BPK Audit APBD Bengkulu Utara 2024, Bupati Sampaikan 6 Poin Penegasan Wajib Ini...

3. Berkomunikasi dengan baik dan responsif kepada BPK, Inspektoran dan BKAD Kabupaten Bengkulu Utara.

4. Konfirmasi atas pemeriksaan atas BPK agar dilaksanakan langsung oleh kepala OPD, dan terlebih dahulu berkomunikasi dengan pihak inspektorat.

5. Menunjuk PNS yang akan data dan dokumen yang akan di serahkan kepada BPK

BACA JUGA:BPK Serahkan LHP, Ini 7 Temuan di Pemprov Bengkulu

BACA JUGA:BPK Mulai Audit LKPD 2024, Realisasi APBD Tembus 1.268 Triliun dan Standar Auditnya

6. Memerintahkan kepada bendahara penerima dan atau bendahara keuangan SKPD untuk menyiapkan kertas kerja atas tahun 2024 sesuai dengan program yang dilaksanakan.

Pada prinsipnya, lanjut Mian, Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara telah disepakati akan amat sangat berkomitmen untuk menyampaikan SPJ secara baik, benar, terbuka, dan objektif.

Dirinya juga berharap dan berdoa, pada tahun ini Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara kembali bisa meraih predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk yang kedelapan kalinya.

"Semoga, sama-sama mohon doanya, agar kita bisa WTP kedelapan kalinya,"tuntas Mian.

BACA JUGA:BPK Serahkan LHP, Ini 7 Temuan di Pemprov Bengkulu

BACA JUGA:BPK Mulai Audit LKPD 2024, Realisasi APBD Tembus 1.268 Triliun dan Standar Auditnya

Sementara itu, Elyana Savitri dari perwakilan BPK perwakilan Provinsi Bengkulu dalam sambutan kegiatan Entry Meeting yang dilakukan, pihaknya mengapresiasi Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkulu Utara jajaran hadir dengan formasi lengkap.

Dirinya, berharap awal yang manis ini bisa berakhir dengan hal yang lebih manis.

Tentu tujuan dari Entry Meeting yang dilakukan itu, lanjut BPK salah satunya adalah pemberian kesimpulan hasil ulasan Sistem Pengendalian Intern (SPI) dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.

Kemudian juga, untuk penguian kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintah, atas transaksi-transaksi selama periode berlangsung.