Untung Milyaran dalam Peralihan Rekening Bank Siltap Perangkat Desa

Reporter: Benny Siswanto |

Editor: Ependi |

Kamis , 06 Feb 2025 - 20:45

Salamun Haris-Radar Utara-

"Direktif otoritas pastinya dipayungi regulasi. Namun harus dibarengi peta jalan yang terukur, berdasarkan analitis dan transparan, sebagai dasar sehingga kebijakan itu dipandang perlu dilakukan. Tidak sebatas, pindah sini dan pindah ke sana," ungkapnya, dalam kacamata kebijakan publik.

Berangkat dari subjek hingga objek kebijakan, direktif di lingkungan pemerintahan juga harus mencerminkan sisi positif, salah satunya imbasan di sektor pelayanan publik.

Pemerintah dan pemerintahan sebagai sebuah sistem, kata Salamun, merupakan motor yang harus mampu membangun sistem stimulan yang pada pokoknya adalah pelaksanaan pelayanan publik yang maksimal.

"Sektor yang digandeng pun, harus sedapat mungkin memberikan efek pada masyarakat luas," ujarnya.

APBD 2025 Dongkrak Alokasi Dana Desa

Catatan RU, Alokasi Dana Desa (ADD) TA 2025 oleh daerah ditambah, sejalan dengan penambahan tunjangan yang diberikan kepada BPD dan perangkat desa.

Jumlah penambahannya mencapai Rp 5 miliar. Angka tersebut berdasarkan rencana kenaikan tunjangan perangkat desa dan BPD yang dibahas jelang pengesahan APBD, November 2024 lalu.

Diketahui, ADD tahun 2024 di Kabupaten Bengkulu Utara sebesar Rp 79,8 miliar yang diperuntukkan kepada 215 desa yang menyebar pada 19 kecamatan.

BPD di Kabupaten Bengkulu Utara jumlahnya sebanyak 1.173 orang. Paling banyak jumlah BPD yang dipengaruhi oleh jumlah penduduk itu, adalah 7 orang.

Legislatif desa ini terdiri dari Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris dan Anggota. Tunjangan mereka berbeda-beda. Jomplang begitu kentara pada Sekretaris dan anggota.

Sebelum penambahan tunjangan, seorang ketua BPD, tunjangannya sebesar Rp 1.500.000 per bulannya. Wakil Ketua 1.050.000. Sedangkan Sekretaris tunjangannya sebesar Rp 900.000, anggota sebesar Rp 750.000. Yang dimaksud tunjangan adalah pendapatan yang diterima oleh BPD setiap bulan.

untung milyaran dalam peralihan rekening bank siltap perangkat desa                             radarutara.bacakoran.co - berpindahnya rekening siltap perangkat desa di kabupaten bengkulu utara (bu) dari bank bengkulu ke bank rakyat indonesia atau bri, praktis menyebabkan kerugian bisnis pelaku jasa keuangan swasta itu. 
terdapat hitung-hitungan dengan nilai fantastis, akibat perpindahannya. penelusuran ru, nominal fantastis itu, lantaran ada keuntungan yang terlepas dan juga keuntungan yang didapat dari kedua bank. khusus dari perangkat saja, hitungan ru, nyaris rp 1,3 miliar nominalnya.
darimana hitung-hitungan itu? bank bengkulu diketahui menerapkan saldo minimal. layaknya bank lain. begitu juga dengan bri yang berhasil membuat kepincut daerah.
setiap satu rekening, wajib memiliki nilai saldo minimal rp 50.000 yang tidak bisa diambil, sehingga memungkinkan dapat diolah dalam aktivitas bisnisnya. 
baca juga:era kepempinan kada baru, program beasiswa perangkat desa berlanjut?
baca juga:jika apbdes 2025 molor, siltap perangkat desa jadi taruhan
dengan jumlah perangkat desa se kabupaten sebanyak 2.164 orang, minus kepala desa yang berjumlah 215 orang. maka jika dikalkulasikan setiap rekening meninggalkan rp 50.000, maka terdapat dana statis dari saldo minimal senilai rp 108.200.000 per bulannya atau rp 1.298.400.000 per tahunnya. 
angka tersebut, bertambah lagi ketika dimasukan jumlah kepala desa. dan bertambah lagi, ketika dimasukkan lagi anggota bpd di kabupaten bengkulu utara yang jumlahnya sebanyak 1.173 orang. 
ihwal perpindahan rekening siltap, diungkap kepala dinas pemberdayaan masyarakat desa (dpmd), rahmat hidayat, sstp, mm, yang diwartakan ru saat dirinya menjadi pemateri peningkatan kapasitas desa di wilayah kecamatan putri hijau. meski, tak begitu jelas alasan utama, dilakukannya pemindahan bank rekanan daerah. 
gonta-ganti bank rekanan daerah, sudah menjadi rahasia umum. layaknya kas daerah atau kasda. di kabupaten ini, pernah menggandeng bank pelat merah: bri di era bupati imron rosyadi. sampai kemudian, masih di rezim yang sama bank rekanan dipindah lagi ke bank bengkulu yang dulu masih bernama bank pembangunan daerah atau bpd. 
baca juga:tingkatkan kapasitas sdm, perangkat desa diberi pelatihan jurnalistik
baca juga:gandeng kejaksaan, bpd bersama perangkat desa bangun karya ikuti penyuluhan hukum
pengamat kebijakan publik dari universitas ratu samban, salamun haris, menilai gonta-ganti bank rekanan daerah dalam aktivitasnya, sudah menjadi satu hal yang biasa terjadi. 
lepas dari keberadaan kewenangan otoritas, salamun menilai pemindahan bank rekanan harus dibarengi dengan peningkatan kualitas sampai dengan efek ikutan lainnya yang merepresentasikan simbiosis mutualisme yang berfokus pada sisi kepentingan masyarakat. 
"direktif otoritas pastinya dipayungi regulasi. namun harus dibarengi peta jalan yang terukur, berdasarkan analitis dan transparan, sebagai dasar sehingga kebijakan itu dipandang perlu dilakukan. tidak sebatas, pindah sini dan pindah ke sana," ungkapnya, dalam kacamata kebijakan publik. 
berangkat dari subjek hingga objek kebijakan, direktif di lingkungan pemerintahan juga harus mencerminkan sisi positif, salah satunya imbasan di sektor pelayanan publik. 
baca juga:hore, tunjangan bpd dan perangkat desa naik 
baca juga:dpmd mukomuko perjuangkan dana bpjs kesehatan perangkat desa
pemerintah dan pemerintahan sebagai sebuah sistem, kata salamun, merupakan motor yang harus mampu membangun sistem stimulan yang pada pokoknya adalah pelaksanaan pelayanan publik yang maksimal. 
"sektor yang digandeng pun, harus sedapat mungkin memberikan efek pada masyarakat luas," ujarnya.
apbd 2025 dongkrak alokasi dana desa 
catatan ru, alokasi dana desa (add) ta 2025 oleh daerah ditambah, sejalan dengan penambahan tunjangan yang diberikan kepada bpd dan perangkat desa.
jumlah penambahannya mencapai rp 5 miliar. angka tersebut berdasarkan rencana kenaikan tunjangan perangkat desa dan bpd yang dibahas jelang pengesahan apbd, november 2024 lalu.
baca juga:era kepempinan kada baru, program beasiswa perangkat desa berlanjut?
baca juga:jika apbdes 2025 molor, siltap perangkat desa jadi taruhan
diketahui, add tahun 2024 di kabupaten bengkulu utara sebesar rp 79,8 miliar yang diperuntukkan kepada 215 desa yang menyebar pada 19 kecamatan. 
bpd di kabupaten bengkulu utara jumlahnya sebanyak 1.173 orang. paling banyak jumlah bpd yang dipengaruhi oleh jumlah penduduk itu, adalah 7 orang. 
legislatif desa ini terdiri dari ketua, wakil ketua, sekretaris dan anggota. tunjangan mereka berbeda-beda. jomplang begitu kentara pada sekretaris dan anggota. 
sebelum penambahan tunjangan, seorang ketua bpd, tunjangannya sebesar rp 1.500.000 per bulannya. wakil ketua 1.050.000. sedangkan sekretaris tunjangannya sebesar rp 900.000, anggota sebesar rp 750.000. yang dimaksud tunjangan adalah pendapatan yang diterima oleh bpd setiap bulan. 
baca juga:tingkatkan kapasitas sdm, perangkat desa diberi pelatihan jurnalistik
baca juga:gandeng kejaksaan, bpd bersama perangkat desa bangun karya ikuti penyuluhan hukum
kabar ketimpangan pendapatan ini, menjadi fokus yang tengah dibahas di tingkat tapd. mencermati angka jomplang itu, diperkirakan akan ada lebih dari 700-an anggota bpd yang terimbas. rencana akhir tahun lalu, kenaikan tunjangan senilai rp 100.000 hingga 150.000 yang berlaku 2025. 
peningkatan tunjangan perangkat desa juga menjadi rencana daerah untuk diterap tahun lalu. itu artinya, ada 2.164 perangkat yang akan terimbas atas asumsi kenaikan yang akan dilakukan senilai rp 50.000 hingga rp 70.000 per bulan.
dalam rapat bersama tpad saat itu, estimasi kenaikan anggarannya sekitar rp 2,2 miliar untuk rasionalisasi tunjangan sekretaris dan anggota bpd serta senilai rp 3,1 miliar untuk peningkatan tunjangan kepada sekdes, kasi, kaur hingga kadun. (**)

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi RADAR UTARA, 7 FEBRUARI 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan