membawa 19 tahun ke jejak lampau. dengan menggunakan beleid yang disahkan presiden prabowo itu, daerah ini menuju usianya yang ke 66 tahun.
4. potensi konflik di sektor agraria 
isu agraria atau potensi konflik keagrariaan, wajib menjadi konsen pemerintahan arie-sumarno hingga 5 tahun kedepan. apalagi, kabupaten yang mereka pimpin saat ini, merupakan salah satu basis investasi di provinsi bengkulu.
manajemen atau tata atur yang tidak jelas atau tidak mengedepankan prinsip menjaga 3 sektor fundamental ekonomi yakni pemerintah, swasta dan masyarakat dalam iklim investasi, sangat menjadi pemikiran dan tindakan konkret.
ambil contoh, isu utama yang minim penyikapan, tepatnya pada dugaan praktik perambahan daerah aliran sungai (das) puluhan tahun pada areal hgu agricinal sebelat, potensial menjadi api dalam sekam lantaran memantik kecemburuan sosial atas hamparan lahan yang luasnya ratusan hektar, namun berubah menjadi perkebunan sawit.
baca juga:pidato perdana bupati bengkulu utara, arie septia adinata dan h sumarno, paparkan gebrakan 100 hari kerja
baca juga:sukses gelar paripurna, dewan simak pidato perdana bupati bengkulu utara periode 2025 - 2030
gesekan sosial antara kubu masyarakat sekitar hgu dan masyarakat yang menjadi tenaga kerja pada perusahaan perkebunan dan pengolahan sawit pernah terjadi dan harus disikapi secara baik agar tidak terjadi lagi. 
gesekan sosial atas perpanjangan hgu nomor 01 milik perusahaan yang kini luasan wilayah bisnis hasil pembaruan seluas 6.200-an hektar itu, masih menyisakan beberapa pertanyaaan yang memungkinkan ditunggangi oknum-oknum tak bertanggungjawab, kemudian memantik gesekan sosial pada kawasan zona investasi.
komitmen otoritas atas kawasan-kawasan prinsip, utamanya sempadan dan/atau daerah aliran sungai atau das yang diduga disalahgunakan selama puluhan tahun, merupakan satu hal yang perlu disikapi serius.
diketahui, hamparan kawasan yang disulap selama puluhan tahun menjadi kebun sawit yang kemudian dilepas dari peta sertifikat hgu bernomor 001, lantaran statusnya merupakan das ini, memiliki luasan yang tidak sedikit. 
baca juga:selamat datang arie-sumarno di pemda bengkulu utara
baca juga:100 hari arie-sumarno: pemda kembali transfer uang pendampingan keluarga pasien tak mampu
arsip ru, mencatat rinciannya, terbagi dalam 4 link mulai dari lebih kurang seluas 79 hektar, 83,9 hektar dan 4,71 hektar ini terungkap, statusnya merupakan sempadan sungai yang sedianya menjadi kewenangan balai pengelola das atau bpdas yang dahulunya berada di bawah kementerian lingkungan hidup dan kehutanan (klhk), sebelum kabinet prabowo dibentuk.
sekadar menyampaikan, bpdas ketahun yang kini berada di bawah kementerian lingkungan hidup dan badan pengendalian lingkungan hidup, terpantau turut hadir dalam rapat mediasi kerusuhan saat digelar daerah. 
satker ini, menjadi subjek yang dipandang penting dalam memberikan klarifikasi soal keberadaan tanam tumbuh di atas areal das selama berpuluh-puluh tahun nyata-nyata dirambah itu. 
sangat diduga kuat, telah terjadi praktik perambahan kawasan pada areal yang notabene menjadi hak konservasi untuk kelestarian sumber daya alam hayati dan hewani di sana.
baca juga:pidato perdana bupati bengkulu utara, arie septia adinata dan h sumarno, paparkan gebrakan 100 hari kerja
baca juga:sukses gelar paripurna, dewan simak pidato perdana bupati bengkulu utara periode 2025 - 2030
5. penataan regulasi
rasanya tidak keliru, kembali mengulas soal potensi konflik agraria di daerah, khususnya pada zona investasi, tempat keberadaan izin usaha pertambangan hingga hak guna usaha (hgu) perkebunan. 
dalam praktiknya, pemberlakuan manajemen csr di daerah yang dituangkan dalam perda tanggungjawab sosial lingkungan perusahaan (tjlsp), menyisakan dilematika pada tataran investor.
satu sisi, mandat perda csr atau tjslp mewajibkan perusahaan mengalokasi 3 persen keuntungan bersih tahunannya lewat forum tjslp, sehingga tak jarang dana csr dijalankan secara sentralistik, sesuai dengan rencana atau program daerah di luar wilayah investasi mereka. 
namun pada sisi lainnya, perusahaan tak jarang dihadapkan dengan gesekan sosial yang terjadi di sekitaran usaha investasinya. persoalan sosial, praktis masih langsung dihadapkan dengan perusahaan itu sendiri.
baca juga:selamat datang arie-sumarno di pemda bengkulu utara
baca juga:100 hari arie-sumarno: pemda kembali transfer uang pendampingan keluarga pasien tak mampu
maka dipandang penting, daerah melakukan rasionalisasi regulasi terkait dengan program csr ini, baik dikembalikan pada sistem sebelumnya atau rasionalisasi pembagian program dari sisi persentase dukungan, agar program daerah tetap terakomodasi dengan pola improvisasi ini. namun perusahaan juga tetap menjalankan program-program csr pada wilayah desa penyangga perusahaannya.
6. pembangunan sektor strategis
membaca episentrum ekonomi di daerah yang masih sangat terpusat pada kawasan tertentu, seperti ketahun, putri hijau, pinang raya, marga sakti sebelat dan napal putih, daerah juga sudah harus memikirkan penyebaran tatanan ekonomi yang memberikan efek domino pada daerah lain. 
keberadaan garis pantai yang tidak hanya potensial menampung investasi dari sektor perikanan, minimal setengah triliun berdasarkan hasil kajian studi kelayakan yang dilakukan oleh bank indonesia bersama institut teknologi sepuluh nopember (its tekno sains) di bidang budidaya tambak udang vannamei. 
daerah ini juga memiliki potensi untuk membangun dengan lintas skema yang paling memungkinkan yakni melibatkan pihak ketiga, untuk membangun dermaga bisnis atau pelabuhan umum sehingga memungkinkan lahirnya simpul basis ekonomi pada ruas perairan barat sumatera. 
baca juga:pidato perdana bupati bengkulu utara, arie septia adinata dan h sumarno, paparkan gebrakan 100 hari kerja
baca juga:sukses gelar paripurna, dewan simak pidato perdana bupati bengkulu utara periode 2025 - 2030
sejauh ini, pelabuhan pulau baai, masih dihadapkan dengan kasus laten: pendangkalan alur yang terus menjadi permasalahan dari tahun ke tahun. ketika bengkulu utara mampu berimprovisasi dengan menggandeng swasta membangun pelabuhan umum di kawasannya, sangat mungkin akan melahirkan basis ekonomi yang mempengaruhi sirkulasi ekonomi kawasan sumatera, khususnya sumatera utara, sumatera barat, bengkulu dan aceh.
pembangunan strategis juga tidak hanya di sektor infrastruktur, tapi juga pembangunan regulasi. improvisasi lainnya adalah transformasi manajemen pengelolaan aset negara yang artinya termasuk aset daerah, diatur dalam peraturan menteri dalam negeri (permendagri) nomor 7 tahun 2024 tentang pedoman pengelolaan barang milik daerah (bmd). 
lewat beleid tersebut, daerah bisa kian memaksimalkan pad dengan memanfaatkan aset-aset berupa gedung, tanah dan lainnya, untuk menjadi etalase bisnis yang tidak menyalahi aturan. sekadar menginformasikan, lewat permendagri 7/2024, pemanfaatan aset milik daerah, tidak hanya terfokus hal yang ada di permukaan saja. tapi termasuk di dalamnya atau yang terkandung di dalamnya. 
beleid lainnya yakni peraturan menteri keuangan atau pmk nomor : 115/pmk.06/2020, menegasi adanya 7 skema kerjasama pemanfaatan barang milik negara (bmn) meliputi : 
baca juga:selamat datang arie-sumarno di pemda bengkulu utara
baca juga:100 hari arie-sumarno: pemda kembali transfer uang pendampingan keluarga pasien tak mampu
sewa, pinjam pakai, kerjasama pemanfaatan (ksp), bangun guna serah (bgs), pemanfaatan untuk penyediaan infrastruktur; pemanfaatan untuk pelayanan publik serta kerja sama pemerintah dengan badan usaha (kpbu).
7. sinergitas pusat, daerah dan desa 
redaksi ru juga telah menurunkan pentingnya sinergi atau kerja sinergis yang tidak egosentris. perangkat hukum secara umum, telah dibuat pemerintah lewat uu hubungan keuangan pusat dan daerah (hkpd). 
layaknya membangun infrastruktur jalan pada ruas eks jalur negara pada jalur lintas barat (jalinbar) alternatif bengkulu-sumatera barat yang ada di wilayah desa selolong, air lakok, serangai sampai dengan bintunan dalam wilayah kecamatan batiknau serta desa urai di wilayah kecamatan ketahun. 
arisp ru, mengungkap adanya kemungkinan jalur alternatif tersebut, terbuka kembali menyandang status sebagai jalan negara. 
baca juga:pidato perdana bupati bengkulu utara, arie septia adinata dan h sumarno, paparkan gebrakan 100 hari kerja
baca juga:sukses gelar paripurna, dewan simak pidato perdana bupati bengkulu utara periode 2025 - 2030
hal ini diterangkan manager ruas balai pelaksana jalan nasional (bpjn) wilayah bengkulu, mardi, pada awal triwulan kedua 2024, pernah menjelaskan perihal kemungkinan eks jalinbar sepanjang 20 kilometer itu, memungkinkan kembali menjadi kewenangannya, ketika statusnya menjadi jalan negara. 
"hanya saja, prosesnya tidak singkat. alurnya, dijadikan dulu sebagai jalan daerah bisa provinsi atau kabupaten, kemudian dilakukan tukar guling. karena prinsip dari ruas jalan negara ini adalah berada dalam satu link. tidak bisa paralel," ujar mardi di balai pertemuan kantor camat batiknau. 
selain itu, pangkalan data makro desa, sangat penting dalam menunjang akurasi dan efektivitas pembangunan dana desa. direktif daerah, berupa peraturan kepala daerah (perkada) atau pun perda, terkait penataan rencana pembangunan desa yang lebih terukur berdasarkan data menjadi tuntutan. 
menjaga chemistry antar jenjang pemerintahan baik daerah dan desa, kabupaten dan provinsi ataupun kabupaten dan pusat, sangat potensial dalam menopang persoalan fiskal di daerah. 
baca juga:selamat datang arie-sumarno di pemda bengkulu utara
baca juga:100 hari arie-sumarno: pemda kembali transfer uang pendampingan keluarga pasien tak mampu
tinggal lagi, kerja harmonis arie dan sumarno dalam kapasitasnya sebagai pasangan pimpinan daerah, menjadi satu hal yang menjadi tungguan dan dibuktikan dengan waktu. 
arie sendiri, sudah menegasi perihal pentingnya chemistry antara dirinya dengan sosok sumarno, sehingga digandeng menjadi pasangannya dalam pilkada serentak 2024. 
politisi pdip itu menerangkan, spirit kebersamaan dalam menata pemerintahan diungkapkannya usai mendaftarkan diri ke kpu bengkulu utara saat tahap pencalonan. kebersamaan itu, menurut dia ditegasi arie dengan pelaksanaan pembangunan yang dijalankan sesuai fungsi oleh bupati dan wakil bupati yang tanpa sekat diantara mereka. 
"karena spirit kami adalah semangat baru perpaduan muda berkemajuan dipadu dengan pengalaman," ujar arie di depan kantor kpu bengkulu utara, usai pendaftaran pencalonan.
(**)

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi RADAR UTARA, 4 MARET 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan